Rizieq Shihab dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran terkait kasus tes usap RS Ummi. Ia diberikan vonis 4 tahun penjara ole4h majelis hakim.

Majelis hakim menilai, perbuatan Rizieq Shihab dalam kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Ummi Bogor telah meresahkan masyarakat. Menurut hakim, hal itu memberatkan hukuman yang dijatuhkan kepada Rizieq. Sementara dua hal yang meringankan, yakni Rizieq memiliki tanggungan keluarga serta pengetahuannya dibutuhkan umat.

“Keadaan yang meringankan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, pengetahuan terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat,” ujar hakim.

Menyikapi hal tersebut, analis Taiwan-Indonesia Trade Association, Tulus J. Maha, memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Indonesia. Dirinya menilai lembaga yudikatif telah menjalankan fungsinya guna menegakkan supremasi hukum sehingga kepercayaan publik dan pelaku bisnis tercapai.

Lebih lanjut ia melihat langkah tegas yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan serta lembaga Kehakiman sudah tepat. Trust terhadap jalannya penegakan hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah didalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan hal tersebut sudah tercapai.

“Langkah tegas yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan serta lembaga Kehakiman sudah tepat. Trust terhadap penegakan hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah didalam menciptakan kamtibmas, dan hal tersebut sudah tercapai”, ujar Tulus J. Maha

Wacana ini dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari.

Qodari bahkan membentuk Komunitas Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 yang sekretariatn di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Dalam usulannya, Qodari menginginkan Jokowi untuk maju kembali sebagai Calon Presiden bersama Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden di Pilpres 2024 nanti.

Wacana itu mendapat penolakan terutama dari pihak oposisi, misalnya Partai Demokrat.

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Arus Bawa Jokowi (ABJ) menolak usulan presiden tiga periode, lantaran dalam konstitusi masa jabatan presiden hanya untuk dua periode.

Ketua Umum ABJ, Michael Umbas, mengatakan berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden (wapres) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dengan demikian, presiden dan wapres dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

Umbas berharap para pihak yang mengusulkan Jokowi kembali menjabat presiden agar memahami konstitusi.

Anggota Komisi IX DPR, Wenny Haryanto, menilai konsep Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sudah tepat untuk menekan penularan Covid-19. Menurutnya, yang terpenting adalah masyarakat bisa tetap disiplin mematuhi aturan PPKM serta menjaga protokol kesehatan.

“Konsep PPKM Mikro ini sudah sangat tepat dijalankan masyarakat Indonesia. Jika ada yang mengalami gejala Covid-19, masyarakat melapor sendiri kepada RT/RW dan puskesmas,” katanya. Sabtu (26/6/2021).

Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah tahu bahaya Covid-19. Menurutnya kembali melonjaknya kasus Covid-19, karena masyarakat mulai jenuh dengan keadaan ini. Selain itu, ia menilai ada euforia setelah vaksinasi sehingga disiplin protokol kesehatan menjadi kendor.

“Jadi mungkin ada sedikit abai dalam menjalankan protokol kesehatan yang sekarang mengakibatkan jumlah lonjakan penderita Covid-19 yang luar biasa se-Indonesia, khususnya Pulau Jawa,” ujarnya.

Selama ini, ia melihat penegakan hukum terkait protokol kesehatan sudah dijalan sesuai prosedur. Wenny menilai, ada hal yang perlu masyaralat tingkatkan, seperti pentingnya mematuhi kebijakan PPKM Mikro. Selain itu, perlu komunikasi lebih komprehensif dan massif dengan masyarakat terkait sosialisasi pra bencana dan penanganan bencana Covid-19.

“Di masyarakat kita masih banyak hoaks dan banyak mitos. Mitos tentang penyakit dan agama, mitos pengobatan. Hal-hal tersebut sangat penting untuk segera dibenahi,” ujarnya.

Pnedekatan komunikasi bisa memanfaatkan pemuka masyarakat atau figur publik yang bisa menjadi contoh, media massa, media sosial, atau sekolah. Sehingga pesan kebenaran sampai ke masyarakat.

Utang pemerintah RI terus melonjak, dan bahkan kini telah mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun. Jumlah utang dan bunganya yang terus bertambah, membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkhawatirkan penurunan kemampuan pemerintah untuk membayarnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah pada Senin (28/6/2021) mengatakan publik tidak perlu panik berlebihan merespons utang pemerintah yang meningkat selama pandemi sebagaimana yang dikhawatirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Per Mei 2021, utang pemerintah Indonesia meningkat 22% menjadi Rp6.418,15 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp5.258,7 triliun. Adapun rasio utang pemerintah per Mei 2021 mencapai 40,49%, melonjak dibandingkan posisi Mei 2020 lalu 32,09%.

