Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda Mandala Trikora Papua, Ali Kabiay, mengunjungi keluarga almarhum Yonathan Renden dan Oktavianus Rayo, keduanya merupakan korban penembakan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua yang berada di Toraja Utara, Selasa (4/5/2021).
Dalam kunjungannya tersebut Ali menyampaikan ungkapan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya terhadap keluarga korban kekejaman KST Papua dan menegaskan bahwa almarhum Yonathan Renden dan Oktavianus Rayo bukanlah mata-mata TNI-Polri di Papua.

Ali menyatkaan bahwa Almarhum Yonathan dan Oktavianus murni seorang guru yang mengabdikan diri untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak Papua.

“Almarhum Yonathan Renden korban penembakan separatis teroris bukanlah mata-mata atau intelejen TNI-Polri seperti yang dituduhkan. Sekali lagi informasi yang berkembang sama sekali tidak benar, kedua korban murni mengabdikan diri sebagai guru,” ujar Ali.

Untuk diketahui, Oktovianus Rayo dan Yonathan Renden tewas ditembak KST Papua di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Oktovianus diberondong peluru pada Kamis (8/4/2021). Sedangkan Yonathan tewas ditembak saat hendak menutupi jenazah Oktovianus pada Jumat (9/4/2021). Kedua almarhum telah dimakamkan di kampung halamannya, Toraja Utara.
Menyikapi hal tersebut, pengamat Pertahanan keamanan, Jim Peterson, mengatakan bahwa aksi kekerasan yang terjadi semenjak awal tahun 2021 ini memang telah mengalami perubahan metode. Berdasarkan riset yang telah dilakukannya selama hampir 4 bulan di Papua, ia menemukan bahwa metode yang digunakan oleh para separatis papua telah menjurus ke metode asymetris dan melibatkan korban dari masyarakat sipil. KST papua telah bertindak secara kejam, brutal dan keji terhadap warga sipil.
Berdasarkan time series analysis dan political risk analysis yang ia lakukan disana, ketakutan masyakarat sipil terhadap berbagai aksi yang terjadi secara runtun ini telah mengakibatkan terganggunya program pembangunan dan kegiatan ekonomi ditanah Papua. Aksi teror dari KST ini akan mengakibatkan tidak tercapainya renstra pemerintah Indonesia di Papua, oleh karena itu ia mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang telah diambil oleh Pemerintah pusat terhadap permasalahan yang terjadi.

Pada tanggal 1 Juni 2021, 1.271 pegawai KPK telah resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca-dilakukannya pelantikan dan sumpah jabatan yang digelar di Gedung Merah Putih. Pelantikan diikuti oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Keduanya secara simbolis mengucap sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli pun menyatakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pegawai KPK.
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bhwa saya bersedia untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian dan kesadaran dan tanggung jawab,” ujar Firli.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan alasan menjadikan tanggal 1 Juni 2021 sebagai hari pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ghufron menyebut, pimpinan KPK memilih pelantikan yang bertepatan pada hari lahir Pancasila itu sebagai simbol bahwa pegawai KPK adalah seorang Pancasilais.
“Untuk memperingati dan menghormati Hari Lahir Pancasila, sehingga secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais,” ucap Ghufron.

Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa beralihnya status para pegawai KPK menjadi ASN tidak merubah kinerja bagus KPK didalam memberantas korupsi di negeri ini. Pemberantasan korupsi oleh lembaga anti korupsi tersebut terus berjalan optimal. Status ASN justru akan meningkatkan netralitas politik para pegawai KPK dan kesamaan value of life sesuai dengan undang-undang ASN.

Rizieq Shihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus swab RS Ummi Bogor, Jawa Barat. Apa pertimbangan jaksa menuntut Habib Rizieq 6 tahun penjara?

“Hal memberatkan terdakwa telah dihukum sebanyak 2 kali, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah COVID-19 dan UU tentang kesehatan masyarakat,” ujar jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Jaktim, Kamis (3/6/2021).

Selain itu, jaksa menyebut Habib Rizieq tidak sopan santun dalam sidang. Perbuatan Habib Rizieq juga mengganggu masyarakat.

Perbuatan terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan membuat keresahan di masyarakat,” katanya.

Adapun hal meringankannya adalah Habib Rizieq dianggap bisa memperbaiki diri.

Sebelumnya, Rizieq sudah divonis atas dua kasus berbeda pada 27 Mei 2021 di PN Jakarta Timur. Rizieq Shihab divonis bersalah dalam kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat dan Megamendung Bogor.

Dalam kasus Petamburan, Rizieq divonis delapan bulan penjara. Hukuman yang sama juga dijatuhkan terhadap lima terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi, yang menjadi panitia acara Maulid Nabi di Petamburan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Listing (EUL) vaksin Sinovac sebagai bukti bahwa pengadaan vaksin oleh pemerintah di Indonesia telah memenuhi standar keamanan dunia.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

“Kami selaku pemerintah Indonesia menyambut baik validasi emergency use vaksin Sinovac,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi menjelaskan, WHO telah memvalidasi penggunaan darurat tersebut melalui siaran pers pada Selasa (1/6/2021). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia hanya mengadakan vaksin yang aman, teruji mutunya, dan terbukti khasiatnya.

Validasi ini juga menandakan vaksin yang ada dan disediakan pemerintah adalah vaksin terbaik sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan berbagai jenis vaksin yang saat ini tersedia. Sebab, semua jenis vaksin baik untuk mencegah penularan COVID-19 dan telah melalui uji kualitas, keamanan, dan efikasi.

“Masyarakat dimohon jangan pilih-pilih vaksin. Vaksin yang diberikan pemerintah adalah vaksin terbaik dan sudah teruji keamanannya,” kata Menkes.

Dengan diterbitkannya EUL, pemerintah meyakini bahwa WHO memastikan vaksin Sinovac telah memenuhi standar internasional untuk keamanan, efikasi, dan pembuatan. Selain itu, mutunya telah teruji karena sudah lewat uji klinis tahap ketiga dan digunakan lebih dari 20 negara di dunia serta berkhasiat atau mempunyai dampak melindungi dan menyelamatkan nyawa.

Lebih lanjut, Menkes Budi mengatakan bahwa hasil riset membuktikan vaksin COVID-19 mampu mencegah kematian dan mencegah sakit parah yang berujung perawatan gawat darurat.

Sebagaimana yang telah disampaikan Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus bahwa penambahan Sinovac ke dalam EUL akan semakin membuka kesetaraan akses terhadap vaksin. Vaksin Sinovac akan juga didapatkan melalui Covax Facility, kerjasama antar negara yang memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin.

Selain Sinovac, WHO juga telah menerbitkan Daftar Penggunaan Darurat (EUL) untuk vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Sinopharm.

Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis vaksin secara lengkap bertambah 138.684 jiwa hingga Rabu (2/6/2021) pukul 12.00 WIB.

Dengan penambahan itu maka total yang menerima dua dosis vaksin COVID-19 menjadi sebanyak 10.852.984 jiwa. Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat saat ini sebanyak 171.682 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 16.766.263 jiwa.

Dengan demikian maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 41,55% dari total 40.349.049 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap I dan II. Warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi baru meliputi 26,89% dari total sasaran vaksinasi tahap I dan II.

Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta warga atau 70% dari populasi dalam upaya mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19. Guna mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah berupaya memperbanyak dan meningkatkan kapasitas pelayanan vaksinasi. (**)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

Tidak hanya itu dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No.660/2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji 1442 H atau 2021 dijelaskan bahwa membatalkan tersebut lantaran pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang nota penyelenggaraan ibadah haji 2021.

“Bahwa sebagai akibat pandemi covid-19 secara lokal dan global pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang nota penyelenggaraan ibadah haji 2021 M,” katanya saat konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (3/6).

Yaqut menjelaskan, bukan hanya Indonesia yang belum diundang. Tetapi hingga saat ini belum ada negara mendapatkan kuota.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan pemerintah Arab Saudi belum membuka akses Ibadah Haji 2021. Sehingga pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup kesiapan pelayanan haji. Kondisi tersebut berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” jelasnya.

“Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” lanjut Yaqut.

Dia juga menjelaskan hal tersebut menjadi pertimbangan dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan tersebut kata dia bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” tutupnya. (*)

Penulis : Intan Umbari Prihatin *)

Oleh : David Oscar )*

Pada awal  Juni 2021, pemerintah telah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro demi menekan laju penyebaran covid-19 di Indonesia.PPKM mikro jilid 9 ini, akan dimulai dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2021 alias berlangsung selama 2 pekan. Masyarakat mendukung PPKM Mikro diseluruh Provinsi demi mempercepat pengendalian virus Corona dan pemulihan ekonomi nasional. 

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan ada sedikit perubahan ketentuan pada PPKM mikro kali ini. Ia menyebut ada empat provinsi baru yang akan ikut melaksanakan PPKM mikro. Dengan demikian, 34 provinsi Indonesia akan melaksanakan PPKM mikro.

Ia mengatakan, pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang PPKM mikro sebab pandemi covid-19 di Tanah Air belum cukup terkendali. Pun data terbaru dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan terakhir atau pada periode 24-30 Mei 2021 terjadi penambahan kumulatif kasus positif mingguan mencapai 40.821 kasus.

Data harian terakhir yang dirilis Satgas pada 31 Mei 2021 lalu, tercatat terdapat penambahan kasus Covid-19 baru sebanyak 5.662 orang. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 5.121 kasus dan kasus meninggal 174 kasus baru.

Sehingga secara kumulatif, sebanyak 1.821.703 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dari jumlah tersebut 1.669.119 orang dinyatakan pulih, 102.006 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 50.578 orang meninggal dunia.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Satgas penanganan covid-19 letnan Jenderal Ganip Warsito meminta kepada Satgas di seluruh daerah untuk serius dalam menerapkan instruksi Mendagri Nomor 12 tahun 2021 yang mengatur perpanjangan PPKM berskala mikro tersebut.

Ganip juga menuturkan evaluasi dari pelaksanaan PPKM ikro yang pertama kali dilakukan sejak 11 Januari lalu. Ia mengungkapkan, kelemahan Satgas daerah terletak pada toleransi terhadap protokol kesehatan maupun protokol kedatangan warga antar daerah.

Perlu diketahui bahwa Ganip telah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2021 lalu. Sesuai dengan keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 adalah kepala BNPB.

Dirinya juga memberikan tujuh poin catatan untuk pelaksanaan PPKM Mikro. Pertama, para Satgas hendaknya lebih mengintensifkan pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Satgas pusat dengan daerah.

Kedua, kesimpulan dan rekomendasi dari Satgas Pusat terkait perkembangan kasus Covid-19 agar menjadi atensi yang dapat dipedomani Satgas Daerah untuk dilaksanakan. Ketiga, pengendalian dan kontrok terhadap mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain, juga kedatangan WNA dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu mematuhi aturan yang berlaku.

Keempat, meningkatkan kewaspadaan dengan berkoordinasi ketat antar kementerian/lembaga dan instansi terkait, baik unsur Pemda, TNI/Polri di wilayah. Khususnya mengawasi pintu keluar-masuk antardaerah dan kedatangan baik di Bandara, Pelabuhan atau lintas batas nasional.

Kelima, menggalakkan protokol kesehatan, protokol karantina tanpa toleransi. Keenam perpanjangan PPKM mikro 1-14 Juni 2021 akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berpedoman pada Imendagri 12 tahun 2021 yang sudah diterbitkan dan berlaku efektif sejak 1 Juni. Ketujuh, dirinya meminta untuk mengoptimalisasi posko PPKM mikro.

Dirinya juga mengingformasikan bahwa jadwal pelaksanaan rapat koordinasi mingguan bersama pemerintah daerah, Kemenkes, Kemenhub, TNI/Polri dan beberapa kementerian/lembaga terkait pengendalian covid-19 di setiap daerah. Rapat yang biasanya dilaksanakan secara virtual pada minggu sore sejak hari ini diubah menjadi hari senin.

Nantinya selaka pelaksanaan PPKM, tempat kerja/perkantoran mulai menerapkan work from home WFH sebesar 50 persen dan work from office WFO sebesar 50 persen.

Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal dibatasi hanya sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Selain itu, kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan, diizinkan dibuka maksimal 25 persen dengan pengetatan protokol kesehatan.

Sedangkan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah, dibatasi 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Perlu diketahuo bahwa sejumlah daerah memiliki tingkat keterisian di atas rata-rata BOR nasional. Hal ini tentu saja menjadi warning agar pelaksanaan PPKM harus didukung dengan cara menerapkan disiplin terhadap protokol kesehatan.       

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker), dimana keberadaan UU tersebut diyakini sangat membantu dunia usaha. UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi yang selama ini tumpang tindih sehingga menghalangi investasi. Dengan lancarnya dunia usaha, termasuk investasi, maka sektor ekonomi di negeri ini pasti akan meningkat.

Presiden Joko Widodo dalam forum APEC CEO Dialogues 2020 mengatakan, pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi dari 79 undang-undang menjadi satu undang-undang. Tujuannya untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas.

Menurut Presiden, pembenahan regulasi dan birokrasi dilakukan agar perekonomian tumbuh. Terutama di masa-masa sulit yang terjadi saat ini. UU Ciptaker membuka pintu seluas-luasnya bagi para pengusaha dan investor untuk masuk ke tanah air dengan cara baru.

Cara baru yang dimaksud Presiden adalah memangkas regulasi yang tumpang tindih melalui UU Ciptaker. Selain pemangkasan regulasi, UU Ciptaker juga memotong rantai birokrasi perizinan yang berbelit dan memberantas pungutan liar yang menghambat usaha serta investasi.

Dengan demikian, UU Ciptaker memberi dampak signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi. 

Khusus usaha mikro dan kecil, penyederhanaan regulasi menjadikan UMKM tidak perlu lagi mengajukan perizinan. Pelaku UMKM dapat langsung menjalankan usaha dengan hanya melakukan pendaftaran. Upaya ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam membantu dan mengembanglam potensi UMKM di Indonesia. 

UU Ciptaker juga mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke sistem perizinan elektronik lewat sistem online single submission. Langkah ini mencegah pungutan liar dan korupsi.

Presiden juga menekankan, UU Ciptaker memudahkan pembentukan Perseroan Terbatas atau PT. Pembentukan PT dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum.  

Nilai positif UU Ciptaker lainnya yaitu mengatur berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas. Layanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi diberikan di kawasan-kawasan tersebut. 

Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arven Marta menyambut baik UU Ciptaker. Arven mengatakan, penyederhanaan regulasi sangat membantu laju perekonomian bangsa Indonesia. Selama ini, jalur birokrasi yang berbelit-belit karena regulasi yang panjang menyulitkan investasi.

Ia menilai, UU Cipta Kerja berperan penting untuk iklim investasi di Indonesia. Arven optimistis UU Cipta Kerja bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bahkan Arven yakin UU Cipta Kerja menjadi solusi dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini akibat pandemi Covid-19. Keberadaan UU Cipta Kerja tersebut menjadi penggebrak perekonomian yang melambat setelah ‘dipukul’ Covid-19.

Sementara itu Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Fredeick Broven Ekayanta menuturkan, rumitnya birokrasi menyebabkan lemahnya perekonomian nasional. Untuk itu, penyederhaaan regulasi dalam UU Cipta Kerja dinilai tepat untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Ia menjelaskan, penyederhaan regulasi itu juga memudahkan semua pihak yang ingin menanamkan saham atau modal di Indonesia. Bila investasi berjalan lancar, maka akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Indonesia.

Jadi tidak perlu lagi mempertanyakan UU Ciptaker apakah berpihak kepada pengusaha atau pekerja. UU Ciptaker ini diciptakan bukan hanya menguntungkan pengusaha, tetapi sejatinya membantu para pekerja. Sebab masuknya investor memberi peluang dibukanya lapangan pekerjaan baru. Hal ini akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Kondisi ini juga secara langsung mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh : Ade Kurniawan )*

Pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan tidak berhasil mendapatkan kesempatan kedua, disinyalir memiliki agenda politik. Sehingga dianggap berbahaya bagi kesehatan internal KPK. Amat wajar jika mereka diminta untuk mengundurkan diri, karena kenyataannya memang tidak lolos TWK. Sedangkan syarat untuk jadi ASN harus lulus TWK.

Sebanyak 51 pegawai KPK gagal diangkat jadi ASN karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Selain itu, mereka tidak bisa dibina lagi karena rapornya merah, dan memiliki agenda politik tertentu. Sehingga jika diangkat jadi pegawai negeri akan bisa melemahkan KPK dari dalam.

Naasib ke-51 pegawai KPK itu beda dari 24 orang lainnya. Meski sama-sama tidak lolos tes wawasan kebangsaan, tetapi yang 24 orang masih bisa dibina dan dinaikkan kadar nasionalismenya. Sehingga masih memiliki harapan besar untuk ikut diangkat jadi ASN dan tetap bekerja di KPK seperti biasa.

Di dalam internal KPK ada grup-grup tertentu, walau ada serikat pekerja yang resmi. Di antara grup itu ada yang dinamakan kelompok Taliban, karena mereka diduga menjadi simpatisan kelompok teroris dan radikal. Sehingga merekalah yang secara rela harus mengundurkan diri, walau kasih boleh menyelesaikan kerjanya hingga oktober 2021 mendatang.

Kelompok Taliban jelas dilarang keras jadi pegawai negeri, karena berafiliasi pada organisasi terlarang. Jangan sampai mereka dimanfaatkan oleh eks petinggi organisasi tersebut, yang meski sudah bubar tetapi masih ingin melakukan banyak teror di Indonesia. Karena pegawai KPK itu punya jabatan dan pangkat, sehingga bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang sayangnya dalam konteks yang negatif.

Apalagi ketika kelompok Taliban meminta simpati pada pemuka agama di Indonesia. Sungguh salah alamat, karena dalam kasus ini yang dipertanyakan adalah integritas mereka dan kecintaan pada negara, bukan soal agama dan kepercayaannya. Jangan sampai masalah ini jadi campur aduk, karena yang berwenang adalah Serikat Pekerja dan Dinas Tenaga Kerja. Penyebabnya karena petinggi KPK akan mempertimbangkan saran dari Disnaker.

Jika mereka mencari simpati maka jelas melakukan playing victim, untuk membuktikan pada publik bahwa mereka tidak bersalah. Di sini terlihat kualitas mereka, yang meski sudah berumur tetapi malah bertingkah seperti anak kecil yang suka mengadu pada orang tuanya. Jika sudah ketahuan, sudah pantas kan mereka disuruh untuk mundur dari jabatan dan pekerjaannya?

Selain itu, jika 51 pegawai KPK dipaksa untuk diangkat jadi ASN, akan sangat menyalahi peraturan. Pertama, mereka tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes ini tak hanya untuk KPK saja tetapi untuk seluruh CPNS, jadi sangat objektif penilaiannya. Lagipula TWK untuk KPK dibuat oleh lembaga negara lain, jadi petinggi KPK tidak bisa ikut mengatur skor untuk menjungkalkan pegawai tertentu.

Kedua, seluruh aparatur sipil negara harus membuktikan diri bahwa ia menaati pancasila sampai ke dalam hati, dan memiliki rasa nasionalisme yang besar. Selain itu, ia juga harus taat kepada UUD 1945. Jika tidak lolos tes wawasan kebangsaan maka ia terbukti kurang memiliki rasa nasionalisme, padahl hal ini sangat krusial.

Pada tes wawasan kebangsaan juga dipertanyakan beberapa soal tentang keberagaman dan pluralisme di Indonesia. Jika 51 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan berarti ia memiliki rasa toleransi yang rendah, padahal seorang WNI dan ASN yang baik harus mampu memahami banyak orang dari background yang berbeda. Sehingga jika ia gagal, wajar saat tidak diangkat jadi ASN.

Polemik tentang pengangkatan pegawai KPK jadi ASN jangan diperpanjang lagi  sampai berjilid-jilid, karena mereka yang lolos tes wawasan kebangsaan akan diangkat jadi ASN tanggal 1 juni 2021.  Mereka yang tak lolos TWK ketahuan memiliki agenda politik. Sehingga wajar jika gagal jadi pegawai negeri.

)* Penulis adalah kontributor warganet tinggal di Pekanbaru