Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5), menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Rizieq Shihab (HRS) dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut agar hakim memvonis Habib Rizieq 2 tahun penjara.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengatakan, vonis yang diputuskan sudah adil.

Pasalnya, putusan itu berdasar fakta persidangan. “(Putusan hakim, red) harus dihormati karena hakim tentunya mendasarkan pada fakta persidangan,” kata Suparji saat dihubungi JPNN.com, Jumat (28/5).

Menurutnya, putusan majelis hakim tentu tidak terlepas dari bukti yang diajukan oleh pihak jaksa maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Mengacu pada tingkat kesalahan yang dilakukan tokoh asal Petamburan itu, lanjut dia, hukuman tersebut sudah adil. Hal ini, kata Suparji, lantaran tuduhan telah terjadi pelanggaran karantina kesehatan, tidak bisa dibuktikan. Namun, yang terjadi adalah pelanggaran protokol kesehatan.

Hal ini juga ditekankan oleh Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan vonis hakim terhadap RS dalam kasus kerumunan Megamendung tidak usah menjadi isu baru. Apalagi mereka yang tidak tahu fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun dari alat bukti lainnya.

“Tidak perlu diperdebatkannya vonis denda terhadap Rizieq adalah terkait menimbulkan efek jera atau tidak. Efek jera bagi warga yang berkumpul bisa terwujud jika penegakan hukum konsistenm,” pungkasnya.

Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan label teroris yang disematkan pemerintah hanya dialamatkan kepada kelompok teroris OPM, bukan untuk Papua secara umum. Dan dalam hal ini pemerintah tidak memerangi masyarakat Papua, melainkan kelompok masyarakat yang bergerak secara separatis dan kerap melakukan aksi teror kekerasan serta sudah dilabeli sebagai teroris.
“Mohon dipahami dan jangan disalah artikan, kita tidak perangi Papua secara umum tapi kita perangi kelompok teroris, ada 19 kelompok. Kita mulai dari yang menonjol dulu,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan baha penggunaan padanan katanya tak akan menggunakan embel-embel Papua, sebab Papua adalah nama wilayah yang merujuk pada bangsa, suku dan bahkan budaya.
“Jadi teroris separatis itu adalah kelompok dan nama pemimpin, misal kelompok Lekagak, itu namanya. Kita tidak sebut Papua. Ya karena kita tahu Papua itu menyangkut bumi, etnis, dan budaya,” tambah Mahfud.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, DR (cand) David Chaniago, SE.,M.SI, mengatakan bahwa pelebelan kelompok separatis menjadi kelompok teror merupakan karena bentuk ancaman yang telah dilakukan oleh kelompok separatis di Papua sudah tergolong kedalam tindakan terorisme, sebab ada unsur ketakutan, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil serta korban jiwa.
“perubahan kategori ancaman kelompok separatis menjadi sebuah aksi teror memang sudah sesuai. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman yang sudah dilakukan oleh kelompok separatis Papua telah berubah metode menjadi bentuk teror, yaitu adanya unsur ketakutan, kekerasan terhadap warga sipil serta adanya korban jiwa dari kelompok masyarakat sipil”, ucap David Chaniago.

Dilaporkan oleh media daring, VnExpress, Menteri Kesehatan Vietnam, Nguyen Thanh Long, menyatakan bahwa negara VIetnam telah mendeteksi varian baru Covid-19. Varian itu merupakan perpaduan Covid-19 yang pertama kali ditemukan di India dan Inggris.
“Setelah menjalankan sekuensing gen pada pasien yang baru terdeteksi, kami telah menemukan varian baru yang merupakan campuran dari India dan Inggris. Lebih spesifiknya adalah varian India dengan mutasi yang awalnya milik varian Inggris,” ujar Nguyen pada Sabtu (29/5),
Nguyen memaparkan bahwa varian Covid-19 terbaru itu memiliki kemampuan mereplikasi diri dengan sangat cepat. Hal itu menjadi alasan mengapa banyak kasus baru muncul di lokasi yang berbeda dalam waktu singkat.
Menurut Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, gelombang kasus di India dipengaruhi mutasi virus dan pelonggaran penegakan protokol kesehatan. Sejak awal ditemukan hingga saat ini Covid-19 terus mengalami perubahan dan berkembang. Sejak saat itu pula, Indonesia agresif melakukan pemeriksaan Whole Genome Squencing (WGS). Dengan cara ini, dia menambahkan, akan diketahui lebih cepat karakteristik virus Covid-19, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat penularan dan meningkatkan kesembuhan.

“Berdasarkan data dari Jejaring Surveilans Genomik Indonesia melaporkan sejak Januari 2020 hingga Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1191 sekuens SARS-CoV-2. Hasilnya ditemukan adanya mutasi virus B117 dari Inggris sejak Januari,” ujar Budi Gunadi.

Menkes mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dengan segera melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi terdekat dan terus mematuhi protokol kesehatan.
“Kita harus selalu hati-hati, kita harus mempercepat program vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan untuk memastikan bahwa pada saat varian of convern B117 ini makin besar porsinya, kita siap,” Himbau Budi Gunadi.

Presiden Jokowi kembali menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam menegakkan HAM, karena penegakan HAM merupakan pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Hal tersebut dikatakan saat memberikan pidato dalam rangka Peringatan Hari HAM Sedunia Kamis (10/12/2020) tahun lalu.

Komitmen tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi kelima tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang, dan tidak ada satupun yang terabaikan.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah, tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM secara bijak dan bermartabat.

“Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM dilanjutkan, yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional,” kata Presiden.

Komitmen penegakkan HAM ini juga termasuk dalam penyelesaian masalah Papua. Sebagaimana kita tahu bahwa masalah Papua masih menjadi sorotan kalangan aktifis HAM termasuk perhatian dunia internasional.

Pemerintah sangat serius menaruh perhatian pada masalah Papua ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah sering berkunjung ke Papua sebagai bukti perhatian dan komitmen. mau mengenal langsung Papua dan mendengar permasalahan dari warga di sana.

Namun, harus disadari bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Papua tidak lantas membuat Papua berubah sesuai harapan. Ada birokrasi yang bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Kerja birokrasi perlu dikawal serius agar kebijakan yang diinstruksikan Presiden terlaksana dengan baik.

Instruksi Presiden Jokowi kepada jajarannya terkait kebijakan Papua sangat jelas, diantaranya pembangunan di Papua harus berbasis keunikan setempat dan mendengarkan kebutuhan rakyat Papua. Presiden juga memperhatikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Papua.

Sikap Presiden Jokowi jelas dan sepakat bahwa pendekatan yang dilakukan untuk Papua berbasis peningkatan kesejahteraan, namun tidak dipungkiri masih adanya kekerasan di Papua. Penegakan HAM dan mencegah kekerasan menjadi isu yang disorot. Masalah Papua merupakan program prioritas Presiden Jokowi bukan saja pembangunannya tapi juga penegakan HAM dan penanganan terhadap kekerasan yang sering terjadi.

Penilaian negatif dari berbagai kalangan termasuk dari luar negeri terhadap masalah Papua hingga kini masih ada, karena memang masalah Papua sangat mudah dipolitisir.

Namun, Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik pada kesempatan yang sama menilai bahwa pemerintah Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam perlindungan HAM khususnya terhadap penyelesaian persoalan HAM di Papua.

Taufan mendorong Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmen tersebut dengan melakukan berbagai upaya strategis melalui pendekatan dialog dan penguatan koordinasi bersama para pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan koordinatif yang dilakukan, kata Taufan, Komnas HAM RI juga terus mendorong dan melaksanakan kerjasama pengarusutamaan HAM bagi para penegak hukum di lapangan seperti personil TNI-Polri agar mematuhi norma dan prinsip HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terkait soal Papua, Taufan mengatakan inisiasi Komnas HAM RI mengenai alternatif penanganan persoalan Papua yaitu dengan mengupayakan dialog-damai, pendekatan kesejahteraan, dan transformasi politik sudah disampaikan kepada Presiden.

Menurut Taufik, Komnas HAM telah meminta pemerintah memastikan penghentian kekerasan di Papua dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan hal ini telah direspons positif oleh Presiden Jokowi.

Sementara itu, Sabby Kosay, mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta dalam tulisannya di media online suaratimur.id (14/12/2020) berjudul “Penegakan Hukum dan HAM di Papua Semakin Baik” mengatakan bahwa Papua adalah wilayah yang rawan, karena sering dimanfaatkan oleh kaum separatis. Mereka menggunakan isu SARA dan HAM untuk menarik perhatian publik. Padahal permasalahan HAM dan penegakan hukum di Papua sudah makin baik, dan tidak ada warga sipil yang dirugikan.

Kedamaian Papua dikacaukan oleh isu HAM yang ternyata berita palsu yang sengaja diembuskan OPM dan anteknya, agar masyarakat di luar Papua menaruh simpati pada mereka. Padahal tidak ada yang namanya pelanggaran HAM di sana, karena aparat dan penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik.

Selama ini problem pelanggaran HAM yang mencuat ke publik masih abu-abu, misalnya ketika ada berita warga sipil tertembak dan kehilangan nyawa. Setelah diselidiki, ternyata mereka ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata dan tega menjadikan warga sipil sebagai ‘tameng hidup’. Mereka menyebar provokasi bahwa pelakunya adalah aparat. Jadi kita tidak boleh gegabah dalam membaca berita, karena bisa jadi itu hoax dan propaganda OPM.

Selain itu, isu pelanggaran HAM yang selalu dihembuskan adalah hak berserikat dan berkumpul. Padahal di lapangan seringkali masyarakat berkumpul membawa minuman keras, dan hal itu tentu ditegur oleh aparat, karena melanggar hukum.

Jadi jangan sampai alasan HAM untuk berbuat semaunya sendiri. Ketika ada berita pelanggaran HAM di Papua, sebaiknya masyarakat jangan emosi dulu, namun selidiki kebenarannya. Aparat tak mungkin menembak warga sipil sembarangan. Justru OPM dan KKB yang selalu playing victim dan memanfaatkan keadaan, agar mereka merasa dibela oleh masyarakat. (*)

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meminta agar polemik status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat agar segera dihentikan. Dengan begitu, KPK bisa berkonsentrasi bekerja melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

“Kami berharap agar polemik ini segera selesai dan berharap agar lembaga antirasuah ini segera dapat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Agar pembangunan Indonesia lebih maju lagi ke depan didukung oleh SDM yang berkualitas dan profesional,” kata Saleh, Jumat (28/5/2021).

Saleh mengatakan, pihaknya mengikuti terus perkembangan polemik tes wawasan kebangsaan ( TWK ). Belakangan, dari 51 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK akan dipecat, sedangkan 24 orang lainnya dipertahankan.

Namun, sebanyak 24 orang tersebut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai wawasan kebangsaan serta bela negara. Usai diberikan pelatihan, para pegawai itu akan dites ulang.

Sementara itu, sebanyak 51 orang dinyatakan berada pada garis merah dan tidak memungkinkan dibina lagi. Meskipun demikian, mereka masih dapat bekerja hingga November 2021 dan dengan pengawasan yang ketat dari atasannya.

Saleh menjelaskan, pihaknya memahami bahwa tes tersebut dilakukan dalam rangka membangun SDM yang memiliki kecintaan terhadap tanah air serta kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Selain itu juga membangun pemerintahan yang sah dan bebas dari radikalisme serta organisasi terlarang, di samping memiliki nilai integritas.

Menurutnya, pihaknya ingin ada kebijakan arif dan transparan, sehingga tidak menimbulkan berbagai prasangka yang selama ini telah bergulir di masyarakat. Saleh menyatakan Komisi III mengakui bahwa TWK dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten dan assessor yang terpilih. Karena itu, menurut dia, hasil kerja para asseor juga harus dihormati. “Yang penting kami berharap ini segera selesai,” ujar Saleh. (*)

Oleh : Mohammad Atik Fajardin *)

Oleh : Ahmad Kurniawan )*

Sebagian anggota KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akan dihentikan masa kerjanya dengan hormat. Keputusan ini harap dihargai karena mereka memang memiliki rapor merah, dan tidak sesuai dengan standar KPK. Jangan ada polemik lagi yang berkaitan dengan TWK karena saat ini tinggal penantian masa pelantikan jadi ASN.

Ketika pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara, mereka wajib menjalani tes wawasan kebangsaan, dan hasilnya ada 75 orang yang tidak lolos. Penyebabnya adalah mereka gagal menjawab pertanyaan dengan benar, yang berupa materi tentang SARA, rasisme di Indonesia, keberagaman, terorisme, organisasi terlarang dan separatisme, dll.

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos, sebanyak 51 orang akan diberhentikan dengan hormat. Namun yang akan diberhentikan masih boleh melanjutkan kerjanya sampai 1 November 2021, walau pengangkatan pegawai lain jadi Aparatur Sipil Negara secara resmi pada tanggal 1 juni 2021.

Keputusan ini sontak membuat masyarakat heboh karena ada pegawai KPK yang dirumahkan pasca mengerjakan tes wawasan kebangsaan. Akan tetapi, Alexander Marwata beralasan bahwa pemberhentian para pegawai ini sudah melalui proses perdebatan yang panjang.  Karena dari 51 orang itu diibaratkan memiliki rapor merah.

Masyarakat diharap tidak memprotes keputusan ini, karena para petinggi KPK juga mempertimbangkannya dengan matang, bukan dengan emosional. Keputusan yang diambil adalah kolektif, bukan sekadar pemaksaan pendapat dari 1 orang dari jajaran petinggi KPK. Jadi tidak mungkin ada modus tertentu, untuk menyingkirkan 1 di antara 51 orang itu, demi balas dendam pribadi.

Lagipula jika dilihat dari statistik, pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan ada lebih dari 1.000 orang. Sementara yang tidak lolos tes ada 75 orang, berarti tidak sampai 10%. Hal ini menandakan bahwa tes wawasan kebangsaan sebenarnya mudah untuk dilakukan dan penilaiannya benar-benar fair. Lagipula, pembuatan tes tak hanya dari KPK tapi juga lembaga negara lain.

Jika ingin menjegal banyak pegawai KPK maka bisa saja tes wawasan kebangsaan dibuat sesulit mungkin. Namun buktinya tidak, karena yang tak lolos TWK hanya 75 orang. Berarti yang salah hanya sebagian kecil pegawai dan belum diumumkan siapa saja yang tidak lolos.

Dari 75 orang pegawai KPK itu dan disaring jadi 51 orang yang akan dirumahkan, mereka harus legowo menerima keputusan ini. Dalam artian, jika dipertahankan, para pegawai ini akan sedikit merepotkan, karena mereka tidak lolos tes wawasan kebangsaan dengan nilai yang cukup rendah. Padahal materi tes ini sebenarnya sudah beredar luas karena merupakan tes wajib bagi calon CPNS di Kementrian atau lembaga lain.

Bayangkan jika mereka terus diangkat jadi ASN, mau jadi apa? Malah bisa memanfaatkan pangkat dan jabatan untuk keperluan tertentu. Jika benar mereka memiliki relasi yang erat dengan kelompok teroris, akan mempengaruhi bawahannya atau menggunakan uang tunjangannya untuk mendukung organisasi terlarang.

Hal ini bukanlah negative thinking, tetapi bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Daripada nanti bermasalah saat diangkat ASN, lebih baik mereka diberhentikan dengan hormat. KPK tetap berterima kasih atas kinerja mereka selama ini dan semoga mereka sadar mengapa tak lolos TWK.

Sementara 24 orang lainnya (dari 75 orang yang tak lolos TWK) akan mendapat pembinaan dengan kedinasan dan wawasan kebangsaan. Mereka masih mendapatkan dispensasi, karena skornya mepet dari minimal lolos. Semoga setelah pembinaan, mereka akan menjadi pegawai negeri yang berintegritas dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

Pemberhentian sebagian anggota KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sudah benar, karena mereka memang memiliki skor rendah. Sebaiknya permasalahan ini tak usah dibahas lagi, karen sebentar lagi pegawai KPK lain akan diangkat jadi ASN. Kita lebih baik fokus ke depan, ke rencana pemberantasan korupsi, daripada mengurusi polemik TWK.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh :  Fandy Azis

Alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi polemik berkepajangan. Seharusnya tak perlu jadi polemik yang kontra produktif dan menggerus energi seluruh komponen elemen bangsa.  Akhiri polemik ini  dengan bersikap yang bijak  memberikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk melantik pegawai KPK pada 1 Juni 2021 KPK yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Agar KPK kedepannya lebih fokus membenahi dan  memperkuat lembaganya dalam memberantas korupsi di negara ini. 

Dinamika yang berkembang,  masyarakat terus-menerus digiring dengan opini-opini tidak jelas dan cenderung menyesatkan terkait  dengan  lembaga KPK ini.  Dari revisi UU KPK, kepemimpinan ketua KPK Firli Bahuri, perubahan status  status pegawai  KPK menjadi ASN hingga  tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diopinikan sebagai upaya perlemahan KPK dan tidak lagi independen.     

Alih status pegawai KPK menjadi ASN ini berdasarkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pasal 24 Ayat (2) UU tersebut menyatakan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai tidak ada suatu lembaga negara independen dengan kata lain terpisah dan berdiri sendiri bebas dari sistem pemerintahan dan kelembagaan negara. Asumsi bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi tidak independen adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan. Dalam konteks ini anggapan status ASN pegawai KPK menjadi tidak independen hanya sebatas halusinasi semata,

Polemik KPK diperparah lagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK melakukan protes atas  kebijakan tersebut. Mereka telah melaporkan kebijakan TWK tersebut kepada Ombudsman RI atas dugaan malaadministrasi. Laporan disampaikan kepada Ombudsman RI terhadap pimpinan KPK. Selain itu juga melaporkan kepada Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia atas tindakan pimpinan KPK yang membuat kebijakan TWK tersebut.

Presiden Jokowipun akhirnya angkat suara terkait polemik yang berkembang di tubuh KPK usai alih status pegawai KPK menjadi ASN lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi menilai hasil Tes Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi masukan langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi. Tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK.

Intruksi Presiden kemudian direspon oleh KPK melalui Kepala Badan Kepegawain Negara Bima Haria Wibisana mengatakan pegawai yang tidak memenuhi syarat ( TMS) 

51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai November 2021. Sementara 24 orang sisanya, yang diputuskan masih dapat mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan. KPK Akan Lantik 1.271 Pegawai yang Lolos TWK pada 1 Juni 2021. Kebijakan tersebut telah mengikuti arahan Presiden Jokowi  untuk tidak merugikan ASN dan  mengikuti UU KPK dan UU ASN.  

Polemik memang harus diakhiri dan masyarakat  perlu mendukung  KPK untuk terus fokus bekerja dalam membrantas dan menuntaskan kasus-kasus  korupsi. Sebaliknya pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) harus dapat menerima kenyataan. Tes Wawasan Kebangsaan tentu saja memiliki passing grade dimana para peserta tes tersebut wajib lolos tes yang menjadi bukti bahwa pegawai KPK memiliki integritas dan pengetahuan tentang kebangsaan.

(Pemerhati Masalah Sosial, politik dan hukum)

Oleh : Zakaria )*

Indonesia terus mendukung Palestina di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada forum internasional ini, pemerintah Indonesia terus menunjukkan support dan secara konsisten membela Palestina. Sikap pemerintah Indonesia sangat dipuji oleh netizen di seluruh dunia, karena berani mengutarakan pendapat, saat mayoritas perwakilan negara lain diam saja.

Kekejaman yang terjadi di Palestina membuat seluruh dunia bergetar menahan tangis, karena mereka tak tega melihat anak-anak menderita. Penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel benar-benar melanggar batas kemanusiaan dan mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sehingga pemerintah Indonesia mengecam kekejian yang ada di Palestina dan mengajak kepala negara lain untuk mendesak PBB menengahi konflik ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung terbang ke New York untuk menghadiri Sidang di Markas Besar PBB. Pada forum internasional itu, Menteri Retno menegaskan bahwa kehadirannya ke sana demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina. Dalam artian, pada konflik Israel-Palestina, yang digarisbawahi adalah pelanggaran HAM dan PBB sebagai organisasi internasional harus menjadi penengah, agar tak terjadi perang berkepanjangan.

Menteri Retno melanjutkan, keamanan jiwa menjadi prioritas utama. Gencatan senjata dan penghentian kekerasan harus dilakukan, demi menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang tidak bersalah. Ketika ada pendudukan tentara Israel, maka itu adalah sebuah pelangaran hukum internasional yang sangat berat, dan harus mendapat respon bersama dari seluruh dunia.

Sikap Menteri Retno yang sangat vokal untuk membela Palestina sangat dipuji oleh banyak netizen, tak hanya warga Indonesia tetapi juga dunia. Beliau berani mengutarakan pendapat di depan Sidang PBB, dan langsung didengarkan oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Indonesia memang selalu mendesak PBB untuk menjewer Israel dan menghentikan gencatan senjata, karena hanya organisasi ini yang memiliki kewenangan.

Netizen juga terpukau ketika Menteri Retno yang mewakili pemerintah Indonesia, tanpa tedeng aling-aling meminta PBB untuk terus bersikap tegas, jangan sampai melempem dalam menangani konflik di Palestina. Padahal di Sidang PBB, ada banyak perwakilan negara timur tengah (OKI) yang notabene bertetangga dengan Palestina, tetapi tak seberani Indonesia dalam bersikap.

Mengapa pemerintah Indonesia terus membela Palestina? Penyebabnya karena kebanyakan korban penembakan dan pengeboman adalah wanita dan anak-anak. Mereka tentu saja tidak bersalah dan harus dibela, walau posisinya jauh sekali. Konflik ini harus dihentikan, karena jika dibiarkan akan terjadi pembunuhan massal dan bagaimana dengan masa depan warga Palestina?

Ketika banyak anak kecil yang jadi korban, maka mereka bisa-bisa kehabisan penduduk, saat serangan terjadi setiap hari. Genosida seperti ini sungguh mengerikan, karena mengembalikan kita ke memori buruk saat Perang Dunia Kedua. Padahal pasca perang, ada perjanjian perdamaian dan seluruh dunia berkomitmen untuk tidak berkonflik lagi, dan jangan sampai janji ini terlupakan.

Selain itu, Palestina sudah resmi merdeka sejak tahun 1988. Sejak merdeka, mereka tentu memiliki kedaulatan dan tidak boleh diserang, apalagi dijajah oleh negara lain. Namun Israel tidak mempedulikan status itu dan sudah beberapa kali menggempur Gaza, dan terakhir menyerang Kompleks Masjidil Aqsa.

Perjuangan Indonesia sudah berhasil ketika Israel akhirnya menghentikan penyerangan dan menyetujui gencatan senjata. Meski korban mencapai lebih dari 200 orang, pada penyerangan 11 hari ini, tetapi kita semua tetap lega. Karena Israel akhirnya mau mengalah dan semoga ebanr-benar berkomitmen untuk tidak mengusik Palestina lagi.

Dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina sangat berarti karena pemerintah memilih sikap agresif dalam menekan PBB. Indonesia didengarkan suaranya karena termasuk anggota DK PBB. Sikap Indonesia yang terus membela Palestina, saat yang lain pasif, sangat dipuji oleh netizen di seluruh dunia.  

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Jeffrey L )*

Pemerintah Republik Indonesia sangat serius terhadap kemajuan masyarakat Papua, banyak kebijakan percepatan pembangunan fisik maupun kesejahteraan di Tanah Papua. Namun dalam membangun Tanah Papua tersebut, pemerintah mendapat hambatan berupa aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui dukungan pemerintah pada produk ekonomi lokal juga telah berhasil meningkatkan ekonomi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Persentase kemiskinan masyarakat Papua turun dari 30,05% pada 2014 menjadi 27,43% pada 2018. Sedangkan Papua Barat dari 27,13 % di tahun 2014 menjadi 22,55% pada tahun 2018.

Ada dua kebijakan energi nasional yang juga dinikmati masyarakat Papua dan Papua Barat, yaitu kebijakan BBM satu harga dan ketersediaan listrik sampai ke pelosok negeri, kebijakan BBM satu harga telah dilakukan di 170 titik penyaluran.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memakai pendekatan “Indonesia Sentris”. Pendekatan ini ingin merombak paradigma bahwa pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Jawa. Proyek-proyek strategis nasional tersebar di berbagai wilayah, bahkan hingga ke pelosok. Pemerintah misalnya, mempercantik tampilan pos lintas batas negara di Skouw, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Jalan arteri juga dibuka untuk memperlancar konektivitas masyarakat di Papua dan Papua Barat. Secara fisik telah dibangun puluhan lapangan terbang perintis, dermaga sungai, ratusan jembatan serta ribuan kilometer jalan, serta bendungan untuk memenuhi pasokan air di wilayah timur Indonesia.

Dalam membangun kesejahteraan di Papua, Pemerintah bukannya tanpa hambatan. Hambatan yang paling utama saat ini adalah aksi teror yang dilakukan oleh gerakan separatis yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini telah dicap sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh KST memiliki dampak buruk terhadap pembangunan Papua.

Kesejahteraan dan kemajuan adalah tujuan utama pemerintah dalam membangun Papua. Keseriusan pemerintah tidak main-main dalam membangun Papua, peningkatan baik fisik dan non fisik telah terjadi di berbagai daerah di Papua. Peningkatan infrastruktur yang menjadi kunci kemajuan ekonomi suatu daerah telah dilakukan, ribuan kilometer jalan, dermaga. Di periode kedua ini, Presiden Jokowi akan membangun puluan bandara dan pelabuhan di Papua. Tujuannya sangat jelas agar akses transportasi Papua meningkat sehingga akan berdampak pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan.

Namun, aksi-aksi teror yang dilakukan oleh KST tidak ingin Papua semakin maju dan sejahtera seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Sejumlah aksi teror yang dilakukan KST sangat keji, terakhir mereka melakukan penembakan terhadap Kepala BIN Papua, Mayjen anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April 2021.

Dari aksi-aksi keji yang telah dilakukan oleh KST, sudah selayaknya aparat penegak hukum baik TNI dan Polri memberantas kelompok tersebut, agar percepatan pembangunan di Papua terus berlanjut sehingga rakyat Papua menjadi sejahtera dan maju.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah di Tanah Papua adalah bukti kehadiran Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan masif yang dilakukan, peningkatan pembangunan infrastruktur sangat terlihat jelas di bumi Papua dibandingkan sebelum Presiden Jokowi menjabat.

Keseriusan pembangunan Papua juga dilakukan Pemerintah melalui program Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Otsus Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Mereka diberi mandat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, Otsus bertujuan meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; mewujudkan keadilan penerimaan hasil sumber daya alam; penegakan hak asasi manusia serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Otsus Papua akan berakhir pada 2021.

Bupati Teluk Bintuni, Papua, Petrus Kasihiw mengatakan, untuk kepentingan pembangunan, dana Otsus Papua masih sangat dibutuhkan guna mendorong percepatan pembangunan masyarakat di daerah Papua. Otsus Papua masih sangat dibutuhkan dan perlu diperpanjang, karena itu adalah pilihan terbaik.

Masyarakat Papua dan Papua Barat merupakan saudara sebangsa dan setanah air yang harus mendapatkan pelayanan yang baik dan dianggap sebagai subjek pembangungan bukan hanya obyek. Papua harus lebih maju dan sejahtera, karena jika sudah maju dan sejahtera rakyat tidak akan mudah terjebak dalam gerakan provokatif yang digembar-gemborkan oleh KST Papua. 

)* Aktivis Forum Literasi Mahasiswa

Sebanyak 1.274 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan segera dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mereka ditanyatakan lulus dalam asesmen TWK dan memenuhi syarat.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi, baik di level pimpinan maupun sekjen selaku pejabat pembina kepegawaian terkait tindaklanjut hasil TWK tersebut. “Bagaimana dengan yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai KPK? pada saatnya mereka akan kita lakukan pelantikan sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil,” ucap Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/5/2021).

“Insya Allah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan semangat kebersamaan dengan Kementerian dan lembaga mudah-mudahan semua bisa lancar,” kata dia. Firli mengatakan, KPK terus berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk memproses pelantikan.

Selain itu, KPK juga berkoordinasi dengan lembaga terkait mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK. “Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kita pegang teguh dan kita tindaklanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan menteri PAN-RB dan kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain,” kata Firli. “Kami pimpinan KPK dan sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar, karena kita bekerja,” ucap dia.

Menurut Firli, KPK akan membahas status 75 pegawai bersama Kemenpan-RB dan BKN, pada Selasa (25/5/2021) pekan depan. “Hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain,” kata Firli.

Selain itu, Firli menyatakan, KPK tidak pernah memberhentikan pegawai yang tidak lolos TWK. Ia menuturkan, seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di KPK masih terus berjalan kendati pegawai yang tak lolos tes dibebastugaskan. Berdasarkan hasil rapat paripurna KPK pada 5 Mei 2021, tugas dari pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberikan kepada pimpinannya. “Pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut termasuk penanganan perkara sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti,” ucap Firli. (*)