Oleh : Made Raditya )*

Pandemi makin mengkhawatirkan karena virus covid-19 bermutasi menjadi beberapa varian baru. Seperti virus covid B117 dan corona India. Keganasan virus yang bermutasi lebih berbahaya, dan kita wajib untuk lebih waspada. Protokol kesehatan harus benar-benar dijaga agar terlindungi dari segala macam virus covid.

Rasanya semua orang sudah mulai lelah karena didera pandemi berkepanjangan. Efeknya, sebagian dari mereka ada yang lalai dalam menjalankan protokol kesehatan, atau bisa jadi mengira corona tidak terlihat. Sehingga mulai beraktivitas seperti biasa dan lupa untuk menjaga imunitas dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol.

Padahal corona tetap ada walau virusnya tak tampak oleh mata telanjang. Bahkan virus covid-19 sudah bermutasi menjadi beberapa varian. Di antaranya tipe B117 yang ditemukan di Inggris dan tipe B1617 yang ditemukan di India. Mutasi virus diklaim lebih berbahaya karena kekuatannya ganda, sehingga bisa menyerang organ-organ tubuh lebih cepat dan ganas.

Untuk menghindari penularan corona dari virus jenis apapun, kita harus taat protokol kesehatan. Jangan melepas masker dengan alasan benda itu menghalangi kecantikan wajah. Padahal masker adalah perlindungan paling penting karena bisa menahan laju droplet yang membawa penyakit corona. Kita tidak pernah tahu siapa yang berstatus OTG ketika berkontak dengan banyak orang.

Protokol kesehatan terbaru adalah 5M, bukan hanya 3M. M yang pertama tentu memakai masker, dan harus yang sesuai dengan standar WHO. Alias jangan yang bertipe scuba atau buff, karena tidak efektif dalam menahan droplet. Memakainya juga harus dalam posisi yang benar, tidak boleh melorot melebihi hidung dan mulut.

Sedangkan M yang kedua adalah mencuci tangan, dan bisa digantikan dengan memakai hand sanitizer. Malah lebih bagus lagi jika kita sampai di rumah lalu langsung mandi, keramas, dan mengganti baju. Pakaian dan masker yang tadi dikenakan langsung dicuci dengan air panas agar steril.

M yang ketiga ini yang sering dikeluhkan banyak orang, yakni menjaga jarak. Pasalnya masyarakat Indonesia terbiasa hidup bersosialisasi dan agak susah untuk tidak bersalaman dan cipika-cipiki. Namun mereka harus diingatkan bahwa corona bisa saja menular saat berkontak dengan OTG walau hanya menyentuh tangannya dan bercakap-cakap sebentar.

Kedua jenis M tambahan dalam protokol kesehatan adalah mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Kurangi frekuensi keluar rumah kecuali untuk berangkat kerja dan bersekolah. Belanja sayuran dan sembako bisa via online, dan memang sangat mudah karena hampir semua kebutuhan sehari-hari tersedia di marketplace atau aplikasi.

Mengganti belanja di pasar dengan belanja online adalah salah satu ikhtiar untuk menghindari kerumunan. Karena kita tidak tahu berapa persen orang di sana yang tak mengenakan masker. Sedangkan menurut dokter Reisa Broto Asmoro, efektivitas penggunaan masker baru terjadi saat minimal ¾ orang di suatu tempat memakainya dengan benar.

Jika Anda tidak bisa work from home karena tenaga dan pemikiran sangat dibutuhkan di kantor, maka bisa diakali dengan melakukan pekerjaan di ruangan terbuka. Coba lobi atasan agar pekerjaan dilakukan di halaman belakang kantor yang luas, agar para pegawai bisa menjaga jarak. Karena bekerja di ruangan tertutup juga berbahaya, selain susah menjaga jarak juga ada AC. Padahal udara yang pengap dan ber-AC bisa jadi sarana penularan corona.

Banyak yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari ganasnya virus covid-19 varian baru. Jangan pernah lupa untuk memakai masker dan menjaga protokol kesehatan yang lain. Kita harus disiplin dalam melaksanakannya dan jangan hanya dihafal. Selain itu, jagalah imunitas dan higienitas tubuh, agar tidak mudah tertular corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Pemerataan pembangunan merupakan cita-cita pemerintah saat ini, dan salah satu upaya yang tengah digenjot adalah rencana pemerintah memindahkan Lokasi Ibukota.
Keputusan Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan upaya reorientasi dalam rangka pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian. Program tersebut rupannya telah masuk ke dalam kebijakan fiskal pada tahun 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kesempatan rapat kerja dengan DPR di Jakarta pada akhir Mei lalu, menuturkan bahwa pemindahan ibu kota menjadi hal yang penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara.

Menkeu meyakini bahwa pembangunan ibu kota baru adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia di masa depan yang modern, memiliki mobilitas tinggi, demografi berubah dan lingkungan yang sustainable atau berkelanjutan.

Untuk pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota tersebut, dilakukan melalui kombinasi antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan melalui skema kerja sama pemerintah, badan usaha, pemberdayaan swasta dan penugasan badan usaha milik negara.

Dengan demikian, kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang terhadap kebutuhan pembangunan pemulihan ekonomi, konsolidasi fiskal, serta tetap melihat Covid-19 sebagai jangka pendek tidak akan mengalami perubahan.

Pada kesempatan berbeda, Rizal Edy Halim selaku Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), menilai bahwa pemindahan ibu kota dapat mendorong orientasi pembangunan di luar Jawa agar lebih merata antar wilayah dapat berkurang.

Sementara itu, terkait dengan desain, desain ibu kota baru dengan burung garuda membentang tersebut dibuat oleh pematung Nyoman Nuarta. Berbeda dengan Istana Bogor dan Istana Merdeka dengan arsitektural kolonial, Ia menyebutkan konsep desain Istana Negara di Ibu Kota baru membawa kesan lebih Indonesia asli.

Garuda sendiri merupakan lambang sebuah rumah besar atau Istana bagi persaudaraan, persatuan dan kerukunan hidup bersama.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, masterplan IKN di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun lalu. Saat ini pemerintah masih menyusun pelaksanaan pemindahannya. Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan.

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan masih terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini juga menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Suharso mengatakan, dengan adanya pembangunan dan pemindahan ibu kota tersebut, diharapkan akan dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat menciptakan 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

Dirinya berujar, pemerintah akan menunggu herd immunity selama 15 bulan atau pada Maret 2022. Maka didapatkan kira kira berapa yang harus dilakukan vaksinasi untuk dipercepat agar menggerakkan mobilisasi. Dengan demikian, kita berani untuk memulai pemindahan ini.

Lahan yang akan dibangun untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga merupakan lahan berpenduduk dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah. Justru masyarakat yang masih tinggal di lahan IKN harus merasakan dampak positif dari pemindahan IKN. Sehingga perkampungan di lahan tersebut akan diperbaiki dan menjadi bagian dari ibu kota negara.

Masyarakat juga perlu mengetahui, bahwa Jika nanti DKI Jakarta bukan Ibu Kota Negara Indonesia lagi, bukan berarti intensitas bisnis di Jakarta akan lesu, karena pemindahan Ibu kota hanya untuk urusan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sementara urusan bisnis tetap di Jakarta.

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo menuturkan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan upaya penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Pemindahan lokasi ibu kota tentu akan melahirkan pro kontra, tetapi rencana ini adalah salah satu solusi mengurangi kepadatan penduduk yang tersentralistik di pulau Jawa khususnya Jakarta. Sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ruly Adriansyah )*

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi empat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Masyarakat mengapresiasi langkah tersebut dalam rangka meminimalisasi munculnya multitafsir sekaligus menjaga ruang siber Indonesia agar lebih sehat dan produktif.

Undang-Undang ITE baru dibuat tahun 2008 dan direvisi tahun 2016. UU ini dibuat agar ada pengawasan di dunia maya dan elektronik, karena jika tidak, akan ada konten yang kebablasan dan menghina seseorang, dengan alasan kebebasan berpendapat. Jika ada UU ITE, maka yang akan mem-bully di media sosial akan berpikir 2 kali, karena takut dijerat oleh pasalnya dan dijebloskan ke dalam bui.

Walau sudah direvisi tetapi ada revisi lagi pada UU ITE. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari penggunaan pasal karet, alias pasal yang seharusnya berfungsi untuk melindungi, malah mematikan bagi netizen yang tak bersalah. Karena sudah ada beberapa pihak yang terjerat, sehingga mereka memprotes UU ITE.

Pemerintah tidak berencana menghapus UU ITE karena dianggap sangat berguna untuk mengontrol postingan di internet dan media elektronik. Revisi UU dianggap lebih menyelesaikan masalah dan diharap setelah ada perubahan ini, tidak ada lagi WNI yang tersandung oleh pasal karet.

Beberapa pasal yang diubah dalam UU ITE adalah: pertama, pasal 27 yang terdiri dari 4 ayat (tentang ancaman hukuman bagi pelanggaran asusila, pelanggaran nama baik, perjudian, dan pemerasan serta pengancaman). Selanjutnya adalah pasal 28 yang terdiri dari 2 ayat (ancaman hukuman bagi penyebar hoaks dan isu SARA), pasal 29 yang terdiri dari 1 ayat (tentang ancaman kekerasan), dan pasal 36 yang terdiri dari 1 ayat.

Setelah ada rencana revisi, maka selanjutnya pemerintah berunding dengan tim kajian UU ITE dan beberapa narasumber, termasuk para korban UU ini. Setelah diskusi, maka hasilnya adalah perubahan 4 pasal (yang disebut di atas), penambahan pasal 46C, dan SKB 3 kementrian dan lembaga mengenai implementasi UU.

Masyarakat juga mengapresiasi pemerintah yang mendengarkan langsung dari para korban yang terjerat UU ITE. Mereka tidak bersalah tetapi hampir dibui, karena dilaporkan oleh oknum yang memanfaatkan pasal karet dalam UU ini. Jika pemerintah mau mendengarkan jeritan hati para korban, berarti sudah menjalankan demokrasi dengan benar, karena tidak mau ada orang yang tak bersalah yang terjebak dalam penjara.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa revisi 4 pasal dalam UU nomor 19 tahun 2019 alias UU ITE mencakup 6 hal, yakni kebohongan, judi, kesusilaan, fitnah, penghinaan, dan kebencian. Dalam artian jika ada netizen yang selalu mengunggah status di media sosial tentang ujaran kebencian pada siapapun, ia akan langsung terjerat UU ITE dan penjara sudah menanti.

Mahfud menambahkan, revisi akan memperkuat substansi dan menambah kalimat dalam UU ITE. UU direvisi agar pasal karetnya hilang, karena mengandung diskriminasi dan kriminalisasi. Dalam artian, pemerintah memperhatikan benar-benar tiap UU agar tidak mengandung pasal karet dan merugikan masyarakat sipil.

Jika UU ITE direvisi dan diperkuat, maka tidak akan ada netizen nakal yang seenaknya sendiri membuat status di media sosial, mengenai ujaran kebencian atau yang menghina pemerintah dan pihak lain. Sehingga keadaan di dunia nyata maupun dunia maya aman terkendali. Pasal karet juga direvisi sehingga tidak ada korban selanjutnya.

Masyarakat sangat mengapresiasi keputusan pemerintah untuk merevisi UU ITE karena pasal karet akan direvisi, sehingga tidak akan menjerat orang yang tak bersalah. Selain itu, revisi akan memperkuat UU ini sehingga tidak ada lagi rasa ketidaknyamanan, karena banyaknya hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pasukan gabungan TNI-Polri berhasil menguasai Bandara Aminggaru, Ilaga, Papua. Sebelumnya pasukan TNI–Polri terlibat baku tembak dengan kelompok Separatis dan Teroris ( KST) Papua
Polisi mengatakan kontak tembak antara aparat TNI-Polri dengan KST di Bandar Udara Aminggaru, Ilaga, Papua berlangsung selama satu jam.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.40 WIT pada Kamis (3/6). Polisi, kala itu tengah mencoba mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran sejumlah fasilitas di bandara yang diduga dilakukan oleh KST.
“Pukul 17.50 WIT melihat kejadian tersebut, Tim Gabungan dari TNI-Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolres Puncak langsung mendatangi TKP namun sebelum sampai di TKP terjadi kontak tembak antara TNI-Polri dan KST yang berlangsung selama satu jam,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal
Menyikapi serangan teror yang marak semenjak awal Januari di Papua, analis permasalahan Papua dari Makara Strategik Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa peran TNI-Polri didalam menyelesaikan berbagain aksi teror di Papua sangat signifikan. Sesuai sistem keamanan nasional, terdapat 4 variabel didalam sistem kamnas kita, yaitu deteksi ancaman, upaya antisipasi, penegakan hukum serta penindakan. State aktor yang melaksanakan diantaranya TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara. Kinerja ketiga state aktor tersebut dinilai sudah cukup bagus didalam menyelesaikan berbagai aksi teror KST di Papua.
“Kinerja TNI-Polri didalam menyelesaikan berbagai aksi teror di Papua sudah signifikan. Terdapat 4 variabel didalam sistem kamnas, yaitu deteksi ancaman, upaya antisipasi, penegakan hukum serta penindakan. Kami menilai kinerja ketiga state aktor mulai TNI, Polri maupun Badan Intelijen Negara, sudah cukup bagus dalam menyelesaikan aksi teror KST di Papua”, ujar Jim.

Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan pidato Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang menyebut pilihan antara Pancasila dan Alquran tidak berhubungan sama sekali dengan materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut dilontarkan Wapres dalam konteks menjelaskan Indonesia sebagai negara kesepakatan atau darul mitsaq. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam. Dengan demikian, semestinya tak boleh dipertentangkan satu sama lain.

“Sama seperti orang Kristen yang anggap Pancasila itu derivasi ajaran Kristen. Jadi enggak boleh Pancasila dipertentangkan dengan nilai asalnya, dengan agama-agama itu,” ujar Masduki.

Menyikapi hal tersebut, analis senior Taiwan Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan guna mendukung perbaikan dan penguatan kinerja KPK. Sebab tes tersebut merupakan bagian dari assessement profesionalisme sumberdaya manusia.

Sudah selayaknya, baik kapabilitas maupun values yang sesuai dengan nilai-nilai bernegara.
Dengan terjaminnya profesionalisme KPK, maka kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia akan tercipta, khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini akan menciptakan pertumbuhan investasi didalam negeri serta sentimen positif pasar.

“Tes Wawasan Kebangsaan yang telah dilakukan oleh KPK merupakan suatu sinyalemen positif. Hal ini dikarenakan KPK telah melakukan assessement terhadap values maupun kapabilitas para pegawainya. Mengingat ranah kerjanya terkait kehidupan bernegara, maka hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan patut. Kepercayaan publik akan tercipta sehingga investasi dalam negeri bertumbuh dan sentimen positif pasar meningkat ”, ujar Tulus.

Tiga mantan petinggi FPI Kota Makassar yang ditangkap Densus 88 Polri dan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait kasus terorisme resmi dijadikan tersangka. Ketiga orang berinisial AR, MU, dan AS itu ditahan di Mapolda Sulsel.

“(Tiga orang) eks FPI itu ya, itu juga jadi tersangka, sudah tersangka mereka,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan kepada detikcom di kantornya di Mapolda Sulsel.

Namun Zulpan belum menjelaskan lebih rinci tentang keterlibatan 3 orang eks petinggi FPI Makassar itu dalam kasus terorisme. Termasuk apakah ketiganya turut terlibat dalam aksi bom bunuh diri pasangan suami istri di depan Gereja Katedral, atau terkait dengan kasus baiat teroris yang dihadiri eks Sekjend FPI Munarman.

“Pokoknya kaitan dengan pasal yang diterapkan itu kita tidak bisa sebutkan, Munarman atau apa, yang jelas dia terlibat dalam kasus terorisme,” kata Zulpan.

Zulpan hanya menegaskan akan ada saatnya Densus 88 mengungkap lebih jauh keterlibatan 3 orang itu dalam kasus terorisme.

“Nanti kalau saya (jelaskan), takut keliru nanti ya. Tapi yang jelas di situ pada surat perintah penahannya undang-undang yang dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme,” ungkap Zulpan.

“Kan ini berkembang luas nanti kan, bisa terkait (bom bunuh diri) depan Gereja Katedral, bisa juga (terkait) Munarman. Kan orang-orang yang melakukan kegiatan di Gereja Katedral itu kan pernah dibaiat oleh Munarman, termasuk ketiga eks petinggi FPI (Makassar) ini,” sambung Zulpan.

Seperti diketahui, eks petinggi FPI Makassar yang menjadi tersangka ditangkap polisi di rumahnya masing-masing pada Selasa (4/5). Penangkapan tersebut disertai upaya penggeledahan Densus 88 Polri di bekas markas FPI Makassar Jalan Sungai Limboto.

Berbagai varian baru virus corona bermunculan. Jika varian itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, maka vaksin yang ada saat ini mungkin tidak akan efektif lagi, dan virus dapat lolos dari sistem kekebalan. Menurut website yang memuat database genom seperti nextstrain.org, ada lebih dari 1.000 varian virus SARS CoV-2 yang diketahui saat ini.

Sebelumnya, varian virus yang masuk kategori “variants of concern” dinamai sesuai dengan negara di mana varian itu ditemukan pertama kali. Namun untuk menghindari adanya stigmatisasi terhadap negara-negara tertentu, WHO kini memperkenalkan sebuah sistem penamaan baru, yaitu berdasarkan huruf-huruf alfabet Yunani.

Varian virus dari Inggris/Kent, Afrika Selatan, Brasil dan india itu kini akan dilabeli dengan huruf Alfa, Beta, Gamma dan Delta. Meski begitu, label ini tidak akan menggantikan nama ilmiah mereka yang lebih kompleks.

Varian Baru Virus SARS-CoV-2 resahkan Indonesia

Ancaman varian baru virus SARS-CoV-2 kini meresahkan masyarakat Indonesia. Virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab munculnya COVID-19, kini dikabarkan telah bermutasi dan mulai menyebar ke seluruh dunia.

Mutasi tersebut menghasilkan beberapa varian baru, satu diantaranya ialah B.1.1.7 yang terdeteksi pertama kali di Inggris Raya pada September 2020.

Saat ini, para ilmuwan menemukan jika varian virus B.1.1.7 cenderung menyebar dengan sangat cepat dan lebih mudah menular. Sifat virus ini kurang lebih sama dengan sifat virus sebelumnya dan menyebabkan jenis penyakit yang serupa.

Melansir dari laman kawalcovid19, dengan adanya varian baru COVID-19 ini Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) dan WHO menetapkan tiga kriteria. Kriteria tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan sudah sejauh mana kita mengetahui tentang perubahan virus, sekaligus membantu mengenal risiko-risikonya.

Kriteria pertama, Variant of Interest dapat diartikan sebagai mutasi virus SARS-Cov-2 atau varian yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi meningkatkan laju penularan (transmissibility) dan tingkat keparahan (severity). Varian kriteria ini yakni B.1.1.7 yang ditemukan di Inggris September 2020, B.1.351 di Afrika Selatan September 2020 dan B.1.1.281 alias P.1 di Brasil Desember 2020.

Kriteria kedua, Variant of Concern merupakan varian yang patut diwaspadai karena terbukti menular atau menyebabkan penyakit yang lebih parah. Varian ini B.1.525 di Nigeria, B.1.427/B.1.429 di Amerika Serikat, B.1.1.28.3 alias P.3 di Filipina, B.1.616 di Perancis, B.1.620 tidak diketahui asalnya, B.1.621 di Kolombia, B.1.617.1, B.1.617.2, B1.617.3 yang diduga hasil mutasi dari India.

Kriteria ketiga,. Variant of High Consequence, yaitu varian yang memiliki tingkat konsekuensi tinggi dengan ditemukannya bukti ilmiah tidak berfungsinya tes diagnosis, penurunan efektivitas vaksin pada mereka yang sudah divaksin namun terjangkit penyakit atau rendahnya proteksi vaksin terhadap terjadinya penyakit parah. Namun, disebutkan belum ada varian baru yang tergolong ke dalam kriteria ini.
Untuk itu, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar terhindar dari virus tersebut ialah dengan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan menjalani program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah varian baru COVID-19:
• Memakai masker
• Mencuci tangan dengan sabun
• Menjaga jarak
• Menghindari kerumunan
• Menghindari mobilitas (bepergian)
• Ikuti program vaksinasi

Ledakan COVID-19 di Kudus, Tim Riset Selidiki Potensi Varian Baru

Ledakan kasus COVID-19 di Kudus Jawa Tengah belum sepenuhnya terkendali. Untuk mencegah munculnya varian baru, kini telah diterjunkan tim riset untuk melakukan penelitian.

“Kita turunkan tim untuk melakukan riset itu tadi, apakah ada varian baru (COVID-19 di Kudus),” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (4/6/2021).

Berdasarkan website corona.jatengprov.go.id, kasus aktif COVID-19 di Kudus masih menempati urutan pertama. Tercatat pada Jumat (4/6/2021) pukul 12.00 WIB, terdapat 8.165 kasus terkonfirmasi positif. Sementara kasus aktif sebanyak 1.457 orang yang kini dirawat, dirujuk, dan isolasi mandiri.

“Saya minta untuk dilakukan testing dan tracing lebih banyak. Dan ini tidak hanya untuk Kudus, tapi berlaku untuk seluruh Jawa Tengah. Agar kita tingkatkan di Jawa Tengah,” tandasnya.

Ganjar juga mengatakan pemerintah daerah tak perlu khawatir jika ditemukan kasus positif COVID-19 semakin besar. Sebab, seiring dengan pelaksanaan testing dan tracing akan terlacak jumlah kasus penyebaran virus corona yang berada di tengah masyarakat.

Lebih lanjut Ganjar berharap dan meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan dengan disiplin melaksanakan prokes seperti tidak berkerumun, memakai masker dan aware peduli, jaga jarak, dan sebagainya. (**)

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergi, komprehensif, dan dinamis, melalui upaya pembangunan hukum. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya di bidang hukum pidana adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disusun selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya. Namun, sampai dengan tahun 2021, masih terdapat berbagai pro-kontra terhadap RUU KUHP. Sejumlah isu dalam RUU KUHP menjadi pusat perhatian publik sehingga pemerintah perlu turut serta dalam memperjelas isu-isu dimaksud.

Gelombang pro kontra yang masih tinggi inilah yang mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebagai pemrakarsa RUU KUHP, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dari pasal-pasal yang menjadi perhatian. Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan serangkaian Diskusi Publik RUU KUHP di beberapa kota besar Indonesia. Surabaya menjadi salah satu kota yang dipilih untuk menyelenggarakan Diskusi Publik ini.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Riyanto, mengungkapkan bahwa Diskusi Publik RUU KUHP ini diharapkan dapat menjadi wadah penampung masukan dari masyarakat sekaligus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai RUU KUHP itu sendiri. “Selain sebagai media untuk memberikan penjelasan mengenai RUU KUHP, Diskusi Publik ini juga diharapkan menjadi media penampung masukan masyarakat mengenai RUU KUHP. Dari delapan kota besar dimana Diskusi Publik ini telah terselenggara, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan masukan-masukan luar biasa dari peserta diskusi publik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang ke-9 ini, besar harapan kita supaya Diskusi Publik ini berkembang menjadi diskusi yang aktif, dinamis, dan kontributif bagi perkembangan RUU KUHP,” kata Benny Riyanto dalam sambutannya.

RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif.

Perkembangan ini berkaitan erat dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, terutama mengenai 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Packer dalam The Limits of the Criminal Sanctions, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), dan perumusan sanksi baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment) sehingga terjadi dekodifikasi hukum pidana yang menyebabkan beberapa ketentuan dalam KUHP dikeluarkan menjadi undang-undang tersendiri.

Misalnya Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP mengenai obat-obatan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selain itu mengenai kejahatan penerbangan, Tokyo Convention, Den Haag Convention, serta Montreal Convention yang dimasukan dalam Pasal 479a sampai dengan Pasal 479f pada akhirnya ditarik keluar dari KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Wakil Menteri Kemenkumham, Eddy Omar Sharif Hiariej, yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan tentang pentingnya pengintegrasian hukum pidana yang semakin berkembang ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. “Perlu dilakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam suatu kitab undang-undang yang sistematis. Upaya rekodifikasi ini juga ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul karena ketidakjelasan pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie”, kata Eddy.

“Selain sebagai upaya rekodifikasi, pembaruan KUHP Nasional juga diarahkan sebagai upaya harmonisasi, yaitu dengan menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal dan upaya modernisasi, yaitu dengan mengubah filosofi pembalasan klasik (Daad-Strafrecht), yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata, menjadi filosofi integratif (Daad-Daderstrafrecht-Slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan”, tambah Wamenkumham.

Kegiatan Diskusi Publik RUU KUHP yang dilaksanakan di Hotel JW Marriot Surabaya pada Senin (03/05) merupakan rangkaian sosialisasi menyeluruh yang diselenggarakan secara bertahap ke beberapa kota di Indonesia yang diselenggarakan dalam bentuk diskusi dua arah. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR RI), Marcus Priyo Gunarto (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada), Topo Santoso (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia), Harkristuti Harkrisnowo (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia) dan Yenti Garnasih (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan/Ketua MAHUPIKI).

Kegiatan Diskusi Publik mengangkat 6 (enam) tema utama, yaitu Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP, Perkembangan RUU KUHP, Pembaruan RUU KUHP, Struktur RUU KUHP, Isu Krusial RUU KUHP dan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP. Sebelumnya kegiatan Diskusi Publik RUU KUHP telah diselenggarakan di Medan pada 23 Februari 2021 dan di Banjarmasin pada 20 April 2021. Selain yang hadir dalam di Hotel JW Marriot Surabaya, kegiatan ini juga diikuti peserta secara virtual (Zoom) dan Youtube Live melalui akun Humas Ditjen AHU. *(Humas BPHN)