Oleh : Robert Krei )*

Beredar kabar bahwa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua kini semakin lemah, baik dari segi posisi dan jumlah kekuatannya, apalagi ada beberapa anggota KST yang mengaku menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena merasa dirinya ditipu oleh kelompok separatis tersebut.

Pengejaran terhadap KST di Papua terus dioptimalkan. Aparat keamanan gabungan TNI-Polri mengklaim bahwa pihaknya telah menguasai camp-camp yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok teroris KST Papua. Camp tersebut kini telah diduduki dan dijaga oleh personel TNI-Polri.

Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudusy, menyampaikan bahwa sebagian daerah yang telah dikuasai aparat antara lain di Kabupaten Puncak, Papua.

Dirinya menyampaikan bahwa pihaknya juga masih tengah fokus untuk menyisir kelompok-kelompok teroris KST Papua. Pencarian juga akan difokuskan di wilayah zona mini (Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Ilaga). Pihaknya juga memberikan bantuan sosial di beberapa titik di zona mini dan tidak lupa memberikan trauma healing bagi masyarakat terutama anak-anak pasca kontak tembak.

Sebelumnya, setidaknya terdapat 9 kelompok teroris KST Papua yang masih menjadi target operasi. Total, anggotanya diperkirakan mencapai 150 orang.

Ia menyampaikan kelompok teroris KST tersebut tidak terpusat di suatu titik persembunyian. Lokasi persembunyian KST Papua tersebut tersebar di sejumlah daerah di Papua.

Mereka dibagi menjadi 7 sampai 9 kelompok yang terpencar di berbagai daerah. Dipetakan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri bahwa mereka sudah dapat diidentifikasi kelompok-kelompoknya. Termasuk pimpinan-pimpinannya.

Selain itu, Ahmad juga menyampaikan bahwa pihaknya juga telah memetakan kekuatan persenjataan di setiap masing-masing kelompok tersebut.

Namun, dirinya tidak menampik bahwa ada sejumlah kendala yang dialami oleh aparat, seperti medan lokasi persembunyian pelaku yang berada di pegunungan hingga hutan.

Kelompok ini bersembunyi di medan yang luas untuk dapat menyembunyikan jejaknya. Termasuk hutan yang lebat dan berbukit-bukit.

Teroris kelompok kriminal bersenjata (KST) Papua pimpinan Lekagak Telenggen disebut kian terdesak dengan pasukan TNI-Polri dari Satgas Nemangkawi di Ilaga. Mereka kemudian berupaya melarikan diri dari Ilaga. Mereka kemudian berupaya melarikan diri dari Ilaga untuk menghindar dari kejaran personel TNI-Polri.

Menurut Fakhiri, wilayah terdekat yang dapat digunakan Lekagak dan anak buahnya untuk melarikan diri dari Ilaga ialah wilayah Kuyawage atau Balingga, Kabupaten Lanny Jaya atau bisa juga bisa ke kabupaten Puncak Jaya yang jaraknya relatif lebih dekat. Wilayah tersebut dinilai paling gampang digunakan mereka untuk melarikan diri.

Dijelaskan pula bahwa kelompok Lekagak Telenggen hanya menjadi tamu di Ilaga, sementara pemilik wilayah tersebut oleh ialah kelompok Militer Murib. Sedangkan wilayah Kabupaten Lanny Jaya adalah kelompok Puron Wenda.

Ada kemungkinan kecil Lekagak beserta anak buahnya kabur menuju Intan Jaya, karena mereka paham bahwa keberadaan aparat keamanan cukup banyak. Fakhiri lalu meminta jajaran Polri di berbagai wilayah di kawasan pegunungan senantiasa siaga dan waspada.

KST yang sudah memahami kondisi alam tentu dapat lari kemana saja, sehingga aparat keamanan TNI-Polri harus tetap siaga dan waspada.

KST diperkirakan memiliki sekitar 70 senjata api yang diduga hasil dari merampas dari TNI/Polri. Oleh karena itu pihaknya senantiasa mengingatkan personelnya untuk selalu waspada dan bertindak sesuai dengan SOP, terarah dan terukur, guna menghindari jatuhnya korban yang berujung pada perampasan senpi dan amunisi.

Sementara itu, TNI Polri terus melakukan upaya memberantas teroris KST yang menginginkan tanah Papua lepas dari kedaulatan Indonesia. Aksi terbaru, Satgas Nemangkawi telah berhasil menembak mati anggota KST.

Dua orang anggota kelompok Lekagak tewas dalam kontak tembak. Kemudian ada satu orang yang melarikan diri dengan kondisi tertembak.

Setelah kontak tembak berakhir, Satgas Nemangkawi melakukan penyisiran. Mereka menemukan sejumlah barang bukti, berupa 1 pucuk senjata organik, 1 buah HT, 17 butor amunisi, 4 selongsong peluru, 1 bendera bintang kejora, hingga uang sebesar Rp 14,4 juta.

Semakin terpojoknya KST tentu menjadi bukti bahwa TNI-Polri tidak main-main dalam menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Zakaria )*

Kedisiplinan masyarakat untuk pencegahan corona akhir-akhir ini mulai menurun. Oleh sebab itu, pemerintah akan melaksanakan PPKM mikro lagi, per 1 juni 2021. Juga menginstruksikan kepada semua WNI untuk menaati protokol kesehatan 5M. Tujuannya agar tidak ada yang tertular virus covid-19 dan pandemi bisa segera berakhir.

Tidak ada yang mau terkena corona karena jika sudah tertular, harus isolasi mandiri minimal 2 minggu dan meminum obat berbutir-butir. Namun sayangnya, banyak orang yang tahu keberadaan virus covid-19 tetapi mereka seenaknya sendiri dan melepas masker, karena merasa keadaan sudah aman. Juga mengabaikan protokol kesehatan lain seperti membuat kerumunan dengan sengaja.

Masalah ini masih ditambah dengan kenekatan sebagian pihak yang mudik lebaran secara diam-diam. Hasilnya, angka pasien corona naik, dari 4.000 orang menjadi lebih dari 5.000 orang per harinya. Sedangkan total pasien covid se-Indonesia adalah 1,7 juta orang. Kenaikan ini tentu menyedihkan, karena sudah dilarang mudik tetap dilanggar, dan mereka tak mematuhi protokol kesehatan lainnya.

Ketua Satgas Covid-19 Ganip Warsito menyatakan bahwa strategi untuk membatasi penyebaran virus dan menekan angka penyebaran adalah dengan melanjutkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) mikro lagi. Juga meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3T (tracing, testing, and treatment).

Ganip melanjutkan, penerapan PPKM mikro efektif untuk menekan angka penyabaran corona. Karena virus tersebut disebar oleh manusia sehingga yang paling penting adalah membatasi mobilitas banyak orang. Dalam artian, diharap masyarakat bekerja sama dan menaati PPKM mikro, karena semua ini demi kebaikan mereka sendiri.

PPKM mikro yang akan berlaku sejak 1 hingga 14 juni 2021 memiliki aturan seperti ini: pertama, ada pembatasan waktu kerja, dalam artian para pegawai masuk kantor hanya 50% dan sisanya work from home. Sehingga pegawai akan masuk kerja bergantian dan mereka tak membuat kerumunan. Kedua, kerumunan di rumah ibadah juga dihindari, dengan maksimal jamaah hanya 50% yang boleh masuk.

Sedangkan yang ketiga, proses pembelajaran para murid masih sistem online dan kombinasi dengan tatap muka, alias masuk sekolah tidak setiap hari. Sedangkan kakak-kakaknya yang kuliah mulai bisa belajar di kampus dan pembukaan kelasnya akan dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, di pusat perbelanjaan juga dibatasi jam bukanya, yakni sampai pukul 9 malam. Untuk restoran masih boleh melakukan layanan delivery order sesuai dengan jam bukanya, dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk kapasitas restoran juga masih dibatasi, yakni maksimal 50%, untuk menghindari kerumunan.

Selain menerapkan PPKM mikro di 30 provinsi di Indonesia, pemerintah juga memnta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, tak hanya 3M tetapi juga 5M. Serta menerapkan 3T untuk mencegah penularan virus covid-19. Pasalnya, kenaikan pasien corona menggelisahkan, dan memang kita lebih baik mencegah daripada mengobati.

Tak hanya tim satga covid yang menerapkan 3T (treatment, tracing, and testing) tetapi warga sipil juga bisa melakukannya. Jika curiga kena gejala corona, maka lakukan testing dengan tes swab mandiri, karena hasilnya lebih akurat daripada rapid. Ketika betul hasilnya reaktif, segera umumkan pada publik, lakukan tracing dengan bantuan orang lain, baru treatment (pengobatan).

Sedangkan protokol kesehatan terbaru, yakni 5M, terdiri dari memakai masker, mencuci tangan (atau memakai hand sanitizer), menjaga jarak, dan ditambah dengan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jangan keluar kota kecuali jika ada urusan penting, dan jangan pula sengaja membuat kerumunan misalnya resepsi pernikahan dengan tamu ribuan orang. Karena jelas melanggar dan bisa ditindak oleh tim satgas covid.

Jangan ada yang keberatan dengan PPKM mikro dan penerapan protokol kesehatan 5M. Karena semua ini demi keselamatan bersama. Jika ada banyak yang melanggarnya, maka jumlah pasien corona akan bertambah, kita berpotensi tertular corona, dan akan menderita sendiri.

)*Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Zainudin Zidan )*

Ketika ada data yang bocor, maka masyarakat sempat panik. Kebocoran data penduduk adalah sesuatu yang berbahaya, karena bisa disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggungjawab. Pemerintah menginvestigasi kasus ini dengan optimal, agar tak terulang lagi ke depannya.

Data-data milik 279 juta penduduk Indonesia bisa diakses dengan mudah di sebuah situs. Parahnya, situs itu tidak privat alias terbuka untuk publik. Hal ini membuat masyarakat takut datanya akan disalahgunakan oleh orang lain, karena nyaris semua terpampang nyata. Mulai dari nama lengkap, alamat, NIK, dan data-data penting yang lain.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak agar Kementrian Komunikasi dan Informatika, Bareskrim Polri, dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengusut kasus kebocoran data ini. Penyebabnya karena kasus ini bukan persoalan main-main alias sanagt serius. Di era teknologi, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga.

Bambang melanjutkan, kedaulatan terhadap data turut menunjukkan kedaulatan bangsa. Bahkan Presiden Jokowi menyebut bahwa data merupakan new oil yang lebih berharga daripada minyak. Ketika ada kebooran data, maka tak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga keamanan pribadi warga negara.

Data memang sangat berharga, karena bagaikan emas baru di dunia maya. Dalam artian, ketika seseorang mengalami kebocoran data, dan disalahgunakan, maka nyaris tamat riwayatnya. Misalnya saat KTP dan nomor HP-nya bocor karena diretas. Maka bisa disalahgunakan oleh penipu untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir, dan pemilik KTP yang harus membayarnya. Padahal ia tak tahu apa-apa.

Contoh lain adalah ketika data seseorang bocor lalu digunakan untuk membuat akun media sosial. Penipu akan membuat status palsu lalu berpura-pura butuh pinjaman uang karena keadaan mendesak. Semua temannya akan iba lalu mentransfer uang atau pulsa, padahal itu semua tidak benar. Pemilik data asli mendapat malu sementara penipu melenggang dengan bebas.

Kebocoran data menunjukkan perangkat hukum cyber security kita belum kuat. Buktinya per november 2020, ada 4.200 laporan kebocoran data, karena di-hack atau sebab yang lain. Pemilik data tentu ketar-ketir karena takut KTP dan lain-lain akan disalahgunakan, dan semoga setelah melapor mereka akan mendapatkan solusinya.

Masih ada dugaan data yang bocor adalah milik para pengguna kartu lembaga.
Pemerintah mengadakan penyelidikan lebih lanjut, mengapa di lembaga sebesar itu ternyata sistem IT-nya lemah. Sehingga data para pengguna kartunya bisa diretas dan berpotensi disalahgunakan oleh hacker.

Dari kasus kebocoran data ini kita bisa melakukan evaluasi. Pertama, walau sudah banyak yang melek teknologi, tetap belum semua instansi memiliki keamanan di bidang IT. Bisa jadi karena isinya adalah pegawai-pegawai yang sudah hampir pensiun sehingga kurang familiar dengan teknologi. Solusinya adalah menambah pekerja (walau statusnya pegawai harian) untuk membenahi masalah IT itu.

Kedua, pemerintah perlu menggandeng generasi muda yang lebih pintar dalam bidang IT. Kementrian Riset dan Teknologi memang sudah dilebur dengan Kemendikbud. Namun masalah riset dan teknologi jangan dikesampingkan. Jika perlu ada tim baru yang berisi generasi muda, untuk mengatasi kebocoran data tersebut.

Mengapa generasi muda? Karena mereka lebih cepat belajar dan memang menyukai teknologi terkini. Ambil saja lulusan kampus IT terkenal atau mahasiswa berprestasi, yang bisa menemukan bug dan kelemahan data di banyak instansi penting. Mereka juga bisa diajak untuk berperang melawan hacker nakal pencuri data.

Kasus kebocoran data penduduk Indonesia sangat perlu penindakan lebih lanjut, agar tidak ada penyalahgunaan KTP dan kartu-kartu lain. Pemerintah menyelidiki siapa pelaku sebenarnya, dan yang paling penting adalah mengatasinya. Perlu dibentuk tim IT khusus untuk menyelesaikan kasus ini.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Muhamad Yasin )*

Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dirumahkan dengan hormat. Mereka diberhentikan karena ketahuan memiliki agenda politik dan diduga punya keterkaitan dengan organisasi terlarang. Sehingga wajar jika dipersilakan mundur, agar tak mencemari kinerja KPK.

Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara, mereka harus melalui 1 ujian, yakni tes wawasan kebangsaan. Sayang sekali dari banyak pegawai, ada 75 orang yang tak lolos, sehingga peluang untuk jadi ASN nyaris kecil. sebanyak 24 orang dari mereka masih bisa diangkat, dengan syarat harus mengikuti kedinasan tentang wawasan kebangsaan, sementara yang lain harus mundur teratur.

Ke-51 pegawai KPK tidak bisa diangkat jadi ASN, tetapi masih boleh bekerja sampai oktober 2021. Setelah itu mereka harus mundur atau pensiun dini, karena tidak lolos TWK dengan skor yang sangat rendah. Mereka diharap ikhlas untuk melepas pekerjaannya, karena kenyataannya gagal menjadi pegawai negeri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa 51 pegawai tersebut gagal jadi ASN karena tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Hal ini berdasarkan penilaian asesor. Dalam artian, keputusannya sangat obyektif dan valid. Karena asesor pasti sudah mempertimbangkannya secara matang dan prosesnya cukup lama.

Pernyataan dari Alexander Marwata menunjukkan bahwa penilaian tes wawasan kebangsaan sangat objektif. Apalagi soal tes tidak dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara. Sehingga mustahil jika KPK campur tangan dalam pembuatannya. Juga, tidak ada subjektivitas dalam penilaian tes karena motif dendam pribadi dari salah satu petinggi KPK.

Alexander menambahkan, proses seleksi dari 75 orang jadi hanya 21 orang melalui pembicaraan yang berlapis-lapis. Dalam artian, tentu ada dilema tersendiri dari para petinggi KPK, karena bagaimanapun pegawai yang terpaksa dirumahkan adalah rekan kerja mereka juga. Namun mereka harus bekerja secara profesional sehingga dengan berat hati memutuskan hal itu.

Sebanyak 54 orang pegawai KPK yang tidak lolos memang terpaksa dirumahkan dan mereka harus legowo untuk menerima keputusan ini. Karena buktinya jika tidak lolos tes wawasan kebangsaan, berarti rasa cinta mereka kepada Indonesia masih kurang. Sehingga tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara.

Sebaiknya mereka melakukan evaluasi mengapa sampai tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bisa jadi terseret arus pergaulan sehingga ikut-ikutan bergaul dengan orang yang ternyata simpatisan anggota organisasi teroris, atau ternyata memang dia diam-diam jadi penyandang dana organisasi terlarang.

Kemudian, bisa jadi penilaian pada 51 pegawai KPK yang tidak lolos itu berdasarkan media sosial mereka. Karena saat ini sangat mudah untuk membuat status atau tweet, dan jika mereka ketahuan sering memaki keputusan pemerintah atau bahkan me re-tweet akun buzzer politik, akan memberatkan penilaiannya. Mereka dianggap tidak setia pada negara dan bagai meludahi sumur sendiri, karena menghina negara yang memberi gaji.

Para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak usah kecewa berat lalu depresi, karena mereka masih berada di usia produktif. Cari saja pekerjaan baru di tempat lain, yang sesuai dengan ijazah dan skill mereka. Atau bisa saja banting setir jadi pengusaha dan malah menolong orang lain karena bisa membuka lapangan kerja baru.

Saat 51 pegawai KPK tidak diangkat jadi aparatur sipil negara, maka mereka tidak usah berkecil hati. Mereka harus mengundurkan diri dengan hormat, karena memang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Setelah itu, masih bisa bekerja sampai oktober 2021 dan purna tugas jadi pegawai KPK, dan melanjutkan kerjanya di tempat lain.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Faldiaz Anggayana )*

Pada 1 Juni 2021 nanti, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu saja kita patut mengapresiasi kepada mereka yang telah lulus ujian tes wawasan kebangsaan. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa mereka telah terbukti memiliki kesetiaan pada Pancasila dan NKRI.

Seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021. Sebagai lembaga independen, KPK telah berhasil menjalankan operasi tangkap tangan. Mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Bahkan KPK juga tidak pandang bulu terhadap pemimpin daerah dari kalangan partai yang dekat dengan partai penguasa, penangkapan terhadap mantan Bupati Purbalingga Tasdi dimana aksi penangkapan berjalan seperti film fast 2 furious.

Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyatakan bahwa ia akan terus menjalin komunikasi, baik di level pimpinan maupun Sekjen sebagai pejabat pembina kepegawaian terkait tindak lanjut hasil tes wawasan kebangsaan. Pelantikan tersebut tentu akan menjadikan pegawai KPK menjadi bagian dari ASN.

Dirinya juga berharap agar seremoni pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tersebut dapat berjalan lancar tanpa kendala, baik dari segi cuaca atau oknum yang nekat menggelar demonstrasi untuk mengacaukan keputusan pemerintah dalam mengangkat mereka menjadi bagian dari ASN.

Ribuan pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan tentu telah membuktikan, bahwa dirinya memiliki semangat nasionalisme dan literasi tentang pancasila yang baik, tidak sekadar ungkapan kata-kata.

Ketika mereka sudah mampu mengerjakan ujian artinya mereka layak mendapatkan amanah sebagai bagian dari KPK dan juga memiliki integritas. Karena tes ini juga menguji kejujuran orang yang mengerjakannya, sementara aspek kejujuran merupakan sesuatu yang utama pada lembaga sekelas KPK.

Dengan diangkat menjadi ASN, maka pegawai KPK akan mengalami beberapa perubahan, tentu saja dalam konteks yang cukup tinggi serta berbagai tunjangan, maka mereka juga akan mendapat penghasilan saat nanti pensiun, ketika nanti sudah purna tugas. Sehingga keamanan finansial di masa tua nanti akan membuat mereka semakin bersemangat untuk bekerja.

Lalu bagaimana nantinya nasib pegawai lembaga anti rasuah yang tidak lolos tersebut? Tentu saja mereka tidak dapat diberhentikan secara sepihak, namun mereka harus menjalani diklat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan agar memiliki rasa dan pengetahuan terhadap pancasila. Selain itu mereka juga harus membuktikan bahwa dirinya tidak tersangkut organisasi terlarang di Indonesia.

Atas dasar ini, tentu saja alih status pegawai KPK bukanlah upaya untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, namun untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Dalam UU KPK telah jelas disebutkan bahwa KPK akan tetap berjalan secara independen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu, terdapat anggapan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN adalah salah satu kebijakan yang didesain untuk melemahkan KPK.

Bahkan sempat muncul kabar pula bahwa penyidik senior KPK, dikabarkan akan diberhentikan dari KPK karena dirinya termasuk ke dalam salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Menjawab tudingan yang dilancarkan oleh Kurnia tersebut, Presiden Jokowi telah secara tegas mengatakan bahwa hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut secara tegas mengatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN haruslah menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Adapun hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK beberapa waktu lalu, diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan di tubuh KPK tersebut.

Sementara itu, Dr. Johanes Tuban Helan, SH MHum selaku Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengatakan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uang tidak lolos TWK tidak perlu dipersoalkan.

Di Hadapan hukum, semua warga negara sama, jadi terima saja jika sudah ditetapkan dan tidak perlu dipersoalkan, tutur Johanes.
Jika ada 1.351 pegawai yang ikut tes dan 75 orang tidak lolos, Johanes menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau 90 persen peserta tes tidak lolos, mungkin perlu dipertanyakan.

Selain itu, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN juga sudah sesuai dengan undang-undang, sehingga perlu diapresiasi karana hal ini tentu tidak melanggar konstitusi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5), menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Rizieq Shihab (HRS) dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut agar hakim memvonis Habib Rizieq 2 tahun penjara.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengatakan, vonis yang diputuskan sudah adil.

Pasalnya, putusan itu berdasar fakta persidangan. “(Putusan hakim, red) harus dihormati karena hakim tentunya mendasarkan pada fakta persidangan,” kata Suparji saat dihubungi JPNN.com, Jumat (28/5).

Menurutnya, putusan majelis hakim tentu tidak terlepas dari bukti yang diajukan oleh pihak jaksa maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Mengacu pada tingkat kesalahan yang dilakukan tokoh asal Petamburan itu, lanjut dia, hukuman tersebut sudah adil. Hal ini, kata Suparji, lantaran tuduhan telah terjadi pelanggaran karantina kesehatan, tidak bisa dibuktikan. Namun, yang terjadi adalah pelanggaran protokol kesehatan.

Hal ini juga ditekankan oleh Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan vonis hakim terhadap RS dalam kasus kerumunan Megamendung tidak usah menjadi isu baru. Apalagi mereka yang tidak tahu fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun dari alat bukti lainnya.

“Tidak perlu diperdebatkannya vonis denda terhadap Rizieq adalah terkait menimbulkan efek jera atau tidak. Efek jera bagi warga yang berkumpul bisa terwujud jika penegakan hukum konsistenm,” pungkasnya.

Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan label teroris yang disematkan pemerintah hanya dialamatkan kepada kelompok teroris OPM, bukan untuk Papua secara umum. Dan dalam hal ini pemerintah tidak memerangi masyarakat Papua, melainkan kelompok masyarakat yang bergerak secara separatis dan kerap melakukan aksi teror kekerasan serta sudah dilabeli sebagai teroris.
“Mohon dipahami dan jangan disalah artikan, kita tidak perangi Papua secara umum tapi kita perangi kelompok teroris, ada 19 kelompok. Kita mulai dari yang menonjol dulu,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan baha penggunaan padanan katanya tak akan menggunakan embel-embel Papua, sebab Papua adalah nama wilayah yang merujuk pada bangsa, suku dan bahkan budaya.
“Jadi teroris separatis itu adalah kelompok dan nama pemimpin, misal kelompok Lekagak, itu namanya. Kita tidak sebut Papua. Ya karena kita tahu Papua itu menyangkut bumi, etnis, dan budaya,” tambah Mahfud.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, DR (cand) David Chaniago, SE.,M.SI, mengatakan bahwa pelebelan kelompok separatis menjadi kelompok teror merupakan karena bentuk ancaman yang telah dilakukan oleh kelompok separatis di Papua sudah tergolong kedalam tindakan terorisme, sebab ada unsur ketakutan, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil serta korban jiwa.
“perubahan kategori ancaman kelompok separatis menjadi sebuah aksi teror memang sudah sesuai. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman yang sudah dilakukan oleh kelompok separatis Papua telah berubah metode menjadi bentuk teror, yaitu adanya unsur ketakutan, kekerasan terhadap warga sipil serta adanya korban jiwa dari kelompok masyarakat sipil”, ucap David Chaniago.

Dilaporkan oleh media daring, VnExpress, Menteri Kesehatan Vietnam, Nguyen Thanh Long, menyatakan bahwa negara VIetnam telah mendeteksi varian baru Covid-19. Varian itu merupakan perpaduan Covid-19 yang pertama kali ditemukan di India dan Inggris.
“Setelah menjalankan sekuensing gen pada pasien yang baru terdeteksi, kami telah menemukan varian baru yang merupakan campuran dari India dan Inggris. Lebih spesifiknya adalah varian India dengan mutasi yang awalnya milik varian Inggris,” ujar Nguyen pada Sabtu (29/5),
Nguyen memaparkan bahwa varian Covid-19 terbaru itu memiliki kemampuan mereplikasi diri dengan sangat cepat. Hal itu menjadi alasan mengapa banyak kasus baru muncul di lokasi yang berbeda dalam waktu singkat.
Menurut Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, gelombang kasus di India dipengaruhi mutasi virus dan pelonggaran penegakan protokol kesehatan. Sejak awal ditemukan hingga saat ini Covid-19 terus mengalami perubahan dan berkembang. Sejak saat itu pula, Indonesia agresif melakukan pemeriksaan Whole Genome Squencing (WGS). Dengan cara ini, dia menambahkan, akan diketahui lebih cepat karakteristik virus Covid-19, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat penularan dan meningkatkan kesembuhan.

“Berdasarkan data dari Jejaring Surveilans Genomik Indonesia melaporkan sejak Januari 2020 hingga Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1191 sekuens SARS-CoV-2. Hasilnya ditemukan adanya mutasi virus B117 dari Inggris sejak Januari,” ujar Budi Gunadi.

Menkes mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dengan segera melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi terdekat dan terus mematuhi protokol kesehatan.
“Kita harus selalu hati-hati, kita harus mempercepat program vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan untuk memastikan bahwa pada saat varian of convern B117 ini makin besar porsinya, kita siap,” Himbau Budi Gunadi.

Presiden Jokowi kembali menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam menegakkan HAM, karena penegakan HAM merupakan pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Hal tersebut dikatakan saat memberikan pidato dalam rangka Peringatan Hari HAM Sedunia Kamis (10/12/2020) tahun lalu.

Komitmen tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi kelima tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang, dan tidak ada satupun yang terabaikan.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah, tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM secara bijak dan bermartabat.

“Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM dilanjutkan, yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional,” kata Presiden.

Komitmen penegakkan HAM ini juga termasuk dalam penyelesaian masalah Papua. Sebagaimana kita tahu bahwa masalah Papua masih menjadi sorotan kalangan aktifis HAM termasuk perhatian dunia internasional.

Pemerintah sangat serius menaruh perhatian pada masalah Papua ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah sering berkunjung ke Papua sebagai bukti perhatian dan komitmen. mau mengenal langsung Papua dan mendengar permasalahan dari warga di sana.

Namun, harus disadari bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Papua tidak lantas membuat Papua berubah sesuai harapan. Ada birokrasi yang bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Kerja birokrasi perlu dikawal serius agar kebijakan yang diinstruksikan Presiden terlaksana dengan baik.

Instruksi Presiden Jokowi kepada jajarannya terkait kebijakan Papua sangat jelas, diantaranya pembangunan di Papua harus berbasis keunikan setempat dan mendengarkan kebutuhan rakyat Papua. Presiden juga memperhatikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Papua.

Sikap Presiden Jokowi jelas dan sepakat bahwa pendekatan yang dilakukan untuk Papua berbasis peningkatan kesejahteraan, namun tidak dipungkiri masih adanya kekerasan di Papua. Penegakan HAM dan mencegah kekerasan menjadi isu yang disorot. Masalah Papua merupakan program prioritas Presiden Jokowi bukan saja pembangunannya tapi juga penegakan HAM dan penanganan terhadap kekerasan yang sering terjadi.

Penilaian negatif dari berbagai kalangan termasuk dari luar negeri terhadap masalah Papua hingga kini masih ada, karena memang masalah Papua sangat mudah dipolitisir.

Namun, Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik pada kesempatan yang sama menilai bahwa pemerintah Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam perlindungan HAM khususnya terhadap penyelesaian persoalan HAM di Papua.

Taufan mendorong Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmen tersebut dengan melakukan berbagai upaya strategis melalui pendekatan dialog dan penguatan koordinasi bersama para pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan koordinatif yang dilakukan, kata Taufan, Komnas HAM RI juga terus mendorong dan melaksanakan kerjasama pengarusutamaan HAM bagi para penegak hukum di lapangan seperti personil TNI-Polri agar mematuhi norma dan prinsip HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terkait soal Papua, Taufan mengatakan inisiasi Komnas HAM RI mengenai alternatif penanganan persoalan Papua yaitu dengan mengupayakan dialog-damai, pendekatan kesejahteraan, dan transformasi politik sudah disampaikan kepada Presiden.

Menurut Taufik, Komnas HAM telah meminta pemerintah memastikan penghentian kekerasan di Papua dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan hal ini telah direspons positif oleh Presiden Jokowi.

Sementara itu, Sabby Kosay, mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta dalam tulisannya di media online suaratimur.id (14/12/2020) berjudul “Penegakan Hukum dan HAM di Papua Semakin Baik” mengatakan bahwa Papua adalah wilayah yang rawan, karena sering dimanfaatkan oleh kaum separatis. Mereka menggunakan isu SARA dan HAM untuk menarik perhatian publik. Padahal permasalahan HAM dan penegakan hukum di Papua sudah makin baik, dan tidak ada warga sipil yang dirugikan.

Kedamaian Papua dikacaukan oleh isu HAM yang ternyata berita palsu yang sengaja diembuskan OPM dan anteknya, agar masyarakat di luar Papua menaruh simpati pada mereka. Padahal tidak ada yang namanya pelanggaran HAM di sana, karena aparat dan penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik.

Selama ini problem pelanggaran HAM yang mencuat ke publik masih abu-abu, misalnya ketika ada berita warga sipil tertembak dan kehilangan nyawa. Setelah diselidiki, ternyata mereka ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata dan tega menjadikan warga sipil sebagai ‘tameng hidup’. Mereka menyebar provokasi bahwa pelakunya adalah aparat. Jadi kita tidak boleh gegabah dalam membaca berita, karena bisa jadi itu hoax dan propaganda OPM.

Selain itu, isu pelanggaran HAM yang selalu dihembuskan adalah hak berserikat dan berkumpul. Padahal di lapangan seringkali masyarakat berkumpul membawa minuman keras, dan hal itu tentu ditegur oleh aparat, karena melanggar hukum.

Jadi jangan sampai alasan HAM untuk berbuat semaunya sendiri. Ketika ada berita pelanggaran HAM di Papua, sebaiknya masyarakat jangan emosi dulu, namun selidiki kebenarannya. Aparat tak mungkin menembak warga sipil sembarangan. Justru OPM dan KKB yang selalu playing victim dan memanfaatkan keadaan, agar mereka merasa dibela oleh masyarakat. (*)

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meminta agar polemik status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat agar segera dihentikan. Dengan begitu, KPK bisa berkonsentrasi bekerja melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

“Kami berharap agar polemik ini segera selesai dan berharap agar lembaga antirasuah ini segera dapat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Agar pembangunan Indonesia lebih maju lagi ke depan didukung oleh SDM yang berkualitas dan profesional,” kata Saleh, Jumat (28/5/2021).

Saleh mengatakan, pihaknya mengikuti terus perkembangan polemik tes wawasan kebangsaan ( TWK ). Belakangan, dari 51 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK akan dipecat, sedangkan 24 orang lainnya dipertahankan.

Namun, sebanyak 24 orang tersebut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai wawasan kebangsaan serta bela negara. Usai diberikan pelatihan, para pegawai itu akan dites ulang.

Sementara itu, sebanyak 51 orang dinyatakan berada pada garis merah dan tidak memungkinkan dibina lagi. Meskipun demikian, mereka masih dapat bekerja hingga November 2021 dan dengan pengawasan yang ketat dari atasannya.

Saleh menjelaskan, pihaknya memahami bahwa tes tersebut dilakukan dalam rangka membangun SDM yang memiliki kecintaan terhadap tanah air serta kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Selain itu juga membangun pemerintahan yang sah dan bebas dari radikalisme serta organisasi terlarang, di samping memiliki nilai integritas.

Menurutnya, pihaknya ingin ada kebijakan arif dan transparan, sehingga tidak menimbulkan berbagai prasangka yang selama ini telah bergulir di masyarakat. Saleh menyatakan Komisi III mengakui bahwa TWK dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten dan assessor yang terpilih. Karena itu, menurut dia, hasil kerja para asseor juga harus dihormati. “Yang penting kami berharap ini segera selesai,” ujar Saleh. (*)

Oleh : Mohammad Atik Fajardin *)