Oleh : Ridho Satria )*

Pimpinan KPK telah melantik pegawai yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021. Masyarakat pun mendukung pelantikan tersebut karena TWK merupakan asesmen wajib sebagai syarat menjadi pegawai negara.

Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjadi bagian dari ASN, rupanya menghasilkan polemik dan tanda tanya, apalagi muncul anggapan bahwa pegawai KPK dicap anti-pancasila.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan mengapa KPK tidak pernah mengumumkan nama-nama pegawainya yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi PNS. Ghufron mengatakan KPK menjaga kerahasiaan agar tidak ada labeling dari masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa selama ini KPK menginformasikan hasil seleksi pegawainya secara personal sehingga tidak ada yang dikhawatirkan oleh pegawai yang lolos atau tidak lolos.

Seperti diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan koordinasi bersama kementerian dan instansi terkait mengenai nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Hasilnya, 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dipastikan tidak bisa lagi bergabung ke KPK.

Tentu saja kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi indikator pemecatan terhadap 51 pegawai KPK.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan terdapat 3 klaster penilaian yang merujuk pada pemecatan. Pertama aspek dari pribadi yang bersangkutan, kedua tentang aspek pengaruh, dan ketiga adalah tentang aspek pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.

Bima mengatakan dari tiga klaster tersebut, terdapat 22 indikator penilaian yang terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Ia menyebutkan, para pegawai banyak yang gagal dalam indikator Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Dalam indikator tersebut, para pegawai tidak boleh gagal sama sekali.

Bima menuturkan, indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa diperbaiki melalui pendidikan. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal.

Sementara itu Penggiat Media Sosial Eko Kunthadi mengatakan bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan harus segera diberhentikan.

Eko juga menuturkan, jika KPK masih mempertahankan 51 pegawainya yang tidak lolos TWK ASN, tentu saja hal tersebut sama saja melanggar undang-undang KPK. Menurutnya mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut terbukti tidak layak untuk dipertahankan.
Dirinya juga menerangkan bahwa undang-undang KPK yang baru memang mengamanatkan bahwa pegawai KPK harus menjadi bagian dari ASN.

Eko juga menilai bahwa lembaga antirasuah tersebut memang harus menjadi bagian dari ASN agar tidak muncul kecemburuan di instansi lainnya. Karena dalam operasionalnya, KPK juga menggunakan anggaran negara dan digaji oleh negara.

Ia juga menambahkan bahwa setiap ASN tidak diperkenankan memiliki ideologi di luar Pancasila apalagi ideologi khilafah.

Pada kesempatan berbeda, Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung keputusan KPK untuk memecat 51 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dianggapnya tidak akan mengganggu kinerja KPK.

Fahri berpendapat, KPK masih memiliki ribuan pegawai dan anggaran yang kuat, saat ini publik belum bisa menerima fakta jika koreksi serius terhadap jalannya penegakan hukum di KPK amat diperlukan. Hilangnya segelintir pegawai pada peralihan manjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan berarti penegakan hukum KPK tidak berjalan.

Dirinya juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan kepercayaan kepada Ketua KPK Firli Bahuri, selaku sosok pimpinan KPK yang dinilai tengah memperbaiki lembaga antikorupsi dari dalam.

Sementara itu komunikolog Emrus Sihombing menyebut aturan pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang. Jika ada yang tidak setuju artinya menentang undang-undang. Apalagi para pegawai yang seharusnya menjalankan perintah undang-undang.

Emrus pun tidak setuju jika pandangan tes wawasan kebangsaan pegawai untuk melemahkan KPK. Sebab pegawai KPK adalah pelaksana undang-undang.

Kini terungkap sudah tabir ketidaklulusan pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan, selain itu 51 pegawai yang telah dinyatakan tidak lulus memang tidak ada pilihan lain untuk menerima kenyataan bahwa dirinya harus siap diberhentikan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

Oleh: Abie

Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md telah mengubah penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menjadi kelompok teroris.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan keputusan penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau KKB Papua sebagai organisasi teroris sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Jaleswari, penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memerhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah, berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan secara brutal dan masif di Provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir yang menyasar masyarakat sipil dan aparat, yang dilakukan oleh KKB.

Perubahan sebutan tersebut dilakukan sebagai respon pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Tentu dengan perubahan tersebut Langkah dan Tindakan yang diambil dalam menumpas KKB di Papua dapat terukur sehingga tidak menimbulkan banyak korban.

Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris juga dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap KKB guna memastikan seluruh instrumen penegakan hukum yang diatur dalam UU No.5 Tahun 2018 dapat dimaksimalkan.

Namun dibalik tujuan efektifitas penanganan Papua, perubahan tersebut juga akan menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya: ujung tombak penanganan, pengklasifikasian/penyebutan spesifik kelompok teroris Papua dan dampak dari penangkapan nantinya terhadap kapasitas dan ketersediaan penjara.

Konsekuensi tersebut dijelaskan oleh Pengamat terorisme dan intelijen Ridlwan Habib bahwa ada tiga konsekuensi setelah kelompok kriminal bersenjata berubah dan ditetapkan menjadi teroris.

Pertama ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan UU 5 tahun 2018. Polri bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme, namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Kedua, penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua mesti berdasarkan pimpinan mereka. Jangan sampai kata Ridlwan salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung.

Ridlwan menambahkan, konsekuensi ketiga adalah Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung di medsos. “Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai UU 5 tahun 2018,” kata Ridlwan.

Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis-aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua. Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan UU terorisme.

Dengan demikian perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti.

Menurut hemat penulis, disamping konsekuensi tersebut diatas terdapat potensi isu yang akan dimainkan kelompok pro kemerdekaan Papua nantinya yakni soal isu pelanggaran HAM. Bahkan selama ini ULMWP sebagai organisasi pro separatis Papua selalu memainkan isu tersebut di forum Internasional. Untuk itu, Pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, yang memerhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM.

Menurut Jaleswari, kepentingan yang utama adalah memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini, serta tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan, misalnya, dengan dikeluarkannya Inpres No.9 tahun 2020.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Achmad Faisal

Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tepat di hari lahir Pancasila, 1 Juni 2021. Sebuah pelantikan yang sakral karena bertepatan dengan hari lahir lambang negara Indonesia, Pancasila.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan alasan pelantikan 1 Juni 2021 yaitu sebagai simbol bahwa pegawai KPK seorang Pancasilais.

Alasan ini sangat tepat dan didukung masyarakat Indonesia. Pasalnya, pegawai KPK merupakan lembaga tumpuan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Tentu saja dalam menjalankan tugasnya seorang pegawai KPK harus berkualitas dengan menitikberatkan aspek kecintaan kepada tanah air, bela negara, kesetiaan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang.

Nasionalisme dan profesionalitas 1.271 pegawai KPK yang akan dilantik ini tidak perlu diragukan lagi. Apalagi mereka telah melalui penyaringan tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK sangat penting sebagai penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah.

TWK merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK ke ASN. Hal itu sebagai konsekuensi disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pakar Hukum Pidana Profesor Romli Atmasasmita menegaskan pegawai yang lolos TWK ASN KPK wajib “Merah Putih”. ASN di lembaga hebat KPK wajib merah putih. Mereka yang lolos TWK ASN sangat kukuh sikap nasionalismenya. Mereka juga menolak paham khilafah dan radikalisme.

Kepala badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harua Wibisana berharap kepada 1.274 pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN menjadi PNS terbaik atau Be the best PNS. Bahwa mereka memiliki kewajiban yang lebih, tidak hanya pada pemberantasan korupsi namun pada semua tujuan dan prgram pemerintah.

Masyarakat sendiri optimistis pegawai KPK ini bekerja profesional dan berintegritas. Untuk itu mereka perlu didukung dan bukan dilemahkan dengan praduga negatif.
Saya sangat yakin, masa depan lembaga antirasuah di tangan 1.271 pegawai KPK yang menjadi ASN ini akan bersinar.
Semangat nasionalisme yang menjadi landasan kinerja mereka akan membawa KPK independen. Tidak ada lagi kasus yang lolos karena ada keberpihakan oknum pegawai KPK dengan dogma tertentu.

Ketua Umum Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi menyebut 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, menolak hasilnya, dan menuding pelaksanaan TWK adalah tindakan tidak profesional dan terkesan tidak sesuai prosedur hukum.

Untuk 51 orang pegawai yang dipecat, Azmi menilai keputusan itu tepat. Sebab mereka bersikap melawan keputusan pimpinan KPK secara terang-terangan, reaksioner, dan frontal. Pegawai gagal TWK terhadap keputusan pejabat negara dapat disimpulkan sebagai langkah subordinasi terhadap kekuasaan pemerintah yang sah.

Untuk itu mari kita akhiri polemik TWK dan pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Kita dukung lembaga hebat KPK dengan semangat Pancasila agar lebih kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan menyapu habis para koruptor.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh: Raditya Rahman )*

Pemerintah terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan. Relokasi IKN ke wilayah baru tersebut memberikan banyak harapan diantaranya pemerataan kesejahteraan.

Pemindahan ibukota sudah mulai menunjukkan titik terang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam APBN 2022. Dirinya menilai pembangunan ibukota baru, memiliki nilai penting bagi Indonesia. Salah satunya pemerataan pembangunan.

Dalam kesempatan rapat virtual, dirinya mengatakan bahwa pemindahan ibukota negara, merupakan kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable.

Lanjutnya, pembangunan IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN.

Ia membeberkan, pihaknya akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal.

Dia menambahkan pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-jawa dan non-Jakarta sentris. Hal ini sebagai upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.

Selain itu juga demi keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara.

Dukungan pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota ini melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, pemberdayaan swasta dan penugasan badan usaha milik negara.

Sebelumnya presiden RI Joko Widodo sepakat untuk tetap fokus membangun infrastruktur di berbagai pelosok Tanah Air seperti periode sebelumnya. Orang nomor satu di Indonesia tersebut meyakini bila ketersediaan infrastruktur akan mempercepat ekspansi ekonomi.

Meski demikian, pengerjaan infrastruktur ada beberapa yang mengalami penundaan sementara. Hal tersebut karena pandemi Covid-19 menyerang Indonesia sejak Maret 2020. Salah satunya yang ditunda adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Akibat pandemi, pemerintah lantas melakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan prioritas pada penanganan dampak Covid-19. Kebijakan energi berkeadilan tetap menjadi perhatian utama. Di mana setiap masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap energi.

Perlu diketahui juga bahwa kondisi Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak ideal dengan beragam permasalahan yang tidak kunjung usai seperti kemacetan dan banjir.

Ia juga menyatakan adanya kondisi tersebut, seharusnya bukan jadi alasan pemindahan ibu kota, bahkan harusnya diatasi terlebih dahulu.

Di sisi lain, ekonom Fadhil Hasan mengatakan dalam kurun 100 tahun, setidaknya adalah 30 negara di dunia yang memindahkan ibu kotanya, sehingga proyek ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah.

Dalam hal ini, Fadhil meminta pemerintah melakukan kajian serius terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya pemindahan ibu kota di negara lain.

Fadhil menuturkan, Indonesia saat ini tidak memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.

Pada kesempatan berbeda, Pada kesempatan berbeda, Direktur perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tri Dewi Virgiyanti menjelaskan, Smart City dalam ibu kota baru akan membuat segala hal menjadi lebih mudah, terkontrol dan terbuka untuk publik.

Virgiyanti mencontohkan. Adanya mass rapid transit (mrt) dan bus di ibukota baru bisa terlihat apakah kendaraan ada masalah, dimana kendaraan berada, hingga bisa tercatat jumlah penumpang yang naik, hal ini tentu saja salah satu penerapan dari smart mobility yang bisa diakses masyarakat.

Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago. Andrinof mendukung langkah pemerintah melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Andrinof menjelaskan bahwa, alasan pemindahan ibukota bukan semata-mata gerah atau risau dengan kondisi Jakarta, namun untuk menyelamatkan Pulau Jawa.

Ia menilai, Pulau Jawa telah dihuni oleh 60 persen penduduk Indonesia, tetapi luasnya hanya 7 persen, sebuah perbandingan yang tentu saja tidak memadai.

Andrinof juga memprediksi, bahwa pada tahun 2060 nanti penduduk di Jawa, kemungkinan akan naik 2 kali lipat dari angka yang sekarang atau sekitar 300 juta dengan luas daratan yang hanya 7 persen.

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota bisa menyelamatkan Pulau Jawa, terutama lahan pertanian yang dikenal subur. Sehingga mengurangi kemungkinan penggunaan lahan subur untuk pembangunan.

Adanya lahan pertanian ini juga harus diselamatkan, karena kebutuhan pangan yang kian meningkat. Selain itu, Andrinof juga yakin pemindahan ibu kota akan menciptakan pemerataan antar wilayah.

Sehingga pemindahan Ibu Kota tentu saja mendukung percepatan pemerataan kesejahteraan secara merata.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Reza PAhlevi )*

Setelah libur panjang lebaran, kita perlu mewaspadai lonjakan kasus corona. Berkaca dari kejadian di Kudus dan Bogor, jangan lengah sedikitpun untuk menerapkan protokol kesehatan. Jika masih zona merah maka tempat wisata jangan dibuka, karena kerumunan akan menjadi tempat penularan corona.

Masa pandemi memang membuat kita dilema. Di satu sisi, harus taat protokol dan mengurangi untuk keluar rumah, kecuali untuk urusan yang benar-benar penting. Namun setelah lebih dari setahun stay at home, rasanya jenuh juga. Sehingga saat pasca lebaran beberapa tempat wisata dibuka, banyak orang bergembira karena bisa berlibur.

Akan tetapi liburan malah membawa bencana karena membuat banyak orang kena corona. Seperti yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Di kota kecil itu langsung di-lockdown karena kasus corona meningkat dan statusnya naik menjadi zona merah. Penyebabnya karena pengunjung di kawasan wisata ziarah membludak sehingga terjadi kerumunan dan virus covid-19 makin menyebar.

Begitu pula dengan di Bogor. Terbentuk klaster corona baru karena 90 orang kena corona di sebuah kompleks perumahan di Bogor Barat. Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim bahkan menetapkannya sebagai keadian luar biasa (KLB) dan mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada.

Dedie menambahkan, pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan yang seharusnya diikuti oleh masyarakat, tetapi kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan. Jangan sampai pemerintah bekerja sendiri dengan vaksinasi, tindakan yang promotif dan preventif tetapi diabaikan masyarakat dan akhirnya banyak yang kena corona. Dalam artian, salahs atu contoh pengabaian adalah banyak yang nekat untuk pulang kampung.

Padahal menurut Dedie, pelarangan mudik sebenarnya untuk masyarakat sendiri. Karena jika tidak ada yang pulang kampung dan mobilitas manusia rendah, kasus corona akan menurun, dan sekolah bisa dibuka lagi karena Bogor bisa turun status menjadi zona oranye atau bahkan hijau. Namun saat banyak yang bandel dan akhirnya kembali jadi zona merah, ibu-ibu pusing karena harus mengajar sekolah online setelah pembelajaran tatap muka batal.

Berkaca dari 2 kasus tersebut, masyarakat masih perlu ditertibkan lagi saat menghadapi pandemi. Jangan sampai ingin segera beraktivitas dengan normal tetapi tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya memakai masker asal-asalan atau bahkan hanya dikenakan saat ada razia. Padahal harga masker sangat murah dan bisa didapatkan dengan mudah.

Protokol kesehatan yang harus ditaati juga tak hanya 3M tetapi juga 5M. Selain memakai masker, juga wajib mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan sampai karena sudah akrab lalu seenaknya cipika-cipiki, padahal dia seorang OTG. Pasti semua orang paham bahwa tidak boleh bersalaman secara langsung dan cukup untuk menyapa dari jarak jauh.

