Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai, tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam penanganan kasus kerumunan Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab. Ngabalin menyebut, pernyataan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai adanya pembedaan perlakuan dalam penindakan kerumunan di masyarakat tidaklah tepat.

“Kalau ada fakta-fakta yang disejajarkan dengan kasus Rizieq kemudian (disebut) ada diskriminasi, saya kira tidak tepat,” kata Ngabalin kepada Kompas.com, Jumat (28/5/2021). Menurut Ngabalin, kerumunan yang melibatkan Rizieq Shihab merupakan fakta.

Bahwa Rizieq Shihab dengan sengaja menggelar acara yang mengundang banyak orang di tengah pandemi virus corona. Dalam acara itu, peringatan aparat keamanan akan protokol kesehatan tak diindahkan, sehingga muncul kerumunan yang berpotensi menyebarkan Covid-19.

“Ada fakta, ada niat, ada program, dan sebagainya,” ujar Ngabalin. Menurut Ngabalin pula, tidak tepat jika diskriminasi yang disebutkan oleh majelis hakim dalam kasus Rizieq Shihab dikaitkan dengan momen kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), 23 Februari 2021 lalu.

Kala itu, massa memang berkerumun menyambut kehadiran Jokowi. Tetapi, kata Ngabalin, kerumunan tersebut bentuk spontanitas warga yang sebelumnya tak direncanakan presiden maupun pihak Istana. Saat itu pun petugas keamanan bekerja dengan cepat untuk mengurai kerumunan yang terjadi.

Oleh karenanya, Ngabalin enggan jika kasus kerumunan Megamendung yang melibatkan Rizieq Shihab dibandingkan dengan kerumunan warga Maumere saat menyambut Jokowi. “Dua hal yang berbeda kalau dilihat fakta-fakta yang terjadi.

Apa yang dilakukan oleh Rizieq dengan apa yang dilakukan bapak presiden kan dua hal yang berbeda. Jauh langit dengan bumi perbedaannya,” kata dia. Kendati demikian, Ngabalin meyakini bahwa dalam memutus perkara kerumunan Megamendung majelis hakim tetap berpegang pada fakta, bukan opini.

Aparat Keamanan terus mengoptimalkan penegakan hukum bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Masyarakat mendukung upaya tersebut dan berharap Pemerintah tidak memberikan ampunan kepada kelompok separatis yang telah melukai rakyat.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhri memastikan bahwa penegakan hukum terhadp KKB di Kabupaten Puncak Jaya, Papua tetap dilakukan. Hal tersebut dikatakan terkait rentetan teror dan serangan yang dilakukan oleh KKB beberapa waktu lalu, seperti pembakaran gedung sekolah, pembakaran honai, penembakan guru, penembakan Kabinda dan satu anggota Brimob.
Saat ini tim gabungan TNI – Polri tengah mengejar Terinus Enumbi dan gerombolannya yang diduga berada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Jejak kriminal KST tidak bisa ditolerir lagi, apalagi mereka kerap mengatasnamakan rakyat untuk memberikan serangan kepada aparat TNI-Polri.
Kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, pengamat permasalahan Papua dari MSI Research, Jim Peterson, mengatakan bahwa dari hasil observasi dan wawancara yang telah ia lakukan, mayoritas masyarakat Papua merasa terusik dengan berbagai aksi teror yang telah dilakukan oleh KST. Mereka mengharapkan adanya langkah problem solving dari pemerintah pusat untuk memperbaiki permasalahan tersebut.
“Dari hasil penelitan yang telah dilakukan, Kami telah berhasil mengumpulkan data dan informasi melalui metode observasi dan wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh adat masyarakat Papua. Hasilnya mereka merasa terganggu dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh KST. Maysyarakat Papua mengharapkan problem solving dari Pemerintah pusat untuk menyelesaikan teror di tanah Papua”, ujar Jim.

Litbangkes Kementerian Kesehatan memaparkan hasil pemantauan terhadap efektivitas dari vaksin Sinovac, pemantauan tersebut menunjukkan hasil yang positif. Vaksin tersebut, telah diberikan kepada tenaga kesehatan di Indonesia, sebagai golongan penerima vaksin Covid-19 pertama.

Metode yang digunakan dalam pemantauan tersebut kohort retrospektif, yaitu pemantauan yang menggunakan data sekunder vaksinasi, PCR, dan data perawatan RS selama periode 13 Januari hingga 18 Maret 2021 pada tenaga kesehatan di DKI Jakarta, tepatnya sejumah 128.290 orang dan berusia di atas 18 tahun serta tak memiliki riwayat terkonfirmasi terinfeksi Covid-19.

Dari hasil pantauan cepat yang dipaparkan oleh Pandji Dewantara sebagai ketua tim peneliti pada konferensi daring yang digelar Kementerian Kesehatan RI, Rabu (12/5/2021), diperoleh hasil temuan sebagai berikut.

