Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman denda Rp 20 juta terhadap Rizieq Shihab. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan,” ujar hakim ketua Suparman Nyompa dalam sidang pembacaan putusan.

Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim juga menilai Rizieq Shihab tidak mendukung pemerintah dalam program penanganan penularan Covid-19. Dengan demikian, Rizieq dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Makara Stratejik Insight, Iwan Manalu, SH,.M.Si, mengatakan bahwa vonis tersebut sudah tepat dan merupakan langkah tepat bagi Pemerintahan Presiden Jokowi untuk menegakkan supremasi hukum. Dirinya memberikan apresiasi bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus Rizieq Shihab dan menegakkan keadilan. Hal ini guna menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa tindakan pelanggaran hukum maupun hal-hal yang menjurus ke anarkisme tidak dapat diterima di negara Indonesia.

“Pemberian vonis terhadap Rizieq Shihab merupakab suatu la gkah tepat. Pemerintah telah menegakkan supremadi hukum sehingga dunia internasional dapat melihat bahwa segala tindakan yang melanggar hukum maupun hal-hal yang menjurus ke tindakan anarkis tidak dapat diterima disini”, ujar Iwan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun dan memajukan sumber daya manusia di tanah Papua agar sejajar dengan saudara-saudara setanah air lainnya.

Kebijakan afirmasi terbaru bagi tanah Papua adalah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pemerintah, melalui Kementerian BUMN, pada tahun 2019 telah merekrut putra-putri terbaik Papua sebanyak 522 orang dan tahun 2020 sebanyak 254 orang. Pada tahun 2021, proses perekrutan masih berlangsung hingga memenuhi target 1.000 orang sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi.

Pemerintah, melalui Kementerian BUMN, sejak tahun 2020 juga sudah merekrut 178 penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari BUMN. ”Jumlah ini akan terus ditingkatkan sehingga komitmen sebesar 2 persen dapat terpenuhi,” kata Wapres Amin.

Wapres meyakini segenap bangsa Indonesia turut merasakan kebahagiaan dan kebanggaan atas prestasi putra-putri dari tanah Papua, termasuk penyandang disabilitas, untuk berkarya dan mengabdi kepada bangsa dan negara melalui BUMN. ”Hari ini kita memasuki sebuah semangat dan lembaran baru dalam mengelola potensi pembangunan bangsa,” ujarnya.

Wakil Presiden selaku ketua pengarah bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait saat ini sedang finalisasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Inpres No 9/2020 tersebut. Ada tujuh bidang prioritas yang dicakup, yakni penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan infrastruktur.

”Sesuai arahan Bapak Presiden, program aksi tersebut disusun dengan semangat dan cara kerja baru yang lebih efektif agar mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Wapres Amin pada acara Inaugurasi Putra-Putri Terbaik Papua dan Penyandang Disabilitas untuk Berkarya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Acara pelantikan tersebut, lanjut Wapres Amin, merupakan pelaksanaan komitmen Presiden Joko Widodo pada 10 September 2019 di Istana Negara untuk mengafirmasi penerimaan 1.000 putra-putri terbaik Papua untuk berkarya di berbagai BUMN. Hal ini termasuk bagi penyandang disabilitas. Program afirmasi serupa telah dilaksanakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang kembali positif tahun 2021 ini melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikawal ketat dan program vaksinasi untuk menjaga kesehatan masyarakat menghadapi Covid-19. Sebagai komponen utama dari ekonomi, tentunya masyarakat yang sehat akan menghidupkan perekonomian dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur, pendidikan, UMKM, pariwisata dan lainnya.

Pandangan tersebut diutarakan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian , dalam penjelasannya di acara Webinar Nasional Vaksin dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh Jurnalisme Profesional untuk Bangsa (JProf) pada Jum’at (28/5).

“Vaksinasi Covid-19 sebagai game changer, sebagai langkah yang krusial untuk menentukan kesuksesan kita dalam mengakhir pandemi. Untuk mencapai imunitas masyarakat, dibutuhkan 70% penduduk atau sekitar 181 juta masyarakat Indonesia yang perlu di vaksinasi,” tutur Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (31/5/2021).

Airlangga membeberkan pentingnya dampak vaksinasi di Indonesia terhadap penurunan angka kematian dan diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan kebijakan PPKM memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penanganan pandemi yang semakin baik, diprediksi bahwa perekonomian akan kembali di jalur positif, yaitu di angka 4,5-5,3% dan tentunya ini akan kembali didorong dengan lipom struktural, yang menjadi pendongkrak ekonomi di jangka menengah,” tambah Airlangga.

Untuk itu, Airlangga dengan tegas menyebutkan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional tetap dilaksanakan pada tahun ini, guna menstimulus masyarakat untuk kembali normal dan berada di jalur positif.

“Oleh karena itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang di tahun ini dianggarkan mendekati Rp700 triliun dan realisasi PEN 26,3% dari pagu atau sebesar Rp183,98 triliun. Di jangka menengah dan panjang, lipom struktural yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja, diharapkan bisa mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengampingkan regulasi dan meningkatkan rangking dari is of doing business di Indonesia,” tutup Airlangga.

Hal senada diungkapkan oleh Rosan Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. “Secara umum, 8 dari setiap 10 perusahaan mengalami penurunan permintaan akibat pandemi Covid-19. Sekitar 53,17% UMB dan 62,21 UMK mengalami kendala pegawai dan operasional,” tutur Rosan.

Dengan adanya vaksinasi tahun 2021 dipercaya akan mengembalikan kembali pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan adanya vaksinasi 2021, ditambah dengan akselerasi reformasi dan dukungan ekspansi fiskal akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi menjadi positif,” tegas Roslan.

Airlangga membeberkan pentingnya dampak vaksinasi di Indonesia terhadap penurunan angka kematian dan diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan kebijakan PPKM memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penanganan pandemi yang semakin baik, diprediksi bahwa perekonomian akan kembali di jalur positif, yaitu di angka 4,5-5,3% dan tentunya ini akan kembali didorong dengan lipom struktural, yang menjadi pendongkrak ekonomi di jangka menengah,” tambah Airlangga.

Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif BI, Erwin Haryono saat diskusi daring Infobank, Kamis (3/6/2021) menilai indikator perbaikan ekonomi sudah mulai terlihat nyata baik dari sisi global maupun dalam negeri.

Perbaikan ekonomi ini terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta investasi nonbangunan

Dari sisi global, berbagai indikator dini telah menunjukkan pemulihan diantaranya peningkatan volume perdagangan, harga komoditas hingga kinerja ekspor impor. Sedangkan di dalam negeri, pemulihan ekonomi terlihat dari mobilitas masyarakat yang mulai meningkat sejalan dengan kasus COVID-19 yang melandai.

“Indikator perbaikan semakin nyata di global maupun dalam negeri, yang kemudian kami di otoritas melihat respons kebijakan sudah mulai dilakukan bersama-sama di KSSK, membangun itu semua baik fiskal moneter porsinya sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Erwin.

Tak hanya itu, lanjut Erwin, indikator indeks penjualan eceran hingga indeks ekspektasi konsumen juga sudah mulai meningkat, di mana Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2021 tumbuh 6,1% (mtm) meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang masih minus 2,7% (mtm).

Perbaikan ekonomi juga terlihat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah menjadi 0,74% (yoy) di triwulan I 2021 dibanding triwulan IV 2020, yang minus 2,19%.

“Perbaikan ekonomi ini terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta investasi nonbangunan,” jelas Erwin.

Ia mengungkapkan Bank Indonesia memperkirakan perekonomian domestik akan mulai membaik pada triwulan II 2021. Berbagai indikator dini menunjukkan bahwa ekonomi terus membaik, seperti tercermin pada ekspektasi konsumen, penjualan eceran dan realisasi belanja yang meningkat.

Begitu juga dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi nonbangunan. Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan terjadi di sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.

“Pertumbuhan ekonomi 2021 tetap sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia pada April 2021, yakni pada kisaran 4,1 – 5,1%,” ujar Erwin.

Lebih lanjut Erwin menegaskan bahwa pemulihan kesehatan menjadi kunci kebangkitan ekonomi dan saat ini pemerintah tengah fokus dalam program vaksinasi COVID-19 sebagai upaya penanganan virus yang berasal dari China tersebut.

Menurut Erwin, kasus COVID-19 yang mulai melandai telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan program vaksinasi yang berlanjut guna mendukung pencapaian herd immunity, diharapkan ikut memulihkan perekonomian.

Erwin juga menyebutkan komunikasi kebijakan yang kuat dan erat antar lembaga otoritas baik BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Kementerian Keuangan terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. (**)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di negeri itu. Ia masih dibutuhkan sehingga rakyat menaruh kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan rakyat yang tinggi tecermin dalam berbagai survei yang selalu menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya.

Komisi antirasywah itu mendapat dukungan publik. KPK dipercaya karena memiliki integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan. Menjaga kepercayaan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, KPK berkewajiban untuk terus-menerus merawat kepercayaan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat, utamanya para pejabat, mestinya menjaga KPK agar tetap tegak lurus memberantas korupsi.

Kasus korupsi yang disangkakan kepada penyidik KPK Ajun Komisaris Stepanus Robin Pattuju memperlihatkan tidak adanya sinergi positif antara KPK dan masyarakat untuk menjaga muruah dan martabat KPK sebagai lembaga yang dipercaya. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa Stepanus memeras Wali Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara, M Syahrial. Dugaan pemerasan terjadi ketika KPK sedang menyidik dugaan korupsi dalam proses lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai pada 2019.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut Firli berperan memperkenalkan Stepanus kepada Syahrial. Peristiwa itu menambah panjang daftar masalah internal KPK. Dua pekan sebelumnya, rencana KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Kalimantan Selatan untuk mencari barang bukti ditengarai bocor. Alhasil, barang bukti yang dicari tak berhasil ditemukan. Kasus lainnya ialah pegawai KPK di Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi berinisial IGA juga diketahui mencuri barang bukti 1,9 kilogram emas.

Dewan Pengawas KPK sudah memberhentikan dengan tidak hormat pegawai KPK tersebut. Daftar kesalahan internal KPK yang diumumkan kepada publik itu memperlihatkan bahwa lembaga itu tidak pernah menutup-nutupi kesalahan, tidak pandang bulu, dan transparan. Bahkan, KPK meminta masyarakat untuk mengawasi proses penanganan kasus-kasus tersebut. Permintaan maaf terbuka KPK patut diapresiasi.

KPK memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum penyidiknya. Boleh-boleh saja orang menilai bahwa KPK saat ini mengalami krisis integritas. Ada juga yang menilai bahwa telah terjadi demoralisasi akibat ada pegawai KPK mencuri barang bukti, melakukan pemerasan, dan membocorkan operasi. Akan tetapi, eloknya, masyarakat tetap menaruh kepercayaan penuh kepada KPK. Jangan menghitung berapa kali internal KPK terperosok, tetapi lihatlah seberapa cepat lembaga itu bangkit setelah jatuh dan terus menata diri. Masyarakat mesti mendukung KPK bersih-bersih internal.

