Oleh : Zakaria)*

Pandemi masih kita lalui dengan rasa khawatir, oleh karena itu jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan 5M dan dengan rela disuntik vaksin. Apalagi jumlah pasien Corona mengalami kenaikan. Jangan lalai sedikitpun dan memakai masker hanya saat ada petugas yang merazia. Karena semua protokol kesehatan demi keselamatan kita sendiri, jadi harus ditaati.

Ketertiban masyarakat dalam menaati protokol kesehatan akhir-akhir ini agak menurun. Mungkin ada yang sudah jenuh dengan masa pandemi, sehingga mulai liburan keluar kota. Juga mengadakan acara yang mengundang banyak orang di rumahnya dalam rangka ulang tahun atau syukuran. Padahal semua ini melanggar protokol kesehatan, karena membuat kerumunan dan meningkatkan mobilitas.

Sebagian masyarakat beralasan mereka sudah mendapatkan vaksin, sehingga malas memakai masker. Padahal menurut Laura Yamani, epidemiolog dari Universitas Airlangga, setelah disuntik vaksin masih harus tetap menaati protokol kesehatan. Karena fungsi vaksin hanya mengurangi gejala ketika terinfeksi. 

Laura menambahkan, protokol kesehatan yang ditaati tidak hanya 3M tetapi 5M. Yakni memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena kerumunan bisa meningkatkan resiko penularan Corona, begitu juga jika ada pergerakan masyarakat secara massal.

Mobilitas massal terbukti menaikkan jumlah pasien Corona. Buktinya dalam seminggu ini, jumlah orang yang terinfeksi virus covid-19 bertambah, dari 4.000 jadi 5.000 orang dalam sehari. Sehingga jumlah pasien Corona di Indonesia mencapai 1,7 juta orang. Kenaikan ini terjadi pasca libur lebaran. Data ini valid karena dikeluarkan langsung oleh Tim Satgas Covid-19.

Oleh karena itu, daripada ketularan dari eks pemudik atau OTG yang tak diketahui gejalanya, lebih baik melindungi diri dengan memakai masker. Gunakan masker sesuai standar WHO, yakni yang disposable, masker N95, atau masker kain 3 lapis. Jangan yang buff atau scuba karena tak bisa menahan laju droplet dengan maksimal.

Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan dan bawa hand sanitizer saat bepergian. Jaga jarak ketika berada di tempat umum dan jangan menduduki kursi yang bertanda silang. Hindari kerumunan dan datangi supermarket atau Mall pada waktu baru buka, sehingga masih sepi. Jangan pula sengaja membuat acara di rumah yang mengundang banyak orang, karena sama saja membuat kerumunan dan kita tidak tahu siapa di antara tamu yang OTG.

Protokol yang paling saklek adalah mengurangi mobilitas. Kita harus rela melakukannya, daripada kena Corona dan akhirnya harus terbaring di RS selama minimal 14 hari. Jangan lupa bahwa ada kemungkinan untuk kehilangan nyawa gara-gara virus covid-19, apalagi ia sudah bermutasi menjadi lebih kuat. Tahan diri dan relakan untuk batal liburan jauh, saat pandemi belum berakhir.

Vaksinasi juga wajib dijalani oleh seluruh WNI, apalagi program ini gratis. Meski tidak melindungi 100%, bukan berarti vaksin percuma jika diinjeksi ke dalam tubuh. Karena jika sudah divaksin maka terhindar dari resiko sakit yang parah. Vaksin Corona 100% aman dan halal sebagaimana dikeluarkan oleh MUI, jadi tidak ada keraguan lagi di dalamnya.

Sebagai WNI yang baik, kita juga wajib jadi duta vaksin, dalam artian juga mempromosikan program ini ke teman-teman, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Vaksin Corona termasuk barang baru sehingga bisa jadi ada sebagian yang takut. Tetapi jika Anda menjamin bahwa setelah disuntik sehat-sehat saja, maka ia akan percaya dan menceritakannya ke kawan-kawan yang lain.

Menjalani vaksinasi merupakan syarat agar pandemi berakhir, karena setelah semua disuntik, akan terbentuk kekebalan kelompok. Jangan lupa juga untuk menaati protokol kesehatan 5M, bukan hanya 3M. Ketertiban masyarakat akan sangat membantu pemerintah untuk mengendalikan pandemi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Indra Kurniawan )*

Para pegawai yang gagal  Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak layak berkarir di KPK. Para pegawai yang gagal tersebut harus ikhlas melepaskan statusnya sebagai pegawai KPK.

TWK merupakan instrumen penting untuk menyeleksi calon pegawai negeri. Dari segi huku, proses pelaksanaan seleksi TWK sudah sesuai amanat Undang Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Dari 1.351 pegawai KPK, yang tidak lolos TWK ada 75 orang, sedangkan yang gagal jadi ASN ada 51 orang. Sisanya yang 24 orang masih diberi kesempatan lagi untuk jadi abdi negara, dengan syarat harus mengikuti pembinaan dan pembekalan Pancasila dan nasionalisme.

Ketika 51 orang sudah gagal maka mereka tidak bisa diangkat jadi ASN. Ternyata ada kesalahan lain, selain karena gagal mengerjakan 200 soal dalam tes wawasan kebangsaan dan wawancara dengan asesor. Pertama, mereka diduga memiliki agenda politik yang meresahkan, karena sebagai pegawai KPK maupun ASN harus bebas dari kepentingan politik, sekecil apapun.

Jika pegawai KPK yang akan diangkat jadi ASN memiliki agenda politik, maka situasi akan makin panas. Terlebih banyak orang sudah ancang-ancang untuk pemilihan presiden tahun 2024. Saat anggota KPK ternyata jadi anggota parpol tertentu, maka ia bisa menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan lobi ke pejabat tinggi tertentu.

Jika lobi itu berhasil maka ia akan kecipratan cuan, sehingga melanggar peraturan. Karena keuntungan ini tidak diperbolehkan, sebab menjadi gratifikasi bagi pegawai KPK. Sedangkan ASN dan pegawai lembaga negara tidak boleh sama sekali menerimanya, karena dikhawatirkan akan berujung pada penyimpangan aturan. Penyogokan seperti ini tentu dilarang keras oleh negara.

Sedangkan yang kedua, ada sebagian oknum pegawai KPK yang diam-diam melakukan korupsi sejak 2 tahun lalu. Korupsi yang mereka lakukan sudah terstruktur, sehingga amat bahaya, karena dari 1 orang yang melakukannya bisa ditiru oleh banyak pegawai lainnya.

Indikasi korupsi terjadi saat pegawai KPK melakukan tugas belajar (untuk kuliah S2 maupun S3, di dalam atau luar negeri). Seharusnya, menurut peraturan, mereka tidak mendapatkan gaji bulanan. Karena kenyataannya memang tidak bisa bekerja di kantor KPK, karena sedang fokus belajar. Namun untuk menunjang kehidupan, gaji diganti dengan ongkos living cost.

Akan tetapi, pada prakteknya banyak yang menerima double, yakni living cost plus gaji bulanan. Sehingga pelanggaran ini bisa merugikan negara karena uang harus dikucurkan lebih banyak, padahal harusnya untuk keperluan yang lain.  

Selain kasus ini, ada pula kasus lain yang baru terungkap, yakni seorang penyidik yang ketahuan menerima uang suap senilai 1,3 milyar rupiah. Ia menerima uang itu dari Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M Syahrial. Korupsi uang sebesar ini tentu mengguncangkan publik, karena seorang penyidik yang seharusnya melakukan operasi tangkap tangan malah menjadi incaran OTT oleh penyidik KPK lain.

Jangan sampai ada koruptor lain di KPK karena jadi sangat lucu sekaligus miris. Bagaimana ada korupsi di sebuah lembaga anti korupsi? Kejadian ini juga makin mengingatkan masyarakat bahwa keputusan untuk mengangkat pegawai KPK jadi ASN sangat tepat, karena gajinya di atas UMR. Sehingga dianggap lebih dari cukup dan menjauhkan mereka dari godaan korupsi.

Ketika 51 orang pegawai KPK tidak lolos TWK dan tersandung kasus korupsi serta punya agenda politik, maka riwayatnya nyaris tamat. Tidak ada tempat sedikitpun di KPK bagi mereka. Sebaiknya merekamelakukan evaluasi, sebelum mengeluh ke sana-sini.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Sukabumi