Vaksinasi Sinovac dosis lengkap (dua dosis) efektif dalam mencegah hingga 94 persen terkena Covid-19 bergejala pada hari ke-28 hingga 63 hari setelah dosis kedua.

Jika dibandingkan, dari total persentase dengan orang yang belum divaksin bisa terinfeksi hingga 2431 orang (8,66 persen), namun hanya 521 orang (0,56 persen) pada kelompok tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksinasi dosis lengkap. Lanjut di hasil temuan, disebutkan bahwa vaksinasi Sinovac efektif dalam mencegah hingga 96 persen perawatan di rumah sakit akibat infeksi Covid-19 karena pada hari ke-28 setelah dosis kedua.
Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Taiwan Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, menyatakan bahwa vaksinasi merupakan hal yang positif bagi kebangkitan roda perekonomian. Dengan program vaksinasi kegiatan perekonomian diharapkan akan kembali normal sebelum akhir tahun 2021.
“Program vaksinasi merupakan hal yang positif bagi bangkitnya perekonomian Indonesia, sebab melalui program vaksinasi ini diharapkan diakhir tahun 2021 roda perekonomia akan kembali seperti sedia kala. Tren pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkat dengan vaksinasi nasional”, ujar Tulus J. Maha.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR membahas mengenai rencana kerja dan anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022, Rabu (2/6/2021).

Dalam rapat tersebut, Prabowo menjelaskan mengenai konsep rencana induk ke depan yang saat ini dalam proses penyusunan.

“Saya diminta menjelaskan konsep rencana induk kedepan, kita sedang menyusun itu. Rencana ini masih kita godok bersama bappenas, kementerian keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut, saat ini banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang sudah tua. Hal ini dinilai mendesak untuk segera diganti.

“Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya harus diganti, dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang sangat pesat,” katanmya.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), belum final.

“Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final,” kata Dahnil.

Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan, Presiden Jokowi ingin ada kejelasan 5 sampai dengan 25 tahun ke depan apa saja alpahankam yang bisa dimiliki. Ia bilang, bahwa kondisi alpalhankam faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60 persen alpalhankam sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.

Dengan demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang.

“Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui Reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam,” kata Dahnil.

Reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam ini rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima rencana strategis (renstra) dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024. Sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.

Dengan formula tersebut, lanjut Dahnil, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.

“Apabila dianologikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah. Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya,”.

Dahnil menegaskan, pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Sebab, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8% dari PDB selama 25 tahun ke depan.

“Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan,” kata Dahnil. (**)

Ketua KPK Firli Bahuri bicara mengenai peran penting Pancasila dalam penanganan korupsi di Indonesia. Firli mengatakan Pancasila seharusnya dijiwai agar negara terbebas dari kelompok anti-Pancasila. Hal itu disampaikan Firli dalam acara pelantikan dan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) dua pejabat KPK, yakni Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Firli awalnya mengartikan satu per satu sila dalam Pancasila.

“Jelas dan sungguh lugas makna, esensi, serta teladan yang dapat kita peroleh dari lima butir Pancasila yang menjadi satu kesatuan utuh serta saling mengikat sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara,” kata Firli saat menyampaikan pidato di acara pelantikan yang ditayangkan di YouTube KPK, Selasa (1/6/2021).

Firli berpesan Pancasila bukan sekadar dihafal, tetapi juga dipelajari. Hal itu bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari kelompok anti-Pancasila.

“Pancasila bukan sekadar wajib dihafal atau hanya dipelajari sebagai sejarah perjuangan kemerdekaan semata. Pancasila sepatutnya dijiwai dalam membentuk karakter kuat bangsa ini agar terbebas dari rongrongan golongan yang anti terhadap prinsip-prinsip falsafah Pancasila,” sebutnya.

Kemudian dia menghubungkan Pancasila dengan penanganan korupsi. Dia meminta penanganan korupsi tidak hanya dilihat dari kacamata orang per orang, tetapi dengan pandangan luas.

“Penting bagi kita untuk senantiasa menjiwai Pancasila agar dapat jernih melihat ragam permasalahan bangsa seperti persoalan penanganan korupsi yang hanya disorot dari kacamata pribadi, melainkan pandangan luas sebagai bagian dari elemen bang dan negara,” katanya.

Lebih lanjut, Firli juga mengatakan Pancasila adalah ideologi negara. Karena itu, Firli mengatakan koruptor adalah pengkhianat Pancasila.

“Kembali kami ingatkan kepada segenap bangsa Indonesia di mana pun berada, bahwasanya siapa pun yang melakukan korupsi adalah pengkhianat Pancasila, mengingat kejahatan kemanusiaan ini jelas sangat bertentangan dengan setiap butir Pancasila,” pungkas Firli. (*)

Oleh : Azhar Bagas Ramadhan *)