Oleh : Raditya Rahman )*

Independensi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh lembaga penegak hukum, dan prinsip tersebut harus tetap digalakkan sebagaimana amanat undang-undang KPK. Publik pun meyakini bahwa alih status pegawai KPK tidak mempengaruhi independensi pegawai dalam memberantas kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah independensi pegawai tergerus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Kemandirian Lembaga Antikorupsi dalam memberantas praktik rasuah di Indonesia dipastikan tetap kuat.

Juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut merupakan amanat dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Sehingga tidak benar bahwa TWK merupakan bagian dari pelemahan KPK.

Ali juga menegaskan bahwa penanganan korupsi di Indonesia tidak terganggu hanya karena adanya proses alih status. Semua tugas KPK dipastikan tetap berjalan.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menegaskan bahwa PP Nomor 41/2020 yang menetapkan pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia menegaskan dalam laman resmi sekretariat kabinet mengatakan, PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK, sebagaimana pasal 3 UU KPK yangg menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Ia juga menegaskan, penetapan status pegawai KPK sebagai ASN atau PNS bukanlah upaya pemerintah untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini, sebaliknya ini merupakan bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, membantah terkait dugaan adanya upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan.

Dirinya juga merasa heran akan adanya narasi bahwa TWK dijadikan alat untuk mendepak beberapa pegawai KPK.

Firli mengutarakan, bahwa TWK merupakan salah satu syarat sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Proses seleksi pegawai KPK dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang sama, tidak ada perlakuan khusus.

Firli menuturkan, peralihan status pegawai tersebut tetap menguatkan independensi KPK. Sebab kesetiaan pegawai-pegawai KPK pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah telah ditanam sejak proses rekrutmen sampai pembinaan dan kode etik KPK.

Lalu apa tujuan dari diadakannya TWK. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja kita dapat merujuk pada undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang mengatur bahwa dalam menjalankan Profesi sebagai ASN harus berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dan 4.

Dalam pasal tersebut, ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan.

Sedangkan nilai yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah, memegang teguh ideologi Pancaasila, setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

Perlu diketahui juga bahwa TWK pada seleksi ASN KPK tersebut menyinggung banyak hal seperti HTI, FPI dan terorisme yang dianggap tak sesuai tugas pokok fungsi pegawai.

Menanggapi polemik tersebut, Bima Haria Wibisana akhirnya angkat bicara, dirinya menilai wajar jika soal TWK dalam seleksi ASN mempertanyakan soal radikalisme dan organisasi massa, sebab memang itulah yang hendak dinilai lewat asesmen.

Asesmen tersebut sebetulnya juga berguna utuk melihat derajat radikalisme peserta tes. Jadi tentu saja wajar jika terdapat pertanyaan atau pancingan dalam wawancara seperti itu untuk menggali tingkat keyakinan peserta.

Sementara itu Penggiat Media Sosial Eko Kunthadi mengatakan bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan harus segera diberhentikan.

Menurut Eko, mereka yang tidak lulus tes ASN dan sudah ada verifikasi kedua kemudian tidak lolos juga.

Sehingga tidak ada tujuan untuk mengurangi independensi KPK dengan adanya tes TWK tersebut, justru tes ini diperlukan guna mencari pegawai KPK yang mampu memperkuat KPK.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

Penumpasan anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua terus dilakukan oleh aparat, karena tingkah mereka makin lama makin menggila. Setelah tega membakar sekolah dan membunuh guru, anggota KST tega membunuh warga sipil pendatang dan Kepala Desa. Kebiadaban mereka membuat para pentolan KST dijadikan DPO dan masyarakat berharap mereka segera tertangkap. Warga sipil juga bekerja sama agar KST cepat dibekuk.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua benar-benar pesat. Setelah ada jembatan Youtefa, ada pula Jalan Trans Papua dan berbagai infrastruktur lainnya. Semua ini demi kesejahteraan rakyat di Bumi Cendrawasih dan menghindari ketimpangan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur.

Namun sayangnya pembangunan di Papua terancam oleh keberadaan KST, yang dulu bernama KKB. Kelompok separatis ini ketahuan beberapa kali mengganggu proses pembangunan di Jalan Trans Papua, sehingga di sana harus dijaga ketat oleh aparat.

