Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akan melanjutkan sidang kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada Kamis (27/5/2021).

“Agenda sidang (Kamis pekan depan) adalah putusan dari majelis hakim,” kata Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021) dini hari.

Sebelumnya, Rizieq telah selesai membacakan pleidoinya terkait kasus Petamburan dan Megamendung pada Kamis kemarin. Sidang replik atau tanggapan jaksa atas pleidoi digelar pada hari itu juga.

Dalam kaitan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5), menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Rizieq Shihab (HRS) dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut agar hakim memvonis Habib Rizieq 2 tahun penjara.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengatakan, vonis yang diputuskan sudah adil.

Pasalnya, putusan itu berdasar fakta persidangan. “(Putusan hakim, red) harus dihormati karena hakim tentunya mendasarkan pada fakta persidangan,” kata Suparji.

Mengacu pada tingkat kesalahan yang dilakukan tokoh asal Petamburan itu, lanjut dia, hukuman tersebut sudah adil. Hal ini, kata Suparji, lantaran tuduhan telah terjadi pelanggaran karantina kesehatan, tidak bisa dibuktikan. Namun, yang terjadi adalah pelanggaran protokol kesehatan.

Rilis survey dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait sikap publik terhadap konflik Israel dan Palestina, menunjukkan sebanyak 65 persen responden menyatakan konflik kedua negara itu disebabkan atas dasar agama.

Total sampel sebanyak 1.201 responden yang diambil pada 18-21 Mei 2021 dan 25-28 Mei 2021, dipilih secara acak dari dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC sebelumnya, dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional.

Margin of error survei diperkirakan sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
“Sekitar 65% dari warga yang tahu konflik tersebut setuju dengan pendapat bahwa konflik antara Israel dan Palestina dasarnya adalah pertentangan antara orang Yahudi dan orang Islam.

Yang tidak setuju 14% dan yang tidak menjawab 22%,” demikian keterangan website resmi SMRC, Senin (31/5/2021).
Menyikapi fenomena tersebut. Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, DR (cand) David Chaniago, mengatakan bahwa permasalah Palestina dan Israel tidak sepenuhnya terkait konflik agama.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa permasalahan Palestina-Israel lebih condong ke arah konflik teritorial. Sebab banyak tokoh-tokoh perjuangan Kemerdekaan Palestina yangn memeluk agama Kristiani. Mulai dari George Habash yang bergerak dengan senjata, maupun Khalid Al Sakakini yang bergerak secara politis.

Yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia adalah momentum konflik Palestina-Israel ini dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan untuk menyebarkan ideologi khilafah sehingga mengancam nilai-nilai Kebhinnekaan.

Fenomena yang terjadi pada saat ini menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung mikrocip magnetis. Narasi tersebut tidak benar dan masyarakat diminta tidak terpengaruh.

Video tentang hoax itu sudah beredar di media sosial. Unggahan tersebut menunjukkan seseorang meletakkan koin uang Rp.1.000 di lengan bekas suntikan vaksinasi COVID-19. Hasilnya koin menempel seolah membuktikan narasi vaksin COVID-19 yang mengandung mikrocip magnetis adalah benar.

Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan persoalan tersebut perlu dikaji dengan baik. Dirinya menjelaskan lubang jarum suntik sangat kecil, tidak ada partikel magnetik yang bisa melewati.

“Vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Jadi perlu dijelaskan bahwa berita itu hoax,” Ujar Prof. Dr. dr. Sri Rezeki.

Sementara itu, Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksin Covid-19 mengklaim informasi yang beredar itu tidak benar. Vaksin SARS-CoV-2 yang mengandung bahan aktif berisi antigen dan bahan non aktif itu untuk menstabilkan dan menjaga kualitas vaksin, agar saat disuntikkan diklaim masih baik.

“Informasi adanya daya magnet dari zat vaksin adalah tidak benar. Bahan aktif berisi antigen dan bahan non aktif berisi zat untuk menstabilkan dan menjaga kualitas vaksin agar saat disuntikkan masih baik,” ujar Siti Nadia

Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi. Namun, dinamika menuju ke sana sudah mulai ramai dengan banyaknya rilis lembaga survei terkait elektabilitas sejumlah figur yang digadang-gadang sebagai calon presiden. Selain itu survei juga dilakukan untuk mengetahui pilihan masyarakat terhadap partai politik pilihannya.

Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyebutkan pasca pemerintah menolak mensahkan hasil KLB ilegal, Ketua Umum Partai Demokrat (PD), AHY rajin keliling Nusantara. Pengaruhnya, elektabilitas PD bertengger pada angka 11,2%, berada di posisi kedua setelah PDIP dengan elektabilitas 24%.

Partai Gerindra berada di posisi ketiga dengan elektablitas 9% dan Partai Golkar dengan elektabilitas 7,4%. Hal ini merupakan hasil survei LP3ES yang dirilis di Jakarta, Rabu (5/5/2021). Survei diselenggarakan pada 8-15 April 2021 di 34 provinsi, dengan 1.200 responden dan margin of error 2,8%.

Pengaruh ini juga terlihat pada elektabilitas tokoh kandidat capres. Elektabilitas AHY mencapai 8,8%, menjadikan AHY satu-satunya tokoh non pejabat publik yang masuk dalam lima besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi.

Di atas AHY, elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, dengan 16,4%, disusul oleh Gubernur DKI Anies Baswedan 12,8%, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%.

Di bawah AHY adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,5% serta Sandiaga Salahuddin Uno, dengan 6,2%.

Sementara itu, untuk popularitas Ketua Umum partai politik, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 27,6%, diikuti Ketua Umum PDIP Megawati (23,3%). Di luar dugaan, popularitas AHY berada di posisi ketiga dengan 21,5%, diikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (6,8%), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (6,1%).

Survei mengungkapkan alasan responden memilih parpol tertentu didorong oleh kebiasaan memilih partai tersebut (19,8%), visi-misi dan program partai (9,2%), peduli pada rakyat kecil (8,3%). Sedangkan untuk alasan memilih tokoh sebagai calon presiden, survei mengungkapkan faktor berani berada pada urutan pertama (9,7%), diikuti oleh pengalaman (9,3%), merakyat (7,9%), cerdas dan memberi solusi (7,5%) serta berwibawa (6,1%).

Saat ditanya karakteristik politisi yang dianggap merakyat di mata pemilih, yang paling dominan adalah membela hak-hak rakyat di Parlemen (34,9%), sering melakukan dialog dengan masyarakat (26,6%) dan sering berkumpul bersama masyarakat (21,7%). Alasan ini membuat Partai Demokrat melejit elektabilitasnya, mengingat AHY giat menyambangi konstituennya

Sedangkan analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan akan ada tiga poros koalisi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Poros pertama, koalisi PDIP-Gerindra-PKB dengan simulasi mengusung pasangan capres Prabowo Subianto dan Puan Maharani.

Poros kedua, koalisi partai Nasdem-PKS-Demokrat dengan simulasi pasangan capres Anies Baswedan dan AHY.

Poros ketiga, koalisi alternatif partai Golkar-PPP-PAN dengan simulasi pasangan bisa nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Erick Tohir terlepas dari mana yang nanti meminangnya menjadi capres.

Termasuk nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil.
Lebih lanjut, Pangi menilai saat ini koalisi partai politik di Indonesia terjadi dengan dua basis. Pertama, berbasiskan personalistik, pragmatis, dan populisme. Sedangkan kedua, pendekatan berbasiskan ideologi.

“Saya perhatikan koalisi kita selama ini lebih kuat DNA berbasiskan kekuasaan pragmatis ketimbang ideologis, selain memang makin cair sekat ideologis lintas parpol. Artinya, koalisi bukan berbasiskan ideologi, lebih menonjol basis pragmatisme politik,” kata Pangi Senin, (31/5/2021).

