Oleh : Abner Wanggai )*

Penegakan hukum di Papua berusaha dilakukan oleh aparat dengan seadil-adilnya. Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan rakyat Papua. Ketika ada kelompok separatis, maka akan dituntaskan pencariannya. Tujuannya agar tercipta perdamaian di Bumi Cendrawasih.

Indonesia adalah negara hukum, dan penegakannya berlaku di seluruh wilayah. Dalam artian, penegakan hukum dan peraturan yang adil tak hanya dilakukan di Jakarta atau kota-kota besar di Jawa. Namun juga dilakukan di Papua. Karena di seluruh provinsi di Indonesia, harus ada penegakan hukum, agar tercipta rasa aman dan juga keadilan bagi seluruh rakyat di sana.

Setelah dinyatakan sebagai kelompok teroris, maka KKB diburu terus oleh Satgas Nemangkawi. Mengapa KKB? Karena kelompok bersenjata ini sudah mencederai rakyat Papua, baik secara fisik maupun mental. Sehingga warga sipil hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena mereka diancam terus oleh KKB.

Satgas Nemangkawi yang terdiri dari pasukan gabungan TNI dan Polri, terus merangsek ke daerah Ilaga, Puncak, karena di daerah itu memang rawan konflik dan dikabarkan banyak anggota KKB yang bersembunyi di sana. Penyerbuan sudah beberapa kali dilakukan dan membuahkan hasil yang positif.

Tanggal 21 mei 2021 terjadi lagi baku tembak antara Satgas Nemangkawi dan mengakibatkan 1 anggota KKB kena muntahan pelor dan kehilangan nyawa. Ia diketahui sebagai anggota dari kelompok Lekagak Telenggen. Kelompok ini juga berbahaya, selain Sabius Walker cs, karena tak jarang menembak warga sipil terlebih dahulu.

Dalam peristiwa tersebut, memang tak banyak anggota KKB yang tertangkap. Namun ini sudah merupakan sebuah prestasi. Penyebabnya karena posisi KKB makin terjebak, setelah salah satu markasnya diketahui oleh Satgas Nemangkawi. Jika anggota Satgas makin ditambah, maka bisa-bisa seluruh anggota KKB pimpinan Lekagak akan cepat tertangkap.

KKB memang memiliki beberapa markas untuk bersembunyi dari kejaran petugas. Mereka sengaja bersembunyi di hutan belantara atau perbukitan, agar bebas dari penangkapan. Namun mereka tak bisa tenang karena Satgas Nemangkawi sedang on fire dalam memberantas KKB.

Saat ada pemberantasan KKB maka masyarakat sangat mengapresiasi, karena mereka tak mau lagi hidup di bawah ancaman kelompok separatis tersebut. Warga sipil sudah lelah karena terus disuruh untuk ikut Papua merdeka dan membangun Republik Federal Papua Barat. Mereka juga tak mau mengibarkan bendera bintang kejora karena cinta NKRI.

Masyarakat juga mendukung penuh penegakan hukum terhadap anggota KKB, karena itu sudah masuk ranah tindakan kriminal. KKB sudah bertindak di luar batas dengan membakar gedung sekolah dan membunuh 2 orang guru. Sehingga melakukan pembunuhan berencana dan perusakan fasilitas umum. Jika tertangkap, maka mereka bisa mendapat hukuman maksimal seumur hidup.

Penegakan hukum terhadap KKB memang harus dilakukan sebagai efek jera, agar anggota mereka yang belum tertangkap akan pikir-pikir ketika akan menyerang aparat atau menakut-nakuti penduduk lagi. Karena saat ini aparat sudah sangat saklek dan melakukan tindakan tegas terukur pada anggota KKB, agar tak lagi membuat onar di Bumi Cendrawasih.

Masyarakat mendukung penuh aparat yang melakukan tindakan tegas terukur, karena ini bukanlah pelanggaran hak asasi. Melainkan cara yang paling efektif agar mereka tak berani lagi mengganggu perdamaian di Papua. Ini adalah cara terakhir, karena mereka tak bisa diajak diskusi secara baik-bak.

Penegakan hukum di Papua harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Tujuannya agar tak ada lagi pihak yang mengacaukan harmoni di Bumi Cendrawasih, termasuk kelompok separatis. KKB harus diberantas sampai tuntas dan markas-markasnya selalu diserbu oleh Satgas Nemangkawi, agar mereka tak lagi membuat kekacauan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Cintya Dewi (Warganet Kota Tangerang Bekasi)

Pemerintah melaksanakan sejumlah program untuk mencegah dampak pandemi semakin meluas yang membutuhkan dukungan dari seluruh kementerian/lembaga maupun dari partisipasi masyarakat. Perlu untuk saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Dukungan masyarakat terhadap Pemerintah juga tak kalah penting, terutama bagi tenaga kesehatan agar tetap semangat berjuang di garda depan penanganan pasien Virus Corona.

Dukungan masyarakat juga diperlukan untuk menumbuhkan kembali harapan baru bagi pasien yang telah sembuh dari Covid-19. Termasuk semangat dari pasien sembuh Covid-19 itu sendiri, sehingga masyarakat bisa ikut memberi dukungan agar mereka bisa kembali beraktivitas seperti semula tanpa ada stigma negatif.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo mengatakan percepatan penanganan Virus Corona membutuhkan peran serta semua pihak. Oleh karenanya, mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan prokes 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman menjadi salah satu langkah nyata untuk memutus rantai penyebaran tersebut.

Selain itu, para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan. Dukungan masyarakat menjadi hal terpenting dalam penanganan Covid-19. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya bersama dalam adaptasi perubahan perilaku di masa pandemi Covid-19 sesuai anjuran pemerintah.

Selain itu, untuk menekan jumlah kasus Covid-19 jika melihat kondisi saat ini, diperlukan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar benar-benar menjalankan larangan kerumunan massa. Penting juga untuk para pemimpin di daerah untuk tegas dalam menjalankan dan menyosialisasikan disiplin protokol kesehatan, karena disiplin prokes bagi pemerintah adalah bagian dari melindungi rakyat Indonesia.

Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 akan berdampak positif terhadap percepatan pemulihan keseluruhan sektor kehidupan di Indonesia, termasuk sektor sosial masyarakat, kesehatan, pendidikan, hingga sektor ekonomi.

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah terus berupaya mengusut bocornya data 279 juta penduduk yang tersebar di Internet. Selain melakukan investigasi mendalam, Pemerintah juga terus berupaya untuk memblokir situs yang menjual data tersebut dan membentuk tim bersama guna menanggulangi permasalahan kebocoran data WNI di Internet.

Kebocoran data WNI rupanya disesalkan oleh Pemerintah, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengaku menyesal atas terjadinya kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan.
Pihaknya juga memberikan dukungan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Di mana kemungkinan terdapat data PNS/ASN di dalamnya.

Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji serta data kependudukan. Diperkirakan data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Menurut informasi, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutka data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi.

Sementara itu, BPJS Kesehatan juga tidak tinggal diam atas kejadian ini, dimana perusahaan asuransi dari pemerintah tersebut telah membentuk tim khusus bernama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kemkominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.

Pada pasal 26 ayat 1 UU 19/2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, tertulis bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Dasar tersebtu kemudian diturunkan dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa pihak yang menyebarluaskan data pribadi dapat dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan atau pengumuman di situs online.

Adapun hingga kini dasar hukum perlindungan data pribadi WNI masih dalam rancangan undang-undang (RUU).

RUU tersebut dinilai penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.

Sehingga menjadi penting agar RUU perlindungan data pribadi dapat disahkan segera menjadi UU.

Direktur Utama Bpjs Kesehatan Ali Ghuffron Mukti melaporkan kepada Komisi Kesehatan DPR dalam rapat di Gedung DPR, bahwa pada 20 Mei 2021, BPJS segera melakukan koordinasi dan investigasi terkait adanya dugaan peretasan.

Dalam kasus kebocoran data ini, diduga data yang bocor telah diperjualbelikan oleh akun bernama Kotz di Raid Forums. Ali menuturkan bahwa data tersebut mirip dengan yang mereka punya, tetapi belum diketahui apakah data tersebut bersumber dari BPJS atau bukan.

Pada 21 Mei 2021 lalu, BPJS menggelar rapat dengan sejumlah pihak. Mulai dari Dewan Pengawas BPJS, BSSN, Kemkominfo, Siber Kemenhan, hingga IT Security Expert dari Telkomsigma yang merupakan perusahaan di bawah PT Telkom (Persero) Tbk.

Selanjutnya, BPJS mengamankan titik akses dengan melakukan penutupan dan investigasi. Lalu, BPJS untuk sementara waktu menunda semua kerja sama yang berkaitan dengan pertukaran data.
Pada hari yang sama, Kominfo juga telah menutup akses ke situs raidforums.com dan 3 tautan lainnya yang menjadi tempat mengunduh data yang bocor tersebut. Mulai dari bayfiles.com, mega.nz dan anonfiles.com.

Pada tanggal 22 Mei, tim BPJS Kesehatan, BSSN dan Tim Security Operation System melakukan penelusuran melalui digital forensic dan verifikasi sampel data dari akun Kotz. Total ada 100 ribu sampel dan penelusuran masih berjalan.

Sehari kemudian, Manajemen BPJS juga menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum ke Bareskrum Polri. Selain itu, BPJS juga berkoordinasi dengan Kominfo.
BSSN juga membantu proses Investigasi internal, sampai langkah-langkah mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data.

Tak lupa, BPJS juga tengah mengambil sejumlah langkah dalam upaya mencegah kebocoran data, di antaranya dengan menguatkan sistem keamanan teknologi informasi.

Langkah ini tentu saja patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap hal yang tidak diharapkan, kita semua tentu berharap agar permasalahan ini tidak terulang, sehingga data privasi masyarakat dapat terjamin kerahasiaannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh: Alfisyah Dianasari )*

Penyekatan mudik lebaran akan diperpanjang sampai 31 mei 2021. Masyarakat diminta untuk menurut dan tidak melawan petugas yang berjaga di perbatasan, karena tujuannya baik. Hal ini lebih bagi guna menghindari penularan corona karena ada mobilitas massal, lebih baik mencegah pergerakan warga dengan tegas.

Pasca lebaran, banyak masyarakat yang masih ngotot ingin mudik. Apalagi ketika larangan untuk pulang kampung hanya berlaku sampai 17 mei 2021, merekapun ingin cuti dan mudik lebaran yang tertunda. Akan tetapi, mereka harus bersabar lagi karena larangan mudik diperpanjang. Tak hanya sampai 24 mei, tetapi juga sampai 31 mei 2021.

Irjen Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, meminta Bhabinkamtimbas di seluruh jajaran Polres hingga Polsek aktif mendata warga yang kembali maupun pendatang baru untuk mencegah penyebaran corona. Penyekatan memang diperpanjang sampai 31 mei dan belum ada perintah lanjutan untuk menghentikan penyekatan.

Sehingga aparat akan terus berjaga, tak hanya di jalan tol dan jalan antar kota/provinsi, tetapi juga sampai ke jalan tikus. Semua dilakukan bukan berarti aparat menakuti warga, karena polisi sejatinya adalah sahabat rakyat. Justru penjagaan ketat ini demi kesehatan mereka, agar tidak kena corona atau menularkan virus covid-19 ke kampungnya masing-masing.

Ada beberapa pihak yang kecewa karena batal mudik, tetapi diharap sabar. Karena ingat saat ini masih pandemi. Pergerakan massal seperti pulang kampung dilarang karena bisa meningkatkan jumlah pasien corona. Buktinya ketika jelang lebaran yang lalu, pemudik yang nekat dan tertangkap harus dites rapid dan hasilnya 4.000 orang positif corona.

Bayangkan jika larangan mudik tidak diperpanjang, maka bisa jadi akan ada ribuan pasien corona lagi yang harus mondok di Rumah Sakit. Jika terus begini, kapan pandemi akan selesai? Sabarlah dan jangan menyalahkan keputusan pemerintah, karena mereka memutuskan peraturan ini demi keselamatan rakyatnya.

Irjen Fadil Imran menambahkan, jajaran anggota Polri tetap mewaspadai penyebaran corona di masa arus balik. Polisi diminta turun ke lapangan untuk mengawasi penerapan 3T di lingkungan masyarakat (tracing, treatment, and testing). Ketika masyarakat masih nekat mudik sebelum tanggal 31 mei, maka kan diadakan lagi tes rapid acak, agar mereka diketahui reaktif covid atau tidak.

Selain itu, juga harus dilakukan tracing untuk menelusuri siapa saja yang kontak dengan mereka yang positif covid dan juga pengobatan agar virus tak lagi menular. Treatment adalah proses yang paling memusingkan ketika masyarakat tak punya kartu BPJS, karena pembayarannya hingga ratusan juta. Proses 3T ini tentu butuh waktu yang lama dan biaya sangat tinggi.

Bayangkan betapa panjang perjuangan aparat dan tim satgas covid, serta tenaga medis, jika ada 1 saja yang kena corona. Saat ada peningkatan pasien massal gara-gara banyak yang nekat mudik pasca lebaran, maka betapa pusingnya mereka. Tegakah kita nekat mudik sementara tim medis berjuang di Rumah Sakit? Seharusnya kita menahan diri dan berempati pada mereka.

Jika keadaan sudah aman, maka bisa jadi tahun depan masyarakat boleh untuk mudik lebaran. Oleh karena itu, jangan mengeluh atau marah-marah saat ada aparat yang dengan tegas berjaga di perbatasan. Jika mereka menyemprit dan menyuruh untuk putar balik, turuti saja. Demi keselamatan kita bersama.

Pencegahan corona lebih utama dan mudik yang tertunda bisa kapan-kapan saja, nanti setelah pandemi selesai. Justru ketika masyarakat masih nekat untuk pulang kampung pasca lebaran, jumlah pasien corona akan makin naik dan situasi pandemi makin berkepanjangan. Kita tak mau mederita terus seperti ini, bukan?

)* Penulis adalah warganet tingal di Bogor

Oleh: Achmad Faisal

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melantik 1.271 pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 Juni 2021 mendatang. Mereka yang akan segera ditingkatkan statusnya menjadi ASN, tidak perlu diragukan lagi sebagai abdi negara yang memiliki integritas, berkebangsaan dan tentu saja setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut karena 1.271 pegawai ini, telah memenuhi syarat Tes Wawassan Kebangsaan (TWK).

Pegawai KPK yang bakal dilantik menjadi ASN merupakan pegawai yang telah lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sedangkan dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat kelulusan TWK, 24 orang akan mengikuti pendidikan kedinasan wawasan kebangsaan dan sisanya 51 orang diberhentikan dengan hormat.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bahwa dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes untuk diangkat menjadi ASN, 2 orang tidak hadir saat wawancara TWK. Dari 1.274 pegawai KPK yang telah memenuhi syarat, satu orang mengundurkan diri, satu meninggal dunia, dan satu ternyata dari segi pendidikan tidak memenuhi syarat, sehingga yang akan dilantik berjumlah 1.271 orang.

KPK secara transparan memaparkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), dimana ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan, berdasarkan penilaian asesor.

Pro dan kontra yang kemudian terjadi terkait pemecatan dengan hormat terhadap 51 orang dari 75 anggota KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pimpinan KPK yang diketuai Firli Bahuri bersama Kemenpan RB, serta BKN, dan pemangku kepentingan lainnya telah melanggar Undang-Undang. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK melanggar Undang-Undang KPK. Pihak ICW kemudian berencana menyurati Kapolri untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Sikap ICW tersebut dinilai menyalahi hukum tata negara. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira mengatakan bahwa tindakan ICW justru melanggar Undang-Undang No 19 Tahun 2020 tentang KPK. Indra bahkan menyebut bahwa ICW ngawur karena pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden, yang sebelumnya sudah melalui Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan.

Pimpinan KPK dipilih langsung oleh DPR berdasarkan usulan Presiden, dan telah melalui proper tes secara terbuka. Oleh sebab itu, wewenang Kapolri tidak akan bisa mencapai KPK yang merupakan lembaga pemerintahan yang berbeda.

Sebelumnya, menanggapi beragam polemik pegawai KPK yang muncul, Presiden Jokowi angkat bicara. Dalam pernyataannya Presiden menegaskan, KPK harus memiliki pegawai terbaik dan berkomitmen tinggi dalam misi pemberantasan korupsi.
Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang sistematis. Presiden juga meminta hasil TWK seyogyanya menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK.

Sikap Presiden sebagai panglima tertinggi di negara ini membawa angin sejuk di antara pendapat pro dan kontra dari para pengamat yang menganalisa polemik itu. Pernyataan Presiden menegaskan jika negara komitmen pada pemberantasan korupsi dan mendukung lembaga antirasuah agar lebih profesional.

Apresiasi dukungan terhadap pernyataan Presiden disampaikan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Pangi menilai pernyataan Presiden terkait TWK pegawai KPK sudah tepat. Sikap Presiden disebut Pangi merupakan sikap yang tepat untuk menyelesaikan polemik di KPK.

Untuk menjadi catatan bersama, Tes Wawasan Kebangsaan juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Intoleransi dan radikalisme memang sangat berbahaya karena bisa menghancurkan dasar negara Indonesia.

Sebagai ASN, mereka harus menunjukkan kecintaan pada NKRI dan menjunjung tinggi ideologi Negara, yakni Pancasila. Sedanngkan sebagai pegawai ASN di KPK, harus menunjukkan integritas, profesionalitas dan kinerja yang baik dalam melakukan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.

Pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN, sangat dinantikan masyarakat, dengan harapan agar polemik yang menimpa KPK dapat segera berakhir dan KPK bisa fokus menjalankan tugasnya untuk membumihanguskan korupsi di Indonesia.
Para pegawai KPK ini sudah pasti akan mengabdi dengan jujur dan professional karena memiliki integritas yang tinggi, berkebangsaan dan tentu saja setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh : Abdul Gani

Dalam sejarah bangsa Indonesia, paham transnasional kerap mengancam nilai-nilai ideologi Pancasila seperti radikalisme agama, liberalisme dan komunisme. Dalam upaya menangkal paham transnasional maka penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila sudah menjadi pilihan dan kesepakatan para pendiri negara sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk. Ketahanan ideologi Pancasila diuji kembali ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi transnasional merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi.

Era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan sekat geografis semakin pudar. Sehingga paham transnasional kerap menginfiltrasi untuk menggoyahkan pilar-pilar ideologi Pancasila. Dalam catatan sejarah, komunisme pernah secara terbuka melakukan pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan sosialisme.

Tantangan lainnya dan paling nyata yang dihadapi bangsa Indonesia ialah liberalisme. Meskipun tidak berpretensi mengganti ideologi Pancasila, liberalisme bertendensi mengganti sistem ekonomi, sosial dan politik yang selama ini ada pada nilai-nilai ideologi Pancasila.

Selain komunisme dan liberalisme, tantangan lain yang dihadapi bangsa Indonesia datang dari paham transnasional radikalisme agama. Secara sederhana, paham ini lebih berorientasi pada aspek ideologis politis ketimbang aspek spiritual-teologisnya. Radikalisme agama direpresentasikan oleh kelompok radikal-ekstrem selalu mempropagandakan berdirinya negara Islam (daulah Islamiyyah) berdasar sistem khilafah. Kelompok yang mengusung adalah sejumlah organisasi keislaman seperti Jamaah Islamiyyah, Hizbut Tahrir dan ISIS.

Mantan Narapidana Teroris (Napiter) Haris Amir Falah mengatakan salah satu faktor yang mengancam kedaulatan NKRI adalah munculnya paham radikalisme agama. Mengingat akhir-akhir ini paham radikalisme ini terang-terangan membentuk kelompok dan berada di tengah masyarakat. Munculnya radikalisme dalam bentuk pemikiran dan tindakan sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, semakin tahun kelompok radikalisme menggeser gerakannya semakin terbuka. Mereka melakukan dakwah dalam wadah JAD, JAT, MMI dan kelompok lainnya.

Paham radikalisme agama menumbuhkan ormas-ormas Islam transnasional yang akan mengancam kebhinekaan Indonesia. Ancaman ini datang tidak secara fisik melainkan ideologi transnasional. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita akan digerus oleh ideologi-ideologi transnsional radikalisme agama.

Perlunya kewaspadaan nasional terhadap masuknya paham transnasional radikalisme agama. Apabila tidak diantisipasi maka masyarakat akan cenderung ikut arus paham tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila akan terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka memori kolektif bangsa Indonesia tentang sejarah Pancasila harus terus dihidupkan. Pentingnya mempertahankan ideologi Pancasila dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana literasi dan edukasi. Kita isi ruang-ruang publik media sosial dengan narasi ideologi, nilai dan konten Pancasila, konten toleransi serta konten kebhinnekaan

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, mengatakan bahwa untuk melawan ideologi transnasional yang saat ini berkembang di Indonesia diperlukan kerja konkrit di segala bidang, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, sampai bidang budaya. Jika bangsa Indonesia pandai menjaga memori mereka tentang sejarah bangsa, sesungguhnya tak ada alasan lain buat mereka untuk lari dari Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara pada ayat ini memiliki arti yang sangat luas, tidak selalu berkaitan dengan upaya perang angkat senjata, namun juga dengan segala upaya yang mampu mempertahankan dan menjaga ideologi Pancasila. .

Seluruh elemen diharapkan untuk berkomitmen untuk menjaga Pancasila dari ancaman paham transnasional yang masuk di negara ini. Paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila harus segera disingkirkan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu diperlukan aksi nyata yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk menunjang keutuhan NKRI dengan beragam upaya yang dapat dilakukannya.

(Penulis Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)

JAKARTA – Tokoh Mudah Papua, Steve Mara menyatakan dalam mengatasi konflik di bumi Cendrawasih Pemerintah diharapkan mengambil tindakan pendekatan pembangunan. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Selain melakukan tindakan tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Kami sepakat menindak tegas siapa yang bersalah, tetapi juga tidak lupa harus melalui pendekatan pembangunan seperti yang sudah dilakukan saat ini oleh Presiden Joko Widodo,” kata Steve Mara dalam taping Podcast ICFTV Channel di Kawasan Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

Menurut Mara apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan pendekatan saat ini agar lebih ditingkatkan dengan melakukan dialog terhadap seluruh elemen Papua baik itu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dengan harapan Pembangunan di Papua lebih baik dimasa yang akan datang.

Mara juga menyebutkan, Pemerintah juga perlunya kehati-hatian terkait pelabelan terosis kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sebab dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yang justru dapat merugikan kepentingan nasional.

“Hal ini agar tidak menimbulkan dampak ikut/collateral damage seperti; salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat menambah ingatan kolektif masa lalu masyarakat Papua,” ujarnya.

D Supriyanto, Sekjen DPP PWRI menambahkan menindak tegas KBB oleh TNI/Polri adalah perlu dan keharusan ketika KKB sudah sangat meresahkan masyarakat baik Papua itu sendiri maupun secara nasional.

“Ketika salah satu kelompok dinilai meresahkan bahkan melakukan tindakan teror yang berakibat fatal tentu saja harus ditindak tegas. Pemerintah tidak boleh tebang pilih atau diskriminasi terhadap satu kelompok atau golongan manapun. Meresahkan membuat kegaduhan keamanan nasional harus ditindak tegas,” paparnya. []

Pemerintah secara resmi telah melarang beroperasinya ormas HTI dan FPI di negara Indonesia. Kedua ormas tersebut sudah tidak bisa lagi bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra-parlementer, akan tetapi perlu diwaspadai bahwa ormas-ormas tersebut merubah metode perjuangannya melalui jalan parlementer.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Didalam draf Rancangan Undang Undang Pemilu yang sedang dibahas di DPR, terdapat aturan soal pelarangan bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front PembeIa Islam (FPI) untuk dipilih sebagai calon presiden hingga calon legislatif. Pelarangan ini kemudian menjadi perbincangan publik.
Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab, menilai, langkah tersebut merupakan konsekuensi politik dari pelarangan dua organisasi tersebut

“Konsekuensi politik dari pembubaran dan pelarangan FPI, HTI, anggotanya juga harus dilarang ikut dalam perpolitikan elektoral,” ujar Fadhli

Pembubaran dan penghentian kegiatan ormas FPI itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.
Isi SKB itu dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

“Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar,” ucap Eddy.

Sementara itu, terkait pembubaran HTI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, melalui Dirjen AHU Kemenkumham, Freddy Harris, menyatakan bahwa pemerintah telah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut,” ujar Freddy

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta angkat bicara soal kontak tembak antara gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan dua orang anggota KKB pada Kamis (13/5/2021) di Kabupaten Puncak, Papua.

Menurutnya, jika benar yang dilumpuhkan dalam baku tembak kemarin adalah anggota KKB, maka hal tersebut sudah benar dilakukan oleh TNI. “Kalau yang diburu dan berhasil dilumpuhkan atau ditangkap adalah KKB, itu bagus,” kata Sukamta.

Menurutnya, hal ini semakin menumbuhkan harapan penumpasan KKB dapat segera diselesaikan.

Ia berharap, pemerintah dapat segera menyelesaikan atau menghentikan adanya KKB di Papua. Hal tersebut sangat diperlukan agar pemerintah dapat serius menangani berbagai persoalan yang ada di Papua.

“Kita berharap KKB ini bisa segera diselesaikan dan pemerintah lebih fokus dan lebih serius menangani Papua dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Papua,” pungasnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah selalu memastikan faktor keamanan (safety), mutu atau kualitas, serta khasiat ataupun efikasi vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu menurutnya, masyarakat tidak perlu ragu dalam menerima vaksin.

“Vaksin yang disediakan di Indonesia telah melalui proses evaluasi oleh Badan POM yang sudah mendapatkan perkembangan dari para ahli dari ITAGI dan WHO,” katanya.

Berdasarkan penyataan Presiden Jokowi, kata Airlangga, vaksinasi Covid-19 adalah salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan dalam menghadapi Pandemi.

Oleh karenanya pemerintah terus berupaya mempercepat vaksinasi Covid-19 agar segera tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok.

“Bapak Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi Covid-19, adalah game changer yaitu salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan kita untuk mengakhiri pandemi. Untuk mencapai kekebalan imunitas diperlukan 181,5 juta vaksin atau 70 persen penduduk Indonesia,” pungkasnya.