Oleh : Putu Prawira )*

Pemerintah terus mengoptimalisasikan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Selain sebagai strategi percepatan pemerataan pembangunan, perpindahan Ibu Kota diyakini juga sebagai solusi pertambahan penduduk di Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota rupanya tidak hanya sekadar isu, pemerintah juga merancang skenario pemindahan ibu kota negara dari berbagai aspek. Dalam hal ini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang akan mengambil peran strategis untuk menangani masalah terkait pertambahan jumlah penduduk.

Sebelumnya, Nofrijal berkeyakinan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan kependudukan. Bahkan, menurutnya, bonus demografi dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tumbuhnya potensi ekonomi baru di luar Jawa, ketimpangan sosial yang selama ini menjadi masalah klasik di Indonesia akan semakin teratasi.

Selama ini, kita tahu bahwa bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja, dengan pemindahan pusat pemerintahan ke sana dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut.

Saat ini Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi terbesar di Indonesia, di mana 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa. Sementara itu, daerah-daerah lain memiliki jumah penduduk sangat rendah kurang dari 10% kecuali Pulau Sumatera.

Nofrijal berujar, tingginya beban DKI Jakarta sebagai pusat sejumlah aktifitas perekonomian diiringi pula dengan tingginya kadar pencemaran udara serta padatnya penduduk dan rawannya bencana di Pulau Jawa. Sejalan dengan pengendalian kuantitas penduduk, BKKBN juga akan fokus pada perkembangan kualitas penduduk di Kalimantan Timur.

Perlu kita ketahui juga bahwa kondisi Jakarta yang sudah sangat padat penduduk. Saat ini jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 10,2 juta. Angka tersebut telah berhasil mengantarkan Jakarta sebagai 10 besar kota terpadat di dunia setelah Manila, New Delhi dan Tokyo.

Padatnya jumlah penduduk di Jakarta kian menjadi karena ditopang oleh sejumlah kota yang juga memiliki populasi besar.

Tercatat Kota Bekasi dihuni 2,4 juta penduduk, Depok 2,1 juta penduduk, Tangerang 2 juta penduduk dan Tangerang Selatan 1,5 juta penduduk.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyampaikan sekitar 870 ribu aparatur sipil negara (ASN) akan dipindahkan ke Kaltim. Hal tersebut tentu saja akan menstimulasi pasar barang, jasa dan industri rumah tangga, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa bonus demografi merupakan salah satu peluang besar bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Menurutnya, perubahan pada pola migrasi yang dimulai dari ratusan ribu ASN merupakan hal positif untuk memanfaatkan bonus demografi di Indonesia.

Jumlah penduduk yang padat tentu saja berdampak pada lalu linta di Jakarta yang semakin sesak. Kemacetan dan deru klakson adalah lagu harian jalanan Jakarta. Hal ini diperparah dengan rata-rata kecepatan di jalanan jakarta yang hanya 16 Km per jam, sehingga tentu saja percumah memiliki ferari atau lamborgini.

Banyaknya penduduk juga berdampak pada sektor lingkungan, jika 1 orang membuah 1 kilo sampah sehari, tentu saja jumlah sampah akan semakin banyak jika jumlah penduduk di Jakarta semakin padat.

Dampaknya, banjir kerap bersilaturahmi memasuki gang-gang, hal ini diperparah dengan penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta yang mencapai 7,5 cm per tahun.

Bayangkan saja, dari tahun 1989 sampai 2007, penurunan tanah sudah mencapai 60 cm. Sementara itu permukaan air laut terus naik, maka sesuatu yang wajar jika banjir akan menjadi tamu tahunan di Jakarta.

Sementara itu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan proyeksi dibuat dengan mendasarkan pada nilai proyek pengembangan ibu kota baru dengan daya serap tenaga kerja yang diciptakan. Pihaknya telah menghitung proyek senilai Rp 1 Triliun dalam pengembangan ibu kota baru akan mampu menyerap 14 ribu tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tiga juta lapangan kerja di lokasi ibu kota baru, Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah perlu sebuah penelitian mengenai jumlah penduduk yang kira-kira bisa tinggal di lokasi ibu kota baru. Jumlah penduduk yang akan tinggal disana tergantung pada daya tarik ibu kota negara tersebut.

Pemindahan Ibu Kota merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan, agar pembangunan dapat berjalan secara Indonesiasentris bukan Jawasentris.

)* Penulis adah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Putu Prawira )*

Pengalihan status pegawai KPK sama sekali bukan usaha untuk membuat lembaga ini makin melempem. Penyebabnya karena pemerintah tak pernah melarang pegawai KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan, walau mereka sudah berstatus aparatur sipil negara. Masyarakat tak usah takut karena kinerja KPK akan terus bersinar.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang akhir-akhir ini sering disorot, karena seluruh pegawainya menjalani alih status menjadi pegawai negeri. Masyarakat terkaget-kaget karena untuk apa ada perubahan, setelah lembaga ini berdiri selama lebih dari 10 tahun? Karena perubahan identik dengan sesuatu yang negatif dan mereka jadi berpikir yang tidak-tidak.

Padahal masyarakat tidak usah takut karena dalam UU KPK dijelaskan bahwa pegawai lembaga antirasuah tersebut boleh melakukan OTT (operasi tangkap tangan). Sehingga rumor tentang penggembosan KPK dari dalam itu salah besar. KPK masih bertaji dan boleh untuk memberantas korupsi sekecil apapun di Indonesia.

Masyarakat jangan memandang perubahan status pegawai KPK sebagai sesuatu yang negatif. Karena sudah ada UU KPK sebagai payung hukum, dan mereka pasti mematuhinya. Tidak akan ada perubahan yang jelek, karena mereka amat taat pada peraturan dan Undang-Undang, karena sejak awal diangkat jadi pegawai KPK dulu berjanji untuk tetap profesional.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Karlie menyatakan bahwa perubahan status pegawai KPK adalah amanah Undang-Undang. Juga, perubahan ini justru jadi langkah besar agar kinerja KPK makin profesional. Dalam artian, perubahan ini diharap jadi sesuatu yang positif dan masyarakat jangan memandangnya dengan penuh kebencian.

Ahmad Tholabie Karlie menambahkan, justru perubahan status pegawai KPK jadi ASN tidak mengubah budaya kerja yang dibangun sejak lama. Kekhawatiran mengenai indepedensi KPK harus dijawab oleh komisioner KPK dan pejabat KPK, agar tetap bekerja sesuai dengan aturan main. Dalam artian, tiap pegawai KPK harus memenuhi aturan baku yang berlaku dan tidak ada yang dilonggarkan, walau mereka berstatus jadi ASN.

Profesionalisme akan makin terasa karena gaji pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara cukup besar (tergantung dari pangkat dan golongannya). Belum ditambah dari tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, dan beberap tunjangan lain. Sehingga dengan gaji dan fasilitas itu diharap mampu meningkatkan kinerja jadi lebih baik, dan mereka akan lebih semangat bekerja.

Bagaimana dengan status aparatur sipil negara? Pegawai KPK tidak akan memiliki rasa sungkan ketika ada lembaga yang ketahuan korupsi. Walau sesama ASN tetapi pegawai KPK tetap boleh untuk menegur sampai mencokok mereka, tergantung dari keparahan kasusnya.

Hal ini malah didorong oleh negara, karena pemerintahan Presiden Jokowi tetap konsisten untuk jujur, berani, dan anti korupsi (juga kolusi dan nepotisme). Tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini, oleh karena itu KPK diharap jadi lembaga yang memberantas korupsi dan segala kecurangan di Indonesia.

Pengalihan status pegawai KPK sudah dirancang sejak 2019 lalu, jadi jangan ada anggapan bahwa ini sesuatu untuk menjegal penyidik senior tertentu agar ia terpaksa pensiun dini, karena tak lolos uji tes wawasan kebangsaan. Walau status mereka jadi ASN, namun tetap boleh menerabas korupsi di Indonesia sesuai dengan standar KPK yang berlaku.

Pemberantasan korupsi adalah PR bagi seluruh pegawai KPK dan mereka harus tetap melakukannya, walau berubah status jadi aparatur sipil negara. Tidak ada maksud untuk membiarkan koruptor berkeliaran di Indonesia, karena tidak ada korelasinya antara perubahan status pegawai KPK dengan kelicikan koruptor yang menjilat pemerintah dan berusaha menjegal KPK secara diam-diam.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Azka Aulia )*

UU Cipta Kerja tak hanya mendukung bidang ketenagakerjaan tetapi juga industri sawit. Petani sawit mendapat dukungan dari pemerintah sehingga kehidupan mereka akan membaik. Otomatis industri sawit juga akan stabil, bahkan naik lagi. UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan rakyatnya.

UU Cipta Kerja mencatat rekor sebagai UU yang paling menghebohkan, sampai ada banyak demo yang menolaknya. Padahal yang memprotes tidak tahu apa esensi dari UU ini, yakni untuk kesejahteraan rakyat. Karena hampir semua bidang mengalami perombakan yang positif, mulai dari ekonomi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, sampai industri sawit.

Mengapa harus industri sawit yang ditolong? Karena industri ini ketiban tulah akibat black campaign yang menyebutkan bahwa mereka bertindak yang merugikan, padahal kenyataannya tidak. Industri sawit tidak berbuat seperti itu, malah menolong masyarakat. Karena buah sawit diolah jadi minyak goreng dan berbagai barang lain yang dibutuhkan oleh banyak orang.

Pada UU Cipta Kerja disebutkan bahwa petani sawit akan mendapatkan sertifikat ISPO alias tata kelola yang berkelanjutan. Sehingga mereka tak hanya bernasib jadi petani di kebun sawit seumur hidup, tetapi juga melanjutkan produksinya. Misalnya mereka akan belajar bagaimana menyeleksi sawit yang berkualitas tinggi, pengolahan sawit jadi minyak goreng, margarin, dll.

Musdalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa petani sawit akan diberi pendanaan oleh pemerintah, dalam masa transisi 5 tahun ke depan. Dalam artian, mereka tak hanya diberi sertifikat tetapi juga tambahan modal, agar bisa jadi pengusaha yang maju.
Sehingga petani akan makin maju berkat sertifikat ISPO. Menjadi petani kecil bukanlah takdir seumur hidup, jika mereka ingin pendapatan yang lebih tinggi. Namun sebagai orang yang ingin maju, mereka memang harus mengembangkan diri, salah satunya dengan ISPO.

Hal ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja juga baik bagi petani sawit, karena mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Karena jika yang diketahui hanya cara memegang cangkul, menyiram pohon sawit, dan pertanian tradisonal, akan sulit maju. Tetapi jika tahu ara pengolahannya, mengetahui potensi bisnisnya, mereka bisa bertransformasi jadi pengusaha kelas atas.

Mengapa pemerintah gencar sekali menolong petani sawit? Karena beberapa tahun ini mereka mendapat cobaan karena kampanye anti sawit di media sosial. Black cmpaign ini sungguh merugikan karena banyak orang yang ikut-ikutan berhenti mengkonsumsi minyak sawit dan produk lain yang terbuat dari kelapa sawit. Padahal yang dinyatakan dalam kampanye salah, karena produksi pengolahan sawit juga ramah lingkungan.

Selain itu, pada masa pandemi, daya beli masyarakat menurun drastis. Sehingga otomatis pendapatan mereka juga turun, karena permintaan sawit dari pabrik juga berkurang. Jika hal ini dibiarkan saja maka nasib petani sawit akan merana karena pendapatannya berkurang, sehingga keluarganya yang menderita karena asap dapur susah untuk mengebul.

Oleh karena itu kita wajib mendukung UU Cipta Kerja karena juga men-support petani sawit agar tidak lagi bernasib malang. Semua petani sawit diusahakan memiliki ISPO dan mendapat bantuan dana, sehingga bisa maju dan berkembang menjadi pengusaha pengolahan sawit yang bonafid.

Efek dari ISPO memang tidak bisa dilihat dalam jangka pendek, karena butuh minimal 5 tahun baru terlihat dampak positifnya. Petani sawit bisa mandiri dan berusaha untuk mengolah kelapa sawit yang berstandar nasional. Sehingga dipercaya oleh banyak orang dan mendapatkan keuntungan yang besar.

UU Cipta Kerja yang mendukung para petani sawit patut diapresiasi, karena yang ditolong oleh UU ini tak hanya pengusaha dan pekerja, tetapi juga petani. Mereka juga WNI, jadi amat layak jika ditolong oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Rebecca Marian )*

Ulah kelompok separatis teroris (KST) memang tidak bisa dimaafkan, kelompok tersebut secara brutal membunuh warga sipil dan membakar Bandara Ilaga. Mereka juga membakar satu unit pesawat rusak yang parkir di Apron Bandara Aminggaru Ilaga.
Berita terkait pembakaran pesawat tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria.

Menurut Reza, tindakan tersebtu tentu sangatlah tidak bertanggung jawab dan menyebabkan instabilitas di Kabupaten Puncak dan pada akhirnya akan mengganggu proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, menyebutkan sempat terjadi aksi baku tembak.

Saat kejadian, aparat keamanan yang berada di Kota Ilaga melihat kepulan asap tebal dari arah Bandara Aminggaru. Selanjutnya, dilakukan pemantauan menggunakan drone dan didapati beberapa fasilitas bandara dalam keadaan terbakar.

Fakhiri menuturkan aparat keamanan gabungan telah menuju ke lokasi kejadian, hingga akhirnya terjadi kontak senjata selama 1 jam.

Polisi mengatakan kontak tembak antara aparat TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bandara Ilaga yang terjadi selama 1 jam tersebut, terjadi pada pukul 17.40 WIT. Aparat kepolisian saat itu tengah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran sejumlah fasilitas di bandara yang diduga dilakukan oleh KKB.

Dirinya mengatakan beberapa fasilitas yang dibakar oleh KKB ialah tower/ATC Bandara Aminggaru, ruang tunggu bandara, perumahan perhubungan udara, dan kios milik warga sekitar.

Fakhiri menyebutkan, KST di Kabupaten Puncak Papua tidak hanya membakar fasilitas Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, tetapi juga membakar 3 rumah dinas milik Dinas Perhubungan Puncak, serta 1 unit rumah warga.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, objek yang diserang KKB adalah tower atau air traffic control (ATC) di Bandara Aminggaru Ilaga dengan cara dibakar.

Kamal menjelaskan identifikasi lokasi-lokasi yang terbakar tersebut dilihat dari gambar kamera pesawat tanpa awak (drone) yang diterbangkan di sekitar bandara.

Perwira menengah ini menuturkan, kabar kebakaran tersebut pertama kali diketahui dari adanya kepulan asap hitam yang terlihat di Kota Ilaga.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB) sendiri sempat menabuh genderang perang dengan aparat TNI-Polri. Bahkan beberapa telah memilih untuk melakukan lokasi perang di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Juru Bicara TPNB-OPM Sebby Sambom mengatakan lokasi tersebut dipilih karena diklaim jauh dari jangkauan warga sipil.

Pasca pembakaran tower yang dilakukan oleh KST, aparat TNI-Polri menyisir Bandara Ilaga, dalam penyisiran tersebut aparat menemukan dua jenazah korban aksi kebrutalan kelompok teroris. Akibat pembakaran tower bandara tersebut, operasional bandara terpaksa ditutup sementara.

Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudusy mengatakan, kedua korban telah diidentifikasi. Mereka yakni Nelius Kogoya dan Petena Murib.

Iqbal menyebut KST tidak hanya membakar tower di Bandara Aminggaru. Mereja juga menembak anggota TNI-Polri yang tengah berupaya mengamankan lokasi.

Tim Satgas Nemangkawi masih memburu KST tersebut. Kelompok teroris itu ternyata telah menembak 6 orang. Mereka merupakan warga sipil, akni Habel Halenti, yang tewas ditembak saat berada di Distrik Omukia. Kemudian satu keluarga kepala desa berjumlah lima orang di kawasan Eromaga, Ilaga. Lal ada pula Kepala Desa Nipurlena Petianus Kogoyoa yang turut serta menjadi korban.

Iqbal juga mengatakan, warga dari 10 kampung yang ada di sekitar Eromaga memutuskan untuk mengungsi ke arah Kunga. TNI-Polri, masih mengejar pelaku penembakan warga Eromaga yang diduga bagian dari KKB Talenggeng.

Terbakarnya Bandara ini tentu saja mengganggu akses transportasi, apalagi pesawat yang mendarat tidak hanya membawa penumpang tetapi juga kebutuhan pokok. Akibatnya aktifitas di bandara untuk sementara dihentikan sehingga berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pasokan sembako.

Aksi brutal KST yang membunuh warga sipil dan Membakar Bandara rupanya berdampak pada berbagai sektor, mulai dari keamanan sampai ketersediaan logistik. Pemerintah tentu perlu melakukan pengamanan sampai kondisi di bandara benar-benar kondusif dant terkendali, selain itu KST yang terbukti melancarkan aksi teror harus ditangkap untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Program vaksinasi nasional benar-benar digenjot oleh pemerintah dan pemilihan vaksinnya juga dilakukan dengan seksama. Vaksin Sinovac dari RRC menjadi pilihan utama karena memiliki efikasi yang tinggi dan sudah bestatus halal. Sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk mendapatkan vaksinasi.

Vaksinasi adalah cara untuk bebas dari corona, agar tubuh mendapatkan kekebalan dan tidak mudah terserang virus yang berbahaya. Saat pertama kali memulai program vaksinasi nasional, pemerintah memutuskan untuk menggunakan vaksin Sinovac dari RRC. Bukan dari pabrikan lain seperti Pfizer.

Masyarakat awalnya agak ragu dengan vaksin Sinovac, apalagi ketika tahu bahwa pabriknya ada di RRC. Namun mereka akhirnya percaya karena MUI sudah mengeluarkan status halal bagi vaksin Sinovac. BPOM juga sudah mengeluarkan izin, sehingga vaksin ini sangat aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik validasi vaksin Sinovac oleh WHO. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah hanya memilih vaksin yang aman, teruji mutunya, dan terbukti khasiatnya. Dalam artian, validasi WHO menunjukkan bahwa pemerintah tidak salah pilih dan telah memutuskan untuk membeli vaksin yang terbaik untuk rakyatnya.

Vaksin Sinovac memang sempat diragukan karena dibuat di RRC, karena di sanalah virus covid-19 bermula. Namun justru itu, peneliti, laboran, dan para profesor di negeri tirai bambu, bekerja keras untuk membuat vaksin corona yang paling ampuh dalam mencegah penularan penyakit berbahaya ini. Karena mereka tidak ingin ada lebih banyak korban yang terinfeksi virus covid-19.

Efikasi vaksin Sinovac juga cukup tinggi, yakni di atas 60%. Tingkat efikasi ini sudah cukup ampuh dalam menangani penularan corona. Sehingga masyarakat yang sudah mendapatkan 2 kali vaksin, akan lebih kebal dari penyakit berbahaya ini. Tentu dengan diiringi kedisiplinan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, karena pandemi belum berakhir dan kekebalan kelompok belum terbentuk.

Selain itu, vaksin Sinovac terbuat dari virus covid-19 yang dilumpuhkan. Berbeda dari jenis lain yang terbuat dari bahan sintetis. Sehingga diklaim lebih ekfektif dalam melawan droplet yang membawa penyakit corona, karena saat disuntikkan tubuh akan lebih memiliki kekebalan.

Kelebihan lain dari vaksin Sinovac adalah suhu penyimpanannya yang tidak terlalu ekstrim, yakni 2-8 derajat celcius. Sehingga dengan pendingin yang paling sederhana sekalipun, bisa memuat vaksin ini sampai ke daerah pelosok. Kita juga sudah memiliki cooler box yang biasa digunakan untuk menyimpan vaksin jenis lain, sehingga tidak usah bingung harus membeli perangkat pendingin yang baru.

Menteri Budi Gunadi melanjutkan, masyarakat tidak perlu khawatir, karena semua jenis vaksin baik untuk mencegah penularan corona. Dalam artian, walau mereka akhirnya nanti mendapatkan vaksin AstraZeneca, masyarakat diminta untuk tidak pilh-pilih. Karena jika mereka ngotot ingin mendapatkan vaksin Sinovac, akan butuh waktu lama, padahal vaksinasi berpacu dengan waktu agar kekebalan kelompok cepat terbentuk.

Penyebab dari jenis vaksin lain yang diberikan karena stok vaksin Sinovac amat terbatas dan suplai dari pabrik belum datang. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin AstraZaneca untuk vaksinasi selanjutnya. Vaksin ini juga ampuh dalam menangkis serangan corona dan efikasinya cukup tinggi. Jangan takut karena keduanya sama-sama berkhasiat.

Validasi dari WHO menunjukkan bahwa pemerintah tidak salah pilih dalam memilih vaksin Sinovac, pada program vaksinasi nasional. Karena vaksin ini terbukti ampuh, memiliki efikasi yang tinggi, minim efek samping, dan yang paling penting sudah mendapatkan status halal MUI dan lolos uji BPOM. Masyarakat juga diminta untuk tak pilih-pilih vaksin, agar semua sehat dan bebas corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa cikini

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pada Kamis (3/6) menerima sebanyak 12 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 12 pegawai KPK yang gagal TWK tersebut disambut oleh Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi, serta Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis.

Kiai Cholil, mengatakan, kehadiran mereka ke MUI dalam rangka mengadukan proses seleksi TWK. Mereka menyaksikan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di KPK masih harus menjalani TWK. Lebih lanjut ia menyampaikan dilembaga lain seperti Komnas HAM tidak perlu menjalani TWK. Pegawai di Komnas HAM langsung menjadi ASN tanpa TWK terlebih dahulu.

“Pegawai KPK tersebut juga menceritakan bahwa mereka sudah banyak yang bekerja selama belasan tahun dan bahkan tidak pernah kesandung masalah etik,”

kata Kiai Cholil
Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Lentera Research Institute, Daniel Dohar, SH.,MH, mengatakan bahwa polemik yang terjadi pada TWK KPK tidak mempengaruhi kinerja KPK didalam memberantas tindak pidana korupsi. Beberapa kasus korupsi berskala besar tetap berhasil diselesaikan oleh KPK. Diharapkan polemik ini dapat segera diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun.

“Polemik TWK KPK tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja lembaga KPK didalam memberantas korupsi ditanah air. Hal ini terlihat dari kasus-kasus berskala besar yang berhasil diungkap oleh KPK. Kami berharap polemik ini dapat segera diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun”, ujar Daniel.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo prihatin dengan peningkatan angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan meminta semua pihak termasuk anggota Polri dan TNI di wilayah intensif melakukan upaya pencegahan dan pengendalian.

Hal itu dikatakan Kapolri ketika meninjau meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kudus, Minggu (6/6/2021).

Disebutkan usai Lebaran 2021, Kabupaten Kudus menjadi wilayah dengan status terkonfirmasi COVID-19 paling tinggi di Jateng. Jumlah terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 7.975 orang, sedangkan jumlah orang sembuh 5.918 orang dan meninggal dunia 659 orang.

“Hal ini menjadi perhatian kami. Dengan adanya ketersediaan tempat tidur di tujuh rumah sakit di Kudus yang makin menipis, dari 393 tempat tidur isolasi, sudah terisi 359 tempat tidur (91%). Sementara ruang ICU dari jumlah 41 tempat tidur sudah terisi 38 tempat tidur (92%),” kata Kapolri.

Dengan kondisi tersebut, menurut Kapolri Kabupaten Kudus dalam kondisi yang kurang baik, apalagi terjadi penambahan kasus aktif di wilayah sekitarnya. Untuk itu, semua instansi, termasuk TNI/Polri, bersama-sama menangani COVID-19 di Kudus agar kembali pulih seperti semula.

“Masalah COVID-19, merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, TNI, maupun Polri, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memutus mata rantai penularan karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, semua pihak harus bergerak bersama,” kata Kapolri.

Kapolri juga menyatakan bahwa pemerintah, TNI, dan Polri saat ini membutuhkan peran serta masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19, minimal semua pihak saling mengingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan, yaitu 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi).

Terkait dengan upaya tersebut, Polri bersama TNI telah menyiapkan delapan unit water cannon untuk melakukan penyemprotan secara massal di semua tempat di daerah tersebut.

“Water cannon ini akan berjalan selama 3 hari sekali untuk melakukan penyemprotan disinfektan,”.

Selain itu, pola yang akan dilakukan dalam rangka penanganan covid-19 adalah pertama menyehatkan situasi, kedua memberikan wawasan kepada masyarakat, dan ketiga memaksimalkan PPKM Mikro.

Lebih lanjut Kapolri mengatakan telah memerintahkan Kapolda Jawa Tengah untuk lebih fokus menangani enam desa yang terpapar COVID-19, kemudian menerjunkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) pasukan Brimob guna menjaga desa tersebut. Dengan demikian, tidak ada warga yang keluar kemana pun selama isolasi mandiri ini.

“Semua pasukan, baik dari babinsa, bhabinkamtibmas, Brimob, maupun tenaga kesehatan, semuanya kami floating di Kudus. Dengan harapan, kabupaten Kudus ini kembali seperti semula. Target kami COVID-19 harus hilang dari Kabupaten Kudus,” kata Kapolri.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka mendukung peningkatan dan perbaikan sosialisasi program vaksinasi covid-19 guna mempercepat herd immunity, Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito bersama rombongan yang lain tengah melakukan kunjungan kerja penanganan pandemi COVID-19 di sejumlah wilayah di Jateng, seperti Cilacap, Blora, Pati, dan Kudus. (**).

Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur, Emil Dardak mendukung langkah pemerintah membatalkan keberangkatan Haji 2021. “Kami dari IPHI mendukung penuh kebijakan dari pemerintah karena mereka telah mengambil langkah-langkah yang paling bijak dan paling tepat,” katanya dikutip dari suarajatimpost.com media jejaring suara.com, Jumat (4/6/2021).

Pemerintah melalui Kementerian Agama RI kembali memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji pada 2021. Pembatalan pemberangkatan haji itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. Alasannya, karena masih pandemi Covid-19 dan demi keselamatan jemaah. Keputusan tersebut juga diambil setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, yakni DPR RI, kementerian/lembaga, organisasi keagamaan, asosiasi biro perjalanan, dan sejumlah unsur lainnya.

Menanggapi itu, Ketua IPHI Jatim Emil Dardak meminta anggota IPHI di daerah memberikan pendampingan untuk menyemangati calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini. “Kami berharap teman IPHI di masing-masing daerah membangun silaturahim dengan jamaah calon haji yang gagal berangkat untuk memberikan semangat dan motivasi,” sambungnya. Emil juga menyampaikan simpatinya terhadap para calon jemaah haji.

“Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesabaran. Kami berdoa dan optimistis bisa dibuka kembali supaya mereka bisa menunaikan rukun yang diharapkan sepanjang hidupnya,” ujarnya. Pria pernah menjabat Bupati Trenggalek ini meyakini Kementerian Agama RI telah mengambil langkah-langkah paling bijak dan tepat untuk menyikapi pembatalan pemberangkatan haji pada tahun ini. Alasan keamanan dan keselamatan karena pandemi Covid-19 menjadi dasar utama keputusan membatalkan pemberangkatan haji. *) Abdul Aziz Mahrizal Ramadan

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai hal itu memang merupakan keputusan berat. Namun, jelas dia, kebijakan itu harus diambil lantaran demi keselamatan calon jemaah haji yang menjadi prioritas utama. Dia meminta agar masyarakat Indonesia untuk menghormati keputusan pemerintah soal penundaan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 tersebut. “Keputusan yang diambil pemerintah ini dianggap oleh kami walaupun berat, adalah keputusan yang harus diambil.

Bahwa pembatalan ini atau tidak jadinya kita memberangkatan selama dua tahun berturut-turut, itu semata-mata untuk keselamatan dari masyarakat sekaligus jemaah,” terang Maman seperti dilansir laman resmi DPR RI, Kamis (3/6/2021). Maman yang juga Anggota Panja Haji menjelaskan ada tiga poin penting yang menjadi pertimbangan pemerintah sekaligus DPR RI yakni, keselamatan jiwa jemaah di tengah pandemi Covid-19, amanat konstitusi untuk menjaga rakyat Indonesia dari bahaya, dan otoritas Arab Saudi yang hingga saat ini belum memberikan keputusan Indonesia mendapatkan kuota atau tidak.

Maman berharap masyarakat mengerti bahwa otoritas Arab Saudi memiliki kekhawatiran dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, hal itu patut dimaklumi karena negara itu tidak ingin menciptakan klaster baru seperti kasus di India dan Belanda. *)Oktaviano DB Hana

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mendukung langkah pemerintah yang meniadakan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021. Dia mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memberangkatkan haji sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah, salah satu pertimbangan utamanya adalah bahwa saat ini pandemi Covid-19.

”Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat,” kata dia dalam lama resmi PKB, Kamis (3/6/2021). ) Edi Suwiknyo ()

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan hukuman enam tahun penjara terkait kasus tes usap (swab test) RS Ummi Bogor. Tuntutan itu dibacakan jaksa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq selama enam tahun penjara,” kata jaksa.

Rizieq diyakini bersalah dan melanggar salah satunya Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Jaksa membeberkan hal-hal yang memberatkan Rizieq di kasus ini. Eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu sebelumnya pernah dihukum dua kali, yakni pada 2003 dan 2008.

Jaksa menilai Rizieq tidak mendukung pemerintah dalam pencegahan Covid-19.

“Upaya terdakwa mengganggu pelaksanaan dan ketertiban umum serta menimbulkan kerasahan masyarakat,” ucap jaksa.

Jaksa juga menganggap Rizieq tidak sopan dalam persidangan. “Dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan,” kata jaksa.

Sementara, hal yang meringankan, jaksa menganggap Rizieq dapat memperbaiki perilakunya di masa depan.

Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerahkan diri dan menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, munisi SS2 dan sofgun. Guna menunjukkan kesetiaan, mereka juga mengibarkan bendera merah putih. Ketiganya berinisial YAW (34), MM (17) dan OM (41) yang merupakan kelompok teroris Lekagak Telenggen.

Dari foto yang beredar, tampak ketiganya berdiri di belakang bendera merah putih. Mereka terlihat mengibarkan sang saka merah putih didamping dua anggota Satgas. Suristiawa menambahkan, mereka menyerahkan diri kepada aparat TNI Satgas Yonif 715/Mtl. Saat itu, aparat melaksanakan patroli keamanan di Kampung Tanah Merah, Sabtu (15/5/2021).

Selain menyerahkan diri, ketiganya juga menyerahkan beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya, seperti ransel, ponsel, dan lain-lain.

“Saat ini, ketiga teroris dan barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Nemangkawi Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut,” ujar Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suristiawa.

Menyikapi hal tersebut, pengamat permasalahan Papua dari Makara Strategik Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa fenomena penyerahan diri ketiga anggota KST merupakan suatu sinyalemen positif.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukannya selam hampir 4 bulan di Papua, ia melihat bahwa berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST telah menimbulkan rasa takut pada masyarakat disana.

Berdasarkan ilmu politik yang diperolehnya pada Macquarie University, dirinya menyimpulkan bahwa baik metode maupun jenis korban jiwa yang ditimbulkan oleh KST Papua sudah tergolong kedalam aksi terorisme. Hal ini menunjukkan butuh pendekatan smart approach guna menyelesaikannya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa metode teror merupakan salah satu bentuk dari asymetrik warfare yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut secara massal, sehingga renstra yang direncanakan oleh pemerintah tidak terlaksana di Papua. Oleh karenanya ia mengapreasiasi achievement yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga berhasil merangkul para tokoh KST tanpa pendekatan kekerasan atau yang biasa dikenal dengan hard approach.

“Metode dan korban jiwa yang ditimbulkan oleh KST Papua sudah tergolong aksi teror. Oleh karenanya butuh pendekatan smart approach. Teror merupakan salah satu bentuk asymetrik warfare yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut secara massal, sehingga renstra pemerintah tidak terlaksana di Papua. Saya mengapresiasi achievment yang telah dicapai pemerintah didalam merangkul para KST tersebut melalui smart approach instead of hard approach”, ujar Jim.