Pangi sendiri mendorong agar koalisi partai dalam kontestasi Pilpres 2024 agar lahir lebih dari dua pasang calon presiden.

Data hasil survei Voxpol Center juga menunjukkan sebesar 40,6 persen menginginkan pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasang capres atau cawapres.

“Sebanyak mungkin capres alternatif, meskipun terbentur presidensial threshold 20 persen, jangan sampai terulang rematch Pilpres bipolar. Akibatnya, keterbelahan publik makin menganga lukanya, karena enggak ada capres alternatif sebagai pemecah gelombang dua kutub tersebut,”.

Penjajakan Koalisi Partai

Selama bulan Ramadhan kemarin, sejumlah partai melakukan silaturahmi sekaligus penjajakan untuk membangun komunikasi politik menjelang Pilpres 2024 mendatang.

PPP misalnya, melakukan pertemuan dengan Golkar. Kemudian PKS melakukan safari Ramadhan ke sejumlah DPP Partai Politik, mulai dari Demokrat hingga Golkar.

Setelah penjajakan ini, tampaknya beberapa partai sudah menentukan dengan siapa mereka akan berkoalisi.

Gerindra menyebutkan kalau dalam Pilpres 2024 mendatang sudah mewacanakan diri akan berkoalisi dengan PDIP.Sementara Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto mengatakan kalau partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Hasto menyebutkan, PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan PKS lantaran adanya perbedaan ideologi. Sedangkan dengan Partai Demokrat, berbeda DNA. (**)

Sebanyak 1.274 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi syarat untuk beralih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, gaji pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN berpotensi naik.

Hal itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. “Prinsipnya gaji tidak boleh berkurang minimal tetap dan bisa naik. Dengan perubahan dari jabatan struktural ke fungsional prinsip gaji dan tunjangan tetap,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

Selain itu, Tjahjo juga mengatakan, pegawai KPK yang menjadi ASN akan dapat manfaat lainnya. Salah satunya dalam proses kenaikan jabatan. “Sebetulnya antara tugas dan jabatan fungsional atau JF lebih fleksibel untuk pengumpulan angka kredit kenaikan pangkat sehingga pegawai tidak dirugikan jika ia mendapatkan penugasan di luar jabatan fungsionalnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, lembaga antirasuah tersebut telah menyampaikan pengumuman hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, Sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti rangkaian asesmen TWK mulai dari 18 Maret hingga 9 April 2021.

Terdapat 1.274 orang memenuhi syarat, 75 orang tak memenuhi syarat, dan 2 pegawai tidak menghadiri tes wawancara. Firli menambahkan, KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat.(*)

Penulis : Ade Miranti Karunia*)

Oleh : Rebecca Marian )*

Beberapa pentolan KKB dimasukkan dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT). Penyebabnya karena mereka sudah berkali-kali melakukan tindakan kriminal, sehingga dianggap sangat mengganggu keamanan di Papua. Semoga Satgas Nemangkawi maupun aparat lainnya bisa menangkap mereka secepatnya.

Kekacauan yang terjadi di Papua terjadi karena ulah OPM dan KKB, yang ingin berpisah dari Indonesia dan mendirikan Republik Federal Papua Barat. Ketika mereka ingin memberontak, maka menggunakan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Mulai dari membakar sekolah, membunuh para guru dan murid, sampai menembak aparat dengan bantuan sniper.

Kekejaman KKB membuat masyarakat makin antipati dan tidak mau dipaksa untuk mengibarkan bendera bintang kejora dan bergabung dengan organisasi Papua merdeka. Warga sipil sangat cinta NKRI dan tak mau ikut OPM atau KKB. Namun sayang, kesetiaan mereka malah membuat KKB berang dan beberapa kali melakukan pembunuhan, dengan alasan warga tersebut adalah mata-mata polisi, padahal bukan.

BNPT akhirnya merilis daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT) di daerah Papua dan Papua Barat. Daftar ini berisi 5 nama pentolan KKB, yang merupakan oknum ‘petinggi’ di organisasi teroris tersebut. Nama-nama yang masuk dalam DTTOT adalah Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Militer Murib, dan Sabinus Waker dan berstatus DPO.

Menurut Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, 5 pentolan KKB akan ditangani berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hukumannya adalah penjara 20 tahun atau yang paling berat, kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Ancaman hukuman seberat ini dianggap wajar, karena KKB sudah berkali-kali membunuh warga dan aparat, sehingga nyawa dibalas dengan nyawa.

Lekagak Telenggen adalah pria di DPO yang paling terkenal karena sudah sering membuat kerusuhan di Papua. Ia memiliki 50 orang anak buah dan beroperasi di wilayah Yambi, Dome, Sinak, dan Ilaga-Puncak, Papua. Lekagak cs menjadi tersangka pembunuhan 2 guru dan 1 pengemudi ojek di Puncak, juga membunuh Kepala BIN Daerah Papua I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

Sementara Egianus Kogoya cs pernah menyerang pekerja dan aparat yang berjaga di proyek pembangunan jalan Trans Papua. Ia juga beberapa kali melakukan serangan lain. Militer Murib juga anggota KKB yang jadi DPO karena melakukan pengeroyokan ke 2 anggota TNI. Dalam peristiwa ini, 2 aparat langsung gugur karena diserbu oleh 20 orang anggota KKB.

Sabius Walker adalah pria di DPO yang saat ini paling dibenci masyarakat, karena ia ikut dalam perencanaan pembunuhan 2 guru, serta membakar 3 gedung sekolah. Pentolan KKB ini jadi public enemy karena dianggap menghambat kecerdasan putra Papua dan menentang mereka untuk menuntut ilmu.

Masyarakat selalu mendukung penangkapan semua DPO itu, karena memang mereka melakukan berbagai kesalahan fatal. Senjata api yang digunakan tak hanya jadi alat untuk menakut-nakuti warga, tetapi difungsikan untuk membunuh. Korbannya tak hanya masyarakat tetapi juga aparat. Sehingga KKB memang harus diberantas secepatnya.

Selain itu, warga sipil juga mendukung penangkapan para pentolan KKB karena mereka membakar sekolah dan membunuh guru. Berarti mereka ingin anak-anak Papua berselimut ketidaktahuan, karena sang pengajar diambil nyawanya dengan paksa.

Oleh karena itu, penangkapan KKB oleh Satgas Nemangkawi maupun satgas lain sangat didukung oleh masyarakat. Karena mereka sudah terlalu sering berbuat onar dan meresahkan, serta merenggut perdamaian dari tanah Papua. Semoga semua DPO segera tertangkap agar KKB bubar secepatnya dan tak lagi membuat kekacauan di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa papua tinggal di Jakarta

Oleh : Zakaria )*

Rapat bersama antara KPK, BKN, dan Kemenpan RB memutuskan bahwa sebanyak 51 Pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat. Keputusan tersebut dianggap tepat karena mempertahankan pegawai yang tidak lolos asesmen akan melanggar Undang-Undang yang mensyaratkan bahwa semua pegawai KPK harus setia kepada Pancasila.

Kita semua tahu bahwa seleksi CPNS adalah salah satu seleksi pegawai yang memungkinkan ribuan pendaftar berebut puluhan atau mungkin belasan formasi, sehingga sangat dimungkinkan seseorang mendaftar sebagai abdi negara hingga berkali-kali dengan harapan mendapatkan NIP.

Kini pegawai KPK diharuskan menjadi ASN, hal tersebut merujuk pada undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang mengatur bahwa dalam menjalankan Profesi sebagai ASN harus berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dan 4.

            Dalam pasal tersebut, ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan.

            Sedangkan nilai yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

            Atas dasar itulah, TWK memang seyogyanya dilaksanakan. Di dengan adanya tes tersebut, puluhan pegawai KPK dikabarkan terancam dipecat lantaran tidak lolos TWK saat test ASN.

            Sementara itu Penggiat Media Sosial Eko Kunthadi mengatakan bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan harus segera diberhentikan.

            Menurut Eko, mereka yang tidak lulus tes ASN dan sudah ada verifikasi kedua kemudian tidak lolos juga.

            Eko juga menuturkan, jika KPK masih mempertahankan 51 pegawainya yang tidak lolos TWK ASN, tentu saja hal tersebut sama saja melanggar undang-undang KPK. Menurutnya mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut terbukti tidak layak untuk dipertahankan.

            Selain itu, sesuai undang-undang KPK yang baru, memang mengamanatkan bahwa pegawai KPK harus menjadi bagian dari ASN.

            Dirinya juga menerangkan bahwa undang-undang KPK yang baru memang mengamanatkan bahwa pegawai KPK harus menjadi bagian dari ASN.

            Eko juga menilai bahwa lembaga antirasuah tersebut memang harus menjadi bagian dari ASN agar tidak muncul kecemburuan di instansi lainnya. Karena dalam operasionalnya, KPK juga menggunakan anggaran negara dan digaji oleh negara.

            Ia juga menambahkan bahwa setiap ASN tidak diperkenankan memiliki ideologi di luar Pancasila apalagi ideologi khilafah.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 51 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat. Dirinya mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh para penguji, mereka sudah tidak bisa lagi dibina.

            Sebanyak 51 pegawai itu merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Sebanyak 51 pegawai tersebut akan dipecat.

            Sementara untuk 24 pegawai sisanya. Alex mengatakan mereka dianggap masih bisa dibina. Karena itu, jika bersedia, mereka dapat mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara. Apabila lulus pelatihan, mereka bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara.

            Alex mengatakan keputusan untuk memberhentikan 51 pegawai tersebut diambil dalam rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga yang digelar kantor di BKN. Beberapa lembaga tersebut adalah KPK, BKN, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Hadir dalam rapat lima pimpinan KPK, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menkumham Yasonna Laoly dan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.

            Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang digandeng KPK untuk melakukan tes, menyatakan bahwa penilaian hasil TWK pegawai dilakukan secara independen melalui Assesor Meeting, bukan hanya ditentukan oleh BKN. Tim assesor tersebut terdiri dari BKN, BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

            Sehingga sudah jelas bahwa tes wawasan kebangsaan tersebut dinilai oleh asesor yang kompeten terhadap nilai kebangsaan dan nilai pancasila. Oleh karena itu puluhan pegawai yang tidak lolos TWK tentu tak perlu terlalu dipersoalkan, tinggal kembalikan ke undang-undang, jika memang layak diberhentikan maka itulah keputusan yang mesti diterima.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan salah satu caranya adalah dengan menerapkan UU Cipta Kerja. Penyababnya karena UU ini merombak birokrasi yang ruwet dan memperlancar jalurnya pengusaha. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menarik minat investor asing, sehingga akan makin banyak proyek kerjasama di Indonesia.

Setelah dihantam badai pandemi selama setahun, maka 2021 ini adalah momen untuk kebangkitan, agar kita tidak terpuruk terlalu lama dalam kesuraman ekonomi. Pemerintah bergerak cepat dengan membuat program pemulihan ekonomi nasional dan meresmikan UU Cipta Kerja, yang akan menstimulasi agar pertumbuhan finansial negara makin membaik.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Dr. Firdaus Ismail menyatakan bahwa UU Cipta Kerja menjadi harapan bagi dunia investasi, karena ada aturan hukum yang menjadi jaminan kepastian  dalam menjalankan usaha dan kepastian investasi di Indonesia. Dalam artian, bisa jadi selama ini investor asing agak malas untuk berbisinis di Indonesia karena peraturannya ruwet.

Apa hubungan antara Undang-Undang dengan uang? Tak bisa dipungkiri, untuk membangkitkan perekonomian kita butuh modal yang besar. Uang itu bisa didapatkan dari penanaman modal asing dan ada kerja sama, sehingga sama-sama untung. Sedangkan UU Cipta Kerja memiliki klaster investasi yang mempermudah penanaman modal di Indonesia.

Investasi asing sangat penting karena penanaman modal memiliki dana sedangkan kita memiliki tempat dan sumber daya alam yang berpotensi. Sehingga mereka untung saat membuka bisnis di Indonesia, karena di negaranya lahan sangat terbatas. Contohnya adalah Singapura yang punya banyak taipan potensial tetapi wilayahnya amat mungil, sehingga mereka juga tertarik untuk masuk ke Indonesia.

Ketika ada investor asing, maka akan dibuat pabrik baru dan memulai proyek-proyek baru, misalnya dalam pembangunan jalan tol. Sehingga hal ini akan membuat lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dapur mereka akan kembali mengebul dan tak lagi gundah gulana karena dipecat dari perusahaan lama, saat awal pandemi.

Dalam UU Cipta Kerja juga memiliki klaster kemudahan berusaha, karena izin usaha berdasarkan resiko. Sehingga usaha kecil dan menengah seperti warung hanya butuh surat izin berusaha, sedangkan pengurusan izin juga cepat, maksimal 7 hari kerja. Pengusaha asing akan senang karena legalitas usaha cepat keluar, karena bagi mereka time is money.

Presiden Jokowi memang menekankan kecepatan dan kejelasan dalam membuat peraturan dan protokol pemerintahan. Sehingga UU Cipta Kerja adalah obat ampuh untuk mengobati ruwetnya jalur pengurusan izin dan birokrasi yang selama ini menghambat pengusaha asing. Mereka akan mendapat legalitas dengan cepat dan segera memulai pabrik serta proyek baru, yang akan menggulirkan kembali roda perekonomian di Indonesia.

Masyarakat tak usah khawatir karena pemerintah terlihat seperti asing minded. Sebenarnya tidak seperti itu, karena klaster investasi juga berlaku bagi pengusaha lokal. Namun dalam pemberitaan, lebih banyak disorot penanam modal asing, karena mereka memang jauh lebih populer (misalnya Elon Musk, boss perusahaan Tesla).

Jika ada proyek kerja sama dengan penanam modal asing, maka sistemnya adalah bagi hasil dan harus saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang namanya penjajahan model baru, karena semua terikat dengan peraturan dan surat kerja sama yang jelas. Lagipula ada lembaga pengelola investasi (LPI) sebagai pengawas dan pengelola, sehingga penanaman modal asing akan jadi lancar.

UU Cipta Kerja berdampak sangat dahsyat bagi perekonomian di Indonesia, karena akan memicu masuknya investor asing. Akan ada banyak proyek kerja sama dan harus saling memiliki benefit, jadi bukan ‘menjual’ negara kepada pihak asing. Karena aturan dan sistemnya jelas dan saling menguntungkan.

)* Penulis adakah kontributor Pertiwi Institute

Oleh :  Faldiaz Anggayana )*

Tanggal 1 Juni 2021 pegawai KPK akan diangkat menjadi ASN secara resmi. Pelantikan ini tidak dapat ditunda, karena sudah sesuai dengan jadwal. Jika diundur maka akan mengacaukan jadwal selanjutnya, karena pasca pelantikan tentu ada kegiatan lain. Seperti pembagian bidang, pengaturan pangkat, dan lain sebagainya.

Para pegawai KPK yang sudah lolos tes wawasan kebangsaan akan menjadi aparatur sipil negara. Ketua KPK Firli Bahuri yang menentukan waktu pengangkatan mereka, yakni tanggal 1 juni 2021. Menurut Firli, tanggal itu dipilih karena merupakan hari lahir pancasila. Sehingga pengangkatan mereka jadi ASN sesuai dengan spirit pancasila.

Akan tetapi, ada sebagian kecil pegawai KPK yang minta agar pelantikan ini ditunda. Entah mengapa alasannya, apa karena ada pegawai lain yang tidak diangkat jadi ASN karena tak lolos tes wawasan kebangsaan, sehingga mereka merasa tak enak hati?

Sesungguhnya permintaan ini sangat berat untuk dikabulkan karena terkait dengan profesionalitas. Jika semua pegawai KPK bersikap profesional, maka mereka akan menerima apapun keputusan petinggi KPK dengan lapang dada. Jadi tidak usah main hati dalam rangka solidaritas, karena ini masalah pekerjaan, bukan masalah pribadi.

Selain itu, jika pelantikan pegawai KPK ditunda, akan merusak jadwal yang sudah dibuat oleh para petinggi KPK. Karena pasca mereka diangkat ASN tentu ada PR lagi yang menanti. Pertama, pengaturan bidang, karena sistem tentu agak berubah saat mereka jadi ASN. Walau fungsi KPK tetap sama tetapi ada yang perlu dirapikan demi ketertiban.

Kedua, setelah pelantikan tentu ada jadwal lain berupa pengaturan pangkat dan jabatan, karena menjadi ASN tentu berbeda dengan menjadi pegawai KPK biasa. Saat seseorang bekerja jadi pegawai negeri, tentu memiliki pangkat dan golongan. Misalnya golongan 3A, 3B, dll.

Pengaturan ini yang butuh waktu lama dan agak rumit, karena menyesuaikan dengan masa kerja dan prestasi pegawai KPK. Jangan sampai mereka yang sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun, malah hanya diberi golongan 3A. Karena rata-rata pegawai negeri yang memiliki golongan 3A adalah orang yang baru lolos tes CPNS dan berpendidikan S1.

Sehingga mereka yang sudah lama jadi pegawai KPK seharusnya diberi golongan minimal 3D atau bahkan 4A, jika ia sudah bergelar master. Begitu pula dengan jabatannya. Jangan sampai pegawai yang sudah bekerja selama puluhan tahun, tidak mendapat posisi sebagai pembina. Karena ia lebih berpengalaman dan dibutuhkan untuk mengayomi bawahannya.

Bayangkan jika semua pegawai KPK ditunda pengangkatannya jadi ASN, maka semua jadwal ini akan kacau-balau. Ketika 1 agenda mundur maka akan muncul efek domino yang sayangnya negatif, sehingga akan berpengaruh pada timetable selanjutnya. Padahal KPK adalah lembaga negara yang profesional, sehingga segala sesuatu juga harus sesuai dengan jadwal yang ada.

Jangan gentar untuk melaksanakan pengangkatan pegawai KPK jadi ASN, karena hal ini sudah sesuai dengan UU KPK. Dalam artian, ini adalah amanat Undang-Undang, dan harus dilaksanakan karena memiliki payung hukum yang sangat kuat. Pengangkatan pegawai adalah tugas negara, bukan rencana pribadi pejabat KPK atau orang lain.

Presiden Jokowi sendiri yang menyetujui pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN, jadi polemik ini tak usah diperdebatkan lagi. Jadwal harus dilaksanakan tepat waktu, agar rencana ke depannya tidak berantakan. Janganlah ada demo atau aksi protes, apalagi di tengah pandemi yang rawan penularan corona.

Semoga setelah pegawai KPK diangkat jadi aparatur sipil negara, mereka akan menjadi lebih profesional dalam bekerja. Profesionalisme juga tetap dijaga, karena walau mereka jadi pegawai negeri, masih sangat boleh untuk melakukan operasi tangkap tangan. Jadwal pengangkatan sudah fix dan tak bisa diganggu gugat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute