Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme-Universitas Indonesia, Inspektur Jenderal (Purn) Benny Mamoto, mengatakan bahwa Sebanyak 37 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang jadi teroris telah ditangkap.

Benny yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mengatakan bahwa data tersebut dapat diakses publik dengan mudah melalui rekam jejak putusan pengadilan.

“Kami mengumpulkan data para pelaku teror berikut latar belakangnya untuk bahan analisa. Data tersebut diambil dari putusan pengadilan. Jadi kalau ditelusuri di laman pengadilan setempat maka akan menemukan data tersebut, termasuk berapa lama vonisnya. Ini supaya clear, jangan sampai dikira asal-asalan sumbernya,” ujar Benny.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Ikatan Alumni IMASOSDEM, Tulus J. Maha, mengatakan bahwa pemerintah urgent untuk mengusut tuntas keterlibatan eks elit FPI dalam jaringan terorisme. Hal ini guna menjaga iklim berdemokrasi di negeri ini. Selain itu, supremasi hukum juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan capital yang miliki. Dengan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka akan menjamin keberlangsungan aktifitas ekonomi makro dan mikro.

“Urgent bagi pemerintah untuk mengusut tuntas kegiatan eks elit FPI dalam jaringan terorisme. Pengusutan tersebut berguna untuk menjaga iklim demokrasi di negara ini. Dengan adanya supremasi hukum, maka hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan capital yang dimiliki. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka akan menjamin keberlangsungan aktifitas ekonomi makro dan mikro”, ujar Tulus.

Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana mengatakan, bahwa penunjukan direksi dan komisaris BUMN sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN itu kewenangan dari pemegang saham lewat RUPS,” kata Ananta Wahana, di Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

Oleh karena itu, imbuh Ananta, Komisi VI DPR RI tidak mencampuri urusan penunjukan direksi dan komisaris BUMN, meskipun perusahaan negara itu menjadi mitra kerjanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, untuk merombak direksi dan komisaris tentu memiliki mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan terkait BUMN. Diantaranya untuk mengangkat direksi sudah melalui uji kelayakan dan kepatutan, serta telah memenuhi kriteria yang disyaratkan.

“Jadi, Komisi VI DPR RI tidak dalam kapasitas melakukan penilaian layak tidaknya seseorang menduduki direksi ataupun komisaris BUMN. Karena itu menjadi urusannya pemegang saham,” ujar Ananta Wahana.

Terkait perombakan direksi dan komisaris PT Telkom Indonesia (persero) Tbk, yang salah satunya menempatkan Gitaris Grup Band Slank Abdi Negara Nurdin atau populer Abdee Slank menjadi Komisaris Independen, Ananta menyatakan pada perinsipnya siapapun yang ditunjuk mengisi jabatan tersebut adalah menjadi kewenangan pemegang saham.

“Sekali lagi, itu kewenangan pemegang saham PT Telkom. Komisi VI DPR belum bisa mengkritisi direksi dan komisaris baru itu. Kan mereka belum terlihat hasil kerjanya,” ucap Ananta.

Dia berharap, direksi dan komisaris hasil rombakan itu dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan PT Telkom kedepannya, sehingga perusahaan pelat merah itu dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Gitaris Grup Band Slank Abdi Negara Nurdin diangkat menjadi Komisaris Independen PT Telkom pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2020, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Grup Band Slank adalah pendukung Jokowi dalam dua Pemilu Presiden, pada 2014 Gitaris Abdee Slank merupakan inisiator Konser Salam 2 Jari.

Sedangkan pada Pemilu Presiden 2019, Slank kembali mendukung Jokowi dengan menggelar Konser “Putih Bersatu Menuju Kemenangan Indonesia Maju” di GBK.

Selain gitaris Abdee Slank, RUPST itu juga mengangkat Bono Daru Adji sebagai Komisaris Independen, serta Arya Mahendra Sinulingga menjadi komisaris yang merupakan Staf Khusus III Menteri BUMN.

Telkom juga mengangkat mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Utama/Independen menggantikan Rhenald Kasali.

Pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, masih belum menujukkan tanda-tanda berakhir. Namun, berbagai cara telah dilakukan untuk mengakhiri pandemi COVID-19.

Satu di antara cara mengatasi pandemi adalah dengan program vaksinasi secara masif. Diharapkan dengan cara tersebut, kondisi dunia bisa segera pulih.

Selama satu tahun lebih pandemi COVID-19, segala aspek kehidupan termasuk, aspek kesehatan dan ekonomi, sangat terpukul.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan aspek ekonomi dan kesehatan sulit untuk dikorbankan dan dipisahkan. Keduanya harus tetap berjalan seiringan.

Itulah mengapa, program vaksinasi COVID-19 secara mandiri oleh beberapa perusahaan diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi, sekaligus mengendalikan penularan virus COVID-19.

“Ekonomi dan kesehatan itu seperti sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Makanya vaksin gotong royong ini menjadi satu di antara cara agar ekonomi kembali bangkit,” ujar Hasbullah dalam diskusi virtual Protokol Jalan, Ekonomi Jalan, yang disiarkan FMB9ID_IKP, Jumat (28/5/2021).

Guru Besar dengan gelar Prof dr ini mengkalkukasikan pengeluaran setiap orang dalam sekali vaksin sekitar Rp900 ribu. Sementara vaksinasi COVID-19 minimal dua kali suntikan dengan jeda waktu tertentu sehingga untuk mendapatkan vaksin tahap 1 dan 2, setiap orang setidaknya mengeluarkan Rp1,8 juta.

Sementara, jika orang terinfeksi COVID-19, pengeluaran yang harus dikeluarkan lebih besar.

“Kalau kita kena COVID, taruhlah 10 hari, kalau kita sudah divaksin kita aman, peluangnya kecil kita dirawat. Kalau kita bisa bekerja, kita bisa dapat Rp5 juta, kalau kita tidak divaksin, kita terpaksa berada di rumah sakit hilang penghasilan Rp5 juta. Mendingan kita keluar Rp1,9 juta untuk vaksin. Ini ekonomi kesehatan,” tambahnya.

Meski bukan metode penanggulan pandemi COVID-19 yang murah, Hasbullah menilai keuntungan yang diperoleh dengan vaksinasi jauh lebih besar. Penilaian tersebut dilihat dari manfaat dan dampak vaksinasi secara menyeluruh.

Partai Amanat Nasional (PAN) tak menutup kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengatakan partai akan bangga jika kadernya sendirilah yang diusung.

“Apakah dalam hal ini PAN akan mengusung kadernya di tahun 2024? Tentu kita tidak mau menutup pintu untuk itu, tetapi kita juga ingin melihat perkembangan yang ada saat ini,” ujar Eddy saat webinar bertajuk ‘Capres 2024: Saling Intip Partai Politik’ Sabtu (8/5/2021).

Meski demikian, Eddy mengatakan PAN tetap akan melihat perkembangan politik yang ada dan tetap realistis sebelum memutuskan capres yang akan diusung. Pasalnya ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh setiap partai politik, salah satunya elektabilitas kader yang ingin diusung.

Selain itu, sejumlah lembaga survei memaparkan temuannya bahwa tiga nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi tidak berasal dari kader PAN. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Oleh karenanya, Eddy menegaskan PAN akan terus mengamati situasi dan kondisi politik ke depan.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga disebut-sebut berpeluang menjadi capres pada pilpres 2024. Hasil survei nasional Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), memunculkan sejumlah nama dari berbagai klaster sumber kepemimpinan antara lain ketum parpol, TNI, Polri, menteri, kepala daerah dan perempuan.

Dari klaster pimpinan partai, dua nama yang konsisten yakni Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Kapasitas Airlangga sebagai Menko Perekonomian yang menangani berbagai isu pandemi dan pemulihan ekonomi nasional menjadi suatu hal menarik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago Minggu (30/5/2021) memprediksi bakal ada tiga poros potensial pilpres 2024.

Poros pertama, koalisi PDIP-Gerindra-PKB dengan simulasi mengusung pasangan capres Prabowo-Puan.

Poros kedua, koalisi partai Nasdem-PKS-Demokrat dengan simulasi pasangan capres Anies-AHY.

Poros ketiga, koalisi alternatif partai Golkar-PPP-PAN dengan simulasi pasangan bisa nama-nama seperti Airlangga, Erick Tohir.

“Terlepas dari partai mana yang nanti meminangnya menjadi capres termasuk nama Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil,” katanya.

Lebih lanjut Pangi mengatakan adanya presidential threshold 20%, elektabilitas dan popularitas terkadang tak punya korelasi linear terhadap proses pencapresan, kalau pun ia tapi tidak menjadi faktor mutlak, itu bisa jadi bonus.

Menurutnya, elektabilitas itu bukan kunci untuk mendapatkan “tiket” pencapresan. Nama-nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil walaupun tinggi elektabilitasnya tetapi nama-nama yang bakal keluar dari saku kantong, mutlak pada partai yang menentukan,” tuturnya.

Pangi juga mengajak untuk mendorong agar pilpres diikuti lebih dari dua pasang capres, karena berdasarkan hasil survei Voxpol Center menunjukkan 40,6% menginginkan Pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasang capres/cawapres.

Terkait capres 2024, Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa mengungkapkan, partainya akan menggunakaan sarana konvensi calon presiden untuk mencari tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, Nasdem masih belum memiliki calon yang akan diusung dalam Pilpres mendatang.

“Jadi sekali lagi Konvensi sebagai sarana yang akan digunakan oleh Nasdem dalam rekrutmen calon presiden supaya nanti ada transparansi dan akuntabilitasnya itu menjadi hal yang penting,” kata Saan dalam acara bertajuk “Sumber Kepemimpinan Nasional: Menuju 2024”, Sabtu (22/5/2021).

Saan menjelaskan, Konvensi Capres merupakan salah satu keputusan partainya sebagai sarana mencari capres. Nantinya, tidak hanya kader internal yang diberi kesempatan untuk mengikuti Konvensi Capres, namun juga dibuka untuk kandidat dari eksternal partai, seperti yang muncul dalam survei, seperti TNI, Polisi, Birokrasi dan sebagainya.

Sedangkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu terkait capres 2024, mengatakan akan mengutamakan kader partai.

“Sesuai amanah munas, kami diamanahi mengupayakan semaksimal mungkin capres cawapres kader sendiri,” kata Syaikhu (20 Mei 2021).

Syaikhu mengungkapkan, PKS saat ini mendorong para kadernya untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitias. Harapannya, para kader tersebut dapat menjadi kandidat capres 2024 dan cawapres 2024.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan, jika ambang batas pencalonan presiden nol persen, partainya dipastikan akan mengusung kader sendiri dalam Pilpres 2024.

“Jelas calon kita harga mati akan muncul,” katanya. Namun, karena ambang batas pencalonan 20 persen, maka PKS pun mempertimbangkan dinamika sebelum memutuskan tokoh yang akan diusung. (*).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan alasan menjadikan tanggal 1 Juni 2021 sebagai hari pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ghufron menyebut, pimpinan KPK memilih pelantikan yang bertepatan pada hari lahir Pancasila itu sebagai simbol bahwa pegawai KPK adalah seorang Pancasilais. “Untuk memperingati dan menghormati Hari Lahir Pancasila, sehingga secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).

Kendati demikian, Ghufron mengatakan, pimpinan KPK juga akan mempertimbangkan usulan pegawai yang meminta dilakukan penundaan terkait pelantikan tersebut. Sebelumnya, sejumlah pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) telah menyurati pimpinan untuk menunda pelantikan itu karena dinilai bermasalah. Ia menilai, solidaritas pegawai KPK tersebut juga merupakan pengamalan Sila Pancaila tentang persatuan.

Dengan adanya surat tersebut, Ghufron mengatakan bahwa pimpinan akan mengadakan rapat perihal usulan itu pada hari ini, Senin (3/5/2021). “Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai,” kata Ghufron “Kami apresiasi, sehingga rencananya akan kami bahas Senin, hasilnya kami kabarkan selanjutnya,” ucap dia. Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari Direktorat Penyelidikan mengirimkan surat terbuka kepada pimpinan KPK.

Surat tersebut terkait adanya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Surat terbuka untuk para pimpinan ini juga dibagikan kepada para awak media pada Kamis (27/5/2021). Adapun dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali. Atas kebijakan pimpinan KPK itu, sejumlah pegawai KPK yang lolos membuat lima poin permintaan.

Pertama, mereka meminta dilakukan penundaan pelantikan yang direncanakan tanggal 1 Juni 2021, hingga ada kejelasan mengenai pelaksanaan peralihan pegawai KPK telah sesuai dengan aturan, prinsip hukum, dan arahan dari Presiden Joko Widodo. “Hal ini agar lebih dahulu memperbaiki pelaksanaan peralihan pegawai KPK, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru secara materiil maupun formil”.

Kedua, meminta agar pimpinan menjamin seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan arahan Presiden Joko Widodo.

Ketiga, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, mereka pun tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai atau segala bentuk yang berakibat tidak beralihnya pegawai KPK sebagai ASN.

Keempat, mereka juga meminta agar hasil tes (lengkap berikut kertas kerja) dapat dibuka, sesuai dengan perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 dan Pasal 18 ayat 2, yaitu berdasarkan Persetujuan Tertulis dari masing-masing pegawai.

“Kelima, kami berharap agar dapat diberikan kesempatan berdialog dengan pimpinan selaku orang tua mereka di KPK, secara langsung, baik itu dalam forum kecil atau melalui sarana prasarana sesuai protokol kesehatan, untuk bersama-sama menyepakati solusi atas keresahan ini sebelum tanggal 1Juni 2021,” tulis mereka dalam permintaanya. (*)

Penulis : Irfan Kamil*)