oleh: Jumadiansyah )*

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai sebagai langkah cerdas pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka pemulihan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan juga telah melakukan percepatan Program PEN dan pemberian insentif untuk mendorong perekonomian di tiga bulan pertama tahun 2021.

Dunia kini telah memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, di tahun kedua ini justru tantangannya menjadi lebih sulit. Hal itu disebabkan mutasi virus Corona yang terus berubah hingga lelahnya populasi dunia dalam menghadapi pandemi sehingga mengabaikan protokol kesehatan.

Selain masalah kesehatan yang masih terus menjadi hantu bagi masyarakat, perekonomian dunia juga tidak sedikit terkena imbasnya. Di Indonesia saja, pandemi ini telah menyebabkan banyak karyawan yang di PHK, pemotongan gaji, hingga menurunnya omzet penjualan diberbagai sektor ekonomi.

Dalam menjawab masalah pandemi ini, sejumlah kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, dan hasilnya bisa dinilai cukup bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia di Kuartal I 2021 sebesar minus 0,74% year on year (yoy). Pertumbuhan pada tiga bulan pertama tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sempat terkontraksi di angka minus 5%.

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendi Manilet menilai bahwa upaya penanganan pemulihan ekonomi oleh pemerintah sudah berada di jalur yang tepat (on the track). Jika dilihat dari historis setidaknya perbandingan di tahun lalu memang menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang lebih baik.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memang menjadi kunci penting dalam pemulihan baik kesehatan maupun ekonomi di kuartal I-2021 ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan percepatan program dan pemberian insentif.

Program-program PEN yang diarahkan untuk mendorong perekonomian di tiga bulan pertama tahun ini, sebagai berikut:
Pertama, percepatan realisasi program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang sudah terealisasi Rp 16,59 triliun pada bulan Januari 2021.
Kedua, percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan Produktif Usaha MIkro (BPUM) yang ditargetkan tersalur pada Maret 2021.

Ketiga, program padat karya kementerian/lembaga (K/L) pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan.
Keempat, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan PPN perumahan yang mulai diberlakukan pada Maret 2021 yang diharapkan mampu mengungkit permintaan masyarakat kelas menengah. Kelima, percepatan program vaksinasi tahap kedua untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat.

Selain lima Program PEN tersebut, pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan dan vaksin di tengah pandemi Covid-19. Data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, per 15 Februari 2021, total fasilitas kepabeanan yang telah diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 825,33 miliar dari total nilai impor yang mencapai Rp 4,52 triliun. Kemudian, fasilitas senilai Rp 591,06 miliar yang diberikan untuk impor vaksin sejumlah 29,3 juta dosis.

Program-program tersebut diatas merupakan beberapa strategi pemerintah dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang sampai saat masih mewabah. Strategi dan kebijakan pemerintah ini sudah seharusnya didukung dan diapresiasi, karena semua ini bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi kita.

Namun, upaya-upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di masa pandemi seperti saat ini tidaklah mudah, karena masih ada sejumlah pihak atau kelompok yang selalu menentang strategi serta kebijakan cerdas Pemerintah. Kelompok-kelompok ini “rajin” mengkritisi program-program pemerintah tersebut, namun sangat minim solusi.

Menyikapi hal ini, kita berharap agar masyarakat tidak terprovokasi kelompok tersebut dan terus mendukung program-program perbaikan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan krisis akibat pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah pegiat Diskusi Nusa Pers

Oleh : Deka Prawira )*

Penggunaan Vaksin AstraZeneca kembali dilanjutkan pasca penundaan sementara. Vaksin tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari badan kesehatan dunia,WHO. Risiko efek samping pun lebih kecil dibandingkan dengan potensi tertular maupun bahaya Covid-19.

Setelah sempat diragukan, kini Vaksin Astrazeneca telah dinyatakan aman dan halal sehingga dapat digunakan. Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, bahwa dirinya menyambut baik hasil pengujian vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV 547 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama sejumlah instansi terkait.

Siti menilai, proses pengajuan tersebut merupakan wujud dari kehati-hatian pemerintah dalam menyelesaikan vaksin Covid-19.

Nadia kembali menegaskan bahwa program vaksinasi nasional hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyaraat terhadap anca,an covid-19

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menghadirkan vaksin terbaik bermutu dan efektif dalam melawan virus corona.

Dirinya juga menjelaskan bahwa Vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin yang paling banyak digunakan di dunia. Sehingga sudah pasti memenuhi syarat mutu dan aman digunakan.

Sebelumnya pada 16 Mei 2021, pemerintah sempat menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV 547. Hal ini menyusul akan dilakukannya investigasi dan pengujian oleh BPOM terhadap keamanan dan efektivitas vaksin terhadap Covid-19.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kualitas produk vaksin dan efek samping yang dilaporkan.

Kemudian, dari hasil uji sterilitas dan uji toksisitas abnormal yang dilakukan di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), BPOM memutuskan bahwa vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV 547 dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang dilaporkan.

Untuk menghindarri kekeliruan informasi, dr. Dirga Sakti Rambe selagu vaksinolog mengatakan tentang pentingnya masyarakat untuk mengetahui tentang vaksin AstraZeneca yang lebih baik lagi.

Menurutnya, vaksin AstraZeneca secara umum merupakan vaksin yang aman dan efektif. Vaksin AstraZeneca bersama Sinovac dan Shinoparm sebelumnya sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dokter Dirga mengungkapkan, penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca merupakan vaksin yang paling banyak digunakan di dunia. Di mana penggunaan vaksin tersebut telah mencapai puluhan juta dosis.

Hal lain yang perlu diketahui masyarakat adalah, vaksin yang sudah diberikan izin penggunaan secara luas, masih terus diawasi penggunaannya. Proses ini merupakan proses berkelanjutan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian agar vaksin yang digunakan senantiasa aman di masyarakat.

Tentu saja akan ada proses evaluasi dan monitoring setelah mendapatkan EUA. Para ahli, Badan POM dan Kementerian Kesehatan terus mengawal peredaran dan penggunaan vaksin ini di masyarakat.

Terkait dengan beberapa KIPI yang masih diduga terdapat hubungannya dengan vaksin AstraZeneca, dr. Dirga menuturkan bahwa reaksi setelah penyuntikan vaksin adalah hal yang wajar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa vaksin bekerja karena vaksin memiliki zat antigen sehingga perlu proses pengenalan pada tubuh untuk membentuk antibodi. Secara keseluruhan, KIPI pada AstraZeneca masih bersifat ringan dan bisa ditangani.

Dirinya juga menambahkan, saat ini masyarakat mendengar informasi beberapa kasus pembekuan darah abnormal yang disebut thrombosis yang dihubungkan dengan vaksin AstraZeneca. Sejauh ini yang diketahui masyarakat kejadian thrombosis sangatlah kecil, yakni hanya 10 kasus dari 1 juta orang yang meneriima vaksin AstraZeneca.

Kondisi ini juga masih bisa ditangani secara medis. Para ahli saat ini terus mempelajari karakteristik kondisi thrombosis tersebut. Namun jika dibandingkan dengan thrombosis akibat terinfeksi Covid-19, kejadian yang diakibatkan AstraZeneca sangatlah kecil.

Artinya vaksin AstraZeneca aman dan manfaatnya jauh lebih banyak daripada risiko yang mungkin ditimbulkan. Apalagi LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengedarkan fatwa bahwa vaksin AstraZeneca Halal untuk digunakan dalam kondisi darurat.

Tak hanya di Indonesia, negara yang menggunakan AstraZenca yang lain ada di banyak negara Eropa dan Asia yang sudah menggunakan AstraZeneca dan bisa dilihat bahwa laporannya berhasil menekan kasus baru.

Dokter Dirga juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak merasa takut dan ragu terhadap vaksin AstraZeneca ataupun vaksin lain yang digunakan di Indonesia.
Karena bagaimanapun juga, vaksin merupakan salah satu instrumen yang sangat penting demi mengendalikan pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah perlu melanjutkan program vaksinasi agar Indonesia dapat herd immunity dan hidup kembali normal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan diminta untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak layak diangkat jadi ASN. Mereka diminta untuk legowo dan meneruskan karirnya di lembaga atau kantor lain. Setelah itu, mereka harap evaluasi karena jika gagal bertahan di KPK, jangan-jangan selama ini bekerja sebagai benalu dan menyembunyikan petualangan politiknya dari publik.

Tiap orang yang akan diangkat jadi ASN harus melalui tes wawasan kebangsaan, karena ujian ini sangat krusial. Tes ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa cinta kepada negaranya dan taat kepada UUD 1945 dan juga pancasila. Termasuk juga para pegawai KPK yang akan diangkat jadi ASN. Mereka harus mengerjakan soal-soal tes ini agar bisa jadi pegawai negeri.

Namun sayangnya dari sekian banyak pegawai KPK, ada 75 orang yang tidak lolos. Sebanyak 24 orang mendapatkan kesempatan kedua untuk diangkat ASN, karena masih bisa dibina melalui seminar kebangsaan. Sedangkan sisanya harus gigit jari karena gagal melanjutkan karir di KPK, walau masih diberi kesempatan untuk ngantor sampai oktober 2021.

Para pegawai KPK yang tidak lolos tes diharap untuk berkaca, mengapa sampai gagal mengerjakan tes wawasan kebangsaan? Jangan malah menuduh ada macam-macam yang terjadi di kalangan petinggi KPK atau ada rencana tertentu yang menyangkut kondisi negara, tahun 2024. Karena kenyataannya tidak seperti itu.

Memang lebih mudah untuk menyalahkan orang lain daripada berkaca pada kegagalan sendiri. Jika mereka gagal lolos tes wawasan kebangsaan, maka bisa jadi punya petualangan politik yang bertentangan dengan negara. Penyebabnya karena soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan juga menanyakan tentang pandangan politik seseorang.

Jangan sampai pegawai KPK memiliki petualangan politik di luar sana, yang akhirnya merugikan diri sendiri dan terutama merugikan KPK. Karena menjadi pegawai KPK amat rawan godaan. Jika mereka lebih memilih partai politik, maka bisa jadi malah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya di kantor.

Bayangkan jika semua pegawai KPK tidak harus melalui tes wawasan kebangsaan sebelum diangkat jadi ASN, maka tidak ada indikator bahwa seseorang dalam internal lembaga tersebut memiliki modus politik yang negatif. Oleh karena itu, TWK amat penting karena bisa menyaring, pegawai mana yang setia pada negara dan pegawai mana yang ternyata hobi mbalelo.

Oleh karena itu, tiap pegawai KPK memang harus dituntut untuk netral, apalagi ketika sudah resmi menjadi seorang ASN. Seorang pegawai negeri tentu tidak boleh untuk menjadi politisi karena melanggar aturan, dan bisa mempengaruhi rekan kerja dan bawahannya. Jadi netralitas adalah kunci dan jangan sampai mereka terseret politik praktis.

Ada pula anggapan bahwa pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dan gagal jadi ASN adalah benalu. Hal ini bisa jadi benar, karena pernah ditemukan di tahun 2019, ada sejumlah oknum pegawai KPK yang mendapatkan gaji padahal sedang tugas belajar. Padahal jika sedang kuliah lagi, ia memang berhak menikmati living cost tetapi dengan ekstra gaji berarti menggerogoti uang negara. Karena tidak bekerja tetapi masih dapat gaji.

Merekalah yang akhirnya diketahui menjadi duri dalam daging di dalam KPK dan akhirnya harus mengundurkan diri secara hormat. Jangan sampai malah berkoar-koar di luar dan playing victim, karena tidak bisa diangkat jadi ASN dan menyalahkan petinggi KPK serta Presiden. Namun ia lupa bahwa pernah menikmati hasil korupsi karena menikmati gaji sekaligus living cost, padahal bekerja di lembaga anti korupsi.

Para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan harap meneruskan karirnya sampai oktober 2021 sebelum akhirnya purna tugas. Mereka sebaiknya melakukan evaluasi karena jika tidak bisa diangkat jadi ASN, maka kesalahan ada di dalam dirinya sendiri. Jadi harus legowo menerimanya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh: Abie

Sudah menjadi rahasia umum jika kepentingan asing turut campur dalam berbagai konflik di Papa, tidak terkecuali dukungan terhadap kelompok separatis. Masyarakat dan Pemerintah diminta untuk terus bersinergi agar dapat menjaga kedaulatan NKRI di Papua.

Hingga saat ini kontak senjata masih terjadi di Papua, seperti yang dilaporkan CNN Indonesia, Baku tembak terus terjadi antara aparat TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Pada Jumat, 21 Mei 2021, satu orang dari teroris KKB tewas saat kontak senjata terjadi di Kampung Makki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Satu KKB yang tewas merupakan anggota dari KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Meski begitu, belum ada yang bisa merinci kronologis bentrokan tersebut, termasuk dari Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suristiawa dan Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal Alqudusy yang baru hanya bisa membenarkan kejadian tersebut.

Penyerangan yang dilakukan KKB Papua beberapa waktu belakangan diduga karena perpanjangan kebijakan Otsus Papua. Hal tersebut diungkapkan oleh POLRI melalui Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops), Inspektur Jenderal (Irjen) Imam Sugianto. kelompok separatis pejuang kemerdekaan Papua itu mulai terusik dengan kebijakan Otsus pemerintah.

“Kemarin memang ada peningkatan eskalasi kejadian, karena ini kan memang mendekati kepada diberlakukannya Otsus,” ucap Imam
Imam menuturkan bahwa KKB menolak keras Otsus dikarenakan KKB tidak ingin mengikut kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya terkait pembangunan di wilayah Papua saat ini. Hal itu kemudian, lanjut Imam, membuat KKB mulai melakukan gerakan-gerakan yang tak terduga di beberapa wilayah yang tak terpantau aparat.

“Mereka (KKB) sekarang kalau ada Otsus kan, pola-pola penyaluran dana otsus itu akan dibuat supaya bagaimana tepat sasaran dengan pembangunan masyarakat di Papua sana. Itu mereka terusik,” terang Imam.
Pernyataan tersebut sangat berdasar, karena sejak 2020 isu perpanjangan Otsus bergulir, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua.

Dalam pemberitaan media ABC, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Isu perpanjangan Otsus ini telah membuat rishi ULMWP, karena tujuannya untuk kemerdekaan Papua akan semakin sulit tercapai. Melalui perpanjangan Otsus, Papua akan semakin diperhatikan oleh Pemerintah RI sebagai bagian dari NKRI. Berbagai cara pun dilakukan agar perpanjangan Otsus tidak terealisasi hingga KKB kembali berulah.

Gerakan United Liberation Movement for West Papua dinilai tidak murni untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan hasil konspirasi dengan politisi dari negara lain, yakni Vanuatu. Perlu diketahui, pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sendiri dilakukan di Vanuatu.pada 7 Desember 2014. Saat itu, sejumlah orang kelompok separatis dari Papua Barat melakukan pertemuan di Vanuatu. Dalam pertemuan ini, mereka membentuk gerakan kemerdekaan dengan badan baru yang disebut United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Meski badan baru, orang-orangnya tak jauh beda dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL), dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP). Mereka berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang lebih suka memakai nama Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Pola gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) banyak menghasut masyarakat melalui aksi unjuk rasa, menyebarkan hoax kabar bohong. Bahan-bahan hasutan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kemudian dipakai melakukan manuver politik ke dunia internasional dengan dukungan politis Vanuatu di PBB. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, persoalan Papua sering dibawa ke PBB oleh diplomat Vanuatu dengan berdasarkan kabar bohong soal pelanggaran HAM di Papua.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini