Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Rizieq Syihab bersama lima mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti yang tertuang pada dakwaan kelima.

Termasuk dakwaan kelima yang tidak terbukti sebagaimana pertimbangan hakim terhadap terdakwa lainnya, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi. Sehingga, kepada para terdakwa dibebaskan pada dakwaan kelima.

“Terdakwa-terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke lima dengan demikian terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan kelima tersebut,” kata hakim ketua, Suparman Nyompa dalam persidangan, Kamis (27/5).

Selain itu, Suparman juga menyatakan tuntutan jaksa soal Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang tidak diperpanjang tak perlu dipermasalahkan. Berdasarkan keterangan ahli, berserikat atau membuat organisasi merupakan hak setiap orang. Asalkan tidak melakukan pelanggaran hukum.

“Hemat majelis hakim sesuai saksi meringankan dokter Refly Harun menerangkan bahwa suatu ormas dapat saja melakukan aktivitas meskipun tidak memiliki SKT karena ormas adalah perwujudan hak setiap warga negara untuk berkumpul berserikat, mengeluarkan pendapat hal ini dilindungi konstitusi sepanjang ormas tersebut tidak melakukan kegiatan bertentangan dengan hukum,” jelasnya.

Sehingga apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaan kelima sebagaimana pasal Pasal 82A ayat (1) jo. 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 10 huruf b KUHP jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP dianggap tidak terbukti.

Oleh karenanya terkait permintaan jaksa yang dibacakan pada sidang Senin (17/5) lalu, terkait pencabutan hak kelima terdakwa dan Rizieq untuk menjadi pengurus organisasi masyarakat selama 2 tahun dan dilarang untuk menggunakan/ mengenakan simbol-simbol ormas FPI dibatalkan majelis hakim.

Pertimbangan tidak terbuktinya dakwaan kelima, menjadi alasan majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Rizieq Syihab bersama mantan lima petinggi Front Pembela Islam (FPI) dengan pidana penjara delapan bulan penjara.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa-terdakwa selama delapan bulan. Dikurangi selama terdakwa – terdakwa berada di tahanan,” tegas Suparman.

Adapun, Rizieq Syihab dan lima terdakwa lainnya dinyatakan bersalah dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di Petamburan sebagaimana dakwaan ketiga Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan pertama, kedua, keempat dan kelima tidak terpenuhi.

Vonis itu jauh lebih rendah dari pada tuntutan jaksa. Sebab, sebelumnya Rizieq Syihab dituntut 2 tahun penjara. Sedangkan, untuk Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Oleh : Bachtiarudin Alam

DPR mendukung TNI-Polri menumpas keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tindakan KKB semakin mengancam keselamatan hidup warga negara. Terbaru, KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut.

Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI-Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi. “Kami dukung sikap Presiden,” kata Bobby.

Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. “Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up skill atau diperbanyak personel militernya atau memang perlu ditambah secara total,” tegas Bobby.

Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.

Oleh : Eko Prasetya

Wakil Menkes, dr. Dante Saksono Harbuwono, mengatakan bahwa adanya kanaikan kasus positif Covid-19 pasca libur lebaran 2021. Hal itu disampaikannya saat sidang rapat Komisi IX DPR secara daring, Kamis (27/5/2021).

Menyikapi hal tersebut, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa kita perlu mewaspadai potensi lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia usai libur Lebaran 2021. Saat ini saja, mulai terjadi peningkatan kasus aktif positif virus mematikan asal China tersebut.

“Kita tetap harus hati-hati karena setelah balik Lebaran ini kelihatan juga ada peningkatan,” ujar Luhut.

Luhut menambahkan bahwa sikap waspada ini harus terus dipertahankan setidaknya hingga dua minggu ke depan. Mengingat, di periode tersebut risiko penularan kasus positif Covid-19 rentan terjadi.

“Masih ada waktu dua minggu ke depan untuk kita waspadai, kira-kira sampai di mana,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, KPK mengeluarkan SK yang menyebutkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam SK tersebut disebutkan juga bahwa ke-75 pegawai dinonaktifkan.

Pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu pun melakukan perlawanan dan sejumlah langkah dilakukan memprotes kebijakan tersebut. Mereka melaporkan 5 pimpinan KPK ke Ombudsman RI atas dugaan mal-administrasi pada, Rabu (19/5/2021).

Selain itu, mereka juga melaporkan ke Komnas HAM terkait TWk pada Senin, (24/5/2021). Penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap bersama kuasa hukum pegawai KPK melapor ke Komnas HAM karena menilai pimpinan KPK membuat kebijakan sewenang-wenang dan melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut Novel Baswedan TWK merupakan cara menyingkirkan pegawai yang bekerja secara baik dan berintegritas.

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak dan polemik dari berbagai kalangan, hingga Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan secara resmi mengenai hal tersebut. Dalam konferensi pers, Senin (17/5/2021), Presiden mengatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tes. Presiden meminta pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes.

Menindaklanjuti arahan Presiden, KPK dan instansi terkait menggelar rapat koordinasi. Selanjutnya dalam jumpa pers bersama di kantor BKN, Selasa (25/5/2021), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Yang 51 pegawai tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor dan tidak bisa bergabung lagi dengan KPK. Kami sepakati bersama dari 75 itu hanya 24 pegawai yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan, sebelum diangkat menjadi ASN,” kata Alexander.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana memaparkan tiga aspek terkait penilaian asesmen TWK. Ketiga aspek itu yakni, aspek pribadi, aspek pengaruh, dan aspek PUNP atau Pancasila, UUD 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan, NKRI dan pemerintah yang sah.

“Untuk yang aspek PUPN itu harga mati. Jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian, dari aspek tersebut,” tegas Bima.

Bima menjelaskan, ketiga aspek tersebut memiliki 22 indikator yang harus dipenuhi pegawai KPK. Aspek pribadi memiliki 6 indikator, aspek pengaruh 7 indikator dan aspek PUNP ada 9 indikator. Menurut Bima, ke-51 pegawai KPK tersebut mendapat penilaian negatif di ketiga aspek. Sementara, 24 pegawai lainnya mendapat nilai yang baik dalam aspek PUNP, namun memiliki masalah dalam dua aspek lainnya. (*)

Saat ini, warga Muslim di seluruh dunia masih bersuka cita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun suasana kehidmatan tersebut terkoyak oleh serangan rudal rudal militer Israel ke Palestina. Suasana spiritual-ruhaniah yang semestinya dirasakan oleh seluruh saudara muslim di berbagai belahan dunia, seketika terganggung oleh tindakan Israel terhadap Palestina yang di luar batas kemanusiaan.

Berbagai serangan Israel telah merenggut banyak korban jiwa mulai dari anak-anak, perempuan, hingga orang dewasa. Sebagaimana dilansir berbagai media seratusan lebih, termasuk perempuan dan anak-anak, meninggal dunia. Bahkan korban luka-luka diperkirakan lebih dari seribuan orang. Begitu pun derita puluhan ribu pengungsi akibat serangan Israel.

Bangsa Indonesia memiliki komitmen penuh terhadap kemanusiaan harus bijak dan tegas menyikapi konflik Israel dan Pelestina. Dalam memandang konflik kedua negara tersebut, Indonesia berkomitmen terhadap Palestina yang harus merdeka dan hidup damai. Alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pun secara tegas mengamanahkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Guna mewujudkan kondisi tersebut, dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, telah menyebutkan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karenanya, Indonesia sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga berkemanusiaan yang adil dan beradab, membela Palestina menjadi amanah mulia. Segala bentuk agresi, penjajahan, penindasan, permusuhan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM lainnya, tentunya bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Dalam melihat konflik antara negara Palestina dengan Israel, Indonesia tetap konsisten selalu berdiri dan mendukung kemerdekaan Negara Palestina secara penuh. Terlebih Indonesia tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memiliki kekuatan politik yang signifikan untuk mendesak OKI agar ikut serta meredakan konflik Palastina-Israel. Selebihnya, bagaimana upaya Indonesia untuk terus menyuarakan dan menggalang berbagai kekuatan dari negara-negara Gerakan NonBlok (GNB) dan dunia internasional untuk mengecam, mengutuk, dan menghentikan segala bentuk agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina.

Negara Indonesia harus terus melakukan diplomasi agar upaya gencatan senjata dan perdamaian segera dilakukan, sehingga kekerasan dapat dihentikan segara mungkin. Indonesia saatnya tampil sebagai juru damai atau peace maker dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel. Upaya inilah yang merupakan bentuk manifestasi atau implementasi dari politik bebas aktif Indonesia. Artinya, diplomasi kemanusiaanlah dan kedamaian yang diutamakan oleh negara Indonesia dalam melihat konflik Palestina dengan Israel.

Negara Indonesia sebagai bagian dari entitas internasional, begitu pun dengan warga negaranya yang menjadi bagian dari global citizen, tentunya harus bersikap terhadap berbagai tindakan yang mengancam rasa kemanusiaan. PBB selayaknya segera bertindak, agar agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina tidak menambah korban masyarakat sipil yang berpotensi dalam kategori kejahatan kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Artikel 7 Rome Statute of the International Criminal Court (Statuta Roma) Tahun 1998.

Indonesia pun sejatinya harus terus mendorong berbagai negara lain dan masyarakat internasional agar dapat menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Hal ini penting guna mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (*)

Oleh : Cecep Darmawan, Guru Besar Ilmu Politik dan Ketua Prodi Magister dan Doktor Pendidikan Kewarganegaraan UPI