Selain itu, taati juga 2M yang lain, yakni menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Karena jika di dalam keramaian, masih banyak yang tak pakai masker atau dipakai tapi tak menutupi hidung, sehingga resiko penularan corona melalui droplet masih tinggi. Jangan keluar rumah kecuali untuk bekerja atau sekolah (jika sudah tatap muka), dan belanja bisa via online saja.

Semua ini wajib ditaati agar tidak terbentuk klaster corona baru. Jangan menggerutu karena demi keselamatan kita sendiri. Menaati protokol kesehatan tidak sesulit itu, dan sebenarnya selama setahun ini kita sudah terbiasa memakai masker ke mana-mana dan membawa hand sanitizer di dalam tas.

Untuk menghindar lonjakan kasus corona baru, maka semua orang harus disiplin menaati protokol kesehatan. Jangan lengah sedikitpun dan tetap taati aturan yang berlaku. Jika semua orang disiplin maka penularan corona akan terhenti dan pandemi bisa lekas berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Dalam sidang pembacaan vonis terhadap eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, Hakim memberikan vonis 8 bulan penjara untuk kasus kerumuman di Petamburan dan denda Rp 20 juta untuk kasus kerumuman di Megamendung.
Majelis hakim Pengadilan Jakarta Timur menjatuhkan vonis 8 bulan penjara terhadap Rizieq Shihab dan lima tersangka lainnya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Petamburan, Jakarta. Kerumuman di Petamburan ini dipicu oleh peringatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab pada 14 November lalu.
Dalam putusannya, Hakim menilai, Rizieq terbukti secara sah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Makara Strategic Insight, Andre Priyanto, MA.,M.Si, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan suatu hal yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga penegak hukum capable menjalankan tugas dan fungsinya sehingga kepercayaan publik maupun pelaku pasar (bisnis) dapat tercapai. Supremasi hukum merupakan kunci bagi berkembangnya iklim investasi di negara berkembang seperti Indonesia.

Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia merupakan keputusan tepat. Fadjroel mengatakan penunjukan Abdee sudah sesuai dengan rekam jejak.
“Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee,” kata Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, pada 30 Mei 2021.

Di akun Instagram-nya, Fadjroel juga mengunggah foto berdua bersama Abdee. Fadjroel dan Abdee tampak berbaju putih dan mengepalkan tangan.

Di unggahan sebelumnya, Fadjroel yang merupakan Komisaris Waskita Karya itu juga mengunggah foto bersama Abdee dan Komisaris Utama Garuda Indonesia, Triawan Munaf. Fadjroel bersama Abdee dan Triawan terlihat berpose dua jari.

Senada, Musikus Anang Hermansyah menilai bahwa penunjukan gitaris Slank, Abdi Negara Nurdin? atau akrab disapa Abdee Slank, menjadi komisaris PT Telkom merupakan langkah tepat.

“Penunjukan itu tepat karena Abdee punya modal dan reputasi di bidang kreatif. Modal ini penting untuk ditransformasi di Telkomsel,” ujar Anang, Minggu (30/5).

Mantan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta publik agar objektif dalam menilai sosok Abdee dan penunjukannya sebagai salah satu komisaris Telkom. Menurutnya, penujukan tersebut tentunya telah melewati proses yang selektif.

“Abdee Negara itu seniman sekaligus kreator. Bagi yang sudah mengenal Abdee, penunjukan itu tepat karena Abdee punya modal dan reputasi di bidang kreatif,” ujarnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan laporan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dalam keterangan pers bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 31 Mei 2021, selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, saat ini angka kasus positif Covid-19 sudah menyentuh kembali angka 100 ribu kasus, dari sebelumnya sempat berada di bawah 90 ribu kasus.

“Jadi sudah ada kenaikan, walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar di 170 ribu,” ujar Menkes.

Berdasarkan pengalaman libur panjang sebelumnya, yakni libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru), libur panjang Idulfitri tahun lalu, dan libur panjang lainnya, Menkes menyebut tren kenaikan kasus akan mencapai puncaknya sekitar 5-7 minggu. Terkait hal tersebut, Presiden menekankan agar seluruh daerah tetap melakukan protokol kesehatan secara disiplin.

“Jadi kemungkinan akan adanya kenaikan kasus diperkirakan akan sampai puncaknya di akhir bulan ini. Sehingga arahan Bapak Presiden adalah dipastikan bahwa seluruh daerah tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M dengan baik,” jelasnya.

Selain kasus aktif, Menkes menyebut bahwa rumah sakit juga mengalami peningkatan pasien masuk. Dari total kapasitas 72 ribu tempat tidur rumah sakit, tingkat keterisian sempat berada di angka 20 ribu dan sekarang sudah berada di angka 25 ribu atau naik sekitar 20-25 persen.

Menkes berpesan kepada daerah-daerah yang lonjakan kasusnya cukup tinggi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak secara ketat dan disiplin. Di saat yang sama, pemerintah juga terus mempersiapkan obat-obatan dan rumah sakit.

“Sekarang trennya lagi naik, tapi kalau kita disiplin insyaallah harusnya semuanya bisa kita atasi dengan baik. Seluruh rumah sakit sudah kita persiapkan obat-obatan juga sudah kita persiapkan,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendukung pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Menurut Dave, sebelum pemerintah dan Badan Intelijen Negara (BIN) melabelkan KBB sebagai Kelompok Separatis Teroris (KST), aksi Tentara Pembebasan Nasional/Operasi Papua Merdeka (TPN/OPM) telah mengorbankan warga sipil dan TNI/Polri.

“OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil. Sekolah dibakar, guru tewas ditembak. Itu adalah pelanggaran pidana. Kepada kombatannya memang tegas, maka military approach (pendekatan militer) dibutuhkan,” kata Dave (29/4/2021).

Lebih lanjut, Dave mengatakan, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya gerakan TPN/OPM sudah semakin terorganisir, dengan dukungan persenjataan dari pihak luar.Aksi kelompok ini juga menurutnya semakin menguat karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Menurutnya, aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa dibicarakan belakangan.

Bamsoet bahkan menyarankan agar empat matra terbaik selain Brigade Mobil (Brimob) Polri yakni Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka diturunkan untuk untuk menumpas (KST) di Papua.

Menurut Bamsoet langkah ini bisa dilakukan karena tindakan (KST) di Papua sudah sangat meresahkan dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari penembakan seorang guru di Kabupaten Puncak pada 8 April 2021 hingga penembakan seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak pada 15 April 2021.

“Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap (KST) di Papua tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa,” kata Bamsoet.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, pada Selasa (27/4/2021) menegaskan Kelompok Separatis Teroris di Papua merupakan kelompok yang sering melakukan kekejaman tanpa perikemanusiaan kepada masyarakat layak diperangi.

“Kekejian mereka yang tanpa perikemanusiaan, yang ditujukan tidak hanya kepada aparat keamanan, melainkan kepada warga masyarakat, membunuh guru, dan bahkan melakukan kekejian kepada anak-anak sekolah dengan membakar gedung sekolah mereka, membuat kelompok ini wajib disebut kelompok separatis-teroris dan layak diperangi dengan operasi tempur,” kata Nova.

Menurut Nova, cara tersebut akan jauh lebih efektif untuk segera mengembalikan kondisi keamanan di Papua, yang tidak hanya akan memungkinkan warga kembali mendapatkan rasa aman untuk beraktivitas sosial, tetapi juga mengembalikan kondisi Papua untuk kembali melakukan aktivitas pembangunan demi mengejar ketertinggalan selama ini.
Mayoritas rakyat Papua, kata Nova, tentu menginginkan keamanan dan kedamaian, yang membuat Papua kondusif untuk melakukan pembangunan ekonomi demi mengejar kesejahteraan warga.

Nova menyatakan apresiasi dan salut atas sikap Presiden Joko Widodo yang segera memerintahkan Kepala Polri dan Panglima TNI untuk secepat mungkin menangkap pelaku penembakan sadis tersebut.