Menurut Said, jumlah utang tersebut masih dalam posisi aman dari batas atas yang diperbolehkan oleh UU No.17 Tahun 2003 yaitu sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Saya kira pemerintah dimanapun tidak akan mau terbelit utang dan mewariskan utang kepada generasi berikutnya hingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan,” ujar Said.
Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, rasio defisit dan utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres no.72 dan UU Keuangan Negara, namun trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah.

BPK menyebutkan indikator kerentanan utang pada 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) antara lain rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%.
Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% juga melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%. Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167% dan rekomendasi IMF sebesar 90-150%.

Selain itu, indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411-Debt Indicators yaitu di bawah 0%.

Said menilai pernyataan BPK soal utang tersebut baik, tetapi kurang bijak dalam ikut serta mendorong situasi kondusif dan kerja sama antarlembaga di saat bangsa dan negara menghadap krisis kesehatan dan kontraksi ekonomi.

Ia menambahkan bila ada pertimbangan lain di luar UU, maka bukanlah yang utama dan bukan menjadi acuan BPK menyatakan pendapat untuk dijadikan landasan dalam menilai kinerja subyek pemeriksaan.

“Lebih bijak bila BPK menjadikannya sebagai rekomendasi tambahan yang sifatnya saran kepada pemerintah. Sebab yang utama dari rekomendasi BPK yang bersifat mengikat adalah ketentuan perundang-undangan,” kata Said.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, pada Kamis (24/6/2021) mengatakan bahwa pemerintah sepakat untuk terus waspada dan mengajak semua pihak bekerja sama dalam mendukung pengelolaan pembiayaan negara. Menurutnya, pemerintah selalu berhati-hati dalam setiap kebijakan, termasuk persoalan utang negara.

“Pemerintah senantiasa mengelola pembiayaan secara hati-hati, kredibel, dan terukur, termasuk dalam beberapa tahun terakhir ini ketika terjadi perlambatan ekonomi global. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berfungsi sebagai instrumen kebijakan countercyclical dengan pembiayaan sebagai alat untuk menjaga ekonomi,” kata Yustinus.

Sejalan dengan itu, katanya, pemerintah juga meningkatkan upaya reformasi perpajakan untuk optimalisasi pendapatan negara.

Yustinus mengatakan, Kemenkeu mengapresiasi kerja keras BPK dalam melaksanakan audit dan memberi opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, serta memberi rekomendasi bagi pengelolaan pembiayaan.

Hal ini, menurutnya menunjukkan pemerintah selalu menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara, bahkan di masa pandemi.

Kemenkeu selama pandemi Covid-19 terus menegaskan bahwa keputusan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan countercyclical untuk memberi stimulus dalam menjaga ekonominya, yang berimplikasi ke pelebaran defisit.

Dijelaskannya, International Monetary Fund (IMF) sendiri sudah memberikan standar aman untuk rasio utang di kisaran 25-30% per Produk Domestik Bruto (PDB) pada kondisi normal.
Dalam kondisi pandemi saat ini, hampir tidak ada negara rasio utang di kisaran itu. “Misalnya saja di akhir tahun 2020, Indonesia 38,5%, Filipina 48,9%, Thailand 50,4%, China 61,7%, Korea Selatan 48,4%, dan Amerika Serikat 131,2%,” ungkap Yustinus. (**)

Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando yang juga pendiri Civil Society Watch (CSW) mengatakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mestinya bisa menyampaikan kritik yang substantif terhadap pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Ade terkait dengan penobatan King Of Lip Service terhadap Jokowi yang diberikan BEM UI. Ade menilai, isi kritik yang disampaikan BEM UI tersebut tidak substantif dan tak bermutu, bahkan tidak mencirikan kualitas BEM UI.

“Bo, ya isinya yang benar dong. Jangan ngaco. Yang penting kan substansinya harus menunjukkan kualitas BEM. BEM UI lagi ya, isinya kan aneh-aneh tuh,” kata Ade.

Ade menyebut wajar jika sebuah organisasi atau seseorang menyampaikan kritik. Apalagi Indonesia adalah negara demokratis yang memang melegalkan hal tersebut.

Begitu pun dengan kritik dari BEM UI. Kata Ade, jika memang BEM UI menganggap presiden tidak bisa kerja dengan baik, wajar untuk menyampaikan kritik.

Hanya saja kata dia, kritik itu tak bisa asal. Harus substantif dan berdasarkan pada apa yang memang terjadi selama ini. Dia menyebut soal kritikan yang disampaikan BEM UI terhadap Jokowi ini tidak substantif.

“Misal dia bilang UU ITE. Kan pemerintah berusaha mencoba revisi UU ITE sebetulnya dalam rangka cegah jangan sampai UU ITE memakan korban. Karena sering UU ITE digunakan untuk kriminalisasi orang yang mengkritik atau beda pendapat,” kata Ade.

Namun apa yang disampaikan BEM UI justru bertolak belakang dengan Ade. Kata mereka UU tersebut direvisi menjadi bentuk yang represif. Tak berbeda dengan kritikan terkait UU Cipta Kerja.

Ade pun menegaskan kembali imbauan bahwa masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika menganggap aturan pemerintah tidak layak diterapkan.

“Terus kan mereka lakukan itu dan kemudian MK sidang, bukan berarti Jokowi ingkar janji. Itu kan cuma soal bahwa dalam secara konstitusional kalau anda tidak setuju bisa ajukan ke MK,” kata Ade.

Begitu pun dengan aksi demonstrasi pada 1 Mei lalu. Kata Ade, pembubaran dilakukan bukan karena Jokowi tak ingin didemo tapi lebih kepada pencegahan di tengah pandemi covid-19.

“Demo tidak patuh prokes. Masa lagi-lagi Jokowi dianggap ingkar janji. Itu kan maksud saya enggak mutu. Karena itu saya kritik. Jangan gitu,” kata dia.

Dia mengaku tak pernah mempermasalahkan gaya kritik yang disampaikan. Hanya saja jika memang BEM UI ingin mengkritik, sampaikan kritik dengan jelas dan substansif.

“Ya kalau kritik engak apa-apa, dengan cara keras engak apa-apa, yang enggak boleh kalau kritik tidak substantif. Saya tidak risau dengan cara, yang masalah itu apa yang dikritik,” katanya. (*)

Oleh : Zakaria )*

Jagat maya kembali heboh karena BEM UI menuduh Presiden Jokowi hanya lip service. Pernyataan ini tidak berdasar karena ia tidak membuat kajian terlebih dahulu. Pihak BEM harap berhati-hati saat mengeluarkan statement, karena bisa berujung fitnah dan akhirnya tersandung kasus UU ITE.

Presiden Jokowi yang menjabat 2 periode, sering dipuji sebagai sosok yang humanis dan pro rakyat. Namun anehnya, ada saja yang berkomentar negatif, entah apa alasannya. Mahasiswa yang bergabung dalam BEM UI tiba-tiba mengkritik di media sosial, dan menyebut bahwa Presiden Jokowi hanya lip service karena ada janji yang belum direalisasikan.

Pernyataan ini tentu langsung menghebohkan dunia maya, karena tidak ada angin tidak ada hujan, mereka menyebut presiden dengan yang buruk. Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa kritik BEM UI adalah bentuk ekspresi seorang mahasiswa, tetapi akan lebih baik lagi jika saran dan kritik berdasarkan data dan fakta.

Fakta dari mana jika Presiden hanya lip service? Padahal sudah banyak sekali program yang berhasil diterapkan di lapangan, seperti vaksinasi nasional, pembangunan bendungan-bendungan untuk mencegah banjir, pembuatan jalan tol untuk mempercepat mobilitas masyarakat, dll.

Selain itu, program pemerintah tak hanya ada di Indonesia bagian barat tetapi juga di Indonesia bagian timur. Buktinya, Papua ditunjuk jadi tuan rumah PON XX dan di sana dibuat berbagai infrastruktur pendukung. Di Nusa Tenggara juga dibangun bendungan untuk mengatasi musim kering, agar peternak tidak menderita karena kekurangan suplai rumput.

Jika para mahasiswa yang bergabung dalam BEM UI berkata buruk tentang Presiden, maka mana datanya? Jangan membuat fitnah hanya untuk sensasi di media sosial. Saat ini sudah ada pasal penghinaan presiden dan UU ITE, sehingga tidak boleh asal ceplos dan sembarangan mengeluarkan statement negatif.

Donny menambahkan, jika mahasiwa UI bertanya masalah demo dan akhirnya ada yang ditangkap oleh aparat, maka perlu dilihat apakah mereka melanggar hukum pidana? Jika ada yang melanggar seperti melakukan pembakaran ban, pelemparan ke gedung MPR, penyerangan ke aparat, atau perusakan fasilitas umum, maka otomatis akan ditangkap karena sudah jadi tindak kriminal.

Untuk penangkapan mahasiswa pasca demo, Donny beralasan bahwa itu case per case. Jangan disamaratakan, seolah-olah mereka dilarang untuk berdemo. Unjuk rasa saat pandemi dilarang karena takut ada klaster corona baru. Sehingga yang ‘ditangkap’ sebenarnya diajak untuk tes rapid secara acak, dan justru mereka terselamatkan dari bahaya virus covid-19.

Politisi Ferdinand Hutahean menyatakan keheranannya terhadap BEM UI, mengapa tingkat kecerdasannya tidak seperti angkatan-angkatan sebelumnya? Dalam artian, bisa jadi mereka bcara negatif karena termakan oleh hoaks. Berita palsu biasanya menyasar orang-orang yang mudah tersulut emosi dan tidak mengecek kebenarannya terlebih dahulu alias kurang cerdas dalam memanfaatkan kecanggihan gadget.

Sebagai mahasiswa dan agent of change maka BEM UI seharusnya berpikir panjang sebelum mengeluarkan sebuah statement dan jangan asal-asalan. Apalagi akun media sosialnya sudah memiliki banyak followers, sehingga jika ada kesalahan saat men-tweet, akan sangat fatal akibatnya. Jangan sampai malah memfitnah sana-sini, dan jika diralat pun masyarakat akan kebingungan.

Seharusnya BEM UI tidak mengeluarkan pernyataan negatif tentang Presiden. Sebagai pemimpin Indonesia, Presiden Jokowi terang-terangan berkata bahwa beliau tidak anti kritik, tetapi untuk memberi saran dan kritik harus sesuai dengan fakta dan bukti. Jangan asal ceplos karena bisa tersangkut pasal penghinaan presiden dan UU ITE, sehingga akan berbuntut panjang ke depannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Abdul Syukur )*

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN berbuntut panjang, karena ada yang melapor ke Komnas HAM. Publik pun bertanya tujuan dan urgensi Komnas HAM dalam urusan alih status pegawai KPK karena masih banyak kasus HAM yang belum terselesaikan seperti tindakan keji teroris di Poso maupun di Papua.

Aparatur sipil negara adalah pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang karena akan mendapat uang pensiun dan gajinya cukup tinggi. Tak heran pegawai KPK senang ketika diangkat jadi ASN. Akan tetapi mereka tentu harus menjalani tes wawasan kebangsaan sebagai syarat agar diangkat jadi ASN.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK langsung mengamuk dan mengadu ke Komnas HAM. Ada 8 poin yang dipemasalahkan oleh mereka. Direktur YLBHI yang mendampingi mereka untuk menghadap ke komnas, menyatakan bahwa poin pertama adalah pembatasan terhadap HAM yang terdapat di dalam soal-soal TWK.

Kemudian, ada dugaan perlakuan yang kurang adil dalam hal kerja. Juga pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul serta pelanggaran terhadap pegiat HAM. Poin-poin ini yang dibawa agar diselesaikan oleh Komnas HAM.
Petinggi KPK sendiri terkejut mengapa pegawai yang tidak lolos TWK malah mengadu ke Komnas HAM. Pasalnya, tidak ada hubungan antara KPK dengan Komnas HAM, baik secara kelembagaan maupun bisnis. Ketika Komnas HAM cawe-cawe dalam permasalahan ini maka mereka malah dianggap ikut campur dan bukan ranah mereka untuk mengomentari masalah ini.

Petinggi KPK sudah menjelaskan bahwa tes wawasan kebangsaan adalah ujian wajib bagi semua CPNS, baik di lembaga maupun kementrian, bukan khusus untuk pegawai lembaga antirasuah ini. Tes juga objektif karena dibuat oleh lembaga negara selain KPK. Jadi tidak mungkin ada pelanggaran hak asasi atau permainan politik di balik ujian ini.

Walau masalah TWK diadukan ke Komnas HAM, tetap tidak akan mengubah pendirian para petinggi KPK. Karena para pegawai yang lolos TWK sudah diangkat jadi ASN pada tanggal 1 juni 2021. Sedangkan mereka yang tidak lolos, ada sebagian yang mendapat kesempatan kedua, dan ada yang tidak.

Tidak mungkin ada pelanggaran HAM saat pengalihan status pegawai KPK, karena buktinya mereka yang tidak lolos tes dan gagal mendapatkan kesempatan kedua, masih boleh bekerja hingga oktober 2021. Jika ada pelanggaran hak asasi maka per 1 juni 2021 mereka harus angkat kaki secepatnya. Namun masih boleh berkarya di KPK sambil mencari pekerjaan lain.

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, menyatakan bahwa sudah menjadi tugas lembaganya untuk menjaga HAM di tiap lembaga, termasuk KPK. Namun ia perlu diperingatkan agar tidak ikut campur terlalu dalam pada permasalahan ini. Karena Komnas HAM tidak boleh melakukan intervensi, dan jika itu tetap dilakukan akan melanggar etika kesopanan.

Sebaiknya mereka menerima pengaduan pegawai KPK tetapi tidak usah menggeruduk kantor KPK. Penyebabnya karena jika melakukan hal ini akan seperti anak kecil yang dibela oleh ibunya saat dinakali oleh temannya. Biarkan para pegawai KPK yang tidak lolos tes berproses menjadi dewasa dan ikhlas dalam menjalankan keputusan ini, serta tidak sedikit-sedikit mengadu.

Komnas HAM memang sebuah lembaga besar tetapi tidak bisa ikut campur dalam permasalahan lembaga lain, termasuk KPK. Jika ada yang mengadu maka terserah mereka, tetapi tetap tidak akan mengubah status mereka. Ujian TWK sangat fair dan objektif, sehingga tidak mungkin ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh: Sabby Kosaay )*

TNI/Polri hadir untuk menjaga perdamaian di Papua dari gangguan Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Masyarakat pun mendukung penambahan keberadaan Aparat Keamanan (Apkam) di Papua yang masih rawan akan ancaman kekerasan kelompok tersebut.

Kelompok separatis dan teroris masih saja menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat Papua. Sudah menjadi rahasia umum, jika KST tidak segan untuk menembak dan membunuh dengan kejam, padahal yang dihadapi hanya warga sipil biasa. Hal ini membuat situasi di Bumi Cendrawasih jadi kurang kondusif, karena masyarakat merasa waswas ketika beraktivitas di luar rumah.

Untuk menjaga perdamaian di Papua, maka ada penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri, yang didatangkan dari daerah lain. Mereka digabungkan dengan Satgas Nemangkawi, dan langsung dikirim ke Kabupaten Puncak, yang merupakan daerah rawan konflik.

Hasil dari operasi Nemangkawi sangat baik, karena satu per satu anggota KST tertangkap. Markas KST juga sudah terbongkar dan masih ditelusuri markas yang lainnya mengingat gerombolan tersebut sering bersembunyi di hutan belantara. Saat dicokok, mereka mendapat perlakuan tegas terukur sebab dikhawatirkan akan makin membahayakan masyarakat.

Penambahan pasukan TNI dan Polri ini bukan seperti DOM (daerah operasi militer) seperti zaman orde baru dulu. Melainkan sebuah upaya pencegahan, agar KST tidak seenaknya sendiri dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Pasalnya, Polisi adalah sahabat rakyat dan tentara berusaha menjaga keselamatan masyarakat dari serangan KST.

Jangan ada yang percaya hoaks tentang implikasi negatif penambahan aparat di Papua. Semakin banyak pasukan, tidak berefek buruk pada warga sipil. Tidak mungkin aparat tak mampu membedakan yang mana pasukan KST dan yang mana masyarakat biasa, sehingga mustahil ada korban jiwa dari kalangan rakyat.

Apalagi ketika KST mengancam akan melakukan pengusiran terhadap warga pendatang di Papua. Pengamanan kepada masyarakat akan lebih ketat. Sehingga wajar jika jumlah pasukan TNI dan Polri diperketat, agar KST tidak berani menyerang mereka. Dengan banyaknya jumlah aparat akan menjadi sebua psy war yang akan menakuti para anggota KST.

Pengamanan terhadap warga Papua, terutama kaum pendatang, memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab aparat. Jangan sampai ada rasisme yang berbuntut perang antar suku, karena seharusnya kita menjaga kebhinnekaan dan tidak menyinggung SARA. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dan tidak boleh ada eksklusifitas di Papua.

Tindakan tegas dari aparat juga wajib dilakukan untuk memberantas KST, mengingat selama ini dengan pendekatan sosio-kultural dan psikologis ternyata gagal total. Mereka tidak bisa didekati secara halus sebab masih berkeyakinan bahwa Indonesia sedang menjajah Papua dan menolak hasil Pepera. Padahal faktanya tentu yang sebaliknya.

Jika KST dibiarkan saja dan tidak ada penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri, maka ditakutkan mereka akan merajalela. Mereka juga terlalu sering menembak masyarakat sipil atau menjadikan mereka sebagai tameng hidup. Kekejaman KST sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga gerombolan ini harus dibubarkan secepatnya.

Masyarakat mendukung penuh akan penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri di Papua yang akan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Jika ada banyak aparat maka KST akan takut dan mati kutu, lalu tidak berani untuk mengusir warga pendatang atau membunuh masyarakat sipil seperti dulu.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Ferdiansyah )*

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. PPKM bukan pelarangan melainkan pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kini harus di batasi seperti di kantor, restoran, tempat ibadah, dan bahkan pelarangan mudik Lebaran Idul Fitri.

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun membuat semua negara di dunia ini menjadikan harus siap bekerja didalam tekanan yang luar biasa. Virus yang mematikan ini membuat negara harus beradaptasi dengan kondisi yang begitu mencengangkan ini. Dalam hal melakukak kegiatan sehari-hari masyarakat dituntut untuk menerapkan protokol 5M.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena pandemi Covid-19 ini terkena efeknya. Rakyat Indonesia juga dituntut untuk beradaptasi dan membiasakan dalam kondisi pandemi ini. Sektor-sektor yang biasa bergerak bebas seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, kini harus beradaptasi dan dibatasi.

Dalam sektor pendidikan para pelajar dan mahasiswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh, hal ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu dalam hal ekonomi banyak perusahaan di Indonesia dan di negara lain juga bemasalah dan berakhir kebangkrutan serta PHK pada karyawannya. Namun bagi perusahaan yang masih memiliki kekuatan, mereka hanya merumahkan sebagian karyawannya demi memaksimalkan pendapatan perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka melindungi rakyat Indonesia merupakan amanah para pendiri bangsa ini, upaya pemerintah tersebut harus dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia demi melindungi sesama rakyat Indonesia ditengah pandemi covid-19 ini. Dukungan kepada pemerintah dan doa merupakan salah satu cara untuk yang yang baik untuk menyelesaikan masalah ini.

PPKM bukan pelarangan melainkan pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kini harus di batasi seperti kantor, restoran, tempat ibadah, dan pelarangan mudik Lebaran Idul Fitri. PPKM pada Juni ini kembali diberlakukan hingga tangga 14 Juni, berskala mikro dan diterapkan diseluruh provinsi di Indonesia. Semula PPKM hanya diterapkan di pulau Jawa dan pulau Bali.

PPKM berskala mikro ini disampaikan oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ditambahkannya empat provinsi yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat menjadikan kebijakan PPKM ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kebijakan PPKM ini Panglima TNI dan Kapolri siap memerintahkan jajarannya untuk mengawal dan mensukseskan PPKM diseluruh wilayah Indonesia, hal ini demi menekan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sinergitas yang dilakukan oleh TNI/Polri juga ditingkatkan di tingkat desa, peningkatan solidaritas kerja sama TNI/Polri dalam mengawal PPKM ini sudah di instruksikan oleh Pimpinan tertinggi di kedua instansi tersebut.

Selain itu dalam rangka mensukseskan kebijakan PPKM ini pemerintah melalui ketua satgas juga terus mensosialisasikan tentang 3M, upaya mensukseskan PKKM ini juga harus didukung oleh segenap rakyat Indonesia.

Kepala daerah beserta unsur Forkominda di setiap daerah agar mensosialisasikan, mengetatkan, dan terus memantau kebijakan PPKM mikro ini. Tujuan ini harus dibarengi dengan langkah nyata masyarakat dalam mengikuti perintah dari pemerintah. Kebijakan PPKM yang seharusnya mampu untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Selain itu untuk mensukseskan kebijakan PPKM mikro ini satgas yang terbentuk disetiap kampung harus terus memperketat dan mengawasi setiap warganya dan memberitahu tentang hadirnya kebijakan PPKM mikro. Langkah yang tepat dimulai dari tingkatan desa hingga pusat harus sesuai SOP sehingga mendapatkan hasil yang diiingikan.

Menjalankan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pemberian dukungan merupakan hal yang dibutuhkan dimasa pandemi ini. Seluruh pihak harus dapat bersinergi dalam memberantas wabah Covid-19 di Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat

Oleh : Suharso )*

Jumlah pasien Covid-19 yang naik terus membuat status Indonesia menjadi diserang lonjakan kasus positif. Pasalnya, pasien covid lebih tinggi daripada tahun lalu. Oleh karena itu, jika ingin selamat dari Covid-19, maka tidak ada pilihan lain kecuali menaati protokol kesehatan 5M dan mengikuti program vaksinasi nasional.

Pandemi belum juga berakhir dan keadaan jadi makin parah. Baru saja minggu lalu pasien Covid-19 12.000 per orang, saat ini sudah naik jadi 21.342 kasus. Bahkan di DKI Jakarta per hari ada lebih dari 9.000 orang yang kena Covid-19. Lonjakan ini tentu memusingkan karena RS penuh oleh pasien covid, sementara yang isolasi mandiri di rumah pun tak kalah banyaknya.

Lonjakan pasien sudah diprediksi oleh para epidemiolog di Indonesia, karena mereka melihat masyarakat yang tidak disiplin saat libur lebaran. Ada yang nekat mudik dan ada pula yang berwisata tanpa menaati protokol kesehatan. Akibatnya lebih dari 14 hari kemudian, mereka tertular Covid-19 karena mobilitas yang tinggi dan berkerumun seenaknya.

Untuk mencegah terkena Covid-19 gelombang 2 maka kita harus menaati protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Karena berkaca dari beberapa bulan lalu, ada lonjakan pasien covid karena tidak menaati protokol kesehatan physical distancing, menghindari mobilitas, dan menghindari kerumunan. Kondisi ini makin diperparah dengan menyebarnya Covid-19 varian delta yang berasal dari India.

Beda dengan varian alfa, delta lebih ganas dan membuat orang yang kena virus covid-19 merasakan gejala yang lebih parah, karena ia 2 kali menyerang lebih dahsyat. Pasien merasa pusing berat, lemas, lidah pahit, dan diare. Covid-19 delta bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG, tak heran kita wajib stay at home dan jangan keluar rumah kecuali untuk hal yang penting.

Taati protokol kesehatan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Banyak dokter yang menyarankan untuk memakai masker ganda, yakni masker medis di dalam dan maske kain di luar. Tujuannya agar makin kuat menyaring droplet dari OTG. Kita harus makin waspada karena siapa saja bisa jadi suspect OTG.

Untuk mengurangi mobilitas masyarakat maka pemerintah mencanangkan PPKM mikro lagi dan para pekerja 75% work from home, sementara anak-anak masih sekolah online. Alex K Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mengawasi PPKM mikro agar berlangsung dengan baik, tujuannya agar mempertahankan zona hijau.

Dalam artian, mulai dari sekecil RT/RW harus mengawasi warganya untuk menghindari kerumunan. Jika ada hajatan besar-besaran, langsung lapor saja agar dibubarkan oleh tim satgas covid, karena mereka jelas melanggar protokol kesehatan.

Selain menaati protokol kesehatan, masyarakat juga diminta untuk vaksinasi. Jangan pilih-pilih, jika yang ada AstraZeneca maka jangan beralasan mencari vaksin Sinovac. Kedua jenis vaksin ini sama manfaatnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada virus covid-19. Efikasinya sama-sama tinggi.

Setelah vaksinasi maka bisa selfie lalu diunggah ke media sosial. Tujuannya agar para followers mau juga divaksinasi, karena mereka melihat bahwa tidak ada efek samping sama sekali pasca vaksin. Dengan mengkampanyekan vaksinasi maka kita turut membantu program pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi nasional dan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok.

Menaati protokol kesehatan dan vaksinasi adalah cara untuk menghindari Covid-19 dan jangan sepelekan penyakit ini, karena varian delta lebih berbahaya dan mematikan. Taati protokol kesehatan, tak hanya 3M tetapi juga 5M. Vaksinasi juga wajib dilakukan, apalagi injeksi ini gratis 100%. Jangan lengah sedikitpun agar tidak kena Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini