Sebanyak 1.274 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan segera dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mereka ditanyatakan lulus dalam asesmen TWK dan memenuhi syarat.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi, baik di level pimpinan maupun sekjen selaku pejabat pembina kepegawaian terkait tindaklanjut hasil TWK tersebut. “Bagaimana dengan yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai KPK? pada saatnya mereka akan kita lakukan pelantikan sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil,” ucap Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/5/2021).

“Insya Allah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan semangat kebersamaan dengan Kementerian dan lembaga mudah-mudahan semua bisa lancar,” kata dia. Firli mengatakan, KPK terus berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk memproses pelantikan.

Selain itu, KPK juga berkoordinasi dengan lembaga terkait mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK. “Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kita pegang teguh dan kita tindaklanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan menteri PAN-RB dan kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain,” kata Firli. “Kami pimpinan KPK dan sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar, karena kita bekerja,” ucap dia.

Menurut Firli, KPK akan membahas status 75 pegawai bersama Kemenpan-RB dan BKN, pada Selasa (25/5/2021) pekan depan. “Hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain,” kata Firli.

Selain itu, Firli menyatakan, KPK tidak pernah memberhentikan pegawai yang tidak lolos TWK. Ia menuturkan, seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di KPK masih terus berjalan kendati pegawai yang tak lolos tes dibebastugaskan. Berdasarkan hasil rapat paripurna KPK pada 5 Mei 2021, tugas dari pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberikan kepada pimpinannya. “Pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut termasuk penanganan perkara sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti,” ucap Firli. (*)

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani pada Kamis (27/5/2021) menyebut ada peluang partainya berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024, mengingat hubungan baik antara ketua umum dua partai tersebut, yakni Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.

“Sejak beliau (Prabowo) belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu baik, tidak ada masalah. Itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDIP,” kata Muzani.

Kendati demikian, Muzani mengatakan bahwa saat ini belum ada pembicaraan resmi mengenai koalisi dengan PDIP soal Pilpres 2024. Muzani menjelaskan kader Gerindra masih menginginkan Prabowo menjadi calon presiden pada 2024. Sikap politik tersebut didasari hasil sejumlah lembaga survei yang menyatakan elektabilitas Prabowo cukup tinggi. Namun menurut Muzani, Prabowo belum memutuskan sikap akan maju lagi atau tidak. Prabowo ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin pada Jumat (28/5/2021) menilai Partai Gerindra sedang ‘cek ombak’ dengan melempar wacana mengusung kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2024 bersama PDIP. Menurut Ujang, Gerindra tak mungkin hanya punya satu skenario menuju Pilpres 2024.

“Apakah mungkin Prabowo-Puan? Bisa jadi, bisa juga tidak. Semua masih belum jelas, masih sumir, karena elektabilitas capres juga belum ada yang menyentuh 70 persen,” katanya.

Sementara itu, Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan bergabungnya Gerindra ke pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, sebagai salah satu upaya membangun koalisi di 2024. Gerindra dan PDIP dinilai serius membangun jalan menuju 2024.

“Pernyataan Muzani menggembok kepastian PDIP dan Gerindra maju bareng mengusung Prabowo dan Puan di pilpres,” katanya.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyambut baik koalisi Gerindra-PDIP dibangun sejak awal. Sebab publik tidak lagi membeli kucing dalam karung.

“Makin awal formasi calon dan koalisi terbentuk makin baik buat publik sehingga tidak membeli kucing dalam karung,” kata Mardani, Jumat (28/5/2021).

PKS menegaskan akan lebih dahulu mengajukan calon sendiri sesuai keputusan Musyawarah Nasional 2020. Namun, PKS tidak menutup komunikasi untuk koalisi dengan pihak manapun. Mardani berharap kontestasi Pilpres 2024 tidak hanya diikuti pasangan calon. Serta, pertarungan diwarnai dengan kontestasi gagasan dan karya.

“Harapan kami, akan ada kontestasi karya dan gagasan dan tidak hanya diikuti dua pasang calon. Tapi tiga atau empat pasang calon,” katanya.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menanggapi wacana Gerinda akan berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024, mengatakan hal tersebut sah-sah saja dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

“Dinamika partai masing-masing berbeda, nah partai sebagai instrumen mengajukan tentu kita melihatnya sah-sah saja,” ujarnya di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Menurutnya, semakin dini sebuah koalisi, maka akan semakin bagus. Artinya itu bukan sesuatu yang dadakan. Tapi menurutnya itu tergantung kesiapan subjektif masing-masing partai.

Willy juga mengatakan bahwa Partai Nasdem akan membuka diri kepada putra-putri bangsa untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres. Untuk mewujudkan hal tersebut, Partai Nasdem membutuhkan kawan berkoalisi di Pilpres 2024, karena suara Partai NasDem sendiri belum cukup.

Survey Pilpres 2024

Survei Y-Publica yang dilakukan pada 1-10 Mei 2021 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia melalui sambungan telepon kepada responden secara acak dengan Margin of error ±2,89% dan tingkat kepercayaan 95%, hasilnya Prabowo kedua terkuat (16,7%), di bawah Ganjar Pranowo (20,2%).

Sementara itu, Survei Y-Publica untuk capres Puan Maharani, hanya mencapai 0,7%. Namun Puan diunggulkan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) di antara sejumlah nama populer lainnya, yakni mencapai 16,2%.

Survei Puspoll Indonesia yang dilakukan pada 20-29 April 2021 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur menetapkan Prabowo sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi (20,9%). Total sampel 1.600 responden, margin of error 2,45%, dan tingkat kepercayaan 95%.

Di waktu terpisah, Lembaga Puspoll Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas para ketua umum partai politik sebagai calon presiden 2024. Dalam rilis survei tersebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 32,1%. Disusul Ketua umum Partai Demokrat, AHY dengan elektabilitas 11,8 persen. Ketiga, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan elektabilitas 7,4%.

“Ini elektabilitas calon presiden seandainya kita uji nama-nama ketua umum partai,” ujar Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja saat rilis survei secara daring, Minggu (23/5/21).

Posisi berikutnya ditempati Ketum PKB, Muhaimin Iskandar 4,7%. Ketum Golkar, Airlangga Hartarto 4,6%, dan Ketum Nasdem, Surya Paloh 4,2%.

Kemudian, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu 2,1%, Ketum PPP, Suharso Monoarfa 1,4%, Ketum Partai Gelora, Anis Matta 1,3%, Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo 1,1%, Ketum PAN, Zulkifli Hasan 1,1%, Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra 1,1%, kemudian mantan Ketum PSI, Grace Natalie 1%, mantan Ketum PKPI, Diaz Hendropriyono 0,3%, dan Ketum Hanura, Oesman Sapta Odang 0,3%. Tidak menjawab 25,5%.

Puspoll Indonesia melakukan survei wawancara tatap muka selama 20-29 April 2021. Sampel dipilih secara acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat. Jumlah sampel ditarik 1600 responden dengan margin of error kurang lebih 2,45% pada tingkat kepercayaan 95%.

Lembaga survei lain, Perkumpulan Kader Bangsa bekerjasama dengan Akar Rumput Strategic Consulting merilis survei nasional yang dilakukan akhir April- awal Mei 2021, pada Sabtu, (22/5/2021).

Dalam survei ini, Partai Demokrat masuk 3 besar partai politik dengan elektabilitas tertinggi, dengan proyeksi elektabilitas 14,8%, sedikit dibawah, masih dalam margin error, dengan Partai Gerindra (15,03%) dan PDI-P (19,6%).

Elektabilitas Ketum PD, AHY masuk 6 besar, tapi jika dibandingkan dengan Ketua Umum partai politik lain, AHY berada pada urutan ketiga dengan elektabilitas 8,89%.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode stratified random sampling, menggunakan teknik wawancara telepon. Sebanyak 54,8% responden berada pada rentang usia 21-30 tahun, dan sebagian besar pelajar/mahasiswa (33%), karyawan swasta (28%) serta pengusaha/wirausaha (17%).

“Naiknya pamor Partai Demokrat di survei tidak lepas dari ramainya pemberitaan terkait dinamika internal Partai Demokrat, khususnya isu Kongres Luar Biasa yang meramaikan perbincangan di publik,” kata Bagus Balghi, peneliti Akar Rumput Strategic Consulting dalam paparannya. (*)

Pemerintah pusat menyampaikan penilaian terhadap pengendalian pandemi virus Corona tingkat provinsi. Hasilnya, DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan nilai paling buruk.

Penilaian terhadap penanganan pandemi itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/5/2021). Data yang dipaparkannya berasal dari minggu epidemiologi ke-20 atau 16-22 Mei 2021.

Dalam rapat itu, turut ditampilkan slide show mengenai penilaian kualitas pengendalian pandemi. Kualitas pengendalian pandemi itu dinilai berdasarkan laju penularan dan level kapasitas respons.

Nilai kualitas pengendalian pandemi berkisar antara nilai paling baik yaitu A, sampai paling buruk yaitu E.

Alasan mengapa DKI Jakarta mendapatkan nilai paling rendah di antara provinsi lainnya dalam kualitas pengendalian pandemi.

Menurutnya, bed occupancy rate (BOR) di Jakarta terus meningkat dan penelusuran kasus (tracing) justru masih rendah.

“Kami perlihatkan masih banyak provinsi yang kondisi terkendali. Kecuali Jakarta karena kapasitasnya E, karena DKI Jakarta BOR sudah mulai meningkat, juga kasus tracing-nya tidak terlalu baik,” jelas dia.

Sementara itu, provinsi lain dikategorikan masih memiliki kualitas pengendalian pandemi dengan nilai C dan D yang berarti BOR dan tracing masih lebih baik.

Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus (Otsus). Papua melalui UU No 21/2001 dan Papua Barat melalui UU No 35/2008.

Selain untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain, spirit penetapan status Otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat atau orang asli Papua sehingga hak mereka terlindungi.

Berbagai tokoh masyarakat Papua, yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama, turut mendukung keberlanjutan otonomi khusus (otsus) jilid 2 tersebut salah satunya adalah staf khusus Presiden dan lulusan Oxford University Billy Mambrasar.

Billy menceritakan dengan adanya Otsus Papua membuat banyak pemuda Papua mendapatkan beasiswa belajar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

Baca juga: Pelajar SMP di Gianyar Gantung Diri, Tinggalkan Surat Wasiat

“Banyak beasiswa pendidikan yang diberikan pemerintah seperti Afirmasi, Otsus dan LPDP. Karena Otsus dihadirkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua” ujar Billy.

Lebih lanjut, pandangan narasumber lainnya yaitu Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengungkapkan dukungannya terhadap Otsus, karena adanya Otsus Papua membuat peningkatan kesejahteraan ekonomi di Papua dan sektor lainnya.

“Saya mendukung keberlanjutan Otsus, karena telah memberi manfaat yang begitu besar untuk empat program prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Karyono.

Putusan vonis terhadap Rizieq Shihab dan rekan-rekannya telah keluar, Rizieq dijatuhi vonis 8 bulan penjara. Fenomena ini ramai dibicarakan oleh media asing diluar negeri. Bahkan, pemberitaan Rizieq terlihat sudah langsung dimunculkan mulai Kamis (27/5) oleh lusinan media asing dari sejumlah negara.

Di antaranya termasuk koran asing ternama Reuters, The Australians, AP, Straits Times, US News, SCMP, hingga Dawn asal Pakistan.
SCMP dari Hong Kong terlihat sangat lengkap memberitakan tentang vonis Rizieq. Media Hong Kong ini juga sampai menyertakan pendapat dari analis soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam bagian ‘lead berita’ misalnya, SCMP memberi dua gambaran, yakni bagaimana vonis berkaitan dengan kasus pertemuan massal, termasuk acara pernikahan putri Rizieq yang dihadiri ribuan orang. Kemudian yang kedua, SCMP terlihat menulis pendapat analis yang menyebut bahwa kemarahan pendukung Rizieq akan bisa ‘diredam’ dengan putusan 8 bulan penjara.

“Istilah penjara berkaitan dengan acara massal yang diadakan oleh agitator tersebut, termasuk pernikahan putrinya; analis mengatakan kemarahan pendukungnya akan diredam.

Menyikapi hal tersebut, dosen dan analis kontraterorisme dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara, mengatakan bahwa vonis terhadap Rizieq tidak akan memicu reaksi kekerasan dari ratusan ribu pengikutnya.

“Vonis penjara Rizieq, yang memimpin kelompok main hakim sendiri yang sekarang dilarang, Front Pembela Islam (FPI), diperkirakan tidak akan memicu reaksi kekerasan dari ratusan ribu pengikutnya ‘karena dia mungkin akan bebas dalam waktu sekitar dua bulan,” kata Robi Sugara.

Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah bertindak cepat dalam menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi nasional. Wabah yang melanda tanah air sejak Maret 2020 ini langsung diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan efektif. Hal tersebut ternyata mendapat apresiasi oleh dunia internasional.

Sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19, Tracing dan Test Covid-19 secara masif, larangan mudik yang berlaku dua periode Lebaran (2020 dan 2021), penambahan rumah sakit rujukan Covod-19, penambahan jumlah tenaga kesehatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, dan program vaksinasi Covid-19 nasional.

Berkat kebijakan tersebut, kasus penularan Covid-19 di Indonesia dapat ditekan. Jumlah pasien yang sembuh pun semakin meningkat. Data situs resmi pemerintah covid19.go.id per 24 Mei 2021 tercatat 5.280 kasus baru dalam 24 jam. Sedangkan jumlah kesembuhan di Indonesia mencapai 1.633.045 dengan tambahan per 24 Mei 3.550 kesembuhan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia. Tidak heran pada 6 November 2020, WHO mengundang Terawan Agus Putranto, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI. Ketika itu Terawan bergabung bersama Menkes Thailand, Uzbekistan, dan Afrika Selatan dalam konferensi pers virtual. 

Sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena Terawan didaulat sebagai salah satu pembicara dalam konferensi pers tersebut. WHO menilai Indonesia berhasil menangani Covid-19 sesuai dengan guideline yang ditetapkan Komite Darurat Internasional.

Dalam forum tersebut juga, Menkes berbagi pengalaman sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Terawan diminta berbagi cerita karena sukses menerapkan intra-Action Review (IAR) Covid-19 secara nasional.

IAR merupakan perencanaan kegiatan Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Konteks IAR di sini adalah Indonesia membuat rencana yang kemudian direview oleh WHO. Jika disbanding dengan Amerika Serikat dan India, IAR yang dilakukan Indonesia dikategorikan berhasil. Sebab kasus Covid-19 di AS dan India lebih banyak.

Selain mengapresiasi penerapan intra-Action Review (IAE) Covid-19, WHO juga memuji langkah pemerintah Indonesia dalam program vaksinasi virus corona (Covid-19) nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia dinilai berhasil menunjukkan langkah tegas dengan mempercepat dan memaksimalkan program vaksinasi nasional.

Sejatinya Indonesia memiliki tujuan pada program vaksinasi Covid-19 nasional. Vaksin diberikan sebagai upaya negara dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity.

Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan vaksinasi Covid-19 dipercepat dalam waktu 12 bulan.  Menurut hitungan pemerintah, herd immunity dapat terwujud jika 181,5 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi Covid-19.

Saat ini pemberian vaksin yang diberikan kepada masyarakat sudah mencakup tenaga kesehatan, guru, pedagang, lanjut usia (lansia), dan wartawan. Dosis yang diberikan kepada masyarakat yaitu vaksin dosis satu dan vaksin dosis kedua. Selain program vaksin Covid-19 nasional, kini terdapat vaksin gotong royong yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kembali kepada apresiasi yang diberikan WHO, tentu saja apresiasi ini adalah sebuah pengakuan sekaligus penghargaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. WHO mengapresiasi kerja keras yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Apresiasi ini juga akan memberi semangat positif bagi pemerintah dan tenaga kesehatan yang telah menangani Covid-19. Semoga masyarakat Indonesia dapat lebih menyadari bahaya Covid-19 dan ikut berperan dalam memutus rantai penularan Covid-19. Sehingga pandemic Covid-19 akan turun, menjadi endemis, dan Indonesia bisa hidup normal.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh: Muhammad Ramli )*

Sebanyak 1.271 pegawai KPK akan dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 Juni 2021. Mereka yang dilantik adalah pegawai yang lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sementara yang tidak lolos sebanyak 75 orang, dengan rincian 51 tidak lagi bisa bergabung dengan KPK dan 24 akan mengikuti asesmen ulang untuk menjadi ASN.

TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Proses ini mendapat tanggapan kontra dari kelompok anti korupsi bahwa Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN tidak relevan dijadikan acuan pemberhentian pegawai yang tidak lolos asesmen TWK. Sementara menurut kelompok yang pro bahwa TWK perlu dilakukan ketika pegawai sebuah lembaga/instansi pemerintah alih status menjadi ASN untuk mengukur integritas, netralitas, dan antiradikalisme.

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 19/2019 menyebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan melemahkan independen KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Menurut mereka bahwa  nilai independensi KPK akan semakin terkikis akibat dari pemberlakuan konsep ini. Sebab, salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri.

Alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak terkait dengan pelemahan kelembagaan. Hal itu dikarenakan UU KPK sudah menegaskan posisi independensi KPK dalam menjalankan tupoksi penegakan hukum yang berlaku. Dengan UU KPK yang baru pun, KPK tetap independen dalam tupoksinya termasuk OTT terhadap pejabat tinggi/menteri.

KPK harus memiliki SDM yang terbaik dan berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Oleh karenanya, alih status pegawai KPK sebagai ASN menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi secara lebih sistematis.

Kebijakan dilakukannya TWK bagi pegawai KPK yang akan alih status menjadi ASN dinilai sudah sudah tepat dan sesuai amanat UU Kepegawaian terkait ASN dengan pelaksananya BKN dan lembaga terkait. Selain itu, siapapun yang akan menjadi ASN, harus taat pada aturan hukum dan juga harus memiliki komitmen untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa ASN harus setia dan memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. Bagi seorang ASN, setiap kepada ideologi Pancasila dan UUD 1945 adalah hal yang mutlak. Karena tidak mungkin seorang ASN memiliki ideologi selain Pancasila sebagai ideologi tunggal.

Oleh karenanya kita berharap, 1.271 pegawai KPK yang sudah lolos sebagai ASN juga memiliki kesetiaan tinggi kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2004. Kita memang membutuhkan pegawai-pegawai KPK  yang berkualitas, tapi kita lebih membutuhkan pegawai KPK yang cinta tanah air, bela negara,  dan bebas dari radikalisme serta organisasi terlarang.)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat

Oleh : timotius Gobay )*

Pemerintah terus mengoptimalkan penegakan hukum bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Masyarakat mendukung upaya tersebut dan berharap Pemerintah tidak memberikan ampunan kepada kelompok separatis yang telah melukai rakyat. 

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih menjadi ancaman di Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhri memastikan bahwa penegakan hukum terhadp KKB di Kabupaten Puncak Jaya, Papua tetap dilakukan.

Hal tersebut dikatakan terkait rentetan teror dan serangan yang dilakukan oleh KKB beberapa waktu lalu, seperti pembakaran gedung sekolah, pembakaran honai, penembakan guru, penembakan Kabinda dan satu anggota Brimob.

            Dirinya menegaskan, penegakan hukum akan terus dilakukan di berbagai titik yang merupakan tempat atau markas dari KKB.

            Ia juga memastikan saat ini pasukan gabungan TNI-Polri terus melakukan pengejaran terhadap KKB yang kerap memberikan teror kepada masyarakat Papua yang tetap setia berpegang teguh kepada NKRI.

            Mathius mengatakan, dirinya sudah mengingatkan kepada anggotanya yang berada di beberapa titik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya untuk mengantisipasi pergerakan kelompok ini.

            Selain itu, Ia mengatakan untuk wilayah Kabupaten Puncak, personel TNI-Polri juga sedang melakukan pagar betis di Intan Jaya. Pihaknya berharap di dua wilayah yang sering kacau yakni Puncak dan Intan Jaya, bisa dibersihkan.

            Setelah itu, pihaknya akan mencari ke mana bergesernya KKB. Apakah mereka kembali ke kelompok mereka sebagaimana awal mereka sebelum hadir di Ilaga?

            Mathius mengaku, masih memberikan kesempatan kepada anggota KKB yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kesempatan untuk kembali ke NKRI masih terbuka, namun bila tidak mempergunakan kesempatan itu dan masih melakukan tindak kriminal maka akan berhadapan dengan aparat keamanan.      

            Dirinya mengatakan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap para pelaku tindak kriminal sehingga diharapkan kesempatan atau tawaran tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

            Sebelumnya, Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, melaporkan bahwa saat ini anggota KKB diperkirakan hanya menyisakan 150 orang militan saja.

            Sementara itu pimpinan KKB Terinus Enumbi muncul setelah seorang anak buahnya yang berinisial LW diamankan personel TNI Polri. Pentolan teroris di Papua ini ternyata sudah dua kali mengkhianati NKRI.

            Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengatakan, bahwa Terinus Enumbi sudah pernah menyerahkan diri ke Pangkuan NKRI pada 2016 lalu. Namun pada 2018, dirinya kembali beraksi sebagai bagian dari KKB.

            Iqbal menuturkan, Terinus Enumbi melakukan aksi bengisnya terhadap seorang prajurit TNI, almarhum Letda Blegur hingga gugur saat bertugas dan seorang rekannya.

            Pelaku LW yang belum lama ini diamankan oleh personel gabungan TNI Polri juga diduga merupakan pelaku penembakan terhadap Letda Blegur pada saat itu atas instruksi Terinus Enumbi.

            Aksi penembakan tersebut terjadi di Kampung Biak, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya pada Maret 2020 lalu. Terinus Enumbi menjadi pimpinan komplotan KKB setelah berpisah dari pimpinan sebelumnya Goliat Tabuni.

            Saat ini tim gabungan TNI – Polri tengah mengejar Terinus Enumbi dan gerombolannya yang diduga berada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

            Jejak kriminal KKB sepertinya memang tidak bisa diampuni, apalagi mereka kerap mengatasnamakan rakyat untuk memberikan serangan kepada aparat TNI-Polri.

Kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.         

            Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

            Sementara itu, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah menetapkan KKB sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Artinya pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.

            Oleh karena itu, pemerintah juga telah meminta TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada KKB Papua yang kian meresahkan. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme. 

            Tak hanya membunuh warga sipil tak berdosa, KKB juga mengancam akan membunuh orang Jawa yang tinggal di Papua.

            Tiada ampun bagi KKB, kelompok tersebut tidak hanya kelompok separatis, tetapi juga kelompok penebar keresahan dan penebar teror yang mengancam NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa papua tinggal di Gorontalo