Selain itu, KST juga melakukan teror lain di Papua, yang juga bisa menghambat pembangunan kecerdasan masyarakat. Anggota KST di bawah pimpinan Sabius Walker ketahuan membakar gedung sekolah, dan mereka juga tega membunuh 2 orang guru. Kelakuan KST sungguh ingin menjerumuskan anak-anak Papua, karena mereka bisa gagal menuntut ilmu, saat tidak ada pengajar dan tempat untuk belajar.

KST juga membuat image Papua jadi jelek, karena identik dengan daerah yang rawan konflik dan mengerikan. Sehingga turis lokal dan asing akan takut untuk traveling ke sana. Padahal di Bumi Cendrawasih ada hidden gems berupa Raja Ampat, Puncak Jayawijaya, dan beberapa tempat wisata lain yang cantik dan potensial.

Jika Papua sepi karena turis takut untuk berkunjung, maka akan berpengaruh pada pendapatan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena pendapatan dari sektor pariwisata berkurang akibat sepinya peminat. Semua ini gara-gara KST yang mempermalukan warga asli Papua secara tidak langsung.

Oleh karena itu, pemberantasan KST patut dijadikan fokus utama bagi aparat yang bertugas di Papua. Setelah dibentuk Satgas Nemangkawi yang terdiri dari gabungan anggota TNI dan Polri, mereka langsung bergerak cepat untuk memberantas KST hingga ke markasnya. Tujuannya agar anggota organisasi teroris ini cepat tertangkap.

Aparat juga melakukan baku tembak dengan anggota KST di kawasan bandara, tanggal 4 juni 2021. Kontak senjata ini dilakukan setelah mereka tega membunuh seorang kepala desa dan 4 anggota keluarganya. Belum ada keterangan lebih lanjut dari kejadian ini karena masih belum selesai.

Masyarakat sangat miris pada perbuatan anggota KST yang terus melakukan kekejaman, seolah-olah kecanduan untuk membunuh orang lain. Padahal seorang kepala desa tentu berstatus sebagai warga asli Papua, tetapi mereka tega untuk menembak saudara sesukunya sendiri. Sungguh biadab.

Selain aparat, warga sipil juga bekerja sama untuk menumpas KST. Mereka bersinergis dan kompak agar organisasi teroris itu cepat dibubarkan. Komunitas Melanesian Clan menyatakan dukungannya pada aparat untuk terus membasmi KST, karena mereka terus meresahkan masyarakat.

Selain pemuda Papua, ibu-ibu dan elemen masyarakat lain juga mendukung pemberantasan KST. Mereka langsung memberi informasi ketika ada aktivitas yang mencurigakan, sehingga saat ada ancaman KST akan dicegah oleh aparat. Selain itu, warga sipil juga kompak untuk tidak mau bekerja sama maupun menyembunyikan anggota KST dari kejaran aparat.

Ketika ada sinergi dari masyarakat dan aparat, maka kita optimis KST akan lekas dibubarkan. Karena warga sipil mengerti lika-liku daerah Papua dan menjadi informan aparat, ketika mereka melakukan penelusuran untuk menemukan markas KST. Semoga KST segera diberangus agar tidak meresahkan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pasal penghinaan kepala negara belakangan kembali viral karena ada pihak yang menuduh bahwa aturan ini mencederai demokrasi. Padahal pasal ini dibuat demi menjaga martabat da marwah Presiden sebagai simbol negara. Jika kita adalah WNI yang baik tentu tidak terima jika kepala negara dihina oleh orang lain.

Sejak tahun 2014, Presiden Jokowi menjadi RI-1, tetapi sayangnya tak semua orang bersikap fair. Dalam artian, masih ada sisa-sisa dendam antara pendukung masing-masing paslon, padahal pilpres sudah lama berlalu. Pendukung yang jadi oposisi selalu bersikap sinis dan bersebrangan dengan tiap peraturan pemerintah.

Bahkan dari mereka ada yang nekat membuat meme, lelucon, dan beragam konten mengenai Presiden Jokowi. Mungkin bagi mereka ini unik tetapi bagaimana bisa membuat Presiden dijadikan olok-olok? Tidak lucu sama sekali. Malah memalukan karena memperlihatkan bahwa orang Indonesia tidak kompak dalam mendukung presidennya.

Oleh karena itu pemerintah memunculkan lagi pasal penghinaan kepala negara. Pasal ini dibuat tahun 2019 dan sempat ‘menghilang’, tetapi sekarang ada lagi dan langsung jadi viral. Karena ada pro kontra mengenai aturan ini.

Dalam pasal 134 RUU KUHP disebutkan bahwa penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden akan diancam penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Pasal ini merupakan revisi dari aturan yang dibuat tahun 2019 lalu.

Masyarakat langsung ramai karena mengira Presiden akan bertindak seperti masa orde baru yang anti kritik. Padahal bukan begitu. Pasal penghinaan presiden lebih ke upaya menjaga kehormatan Presiden. Karena beliau adalah kepala negara, jadi wajar jika dijunjung tinggi oleh rakyat dan tak boleh dijadikan bahan lelucon.

Bayangkan jika ada meme atau konten lucu yang memplesetkan gambar atau ucapan presiden Jokowi, dan dibaca oleh orang asing. Mereka akan merasa aneh, karena melihat netizen Indonesia begitu ganasnya, sampai-sampai presidennya sendiri ‘diserang’ di dunia maya.

Akibatnya, nama Indonesia akan jadi buruk di mata dunia internasional. Karena dianggap tidak memiliki attitude dalam berselancar di internet dan seenaknya sendiri di dunia maya. Jika sudah begini, maka akan berpengaruh pada investor asing, karena mereka sudah begidik duluan.
Sungguh menyedihkan karena bisa berefek domino negatif pada bidang ekonomi.
Padahal pasal penghinaan kepala negara tidak membungkam kritik masyarakat sama sekali. Karena Presiden Jokowi tidak anti kritikan. Contohnya saat ramai tentang UU Cipta Kerja beberapa bulan lalu, masyarakat yang memprotes dipersilakan untuk langsung melapor ke Mahkamah Konstitusi.

Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli Kantor Staf Presiden, menyatakan bahwa pasal penghinaan kepala negara dalam draft RKUHP tidak akan membungkam kritik masyarakat. Publik masih bisa memberi masukan dan kritik, baik secara langsung maupun via media sosial. Namun jika sudah termasuk hoaks dan konten yang memprovokasi, tentu akan langsung ditindak (oleh polisi siber).

Yang ditekankan dalam pasal ini adalah jangan sampai ada hoaks dan konten provokasi, atau black campaign, yang terbuat dari foto maupun berita tentang Presiden yang diplesetkan. Jadi masyarakat yang membaca atau melihat fotonya akan mendapatkan disinformasi dan jadinya ikut antipati terhadap presiden. Bukankah seperti ini pembunuhan karakter? Oleh karena itu, butuh pasal untuk mengendalikannya.

Semoga pasal penghinaan presiden lekas diresmikan, agar tidak ada lagi WNI yang berani menyinggung Presiden, baik via berita palsu maupun via foto, meme, dll. Presiden adalah simbol negara sehingga wajib dijunjung tinggi. Saat ada pasal penghinan presiden, maka bukan berarti otoriter, karena beliau masih menerima kritik dengan tangan terbuka.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Pekalongan

Oleh : Abdul Rahman )*

Kasus Corona makin menggila beberapa minggu ini, karena ada lonjakan pasien di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Kudus, Madura, hingga Jakarta, menjadi zona merah bahkan hitam. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan meningkatkan kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan, agar tidak tertular Corona.

Kapan pandemi akan berakhir? Sepertinya pertanyaan ini agak sulit dijawab, karena masih banyak pasien covid di Indonesia. Menurut data tim satgas covid, per hari bisa 5.000 orang yang terinfeksi Corona, sehingga total pasien ada 2,5 juta orang. Angka ini tentu mengerikan, karena bisa-bisa penduduk Indonesia berkurang secara drastis.

Kenaikan jumlah pasien Corona terjadi di beberapa tempat, di antaranya Jakarta Timur, Kudus, dan Madura. Pada wilayah itu, diklaim sebagai zona merah, bahkan hitam, saking banyaknya pasien covid. Mirisnya, mereka sakit karena kecerobohannya sendiri dan lalai dalam menjaga protokol kesehatan, juga tidak menjaga imunitas tubuh dan higienitas lingkungan.

Di daerah Kayu Putih, Jakarta, ditemukan klaster Corona baru, dari warga dalam lingkungan 1 RT. Tepatnya di RT 011, RW 009, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur. Diduga 22 orang saling tertular Corona dari OTG karena kongkow di Taman Pintar dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Penularan seperti ini sangat miris karena terjadi di ruang publik, sehingga banyak orang yang berkontak dengan mereka.

Untuk mengantisipasi, maka perlu dilakukan tracing, siapa saja yang telah kontak dengan 22 orang tersebut. Namun bisa jadi agak sulit, karena taman adalah fasilitas umum, sehingga tidak tercatat siapa saja yang melintas dekat dengan pasien Corona. Jadi mereka perlu memiliki kesadaran diri, jika pernah melewati taman tersebut, harus tes ke laboratorium, minimal rapid test (karena tes swab biayanya cukup tinggi).

Selain di Jakarta Timur, Kudus juga masuk dalam wilayah yang berbahaya, dan diklaim sebagai zona hitam. Penyebabnya karena terjadi lonjakan pasien Corona, bahkan dalam sehari 40 orang meninggal dunia. Kengerian terjadi di kota muria ini karena langsung di-lockdown untuk mencegah mobilitas masyarakat.

Banyaknya pasien Corona di Kudus terjadi karena klaster wisata, dan di sana memang ada tempat berziarah yang sayangnya masih tetap dibuka untuk publik, padahal masih masa pandemi. Setelah banyak pasien Corona di Kudus, maka proses tracing juga agak sulit, karena mayoritas pengunjung tempat wisata berasal dari luar kota. Sehingga lagi-lagi mereka diminta untuk tes rapid secara mandiri.

Di Madura, tepatnya daerah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, terjadi juga kenaikan jumlah pasien Corona. Menurut data tim satgas covid, ada 58 orang yang terkena Corona di Bangkalan, sementara di Sampang ada 8 orang, Pamekasan ada 3 orang, dan di Sumenep 25 orang.

Kenaikan jumlah pasien Corona terjadi pasca libur lebaran, dan diduga mereka yang terkena Corona karena nekat mudik atau tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Saking banyaknya pasien, ruangan di RSUD Kabupaten Bangkalan sampai full dan menolak pasien baru. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Humas Tim Satgas Covid Bangkalan Agus Sugianto Zain.

Dari bebagai kasus di daerah ini masyarakat diminta untuk terus waspada, jangan sampai tertular Corona. Apalagi virus covid-19 sudah bermutasi menjadi beberapa varian, sehingga lebih dahsyat dalam menularkan Corona dan efek terburuknya menyebabkan seseorang meninggal dunia. Kita tentu tidak ingin kehilangan nyawa gara-gara virus yang kecil tapi mematikan ini.

Disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan harus dilaksanakan, dan memakai masker tak hanya saat di perjalanan, tetapi di kantor juga harus dipakai. Sebelum menyentuh sesuatu sebaiknya mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan yang paling penting jangan membuat kerumunan dan hindarilah massa seperti di dalam pasar atau tempat umum lain.

Mengurangi mobilitas juga jadi poin penting dalam pencegahan Corona. Semua protokol kesehatan wajib dilakukan, agar tubuh tidak tertular virus covid-19. Jangan lelah untuk melakukannya, dan tetap menjaga higienitas dan imunitas tubuh, agar selalu sehat dan bebas dari segala jenis kuman, bakteri, dan virus.

)* Penulis adalah Mahasiswa IAIN Kendari

Sidang perkara tes swab palsu Rizieq Shihab di RS Ummi Bogor, dijadwalkan pada hari kamis, 10 juni 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang tersebut adalah untuk mendengarkan pleidoi atau pembelaan terdakwa Rizieq Shihab atas tuntutan jaksa penuntut umum 9JPU).

“Pembacaan pleidoi akan dilakukan penasihat hukum atau terdakwa langsung,” ujar Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal.

“Sidang akan dilaksanakan secara live streaming,” tambah Alex.

Dalam sidang sebelumnya, mantan pimpinan FPI Rizieq Shihab dituntut enam tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Rizieq terbukti menyebarkan berita bohong. Selain Rizieq Shihab, terdakwa menantu Rizieq Shihab, Hanif Alatas dan terdakwa Direktur RS Ummi Bogor Andi Tatat juga akan membacakan pembelaan.

Peneliti senior Lentera Research Institue, Dahniel Dohar, SH.,M.H, mengatakan bahwa kemungkinan kecil untuk adanya diskriminasi hukum terhadap proses peradilan, hal ini mengingat tingginya sorotan media terhadap kasus tersebut. Lembaga penegak hukum akan lebih berhati-hati serta mengedepankan due process didalam penegakan hukum.

“Kemungkinan sangat kecil terjadinya diskriminasi hukum, karena sorotan media yang sangat tinggi sehingga proses penegakan hukum akan lebih berhati-hati dan mengedepankan due process”, ujar Dahniel.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa menyebut aparat gabungan TNI-Polri saat ini tengah melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi yang dianalisa sebagai tempat persembunyian Kelompok Separatis Teroris (KST) di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.

Hal ini kata Suriastawa lantaran orang-orang yang tergabung dalam KST ini memang mesti diadili sehingga pencarian dan penyisiran terus dilakukan pihaknya.

Diakui Suriastawa selama ini para KST juga kerap melontarkan berbagai informasi hoaks yang menjerumuskan. Namun pihaknya tak ingin menanggapi argumen-argumen atau pernyataan tidak benar yang disampaikan para anggota KST ini.

“Biarkan saja, yang jelas menjadi kewajiban kita menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, dan melindungi segenap warga negara dari ancaman manapun termasuk KST,” kata dia.

Lagi pula kata Suriastawa banyaknya informasi bohong yang terus disebarkan KST ini juga membuktikan bahwa saat ini mereka memang tengah terdesak. Para KST ini telah terkepung oleh aparat gabungan TNI Polri.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mendukung langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak menghadiri panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurutnya, tes wawasan kebangsaan (TWK) tak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM. “Kami juga mendukung KPK, misalnya, tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM,” ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (8/6).

Aturan terkait alih status aparatur sipil negara (ASN), kata Tjahjo, sama aturannya dengan yang terjadi di KPK. Sama dengan ketika ia melakukan penelitian khusus (litsus) saat masuk sebagai anggota DPR.

“Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya,” ujar Tjahjo.

Hal ini juga ditambahkan oleh Pakar Komunikolog, Emrus Sihombing, mengatakan pelaksanaan TWK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sesuai dengan perundang-undangan, dan bukan merupakan pelanggaran HAM. Pelaksanaan TWK untuk alih status menjadi ASN merupakan perintah UU. Jadi, siapa pun pimpinan KPK pasti melakukan hal itu. KPK hanya melaksanakan UU.

“Masih sangat jauh dari kemungkinan tidak sesuai dengan atau potensi pelanggaran HAM. Materi TWK disusun berdasarkan basis keilmuan dari para pihak yang membuatnya. Banyak instrumen yang hendak diukur para pembuat TWK peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, antara lain mengukur gradasi pengetahuan atau kesadaran, konstruksi sikap, bentuk perilaku, dan kepribadian terkait dengan kebangsaan,” pungkasnya.

Tim gabungan TNI dan Polri telah melakukan sejumlah langkah pengendalian untuk mengatasi penularan kasus Covid-19 di wilayah Kudus dan Bangkalan. Dua wilayah tersebut diketahui tengah mengalami lonjakan kasus yang cukup besar setelah masa libur lebaran.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerangkan, tim gabungan melakukan pendampingan kepada Kepala Dinas Kesehatan dari masing-masing kabupaten di dua wilayah tersebut untuk mengoptimalkan motor penggerak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Dalam hal pendampingan tersebut, anggota TNI dan Polri dikerahkan untuk membantu di wilayah pelaksanaan PPKM berskala mikro di dua wilayah yang tengah mengalami lonjakan kasus tersebut.

Sejumlah pendampingan juga dikerahkan untuk pelaksanaan pemeriksaan PCR, di rumah-rumah sakit, dan penguatan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

“PPKM mikro ini adalah satu kunci untuk kami bisa menekan angka kasus positif. Di PPKM, kami bisa melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan setelah itu kami bisa mengetahui apakah positif ataukah tidak. Begitu pula di PPKM, kami juga bisa meningkatkan angka kesembuhan masyarakat dan menekan angka kematian.” kata Panglima TNI, Senin (7/6/2021).

Lebih lanjut, Panglima juga mengatakan bahwa TNI-Polri melakukan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam melengkapi data Covid-19 yang berbasis RT/RW. Karena dengan penyajian data yang baik dan komperhensif maka penanganan Covid-19 akan lebih efektif.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diperkuat dan meningkatkan protokol kesehatan 5M serta melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19 seperti di Kabupaten Kudus.

Kapolri menjelaskan bahwa zona merah di Kudus terdapat di 60 desa. Di wilayah tersebut personel TNI dan Polri nantinya akan diturunkan untuk mendampingi pembatasan ruang gerak masyarakat untuk meminimalisasi penyebaran virus Corona.

“Saat ini diturunkan kurang lebih empat kompi gabungan TNI-Polri untuk menjaga klaster Kudus dan kemudian mempersiapkan dan mendorong pemerintah daerah untuk menambah tempat-tempat isolasi mandiri rujukan sehingga klaster isolasi mandiri yang ada di rumah-rumah, kami bisa geser karena kurang lebih ada 1.200,” kata Kapolri.

Kapolri menjelaskan, khusus wilayah Bangkalan, pihaknya telah meningkatkan pelaksanaan PPKM berskala mikro di tiga kecamatan. Aktivitas pemeriksaan dan pelacakan terus ditingkatkan untuk segera memberikan penanganan maksimal bagi warga yang kedapatan positif dari hasil pemeriksaan.

Meski demikian, Kapolri menginginkan agar seluruh wilayah mempelajari antisipasi dalam penanganan Covid-19, dengan begitu semua daerah siap menghadapi segala kemungkinan terburuk khususnya lonjakan kasus Covid-19. Pihaknya juga siap untuk melakukan pengawalan vaksinasi massal. (**)

DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mewaspadai munculnya varian baru Covid-19 jenis B.117 strain UK (Inggris) dari pasien asal Bangkalan. Hal itu sebagaimana temuan Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair). “Pemkot Surabaya harus mewaspadai adanya varian baru Covid-19 ini. Jangan sampai menyebar di Surabaya,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo di Surabaya, Rabu.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar semua warga dari wilayah Madura yang hendak masuk ke Kota Surabaya diwajibkan tes Covid-19. Tidak hanya tes cepat antigen, melainkan langsung swab PCR “Jadi, pengendara kendaraan roda empat maupun dua di Suramadu harus dihentikan untuk tes Covid-19 sebelum masuk Surabaya,” ujarnya.

Hal sama juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Ia mendukung upaya Pemkot Surabaya melindungi warganya dalam melakukan penyekatan di Suramadu dan menggelar rapidtesantigen.”Ini juga upaya bersama Pemkab Bangkalan dalam upaya penanganan Covid-19,” ujarnya. Hasil penelitian ITD Unair, ada salah satu pasien dari Bangkalan yang hasil swab tesnya menunjukkan terinfeksi varian B117 UK atau oleh WHO disebut varian alpha.

Pakar Imunologi Unair sekaligus Dewan Pakar Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur Dr. dr. Agung Dwi Wahyu Widodo sebelumnya menyatakan virus varian baru tersebut terkenal cukup ganas, bahkan penularan virus tersebut di Inggris meningkat 40 persen hingga 90 persen.

Titik Penyekatan Terpusat.
Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan untuk membuat satu titik lokasi penyekatan di area Jembatan Suramadu sebagai upaya memudahkan penanganan Covid-19 yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk lokasi satu titik tersebut saat ini masih dikaji.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan satu titik itu nanti ada dari Pemkot Surabaya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan TNI-Polri. Sehingga, nantinya akan bersama-sama melakukan rapid tes antigen bagi pengendara kendaraan bermotor baik yang dari Madura ke Surabaya maupun dari Surabaya ke Madura. (*)

Oleh : Rebeca Marian )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) adalah penghianat rakyat karena mereka mengajak dan memaksa warga sipil untuk bergabung dengan Republik Federal Papua Barat. Mereka juga berkeyakinan bahwa Papua harus merdeka dari jajahan Indonesia. Sehingga dikategorikan sebagai penghianat, karena terbukti tidak setia pada negara.

Di Papua, faktor keamanan masih mendapat gangguan dari KST. Mereka dengan gencar melakukan berbagai siksaan kepada warga sipil Papua, mulai dari pamer senjata api sampai ke penembakan yang berujung pembunuhan. Bahkan KST juga nekat menyerang aparat terlebih dahulu, padahal sudah jelas kalah pengalaman dan persenjataan.

KST sudah patut dikategorikan sebagai penghianat karena buktinya memang tidak setia pada negara. Mereka tidak mengakui pemerintah Indonesia dan bahkan bermusuhan dengan anggota TNI dan Polri. Bahkan ketika ada pegawai yang berseragam seperti ASN, juga diincar, karena dianggap sebagai representasi pemerintah.

Sebagai bagian dari OPM, KST sebenarnya bertugas untuk menjaga wilayah Papua, tapi sayang karena mereka berkeyakinan bahwa Papua dijajah oleh Indonesia, mereka jadi menyerang aparat. Sudah terlalu banyak korban dari TNI dan Polri yang gugur karena dibunuh oleh KKB, bahkan mereka menggunakan jasa sniper untuk memenuhi ambisinya.

Oleh sebab itu, KST wajib diberantas hingga ke akarnya karena penghianat akan terus berusaha untuk memberontak dengan segala cara, termasuk kekerasan. Sehingga akan sangat membahayakan posisi warga sipil di Bumi Cendrawasih. Mereka jadi berada di bawah ketakutan dan tak bisa beraktivitas dengan bebas, jika ada ancaman dari KST.

Jika penghianat tidak dibumihanguskan, maka bahaya lain yang mengintai adalah kedaulatan negara terkoyak. Karena bisa-bisa mereka secara sepihak mengklaim kemerdekaan Papua dan meresmikan Republik Federal Papua Barat. Bahayanya adalah KST dengan licik meminta dukungan dari luar negeri dan plating victim.

KST berakting seolah-olah merekalah yang terluka oleh aparat, padahal mereka sendiri yang membuat huru-hara di Papua. Lantas dibuatlah hoax dan konten provokatif, yang isinya berkebalikan dari fakta. Namun netizen dari luar negeri tidak mengeceknya dan berkesimpulan bahwa KST yang terluka. Bisa jadi karena berita yang benar berbahasa Indonesia sedangkan mereka tidak mengerti.

Jika hal ini dibiarkan akan sangat berbahaya karena nama baik Indonesia dipertaruhkan. Oleh karena itu, pertarungan dengan KST tak hanya dilakukan di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Tim siber Polri bisa memantau berita hoax atau konten provokatif mana yang diluncurkan oleh KST lalu meminta Google untuk menghapusnya, karena terbukti itu palsu.

Pemberantasan KST makin intensif dengan mengutus Satgas Nemangkawi untuk meluncur langsung ke Kabupaten Puncak. Di sana memang daerah rawan konflik dan sudah sering ada serangan KST, baik kepada warga sipil maupun aparat. Dalam penyerbuan, ditemukan 1 markas KST dan mereka langsung lari tunggang-langgang.

Sementara ini masih diselidiki markas KST yang lain karena kabarnya ada beberapa markas yang tersebar di pedalaman Papua. Mereka memang sengaja membuat markas yang tersembunyi dari kejaran aparat, karena sudah menguasai medan dan memiliki kamuflase yang bagus. Namun aparat tidak menyerah dan terus mengejar mereka sampai organisasi teroris ini bubar.

Kelakuan KST sudah melewati batas, ketika mereka membunuh banyak warga sipil dan berani menyerang aparat terlebih dahulu, bahkan mengutus sniper untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, KST wajib diberantas agar tidak merajalela dan menakut-nakuti warga sipil Papua. Jika mereka sudah dibubarkan, maka keadaan di Bumi Cendrawasih akan makin damai.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta