Oleh : Dodik Prasetyo )*

Progam vaksinasi nasional sudah dimulai sejak awal 2021 dan pemerintah terus berusaha untuk menambah stok vaksin. Karena penduduk Indonesia ada lebih dari 220 juta dan harus disuntik 2 kali, sehingga butuh 400 dosis vaksin.
Masyarakat tidak usah khawatir karena pemerintah berusaha agar stok vaksin mencukupi agar semua WNI mendapatkannya.
Usaha untuk keluar dari fase pandemi adalah dengan progam vaksinasi nasional, karena ketika semua sudah disuntik vaksin, akan terbentuk herd immunity. Sehingga semua orang sehat, tak ada lagi penularan virus covid-19 dan bebas 100% dari corona. Vaksin yang digunakan untuk program ini adalah Sinovac, AstraZeneca, dan beberapa jenis lain.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengamankan 90.910.500 vaksin. Rinciannya, 84,5 juta vaksin Sinovac, 1 juta dosis Sinopharm, dan sisanya AstraZeneca dan Covax.

Penduduk Indonesia ada lebih dari 220 juta orang sedangkan vaksin baru ada kurang dari setengahnya. Namun masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah akan terus menepati janjinya untuk menyediakan vaksin dan penyuntikannya tetap gratis. Segala upaya akan dilakukan agar persediaan vaksin tetap mencukupi bagi seluruh WNI.

Menteri Retno menambahkan, salah satu kendala dalam pengadaan vaksin adalah distribusi yang lambat. Penyebabnya karena kapasitas produksi masih terbatas. Memang vaksin corona adalah barang baru dan produsennya terus bekerja keras agar bisa menyuplai sesuai pesanan. Namun karena pandemi covid-19 terjadi secara global, tetap saja yang diproduksi masih kurang.

Pabrik vaksin yang ada di RRC dan beberapa negara lain memang terus memproduksi vaksin yang berkualitas tinggi, agar pandemi covid-19 segera berakhir. Oleh karena itu, kita diminta sabar karena kecepatan produksi pabrik vaksin sudah sesuai standar dan mereka memang diburu waktu, juga diminati oleh banyak negara lain.

Selain masalah distribusi, pengadaan vaksin juga terkendala masalah ekspor. Saat pandemi memang ada beberapa negara yang masih lockdown atau membatasi pengiriman dari negara tertentu, sehingga ekspor barang-barang agak susah dilakukan, termasuk vaksin. Sehingga agak tersendat dan tidak sesuai dengan jadwal.

Akan tetapi masyarakat tidak usah khawatir karena proses pengadaan vaksin akan tetap diusahakan agar sesuai dengan target. Karena target dari program vaksinasi nasional adalah maksimal 12 bulan selesai, sehingga persediaan vaksin harus ada sebelum itu. Pemerintah akan tetap memperhatikan kesehatan rakyatnya dan berusaha agar persediaan vaksin aman.

Mungkin ada masyarakat yang agak heran, mengapa vaksin yang beredar di Indonesia tidak hanya 1 saja (misalnya Sinovac saja). Logikanya begini: pandemi adalah kejadian global sehingga hampir seluruh orang di dunia terancam oleh penyakit corona. Oleh karena itu, keberadaan vaksin bagaikan emas yang dicari oleh semua orang.

Sehingga jika mengandalkan 1 produsen vaksin saja akan menunggu lama. Oleh karena itu, pemerintah tak hanya mengambil vaksin Sinovac saja, tetapi juga Sinopharm, AstraZaneca, dll. Persediaan vaksin akan sesuai dengan target jumlah dan waktu, sehingga diharap pada pertengahan tahun 2022 seluruh WNI sudah divaksinasi corona.

Masyarakat tidak usah khawatir akan kualitasnya karena walau efikasinya berbeda-beda, efeknya hampir sama. Setelah divaksin, tubuh akan lebih kebal dari virus covid-19 tetapi tidak boleh melepas masker karena pandemi belum 100% selesai. Lebih baik kita mencegah dan menaati protokol kesehatan, daripada terjadi hal-hal yang buruk.

Pengadaan vaksin covid-19 terus digenjot oleh pemerintah sehingga akan tersedia cukup untuk seluruh rakyatnya. Sehingga kita bisa bebas corona secepatnya dan bebas dari siksaan pandemi. Masyarakat diminta untuk tenang sambil menunggu giliran vaksinasi, karena stok akan diusahakan untuk mencukupi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok separatis dan teroris menembak mati warga sipil di Papua dengan keji. Perbuatan mereka tentu langsung dikecam masyarakat, karena seenaknya sendiri menghilangkan nyawa orang lain. KST harus segera diberantas agar tidak lagi membuat kekacauan di Bumi Cendrawasih.

KST Papua adalah kelompok pemberontak di bawah OPM. Mereka selalu membuat kekacauan karena menganggap Papua dijajah oleh Indonesia dan menolak hasil pepera.
Padahal Papua dan Papua Barat sudah resmi jadi provinsi di Indonesia, baik secara hukum nasional maupun internasional.
Awal juni ini masyarakat di Ilaga, Kab Puncak, Papua dikejutkan oleh aksi anggota KST yang menembak seorang warga sipil.
Pria yang bernama Hebel Halenti langsung meninggal ketika anggota KST beraksi, sekitar jam 1 siang. Padahal saat itu ia sudah meminta ampun tetapi tidak medapatkan belas kasih sama sekali dan akhirnya kehilangan nyawa.

Meninggalnya Hebel tentu menjadi sebuah penyesalan bagi keluarganya. Apa karena ia berstatus sebagai pendatang sehingga KST tidak suka akan kedatangannya di Papua? Jika iya, maka KST cenderung rasis. Sejak tahun 1945 Indonesia sudah bhinneka tunggal ika, dan seharusnya mereka menerima akan banyaknya pendatang dari wilayah lain di Bumi Cendrawasih.

Dugaan lain adalah apa karena ia seorang kuli sehingga ditembak begitu saja? Karena KST iri karena ia dengan mudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan mereka tidak. Jika KST mau evaluasi, maka seharusnya mereka niat bekerja dan melamar pekerjaan yang benar, bukannya petentang-petenteng tidak jelas bersama OPM yang bermasa depan suram.

Berita duka muncul lagi ketika esoknya seorang Kepala Desa di Nipurlema, Eromaga, Kab Puncak Papua juga menjadi korban penembakan KKB. Mirisnya, 4 anggota keluarganya juga jadi korban. Kebiadaban KST sungguh di luar batas kemanusiaan karena mereka seenaknya menggunakan senjata api.

Kekejaman KST tentu membuat masyarakat makin geram, karena mereka sepertinya hobi sekali mengancam dan menembak warga sipil yang tidak berdosa. Padahal sebagai masyarakat biasa, mereka tentu tak punya golok apalagi pistol untuk melindungi diri. Sehingga saat ditembak tidak bisa melawan atau melindungi diri dan akhirnya meninggal dunia dengan tragis.

Masyarakat mendukung penuh langkah aparat untuk menangkap KST agar tidak ada lagi yang mengancam keamanan warga sipil di Papua. Karena jika dibiarkan, akan merembet ke mana-mana. Masyarakat yang berstatus pendatang akan ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah, karena khawatir akan menjadi target anggota KST yang selanjutnya. Selain itu, orang-orang dari luar Papua juga takut untuk bekerja di sana.

Padahal jika tidak ada pendatang, maka akan kacau-balau. Mereka masih dibutuhkan untuk medukung proyek-proyek seperti Jalan Trans Papua. Jika proyek itu tersendat karena kekurangan pekerja, maka yang rugi adalah masyarakat sendiri.

Selain itu, KST tentu mengkhawatirkan karena selalu memfitnah warga sipil dengan alasan mereka jadi intel aparat. Padahal tuduhan itu salah besar, karena status orang itu hanya masyarakat biasa, bukan aparat yang menyamar dengan pakaian preman. Namun warga sipil langsung bernasib malang karena tanpa ba-bi-bi langsung didor oleh anggota KST.

Masyarakat ingin agar KST segera ditangkap dan dibubarkan. Karena mereka makin lama makin meresahkan dan merusak image Papua, sehingga terkesan bahwa di Bumi Cendrawasih tidak aman. Padahal kenyatannya baik-baik saja dan konflik dengan KST hanya ada di daerah yang rawan, seperti di Kabupaten Puncak.

Keberadaan KST sangat dihindari oleh masyarakat karena mereka selalu mengancam degan senjata api. KST wajib diberantas oleh aparat sampai ke akarnya, agar keamanan warga sipil selalu terjaga.

)* Penulis adalah Mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Cindy Ramadhani )*

Perubahan status para pegawai KPK jadi aparatur sipil negara tidak akan mengubah kinerja KPK sama sekali. Penyebabnya karena KPK adalah lembaga yang dari awal dibuat untuk memberantas korupsi, walau berada di bawah negara. Justru keberadaan KPK sangat diperlukan sebagai pengawas, agar tidak ada penyelewengan dan penghisapan uang rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri tahun 2003, yang didirikan dengan semangat untuk membasmi koruptor di Indonesia. Penyebabnya karena selama ini kita belum juga menjadi negara super power, jika negara terus digerogoti oleh tikus-tukus berdasi. Korupsi di Indonesia sudah menahun dan terstruktur, sehingga butuh lembaga antirasuah agar KKN terbasmi sampai tuntas.

Sampai tahun 2021, kinerja KPK sudah cukup memuaskan, karen sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mencokok hingga ke level oknum menteri. Akan tetapi muncul dugaan ada penggembosan KPK dari dalam, karena seluruh pegawainya akan dialihkan statusnya jadi aparatur sipil negara, dan mereka akan diangkat pada tanggal 1 juni 2021.

Publik langsung negative thinking karena mengira akan ada upaya untuk ‘membuang’ penyidik senior KPK, karena ia kebetulan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal statusnya tidak dipecat atau dipaksa pensiun dini, melainkan harus menjalani diklat untuk menambah rasa nasionalisme. Selain itu, Presiden Jokowi sendiri yang menjamin bahwa ia dan 74 pegawai KPK lain, yang tak lolos seleksi, agar tidak dirumahkan.

Dalam UU KPK juga ada jaminan bahwa lembaga ini masih boleh melakukan operasi tangkap tangan, walau status pegawainya berubah jadi ASN. Ketika mereka jadi pegawai negeri, bukan berarti harus bermanis-manis pada pejabat dan melindungi oknum nakal. KPK masih boleh untuk galak dan menangkap tiap koruptor yang merusak negara dari dalam.

Justru dengan dialihkannya status pegawai KPK jadi ASN, maka akan ada strukturisasi yang teratur, sehingga akan lebih optimal dalam memberantas korupsi. Karena dalam aturan pegawai negeri, cenderung lebih rapi daripada pegawai BUMN atau pegawai lembaga di bawah negara.

Selain itu, para pegawai KPK akan makin makmur setelah jadi ASN. Gaji mereka akan masih ditambah dengan jaminan pensiun dan berbagai tunjangan, sehingga dengan uang itu dirasa cukup untuk mengepulkan asap dapur. Sehingga pegawai KPK tidak akan tergoda untuk malah korupsi dengan alasan gajinya terlalu sedikit, atau melindungi koruptor karena terbujuk rayuan suap.

Selama ini, rapor KPK masih brilian, padahal tahun lalu anggaran yang diminta ke negara tak 100% dikucurkan (karena masih kondisi pandemi). Walau ada penyesuaian, tetapi KPK tetap bertaji. Buktinya pada tahun 2020, lembaga ini berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih dari 90 trilyun rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Pada tahun 2021 tentu target untuk menyelamatkan uang negara lebih banyak lagi. Tujuannya agar anggaran itu benar-benar digunakan untuk rakyat dan memakmurkan mereka. Bukannya dicuri oleh koruptor yang tidak punya hati nurani.

Selain memberantas korupsi dengan cara penyidikan dan operasi tangkap tangan, maka KPK juga melakukan pencegahan KKN. Caranya dengan sosialisasi anti korupsi ke lembaga negara lain, kementrian, kantor gubernur, walikota, dll. Dengan begitu, pejabat sekelas walikota pun akan sadar untuk tidak korupsi, karena sama saja menjadi maling yang tidak terhormat.

KPK akan terus berupaya untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi, karena KKN jangan sampai merusak negara dari dalam dan merugikan rakyat Indonesia. Walau pegawai KPK jadi ASN, tetapi ini bukanlah cara untuk membungkam hak mereka. Karena dalam UU KPK dijelaskan bahwa pegawai KPK masih boleh melakukan operasi tangkap tangan, walau sudah beralih status jadi ASN.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Zakaria )*

Topik tentang keagamaan selalu menjadi pemantik diskusi yang panas, tak jarang topik ini akan menghasilkan dialektika di dunia maya yang cenderung kebablasan ketika beropini. Sejumlah grup whatsApp dan berbagai aplikasi media sosial kini tentah sibuk membicarakan terkait keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu tersebut. Banyak informasi yang terdistorsi lalu menyebar di dunia maya secara cepat bagai penyebaran virus corona. Beberapa pihak ada yang merasa legowo sembari berpikir positif bahwa mungkin ada rencana indah dibalik kejadian ini.

Namun, netizen adalah entitas yang tidak kurang akal dan tidak kurang pasokan amunisi sinis. Ada saja orang yang menganggap bahwa sikap legowo tersebut ditunjukkan oleh Buzzer, tanpa berpikir bahwa status pandemi di Indonesia belum berakhir.

Sejatinya alasan dibatalkannya pemberangkatan haji adalah karena Indonesia masih dalam status pandemi. Kita juga perlu mengetahui bahwa Islam mengajarkan menjaga jiwa ialah kewajiban yang harus diutamakan. Keputusan tersebtu juga selaras dengan undang-undang No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan.

Oleh karena itu, faktor kesehatan, keselamatan dan keamana jemaah tentu saja menjadi hal utama.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil mengatakan, Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru covid-19.

Alasan lainnya, Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan ibadah haji pada 2021 karena waktu yang tidak cukup. Waktu menyangkut persiapan teknis administrasi dan hal-hal teknis pelaksanaan ibadah.
Pada hari Kamis 3/6/2021, Pemerintah melalui kementerian agama secara resmi telah mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 1432 H/2021. Keputusan tersebut telah diatur dalam SK Menteri Agama No. 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021 dan diumumkan oleh Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qaumas, pada konferensi pers bersama ketua komisi 8 DPR RI dan perwakilan ormas-ormas Islam dan pejabat terkait.

Di antara alasan pembatalan ini adalah terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Pertimbangan lainnya yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nita kesepahaman terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Tentu saja keputusan tersebut melahirkan pro dan kontra, tidak sedikit pula yang menggoreng narasi kontraproduktif dengan nada provokatif. Namun kita harus melihat kemaslahatan secara komprehensif, bahwa keputusan pemerintah untk membatalkan keberangkatan haji memang jalan yang paling moderat dan dapat disokong dengan beberapa argumen tanpa dicampuri ego pribadi.

Pertama, Haji merupakan ibadah yang harus memenuhi seluruh syarat istitha’ah yaitu kemampuan secara fisik, ekonomi, keamanan, transportasi dan kesehatan. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih sangat mengerikan seperti saat ini, isthitha’ah kesehatan tentu merupakan aspek yang belum terpenuhi secara sempurna.

Di sisi lain, pihak Arab Saudi juga telah merilis 11 negara yang diizinkan masuk ke negaranya, dari 11 negara tersebut Indonesia tidak masuk di dalamnya, meskipun perizinan tersebut tidak terkait langsung dengan haji dan umrah, namun suspend ini secara otomatis akan mengganggu jalur penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi.

Jika Indonesia tidak membatalkan haji maka istitha’ah transportasi juga tidak terpenuhi. Sehingga kewajiban haji secara hukum syar’i telah gugur.

Selain itu, perlu kita ketahui, seandainya jemaah haji diberangkatkan di masa pandemi, maka pelaksanaan ibadahnya akan sangat minimalis. Banyak amalan sunnah bahkan wajib haji yang biasanya dapat dilakukan di masa normal, kemungkinan besar di masa pandemi ini tidak dapat dilakukan, seperti misalnya mencium hajar aswad, shalat di belakang maqam Ibrahim hingga mencukur rambut di bukin shafa.

Penundaan pelaksanaan Haji demi kemashlahatan tentu bukan sebuah kezaliman, karena status darurat pandemi Covid-19 memang belum berakhir.

Sehingga diperlukan pemikiran secara rasional dan kesabaran bagi para calon jamaah yang telah menyisihkan sebagian pendapatnya untuk dapat menunaikan haji di tanah suci. Daripada mencari siapa yang salah, alangkah baiknya kita tetap berdoa dan bersabar agar pandemi segera berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Rizieq Shihab kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan di RS Ummi Bogor dengan pidana penjara. Tuntutan itu dibacakan oleh tim JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021).

Rizieq dituntut pidana penjara selama enam tahun dalam kasus itu. Jaksa menyatakan Rizieq secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akan menggelar sidang lanjutan kasus tersebut pada Kamis (10/6/2021). Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan, agenda sidang pada Kamis pekan depan itu adalah pembacaan pleidoi Rizieq.

“Agenda sidangnya pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum,” kata Alex dalam sebuah keterangan, Jumat (4/6/2021).

Sedangkan terkait kasus kerumunan massa di Megamendung. Majelis hakim menjatuhkan vonis denda Rp 20 juta terhadap Rizieq Jika tidak dibayar, Rizieq akan dihukum pidana penjara lima bulan.

“Menyatakan terdakwa Moh Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kekarantina kesehatan. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 20 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan lima bulan,” ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa.

Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Lentera Research Institute, Daniel Dohar, SH., MH, mengatakan bahwa fenomena ini merupakan panggung bagi pemerintahan Jokowo untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya proses supremasi hukum. Tidak ada ruang bagi anarkisme dan segala bentuk pelanggaran hukum di negeri ini.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan segala elemen masyarakat untuk ikut mengawal dan mendukung proses hukum Rizieq Shihab dalam kasus penyembunyian hasil tes swab dirumah sakit Ummi Bogor. Lembaga penegak hukum perlu menindaklanjuti langkah hukum ini guna memberikan pesan kepada masyarakat sebagai wujud crime control model. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa dalam proses hukum yang sedang berlangsung harus berdasarkan prinsip due process.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik menyampaikan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sering melakukan penyerangan mengganggu pembangunan Papua.

Oleh karena itu, menurut Andi Taufan Damanik tindakan KKB yang sering melancarkan serangan merugikan semua pihak yang ada di Papua.

“Komnas HAM selalu mengatakan hentikan kekerasan ini. Karena merugikan semua pihak yang ada di sana, menghalangi pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah nasional atau daerah,” kata Andi Taufan Damanik di Komnas HAM.

Andi Taufan Damanik menyebutkan, sudah mengirimkan tim ke Papua berkenaan dengan aksi KKB yang kembali menyerang warga sipil.

Dikatakannya, Komnas HAM mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap tindakan yang dilakukan KKB.

“Memang sudah banyak tindakan seperti itu karena apa? karena KKB semakin menyebar,” kata Andi Taufan Damanik.

Menurutnya, atas tindakan KKB ini, pihaknya sering berbicara dengan pimpinan TNI dan Kepolisian agar bisa menghentikan kekerasan yang sering dilakukan KKB.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri banyak menyinggung Pancasila dalam pidatonya di acara pelantikan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara. Salah satunya, dia mengatakan Pancasila bisa menjadi sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam perang badar melawan korupsi.

“Pancasila telah menjadi solusi dalam menghadapi masalah negara ini, salah satunya perilaku korupsi,” kata Firli dalam pidatonya yang disiarkan langsung di Youtube KPK, Selasa, 1 Juni 2021.

Firli mengatakan siapapun yang melakukan korupsi adalah pengkhianat Pancasila. Perbuatan itu, kata dia, menyalahi setiap butir Pancasila. Dia mengatakan Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa memberi tauladan untuk berbuat baik, bukan buruk seperti korupsi. Lalu, dia mengatakan tauladan kebaikan itu akan menjadikan masyarakat menjadi manusia yang adil dan beradab.

“Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, Insya Allah sila ketiga persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap bangsa Indonesia dalam perang badar melawan korupsi,” kata dia.

Agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan terukur, Firli bilang perang itu harus sesuai dengan sila keempat, yaitu hikmat dan kebijaksanaan.

“Perang bersama melawan korupsi yang berurat berakar di negeri ini tentunya untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia seperti sila kelima,” kata Firli Bahuri.

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, meninjau vaksinasi di tiga wilayah Kabupaten Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati, Sabtu (5/6/2021) serta sebelumnya di Kabupaten Cilacap, Jumat (4/6/2021).

Saat meninjau kegiatan Vaksinasi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di dampingi rombongan antara lain Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB, Ganip Warsito, Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto Gubenur Jawa Tengah, yang diwakili Sekda Provinsi Jateng, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pangdam IV Kodam Diponegoro, Mayjend TNI Rudianto, Pejabat Utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro.

Saat acara di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Panglima TNI dan Kapolri melakukan tatap muka dan diskusi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Blora.

Bupati Blora, Arief Rothman, mengatakan kasus Covid-19 di wilayahnya saat ini mencapai 7.068 kasus positif dan pasien sembuh mencapai 6.486. Presentase kesembuhan mencapai 91,8%. Sedangkan untuk vaksinasi di wilayah Kabupaten Blora, telah mencapai 141.016 warga. Dengan rincian 3.667 tenaga kesehatan, 53.743 tenaga pelayanan publik dan 83.607 warga lanjut usia.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto menjelaskan, bahwa kasus Covid di Kabupaten Pati Terkonfirmasi Positif 3.567 kasus, 1,9% dari kasus di Jawa tengah, Tingkat Kesembuhan 2.795 kasus, 78,4% jauh lebih rendah dari kesembuhan nasional sebesar 92,1%, Tingkat Kematian 534 kasus, 15,0% jauh lebih tinggi dari kematian nasional sebesar 2,8%.

“Sedangkan untuk data Vaksinasi Kabupaten Pati dengan total yang diterima sebanyak 114.418 dosis dan telah terpakai sebanyak 102.681 dosis 89,7%, Dosis I 64.805 dosis, Dosis II 37.876 dosis dan Sisa Vaksin 11.737 dosis,” kata Haryanto.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa menyikapi lonjakan kasus dikabupaten Kudus, harus diwaspadai. Karena wilayah Rembang, Pati, Dan Blora adalah dekat dengan Kabupaten Kudus. Untuk itu harus betul betul diperhatikan, jangan sampai kejadian serupa terjadi di Blora.

“Tingkat kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan sudah mulai menurun. Untuk itu perlu diantisipasi jangan sampai terjadi ledakan kasus sepertidi Malaysia,” kata Kapolri.

Kapolri menekankan, agar langkah-langkah kontigensi disiapkan, mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan yang dimulai dari PPKM Mikro disetiap wilayah, serta 3T untuk antisipasi penularan Covid-19. Bahkan tak kalah penting, yaitu ruang isolasi harus disiapkan, untuk antisipasi lonjakan Covid-19.

“Walaupun telah dilakukan penyekatan oleh petugas gabungan, namun kegiatan antisipasi harus terus dilakukan. Gelorakan 5 M dalam kehidupan, apalagi saat kegiatan hajatan warga ataupun hal lain yang bisa menimbulkan kerumunan,” kata Kapolri.

Sedangkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam rangka mengendalikan Covid-19 harus dilakukan dengan cara mempelajari data-data kasus positif di Blora, Pati, Kudus, Rembang, Cilacap, dan Kabupaten lainnya. Selain itu, angka kesembuhan, angka kematian BOR dan ICU setiap hari harus di cek. Laksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektoral yang ada.

“Kembali saya tegaskan, PPKM Mikro harus dilakukan dan berikan pembekalan kepada petugas di Posko PPKM yang diimbangi dengan sarana dan prasarana kesehatan. Antisipasi kegiatan budaya ataupun kearifan lokal di wilayah, seperti acara adat pasca panen atau sedekah bumi, jangan sampai terjadi kerumunan yang dikhawatirkan menimbulkan penularan Covid-19,” ucap Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, pengawasan terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat harus terus dilakukan. Bahwa protokol kesehatan bukan karena keterpaksaan, namun karena kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Jika semua itu bisa dilakukan, maka Covid-19 bisa kendalikan.

Sebelumnya, Panglima TNI dan Kapolri juga telah meninjau pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan di Gedung Patra Graha, Gedung Patra Ria dan Gedung Olah Raga Avtur, komplek Pertamina Lomanis Jalan MT Haryono, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, pada Jumat (4/6/2021).

“Saya melihat pelaksanaanya bagus, tertib dan lancar,” kata Panglima TNI, saat memberikan keterangan kepada awak media.
Dia mengatakan, sesuai target, vaksinasi untuk lansia dan pralansia ada 140 ribu. Yang sudah mendapat vaksin sebanyak 40 ribu sekitar 70% dari total penduduk Kabupaten Cilacap 1,9 juta.

“Dan alhamdulillah, dengan pelaksanaan kegiatan di Cilacap untuk memitigasi varian baru yang kita takutkan. Ternyata bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak sampai terjadi mutasi ke masyarakat. Itu yang poin penting,” kata Panglima.

Panglima TNI mendorong Bupati Cilacap bersama pihak terkait untuk terus melakukan tracking, hingga pelaksanaan 3M. Sebab menurutnya, yang paling penting adalah dengan memakai masker.

“Untuk penggunaan masker sendiri di Kabupaten Cilacap saya lihat bagus. Mudah-mudahan (kesadaran menggunakan masker) bisa dipertahankan, dan terus menggelorakan,”. (**)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah telah menetapkan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci pada tahun 2021. Keputusan ini dianggapnya sebagai jalan terbaik untuk calon jemaah haji.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” kata Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Yaqut mengungkapkan, hingga hari ini, pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. Bahkan itu juga berlaku di semua negara.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas dia.

Yaqut menambahkan, kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi.

Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya.

“Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah haji tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat. (*)

Penulis : Maulandy Rizki Bayu Kencana *)

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Keberangkatan calon jamaah haji Indonesia tahun 2021 dibatalkan oleh pemerintah. Keputusan ini diambil demi keselamatan dan kesehatan para calon jamaah, karena saat ini masih masa pandemi. Keselamatan rakyat jauh lebih penting dan para calon jamaah yang batal berangkat diminat untuk bersabar.

Sebentar lagi idul adha, berarti musim haji sudah dekat. Para muslimin dari seluruh dunia berangkat ke Saudi Arabia, untuk beribadah haji dan menunaikan rukun islam kelima. Namun karena masih masa pandemi, penyelenggaraan haji diperketat oleh Kerajaan Saudi, karena jumlah jamaah yang datang sangat dibatasi. Sehingga hanya sedikit yang boleh untuk berhaji dan syaratnya mereka sudah mendapatkan vaksin Corona.

Calon jamaah haji dari Indonesia sudah harap-harap cemas, apakah mereka boleh berangkat ke Saudi Arabia, mengingat tahun lalu tidak ada slot jamaah dari Indonesia. Namun mereka harus ikhlas karena sekali lagi gagal berangkat, karena pemerintah memutuskan bahwa seluruh calon jamaah haji dari Indonesia tidak jadi berangkat ke tanah suci.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rilis resminya menyatakan bahwa kesehatan calon jamaah haji Indonesia terancam oleh pandemi covid-19, dan pemerintah bertanggung jawab menjaga seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri dari ancaman Corona. Sehingga dengan berat hati, pemberangkatan calon jamaah dibatalkan untuk tahun 2021 ini.

Pernyataan ini sangat mengejutkan karena para jamaah yang tidak jadi berangkat  tahun 2020 sekali lagi menelan kekecewaan. Namun mereka harus legowo karena bagaimana lagi, masih masa pandemi. Apalagi virus covid-19 sudah bermutasi menjadi macam-macam varian, sehingga makin mengancam kesehatan masyarakat jika nekat pergi ke luar negeri.

Keselamatan dan kesehatan para calon jamaah haji jauh lebih penting. Walau ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu, tetapi saat ini masih pandemi. Menteri Yaqut menambahkan, dalam agama Islam, menjaga jiwa adalah salah satu dari lima syariah. Dalam artian, keselamatan jiwa para calon jamaah tentu diutamakan.

Bayangkan jika jamaah haji Indonesia tetap nekat berangkat. Maka akan lebih banyak waktu yang dihabiskan. Karena mereka harus melakukan isolasi mandiri di hotel minimal selama 7 hari, sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak bisa hanya dilakukan dalam 40 hari seperti biasa. Sedangkan untuk cuti tahunan agak sulit diberikan dalam waktu selama itu, bagi pekerja kantoran.

Selain itu, biaya haji saat pandemi juga lebih tinggi, karena harus membeli masker sekali pakai berlusin-lusin. Belum lagi hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan peralatan lain untuk mendukung protokol kesehatan.

Pelaksanaan ibadah haji dibatasi jamaahnya karena takut menimbulkan klaster Corona baru. Sehingga calon jamaah dari Indonesia diharap pengertian dan tidak lagi protes akan keputusan pemerintah. Karena saat ini situasi masih berbahaya, dan pemerintah tentu memikirkan keselamatan rakyatnya.

Ibadah haji bisa ditunda tahun depan, insya Allah, dengan syarat pandemi sudah berakhir dan semoga saat itu tidak ada lagi virus covid-19. Baik di Saudi Arabia, Indonesia, maupun di seluruh dunia. Akan tetapi, nyawa manusia hanya 1, sehingga harus dijaga baik-baik dan jangan sampai malah kena Corona pasca berhaji.

Perlu diingat bahwa Allah maha pengampun dan maha pengertian, sehingga jika ada yang batal berangkat haji, bukan berarti akan mendapatkan murka. Ibadah haji adalah panggilan istimewa dari-Nya. Sehingga ketika keberangkatan harus dibatalkan, sesungguhnya sudah menjadi takdir Sang Kuasa.

Pembatalan keberangkatan calon jamaah haji Indonesia adalah keputusan terberat yang diambil oleh pemerintah, juga Kementrian Agama. Namun demi kesehatan dan keselamatan calon jamaah, akhirnya mereka harus legowo. Insya Allah tahun depan bisa berangkat dan menjadi haji yang mabrur.

)* Penulis adalah kontributior Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)