“Respons Presiden Jokowi dengan segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menangkap pelaku, sungguh tepat. Itu artinya Presiden menjunjung tinggi hukum, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kalangan mana pun untuk merasa kebal hukum,” kata Nova.

Dukungan beberapa kalangan tersebut setelah terjadi penembakan terhadap Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh kelompok Lekagak Telengen di Boega, Kabupaten Puncak, Papua hingga gugur pada (25/4/2021).

“Telah gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa, Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha saat melakukan kontak tembak dengan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua,” kata Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto, (26/4/2021).

Saat kejadian Brigjen TNI Putu tengah melakukan observasi lapangan bersama sejumlah anggotanya di Kampung Dambet. Dia turun langsung lantaran ingin mengetahui kondisi terkini untuk menunjang misi pemulihan keamanan.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengakui bahwa pihaknya bertanggungjawab atas penembakan tersebut. Bahkan Sebby mengatakan bahwa pihaknya menganggap semua aparat sebagai musuh, sehingga dijadikan target untuk ditembak.

Jadi memang sudah sepantasnya KST di Papua di tumpas habis sampai keakar akarnya. (**)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/6). Angka itu merupakan jumlah pegawai yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN. Prosesi pada akhirnya digelar juga setelah sempat diwarnai solidaritas lebih 600 pegawai yang meminta pelantikan ditunda di tengah polemik TWK.

“Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil akan taat pada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya,” tutur Cahya dan Pahala mengikuti Ketua KPK Firli Bahuri mengucapkan sumpah pada proses pelantikan.

Pelantikan pegawai KPK menjadi ASN itu tak hanya dihadiri pimpinan lembaga melainkan juga Dewan Pengawas lembaga antirasuah. Prosesi ini diawali pembacaan Keppres RI Nomor 87/TPA Tahun 2021 tentang jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan KPK menetapkan Cahya Hardianto Harifa sebagai PNS sebagai Sekjen KPK.

“Saudara Pahala Nainggolan sebagai PNS sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring,” tutur petugas yang membacakan keputusan presiden terkait pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Cahya dan Pahala adalah dua di antara 1.271 pegawai yang hari ini dilantik menjadi ASN. Pada kesempatan sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat membeberkan, semua yang lolos tes wawasan kebangsaan adalah 1.274 orang. Namun tiga di antaranya tidak dilantik lantaran mengundurkan diri dan tak memenuhi syarat. Sementara satu pegawai lain meninggal dunia.

Pelantikan tersebut digelar secara daring dan luring akibat pandemi virus corona (Covid-19). Turut hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural di Gedung KPK untuk memenuhi protokol kesehatan. Sementara sisanya dilantik secara daring. Sebanyak 1.271 pegawai yang dilantik sebagai ASN merupakan pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus asesmen peralihan menjadi ASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebelumnya mengatakan para pegawai KPK yang sudah dilantik akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) melalui Surat Keputusan penetapan menjadi ASN yang diterbitkan pimpinan KPK. Diketahui, proses TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN menjadi polemik belakangan ini. Pegawai KPK yang mengikuti TWK awalnya berjumlah 1.349 orang. Namun 75 orang pegawai KPK dinyatakan tak lulus tes tersebut.

Beberapa pegawai yang tak lolos tersebut di antaranya pegawai senior yang berjasa menangani kasus-kasus korupsi besar seperti Novel Baswedan, Ambarita Damanik, juga Harun Al Rasyid. Ada pula pegawai yang menempati posisi direktur seperti Sujanarko dan Giri Suprapdiono.

Polemik tes wawasan kebangsaan yang berujung ke pembebastugasan 75 pegawai KPK bermula sejak awal Mei 2021. Belakangan rapat pimpinan KPK dengan sejumlah petinggi kementerian dan lembaga memutuskan 51 dari 75 pegawai yang tak lulus TWK tak lagi bisa bergabung dengan KPK. Sedangkan 24 di antaranya akan mengikuti pembinaan untuk menjadi ASN. (*)