Oleh : Reza Pahlevi )*

Kita semua ingin bebas corona secepatnya, oleh karena itu vaksinasi wajib dilakukan. Tujuannya agar kekebalan kelompok segera terbentuk dan pandemi segera berakhir. Masyarakat tak perlu takut akan vaksin, karena sudah terbukti aman, tanpa efek samping, dan memiliki status halal MUI.

Pandemi yang terjadi selama setahun ini bagai menjungkirbalikkan dunia, karena kondisi perekonomian banyak orang jadi menurun drastis. Pegawai maupun pengusaha sama merananya, karena banyak yang dirumahkan sementara daya beli masyarakat juga menurun. Untuk mengatasi derita pandemi, maka program vaksinasi nasional dilakukan dengan sesempurna mungkin.

Mengapa harus vaksin? Karena vaksin terbukti bisa meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan virus covid-19. Apalagi ketika banyak yang kurang diisplin memakai masker. Ketika kita mengenakan masker di tempat umum, sementara berkontak dengan OTG, maka vaksin akan menjadi tameng agar tidak mudah tertular. OTG ada di mana-mana dan tidka terlihat gejala sakitnya, sehingga harus makin waspada.

Dokter Neva Mareza menyatakan bahwa vaksin covid-19 memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan komplikasi akibat corona. Jadi, dengan mendapatkan vaksin, tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam artian, mata rantai penualran corona akan terputus saat semua orang sudah divaksin dan terbentuk herd immunity, sehingga pandemi lekas berakhir.

Dokter Neva melanjutkan, vaksinasi bertujuan membuat imunitas tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan virus penyebab infeksi. Tujuan pemberian vaksin covid-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus corona. Dalam artian, banyak orang akan terselamatkan nyawanya ketika sudah divaksin, karena lebih kebal dari penyakit yang berbahaya ini.

Oleh karena itu pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional dan targetnya dipercepat, dari 18 bulan jadi 12 bulan saja. Sehingga perkiraan pada bulan april 2022 seluruh rakyat Indonesia suah disuntik vaksin dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti masa sebelum pandemi covid-19.

Masyarakat tak perlu takut akan vaksin karena terbukti tanpa efek samping. Setelah diinjeksi, efeknya seperti pada penyuntikan vaksin lain, yakni rasa nyeri yang ringan di lengan, suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi dari biasanya, dan mudah mengantuk. Efek seperti ini tidak berbahaya, bukan? Pasca diberi vaksin, kita hanya perlu istirahat yang lebih lama, jika perlu izin 1-2 hari ke kantor.

Orang pertama yang diberi vaksin Sinovac di Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Kita bisa langsung melihat efek apa yang terjadi setelah beliau disuntik, dan ternyata tidak ada apa-apa. Presiden sehat-sehat saja dan bisa beraktivitas seperti biasa. Hal ini menandakan bahwa vsaksin covid-19 terbukti aman dan tidak membuat tubuh manusia jadi kesakitan. Justru vaksin ini akan mencegah seseorang kena penyakit.

Bukti lain keamanan vaksin covid-19 adalah izin BPOM (badan pengawas obat dan makanan). Ketika BPOM sudah turun tangan, maka vaksin ini tervalidasi dan boleh disuntikkan ke seluruh rakyat Indonesia. Izin BPOM diturunkan dengan cepat, karena situasi pandemi sangat mendesak. Namun masyarakat tak perlu khawatir karena sudah ada penelitian sebelum izin diturunkan.

Vaksin covid-19 juga sudah memiliki status halal MUI sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bisa lega, karena tahu bahwa vaksin ini tidak mengandung gelatin babi atau bahan non halal lainnya. Pengawasan akan kehalalan vaksin juga dilakukan sejak awal pembuatannya.

Ayo vaksinasi karena kita tentu ingin tubuh sehat dan bebas corona, dan ketika semua orang sudah divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok. Sehingga situasi pandemi bisa cepat diakhiri. Vaksin terbukti aman dan tanpa efek samping, dan memiliki izin BPOM serta sertifikat halal MUI.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalani oleh seluruh pegawai KPK sempat menjadi kontroversi, karena ada yang tidak lolos. Namun petinggi KPK kukuh berprinsip bahwa TWK sudah sesuai dengan ketentuan. Karena kenyataannya jika pegawai KPK akan diangkat jadi ASN, tentu harus melalui tes ini, sama seperti CPNS yang lain.

KPK adalah lembaga anti korupsi yang berdiri di era mantan Presiden Megawati. Tugas KPK tentu untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sehingga diharap negeri ini akan bebas dari rongrongan tikus-tikus berdasi alias koruptor nakal, dan akan dijebloskan ke dalam bui sesuai dengan kesalahannya.

Beberapa saat lalu pegawai KPK menjalani tes wawasan kebangsaan, karena mereka akan diangkat jadi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini berdasarkan PP nomor 41 tahun 2020. Mereka harus mengerjakan soal dan ditanya tentang kadar nasionalismenya, pemahaman tentang pancasila, apakah berhubungan dengan organisasi separatis dan radikal, dll.

Setelah tes diadakan, maka ada 75 orang yang tidak lolos. Namun tidak semua dari mereka yang gagal jadi ASN, karena ada 24 orang yang diberi kesempatan kedua. Sedangkan sisanya masih boleh bekerja hingga bulan oktober 2021.

Keputusan petinggi KPK sontak menghebohkan masyarakat. Namun Ketua KPK Firli Bahuri tetap kukuh pada pendiriannya. Menurutnya, soal tes wawasan kebangsaan dibuat oleh lembaga negara yang lain, sehingga dipastikan valid dan tidak ada unsur subjektivitas pada saat tes berlangsung. Tidak ada yang namanya penjegalan terhadap seorang pegawai tertentu karena dendam pribadi.

Tes wawasan kebangsaan yang dijalani oleh seluruh pegawai KPK sebelumnya bernama tes moderasi bernegara. Tes ini dibagi jadi 2, yakni sesi tertulis dan wawancara. Beberapa contoh soal tes ini mempertanyakan kebanggaan jadi warga negara Indonesia, tentang terorisme, jihad, rasisme, hukuman bagi penista agama, demokrasi, LGBT, dan lain-lain.

Jika ditilik dari contoh soal maka sangat wajar ketika tes wawasan kebangsaan dianggap valid dan sesuai dengan ketentuan. Karena pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara. Berarti harus memiliki kadar nasionalisme yang tinggi dan tidak boleh memiliki relasi dengan organisasi teroris, separatis, dan radikal. Sebagai abdi negara, mereka harus setia pada negara, bukan?

Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan sudah sesuai dengan ketentuan dan amanat Undang-Undang. Karena sudah ada payung hukumnya, yakni UU nomor 19 tahun 2019 dan UU nomor 41 tahun 2020. Serta peraturan KPK tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Karyono menambahkan, ada 3 hal penting yang menjadi persyaratan ketika pegawai KPK ingin diangkat jadi ASN. Pertama, setia pada negara, pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah. Kedua, tidak terlibat organisasi terlarang, dan yang ketiga memiliki moral serta integritas yang baik.

Ketentuan ini juga berlaku bagi seluruh calon pegawai negeri, tidak hanya untuk pegawai KPK. Jadi dipastikan aturannya akan sama bagi tiap lembaga negara maupun kementrian. Bagi CPNS, mereka juga harus mengerjakan tes wawasan kabangsaan, selain tes matematika dan tes lainnya, juga seleksi administratif. Ujiannya memang lebih berat karena jadi ASN beban kerja dan tanggungjawabnya tidak main-main.

Tes wawasan kebangsaan sudah sesuai dengan standar dan tidak dibuat-buat, demi alasan tertentu. Jadi lupakan saja polemik tentang TWK, karena tidak ada motif sakit hati atau emosional yang lain untuk pegawai tertentu.

Tes wawasan kebangsaan sudah 100% valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Payung hukumnya juga sudah kuat. Pegawai KPK yang tak lolos tes diharap legowo dan melanjutkan karirnya di tempat lain.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Pekalongan

Oleh : Timotius Gobay )*

Papua akan dimekarkan wilayahnya lagi dan rencananya akan ada 5 provinsi baru. Penambahan provinsi ini amat didukung masyarakat, karena akan sangat bermanfaat bagi mereka. Terutama dari segi kemudahan pengurusan administrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Saat ini ada 2 provinsi di Papua yakni Papua dan Papua Barat. Padahal wilayahnya amat luas, yakni 312.221 km2. Ketika tempat sebesar itu hanya ada 2 provinsi, maka akan ada beberapa problem yang muncul. Mulai dari akses kesehatan yang kurang sebanding dengan jumlah penduduk sampai infrastruktur yang masih belum sempurna.

Untuk mengatasi masalah ini, maka rencananya akan ditambah lagi 5 provinsi di Papua. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, akan ada 3 provinsi baru yakni Provinsi Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua bagian utara, dan Provinsi Papua bagian barat. Meski belum tahu kapan pelaksanaannya, tetapi masyarakat mendukung penuh pemekaran wilayah ini.

Masyarakat menunggu kapan pemekaran Papua dilaksanakan, agar bukan sekadar jadi wacana. Saat ini pembicaraan pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih masih dalam tahap finishing karena ada perbincangan panjang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan majelis rakyat Papua. Tujuannya agar pemekaran provinsi ini benar-benar memberi manfaat bagi segenap masyarakat.

Ada beberapa manfaat pemekaran wilayah. Pertama, jika ada provinsi baru, maka akan ditambah pula dengan fasilitas umum yang baru. Akan dibangun Rumah Sakit provinsi, klinik, dan puskesmas yang bangunannya bagus dan berisi tenaga kesehatan profesional. Sehingga masyarakat yang diuntungkan karena bisa mendapat akses kesehatan dengan lebih mudah dan dekat.

Kedua, pemekaran wilayah juga akan berdampak positif ke anak-anak Papua. Karena akan ada sekolah negeri mulai dari tingkat SD hingga SMA yang akan dibuat di Provinsi baru. Mereka akan mendapat akses pendidikan yang lebih dekat. Sehingga tidak usah jauh-jauh ke wilayah yang lain untuk mendapatkan ilmu dan menjadi murid yang pintar.

Jika para murid semangat untuk sekolah, maka masa depan Papua akan jadi gemilang. Penyebabnya karena calon pemimpin memiliki kecerdasan yang brilian dan memiliki solusi bagaimana memecahkan berbagai permasalahan di Bumi Cendrawasih. Mereka bisa membangun daerahnya sendiri dan memaksimalkan potensi alam yang ada di Papua.

Sedangkan yang ketiga, manfaat dari pemekaran wilayah adalah akses pengurusan administrasi yang lebih dekat dan mudah. Saat ada provinsi baru, maka masyarakat bisa mengurus KTP dan surat-surat lain ke kantor Dispendkcapil yang posisinya tak terlalu jauh dari pemukiman mereka.
Sehingga akan ada penertiban administrasi dan semua data masyarakat akan tercatat.
Jika ada kemudahan akses pengurusan surat dan administrasi, maka sekaligus akan memberantas KKN. Karena masyarakat akan cenderung mengurus KTP, KK, dan surat-surat lain sendiri, tanpa meminta bantuan dari calo yang umumnya pegawai nakal.
Ketika calo tidak ada job, maka ia akan kapok untuk melakukan KKN, sehingga semua pekerja di kantor dinas akan selalu jujur.
Selain itu, pemekaran provinsi akan membangun Papua dengan lebih intensif.
Ketika ada provinsi baru maka dana APBD akan dikucurkan di sana. Sehingga bisa digunakan untuk membuat jalan raya yang lebih mulus, jembatan, dan berbagai infrastruktur lain. Mobilitas masyarakat akan lebih dipermudah dan kehidupan akan makin lancar.

Masyarakat sangat mendukung pemekaran wilayah Papua karena akan menguntungkan mereka. Saat ada provinsi baru maka gubernur dan wakilnya baru, dan wajib dijabat oleh orang Papua (menurut aturan otsus). Sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri. Selain itu, pemekaran wilayah akan menambah dana APBD sehingga digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Zulkarnain )*

Saat calon jamaah haji asal Indonesia tak jadi berangkat karena pemerintah membatalkannya, ada bermacam-macam reaksi di masyarakat. Akan tetapi, justru keputusan ini dipuji oleh banyak pihak. Mulai dari ulama hingga Duta Besar Arab, semua mendukung langkah pemerintah, karena mengutamakan faktor keamanan dan kesehatan jamaah dari ancaman pandemi Covid-19.

Naik haji adalah hal yang dicita-citakan oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk di dunia. Tak heran mereka rela menabung hingga bertahun-tahun, karena biayanya cukup tinggi, demi bisa beribadah ke Saudi Arabia. Karena naik haji adalah salah satu rukun islam, sehingga diwajibkan, jika mereka mampu secara finansial.

Akan tetapi calon jamaah haji harus bersabar karena mereka batal berangkat tahun 2021. Pemerintah memutuskan hal ini dengan berat hati, karena tahun lalu juga ada pembatalan keberangkatan CJH. Alasannya masih sama, karena saat ini masih situasi pandemi sehingga amat berbahaya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Keputusan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan calon jamaah haji tentu membuat sebagian mereka kecewa karena tidak jadi melihat ka’bah dari jarak dekat. Akan tetapi, mereka diminta untuk terus legowo, karena kesehatan jamah lebih diutamakan. Sehingga insya Allah tahun depan bisa berangkat dan beribadah dengan khusyuk di Mekah dan Madinah.

Di luar dugaan, malah banyak pihak yang mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk membatalkan keberangkatan calon jamaah haji. KH Abdul Muqsith Gazali, Wakil Ketua Lembaga Bhatsul Masail PBNU menyatakan bahwa para jamaah harus mengerti bahsa virus covid-19 sangat berbahaya bagi tubuh dan jiwa. Sehingga mereka wajib menerima kenyataan ini.

Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji dan Umroh menyatakan bahwa pembatalan haji di tengah pandemi covid-19 merupakan langkah tepat dan bijak. Penyebabnya karena hal ini dilakukan demi kesehatan dan keselamatan para calon jamaah haji. Dalam artian, pemerintah mengutamakan jiwa rakyatnya, dan melarang keberangkatan karena pandemi masih berbahaya. Apalagi virus corona makin bermutasi dan korbannya makin banyak.

Dukungan juga hadir dari Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia, Esam Abid Altaghafi. Ia menghormati langkah pemerintah Indonesia untuk membatalkan keberangkatan calon jamah haji tahun 2021. Ia juga berdoa semoga penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan lebih baik lagi. Hal ini demi kenyamanan pada CJH, apalagi jamaah dari Indonesia bisa mencapai 200.000 orang per tahunnya, sehingga jika service ditingkatkan, akan membuat kerasan.

Banyaknya dukungan untuk pemerintah Indonesia membuat mata kita terbuka, bahwa keputusan membatalkan keberangkatan CJH sangat tepat. Keputusan ini diambil dengan matang, tanpa ada unsur emosional atau poltis. Sebenarnya memang agak dilema, karena naik haji hukumnya wajib bagi yang mampu secara finansial.

Akan tetapi perlu diingat bahwa saat berhaji butuh stamina tinggi, karena selama 40 hari full salat, berdoa, sai, dan melakukan ritual lain yang melelahkan. Sehingga dikhawatirkan ketika nekat berangkat, malah jamah akan sakit saat berada di Arab. Padahal saat imunitas drop, dikhawatirkan akan mudah tertular corona. Apalagi saat tawaf dan ibadah lain, kemungkinan ada kerumunan sehingga tidak mematuhi protokol kesehatan.

Kita wajib mendukung keputusan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan CJH, karena demi kesehatan dan keselamatan bersama. Selain mencegah mereka dari corona, juga mencegah tersebarnya virus covid-19, baik dari Indonesia ke luar negeri maupun sebaliknya.

Batalnya keberangkatan para CJH ke tanah suci bukanlah sebuah kesialan, karena ini situasi pelik dan berbahaya. Jika banyak yang pergi ke Mekah, dikhawatirkan akan mudah terkena corona, apalagi di sana sangat panas sehingga para jamah mudah sakit. Daripada terinfeksi virus covid-19 dan kehilangan nyawa, lebih baik mencegah keberangkatan dan menunda tahun depan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Habib Rizieq menyiarkan berita bohong mengenai hasil swab test-nya di RS Ummi. Rizieq dianggap tidak mendukung upaya penanggulangan pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19. JPU Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (3/6/2021) mengajukan tuntutan enam tahun penjara atas kasus swab test di Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor.

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan kasus swab test yang melibatkan Rizieq Shihab dapat menjadi pembelajaran bagi pengikutnya dan masyarakat umum.

“Dalam perkara ini, sebagai tokoh agama yang memiliki pengikut, pasti tindak-tanduk dan sikapnya akan menjadi cermin bagi pengikutnya,” ujar Sudirta.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa pengungkapan perkara dugaan pemalsuan hasil swab itu penting agar jika terbukti bersalah, maka masyarakat mendapatkan pelajaran bahwa perbuatan itu melawan hukum dan merugikan masyarakat umum.

“Dalam kondisi pandemi seperti ini disiplin terhadap protokol kesehatan saja tidak menjamin kita lolos dari ancaman Covid-19. Apalagi jika tidak disiplin,
melanggar protkes, sampai memalsukan hasil swab test,” tambah Sudirta.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dan hukum Makara Strategik Insight, Iwan Freddy, SH., M.Si, mengatakan bahwa akan menjadi suatu hal yang sulit bagi Rizieq Shihab (RS) untuk terbebas dari jerat
hukum. Sebab ia melihat bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sedang berupaya memperoleh kepercayaan internasional terkait jalannya law enforcement di Indonesia.

Kasus RS memiliki daya tarik tersendiri sehingga coco untuk menjadi panggung pembuktian bagi aparat penegak hukum. Mengingat perhatian publik yang sangat tinggi, maka asas due process kemungkinan besar akan sangat dikedepankan.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan untuk menilai atau mengevaluasi otonomi khusus (otsus) di Papua berhasil atau tidak, jangan hanya dilihat dari kucuran dana otsus yang diberikan pemerintah pusat. Keberhasilan otsus di Papua harus dievaluasi dari berbagai masalah yang berhasil diselesaikan dan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi tersebut.

“Kalau kita melihat Undang-Undang (UU) Otsus Papua hanya langsung pada anggaran, maka kita agak sedikit rancu,” kata Adriana Elisabeth.

Karena dana otsus itu, lanjut Adriana, adalah sebagai bentuk konsekuensi dari disepakatinya bidang atau sektor prioritas yang harus dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

“Jadi kalau kita bicara anggaran, kita harus melihat bidang-bidang yang akan dibangun itu seberapa rumitnya dan kompleksnya persoalan. Kalau dilihat geografi Papua, bagaimana menghadirkan akses pelayanan publik di bidang Pendidikan, kesehatan sampai ke kampung-kampung di daerah terpencil,” ujar Adriana Elisabeth.

Dengan demikian, kondisi di Papua tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Indonesia.

Hal lain yang harus dilihat, menurut Adriana, adalah sebagian wilayah di Papua masih ada konflik bersenjata. Kondisi ini harus dipertimbangkan terkait adanya pandangan kucuran dana otsus Papua sudah banyak, bahkan bertambah setiap tahunnya, tetapi kemudian Papua terlihat tidak berkembang secara signifikan.

Begitu juga kalau membandingkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meski angkanya dari tahun ke tahun naik selama adanya otsus, tetapi IPM Papua dan Papua Barat masih terendah secara nasional.

“Itu contoh-contoh bahwa membandingkan atau mengevaluasi otsus di Papua tidak seperti melihat Papua sebagai daerah normal seperti daerah lainnya. Ketika dana itu ditambah, yang harus dilihat, persoalan apa yang masih ada yang harus diselesaikan di Papua. Apakah dengan alokasi itu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal dan infrastruktur akan tercukupi,” terang Adriana Elisabeth.

Oleh karena itu, untuk membicarakan keberhasilan otsus di Papua jangan selalu diidentikkan dengan besaran anggaran yang telah dikucurkan pemerintah. Padahal anggaran tersebut merupakan upaya untuk mendukung proses percepatan pembangunan di Papua sendiri.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengkritik pihak-pihak yang menyebut ada upaya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait diselenggarakannya Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) untuk pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ngabalin menegasikan upaya pelemahan di tubuh KPK tidak mendasar.

“Jadi maksudnya kalau teman-teman menyebutkan ada intervensi ada upaya untuk membuang pihak-pihak mereka itu pasti tuduhan yang tidak mendasar. Saya mau bilang bahwa itu adalah tuduhan yang sungguh-sungguh sangat menyesatkan publik,” ujar Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan.

Ngabalin menambahkan KPK telah melakukan mekanisme yang benar dalam TWK alih status pegawai menjadi ASN merujuk pada UU KPK yang baru. Ngabalin juga menepis adanya intervensi di tubuh lembaga antirasuah itu terkait TWK pegawai KPK.

“Tidak ada orang yang bisa mengintervensi. kan harus di lihat di UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK, itu pasal 3 itu menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ngabalin meminta pihak-pihak yang tidak lolos TWK ASN untuk tidak menyalahkan siapapun. “Jadi kalau mekanisme assestmen dilakukan itu kemudian kalo hasilnya tidak lolos di TWK ya kenapa mesti ada unsur lain, pihak lain disalahkan toh,” seraya mempertanyakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK memiliki rapor merah. Ke-51 orang itu dikatakan tidak bisa dilakukan pembinaan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan bahwa penanganan COVID-19 secara nasional masih terkendali. Namun tren peningkatan kasus pasca libur Lebaran masih akan berlangsung hingga sekitar dua minggu ke depan.

Hal itu disampaikan Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (7/06/2021).

Disebutkan, perkembangan kasus aktif serta tingkat kesembuhan secara nasional per 6 Juni 2021 masih lebih baik dibandingkan dengan kasus global.

“Tingkat kasus aktif per 6 Juni 2021 5,3%, lebih baik dari global 7,5%. Kesembuhannya 91,9%, lebih baik dari global 90,3%. Kematian memang masih tinggi dari global yaitu 2,8%, sementara global 2,1%,” paparnya.

Sementara jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia relatif lebih baik dibanding sejumlah negara di dunia.

“Dibandingkan dengan negara lain, kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia 147 orang per 1 juta penduduk, Malaysia 1.607 per 1 juta penduduk, India 662 per 1 juta penduduk, demikian pula Prancis 731 per 1 juta penduduk,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, secara spasial jumlah kasus aktif saat ini mayoritas terdapat di Pulau Jawa yaitu sebesar 52,4%.

“Ada provinsi-provinsi yang berkontribusi 65% terhadap kasus aktif, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Pulau Jawa berkontribusi 52,4% (terhadap kasus aktif nasional),” kata Hartarto.

Sementara untuk tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang isolasi dan ICU, ungkap Airlangga, terdapat lima provinsi dengan BOR di atas 50%, lebih tinggi dari BOR nasional yang berada di angka 40%.

Kasus Peningkatan Covid-19 di daerah

Kasus Corona di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengalami kenaikan yang cukup pesat dalam sepekan terakhir. Hal ini ditandai dengan peningkatan keterisian tempat tidur pasien COVID-19.

“Khususnya Kudus yang sebelumnya rumah sakitnya hanya terisi sekitar 40-an, kemudian dalam satu setengah minggu terakhir naik cukup tinggi sampai sekitar 350-an,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers virtual, Senin (7/6/2021).

“Demikian juga di Bangkalan, yang tadinya tempat tidur isolasinya terisi pasien sekitar 10-an, sekarang juga dalam satu setengah minggu naik ke angka 70 sampai 80-an,”.

Lebih lanjut Menkes Budi menerangkan pemicu terjadinya lonjakan kasus di kedua daerah tersebut. Untuk di Kudus, peningkatan kasus COVID-19 di Kudus disebabkan kegiatan ziarah yang dilakukan di sana. Sementara, di Bangkalan, kenaikan kasus diakibatkan banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang dari negara tetangga.

“Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini karena Kudus memang adalah daerah ziarah. Sedangkan di Madura banyak pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara tetangga,” jelasnya.

Pemda harus tegas terapkan Prokes

Terkait masih rawannya peningkatan kasus covid-19, Deputi Kampanye Publik Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Endang Tirtana, Kamis (3/6/2021) mengatakan, pemerintah maupun Satgas COVID-19 harus terus mengingatkan pemda tentang pentingnya memperkuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tiap kabupaten maupun kota.

“Trend kenaikan kasus positif setelah libur lebaran mulai terlihat. Untuk itu pemda sebagai ujung tombak pencegahan COVID-19 harus tegas dan tidak kendor dalam menerapkan kebijakan PPKM serta mencegah pergerakan masyarakat,” kata Endang.

Selain menyiapkan fasilitas kesehatan dan ruang-ruang isolasi mandiri, pemda juga harus mulai mempersiapkan skema untuk pembatasan mikro berbasis desa atau kelurahan.

Hal itu menjadi penting agar kawasan yang sudah berhasil menjadi zona hijau, tak lagi tertular virus.

“Semua zona merah mesti dilakukan penegakan prokes. Perketat kembali kebijakan pergerakan atau perpindahan orang dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Bahkan jika perlu dari satu desa ke desa lain. Memperkecil kemungkinan masyarakat untuk bergerak,” tegas Endang.

Endang mengingatkan, sampai saat ini belum ada peneliti maupun negara yang berhasil menemukan obat untuk COVID-19. Sementara vaksinasi yang saat ini dilakukan pemerintah, merupakan upaya untuk mencegah. Namun orang yang telah divaksinasi tetap masih mungkin positif COVID-19.

“Kunci melawan corona adalah disiplin terhadap prokes. Disiplin itu akan terjadi jika ada kesadaran masyarakat. Keterlibatan militer hanya bisa membantu secara temporal, yang utama adalah peran pemerintah daerah secara terus menerus untuk membuat kebijakan yang tepat dan tegas,” jelasnya.

Endang mengingatkan, bila kasus COVID-19 tidak dapat terkendali, maka ini akan berimplikasi terhadap sektor ekonomi.

“Kalau kita tidak disiplin dan COVID-19 terus melonjak, maka ekonomi akan terdampak dan kehidupan masyarakat serta usaha akan semakin sulit. Jika ini terus berlangsung akan berdampak kepada pengangguran, kemiskinan dan meningkatnya kriminalitas,” kata Endang.

Polri imbau masyarakat disiplin terapkan prokes

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono juga mengingatkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk kembali mendisiplinkan diri dengan menerapkan protokol kesehatan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) guna menekan laju penambahan angka kasus COVID-19.

“Polri senantiasa mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita lihat pada beberapa daerah ada peningkatan daripada jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6/20221).

Polri mendukung upaya pengendalian COVID-19 di Tanah Air dengan mengerahkan personel di wilayah melakukan patroli dan operasi yustisi penegakan prokes.

Selain itu, Polri juga mengawal program vaksinasi nasional, memastikan vaksin sampai kepada masyarakat sasaran, mengerahkan tenaga medis kepolisian sebagai vaksinator, dan memfasilitasi rumah sakit melayani vaksinasi. (**)

Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi keselamatan jemaah. “Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah. Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6).

Menurutnya, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang masih melanda dunia. Keputusan itu dituangkan dalam keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Menag Yaqut, memastikan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Di antaranya serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

Menurutnya, pemerintah menilai pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824.

Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305). Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Menurut Menag Yaqut, agama mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru COVID-19. “Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru COVID-19 yang berkembang di sejumlah negara,” ujar Menag.

Menag Yaqut menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M. Dia memastikan, dana haji aman dan Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji.

Setoran pelunasan BIPIH pun dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. “Jadi uang jemaah aman. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoaks,” tegas Menag Yaqut. Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya. (*)