Dewan Pengawas KPK harus memastikan bahwa komisi antirasywah itu terus menata diri, tetap berjalan pada rel yang benar, dan benar-benar menjunjung tinggi kode etik. Jauh lebih penting lagi ialah KPK memastikan semua pihak yang turut terlibat, dari mana pun dia berasal, dalam kasus penyuapan penyidik KPK harus diusut tuntas dan dibawa ke pengadilan. (*)

Oleh : Shalahudin Al Ayubi )*

Setelah libur lebaran kita akan dihadapkan dengan libur sekolah, di mana momen liburan adalah momen yang kerap diiringi dengan kenaikan kasus positif covid-19. Masyarakat pun diminta waspada dan tetap patuh pada Protokol Kesehatan (Prokes).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga turut waspada terhadap lonjakan kasus Covid-19. Lantaran tak lama lagi akan ada libur anak sekolah yang berpotensi memicu kenaikan kasus Covid-19.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Sub Bidang Data dan Informasi Teknologi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (STPC-19) Dewi Nuraisyah menyebut adanya tren kenaikan kasus positif Covid-19 dalam enam hari terakhir.

Dewi menuturkan, pada tanggal 22 Mei 2021 lalu, jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 telah berada pada angka 91,240 atau sekitar 5,15 persen, sudah turun 48,4 persen dari puncak. Dalam enam hari terakhir kita sudah bisa melihat akan adanya tren kenaikan.

Dalam rapat koordinasi dengan topik ‘pencegahan dan antisipasi lonjakan kasus pasca idul fitri’, dirinya mengatakan jika biasanya mengalami penurunan, ini dalam satu minggu terakhir sudah bertambah kasus aktif sebesar 440 kasus dalam enam hari terakhir.

Kemudian terkait dengan angka kematian, saat ini angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah berada di angka 2,8 persen, kemudian pada hari ini sudah turun 2,78 persen. Namun, tetap angka ini masih cukup tinggi karena sebelumnya Indonesia masih memiliki target kalau bisa terus diturunkan jauh di bawah 2,78 persen.

Adapun dengan angka kesembuhan saat ini di angka 92,06 persen, masih terus bergerak naik. Kemudian, angka pemeriksaan spesimen sebagaimana disampaikan pada pekan lalu sempat melihat terdapat ten penurunan kemungkinan disebabkan karena operasional laboratorium terbatas pada saat libur panjang.

Tetapi kemudian pada pekan ini kembali terjadi kenaikan sehingga angka perbandingan rata-rata jumlah spesimen yang diperiksa pada bulan Mei dan April tidak terlalu jauh berbeda yakni kurang lebih 62 ribu spesimen diperiksa setiap harinya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan kepada seluruh pihak untuk mewaspadai tren kenaikan kasus Covid-19 secara global, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang mengalami lonjakan kasus baru paling tinggi hingga 19 persen pada kurun 25 April hingga 2 Mei 2021.

Retno juga memaparkan, kawasan Asia Tenggara yang dalam terminologi WHO terdiri dari negara India, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Srilangka, Thailand, Maldives, Timor Leste, Myanmar, Bhutan, mengalami kenaikan kasus tertinggi, yaitu 19 persen dilihat dari kurun waktu sepekan sampai 2 Mei 2021.

Menurut WHO, kenaikan kasus Covid-19 secara global dalam kurun waktu satu pekan sejak 25 April hingga 2 Mei 2021 mencapai 5,7 kasus per pekan atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada enam bulan pertama pandemi.

Dirinya mengatakan berdasarkan perkembangan kasus terbaru ini, kenaikan kasus di kawasan Asia Tenggara mencapai 47 persen dari kasus baru dunia.

Guna mencegah semakin tingginya tingkat penularan Covid-19, Retno mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kedisiplinan ini tentu wajib diterapkan demi menekan angka penularan covid-19.

Ia juga menyampaikan bahwa dukungan setiap lapisan masyarakat tetap diperlukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari Covid-19. Dukungan masyarakat dapat dilakukan dengan menyukseskan program vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan beberapa peringatan mengenai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Jokowi meminta kepada kepala daerah untuk tetap mewaspadai kasus Covid-19 setelah Lebaran.

Jokowi berpesan kemungkinan adanya potensi kenaikan kasus positif Covid-19 setelah libur lebaran dan periode mudik 2021. Hal itu dikarenakan ada sekitar 1,5 juta masyarakat yang masih nekat mudik ke kampung halaman, meski sudah dilarang.

Jokowi juga menuturkan, terdapat 15 provinsi yang tercatat mengalami lonjakan kasus positif covid-19.

Dari 15 provinsi, enam diantaranya dari Pulau Sumatera. Keenam daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 tersebut adalah; Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bagka Belitung.

Hal ini menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap kenaikan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, apalagi di negara-negara tetangga sudah mulai terjadi lonjakan kasus secara drastis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Edward Lokbere )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) pantas untuk ditindak secara tegas, karena mereka tega membunuh seorang pelajar di Papua. Anak yang tidak bersalah itu menjadi korban keganasan KST. Pemberantasan KST menjadi fokus aparat di Papua, agar tidak ada warga sipil lain yang jadi korbannya.

Kelompok Kriminal Bersenjata diubah istilahnya menjadi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) karena mereka memang bertindak seperti teroris, yang meresahkan masyarakat dengan teror yang keji. Tak hanya menakut-nakuti dengan senjata api, tetapi KST juga tak jarang memuntahkan pelor ke warga sipil, sehingga dikategorikan sangat berbahaya.

Papua kembali terguncang ketika seorang pelajar bernama Ali Mom dibunuh secara keji oleh anggota KST pada bulan april lalu. Ali dibacok dan ditembak kepalanya, lalu sepeda motornya dibakar. Diduga pelakunya adalah anak buah kelompok Lekagak Telenggen. Pengejaran kepada kelompok ini terus dilakukan hingga ke markasnya, apalagi ketika Lekagak masuk dalam daftar pencarian orang oleh BNPT.

Ali Mom adalah pelajar di SMAN 1 Ilaga, dan ia terbunuh karena dicurigai sebagai mata-mata aparat oleh anggota KST. Alasannya karena mendiang Ali sering berkunjung ke markas aparat. Padahal yang betul adalah ia pergi ke sana untuk bertanya, syarat apa saja yang harus dipenuhi agar bisa diterima menjadi aparat. Karena ia bercita-cita jadi penjaga wilayah NKRI.

Namun sayang cita-cita mulianya terhenti karena ulah KST. Oleh karena itu, pengejaran KST dilakukan dengan makin intensif, agar tidak ada lagi pelajar maupun masyarakat sipil yang jadi korbannya. Karena jika semua pelajar terancam oleh KST, bagaimana nasib Papua di masa depan? Mereka bisa kehilangan calon pemimpin potensial karena ulah KST yang tidak bertanggungjawab.

KST juga makin meresahkan dengan membunuh pelajar secara kejam, yang jelas tak punya senjata untuk melindungi diri. mereka juga melanggar hak asasi manusia dengan terang-terangan. Akan tetapi, KST sangat menyebalkan karena sering bertindak playing victim.

Mereka meminta dukungan dunia internasional dengan alasan Papua dijajah oleh Indonesia dan menuduh pemerintah melanggar HAM. Padahal mereka sendirilah yang melanggar HAM karena terlalu sering membunuh warga sipil di Bumi Cendrawasih.

Oleh karena itu, pemberantasan KST makin masif dan ketika mereka resmi disebut sebagai organisasi teroris, makin banyak pihak yang turun tangan. Tak hanya TNI yang berjaga di Papua, tetapi juga ada bala bantuan dari Densus 88 antiteror dan BNPT. Sehingga diharap kerja sama ini akan membuat KST bisa bubar secepatnya, agar tak lagi meresahkan masyarakat.

Satgas Nemangkawai dibentuk dari gabungan pasukan TNI dan Polri, untuk memberantas KKB hingga ke markasnya. Mereka memiliki beberapa markas dan salah satunya sudah berhasil ketahuan. Para anggota KKB ada yang lari tetapi juga ada yang tertangkap. Prestasi Satgas tentu amat dipuji karena sangat berani untuk mendatangi markas KST secara langsung.

Sementara peranan BNPT juga sangat penting bagi pemberantasan KST di Papua. BNPT mengeluarkan daftar pencarian orang dan isinya adalah para pentolan KST. Di antaranya Murib, Lekagak Telenggen, dan Sabius Walker. Mereka jadi DPO karena memang menjadi komandan pasukan yang sering meresahkan masyarakat.

Yang menjadi sorotan dari DPO tersebut adalah Sabius Walker karena membakar gedung sekolah bersama anak-anak buahnya. Mulai dari Lekagak yang membunuh pelajar sampai Sabius yang membakar sekolah, tingkah KST sudah tak dapat diampuni. Karena jika dibiarkan akan mengancam masa depan para murid, karena tak bisa menuntut ilmu dan terancam pembunuhan.

Pemberantasan KST harus dilakukan dengan makin intensif, karena target mereka tak hanya aparat, tetapi juga warga sipil seperti para pelajar. Bagaimana bisa mereka membunuh anak remaja dan membuatnya gagal meraih cita-cita? KST pantas untuk diberangus karena makin merugikan masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surakarta

Oleh : Rusdi Hartono(*

Pada masa pandemi Covid 19, seluruh dunia mengalami cobaan yang berat, bukan saja kekhawatiran akan virus menular dan dapat mematikan manusia. Tetapi juga pademi menggerogoti perekonomian banyak negara termasuk Indonesia. Namun demikian walaupun Indonesia berada di dalam bayang-bayang resesi. Indonesia tetap gencar melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara asing. Agar dapat membuka peluang investasi dari pihak asing dari banyak negara. Sehingga dapat mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan juga membawa keuntungan yang siginifikan bagi Indonesia terutama untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya merefleksi diplomasi ekonomi, Indonesia baru-baru ini melaui Kementrian Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra telah memfasilitasi kegiatan penandatanganan secara daring Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Dagang antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero (PPI Persero) yaitu salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan N Brothers Ltd/ Import Station Trading Pty Ltd yaitu salah satu Perusahaan milik Diaspora Indonesia di Australia, bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra.

Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Dagang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia termasuk Produk Usaha Kecil Menengah (UKM), melalui Diplomasi Ekonomi dan Promosi Perdagangan. Hal tersebut sejalan dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang mendukung terciptanya kerangka kerja bagi Australia dan Indonesia untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi bilateral, mendorong kerjasama ekonomi antar bisnis, komunitas dan individu.

Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Australia dapat terus ditingkatkan dengan memanfaatkan implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dan berbagai skema fasilitasi seperti mendorong kerjasama dagang, bussines matching, bussines forum, pelatihan ekspor, dukungan pameran, pendampingan/advokasi, promosi dagang dan fasilitas lain bagi dunia usaha Indonesia di pasar Australia. Skema Fasilitasi tersebut memberikan stimulus positif terhadap pelaku usaha Indonesia, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam meningkatkan penjualannya.

Seperti diketahui bahwa produk ekspor utama Indonesia ke Autralia adalah produk metal, produk kayu, reception apparatus for televition dan pupuk. Beberapa dari produk tersebut merupakan produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga akan memberikan dampak positif terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), hinggan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalanakan kegiatan ekonomi produktif.

Indonesia terus berupaya meningkatkan performa perdagangan dan investasi dalam mendorong percepatan pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Terlihat dengan meningkatnya nilai ekspor Indonesia ke Australia di tahun 2020 yang memberikan kontribusi pada penurunan atau berkuranganya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Australia sekitar 36 %. Selain itu, pada triwulan pertama tahun 2021, nilai ekspor Indonesia ke Australia meningkat sekitar 56,81 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi bukti keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan peran diplomasi ekonomi negeri dalam merebut pasar internasional bagi produk indonesia.

*(Pemerhati masalah ekonomi dan sosial serta politik)

Oleh : Deka Prawira )*

Masa pandemi membuat pemerintah berusaha keras untuk menolong seluruh rakyatnya. Salah satu caranya adalah dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Mengapa sebuah program? Karena program ini mengatur kebijakan di bidang keuangan dan pajak, sehingga meringankan beban rakyat kecil.

Banyak masyarakat yang langsung kolaps karena pandemi, tak hanya rakyat kecil tetapi juga golongan menengah ke atas. Daya beli masyarakat menurun drastis karena banyak yang kehilangan pekerjaan. Pebisnis juga mengalami masa sulit karena omzetnya juga stagnan, bahkan berkurang.

Pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional untuk menolong masyarakat agar mampu bertahan hidup di tengah pandemi. Caranya adalah dengan memberi intensif pajak, subsidi bunga, dan penjaminan untuk kredit modal baru bagi UMKM. Selain itu, juga ada intensif pajak dan restrukturisasi debitur bagi korporasi.

Tujuan dari program ekonomi nasional adalah untuk melindungi kemampuan ekonomi para pelaku usaha, terutama UMKM. Mengapa pengusaha kecil dan menengah? Karena mereka tulang punggung perekonomian di Indonesia, dan sebanyak 90% pengusaha adalah dalam level kecil dan menengah. Sehingga mereka butuh support dari pemerintah.

Pajak bagi para pengusaha UMKM akan diberi intensif sebesar 0,5%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Sehingga mereka tidak membayar Pph final mulai april hingga september 2020. Kemudian intensif ini diperpanjang lagi sehingga tidak usah bayar pajak lagi hingga juni 2021. Syaratnya, wajib pajak harus memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 milyar per tahun.

Dengan syarat ini maka korporasi juga bisa mengajukan intensif pajak, karena ada yang peredaran brutonya belum sebesar itu. Masyarakat jangan heran mengapa tak hanya UMKM yang mendapat intensif pajak, tetapi juga korporasi. Karena faktanya banyak perusahaan yang kolaps saat pandemi, karena daya beli masyarakat yang menurun jauh.

Dengan pemberian intensif ini maka pemerintah menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tak hanya rakyat kecil yang mendapatkan intensif pajak, tetapi juga pengusaha level menengah. Hal ini bukanlah kecurangan, karena pengusaha level menengah juga butuh pertolongan, dan masyarakat diminta untuk tidak negative thinking. Karena hampir semua pihak terkena efek negatif pandemi.

Selain memberi intensif pajak, pemerintah juga berusaha untuk menambah daya beli masyarakat, dengan memberi beberapa program. Anggarannya tak main-main, sebesar 172,1 triliun dan memang besar karena diharap bisa memancing masyarakat untuk mengeluarkan uang dan mempercepat roda perekonomian Indonesia.

Bantuan yang diberikan pada masyarakat di antaranya BLT, kartu pra kerja, pembebasan listrik (bagi yang berdaya rendah/ 900 atau di bawahnya), dll. BLT bukanlah program untuk terus menyogok masyarakat sehingga mereka malas. Namun hanya sebuah pancingan agar uang itu bisa digunakan untuk berbelanja dan kalau bisa sebagian digunakan untuk modal usaha. BLT amat berguna, apalagi banyak pengangguran baru saat pandemi.

Sedangkan kartu pra kerja adalah program yang sebenarnya sudah direncanakan sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Pemegang kartu ini tidak serta-merta mendapatkan uang, tetapi harus mengikuti pelatihan, misalnya enterpreneurship, pemograman komputer, desain grafis, bahasa asing, dll. Sehingga mereka mendapat uang saku sekaligus skill.

Skill inilah yang diharap akan memicu mereka untuk membuka usaha baru. Misalnya setelah mendapat pelatihan wirausaha, mereka jadi berani untuk membuka online shop, karena sudah tahu ilmunya, cara mencari supplier, membina reseller, dll.
Program pemulihan ekonomi nasional membantu masyarakat agar bisa survive di tengah pandemi. Sehingga mereka diringankan untuk membayar pajak selama beberapa bulan. Selain itu, masyarakat juga terbantu karena mendapat berbagai bantuan dari pemerintah, seperti BLT, kartu pra kerja, dll.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini