Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan kepada Rizieq Syihab dengan hukuman penjara selama enam tahun. Menurut JPU, Rizieq dituntut bersalah melanggar dakwaan kesatu primair yakni Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal tersebut mengatur terkait penyebaran kabar bohong tes usap RS Ummi dan membuat keonaran.

Selain Rizieq Syihab, Hakim Ketua Khadwanto juga akan menjadwalkan agenda pembelaan terhadap terdakwa Hanif Alatas dan dr Andi Tatat dalam perkara tes usap di RS Ummi. “Dijadwalkan sidang dimulai pukul 09.00 WIB,” imbuhnya.

Direktur Utama RS Ummi Kota Bogor, Andi Tatat, dan menantu Rizieq Syihab, Hanif Alatas, masing-masing telah dituntut JPU selama dua tahun penjara. Keduanya dituntut bersalah melanggar dakwaan kesatu primair yakni Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Khusus untuk kasus Rizieq Syihab, mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) ini masih menjalani proses persidangan untuk perkara yang ketiga.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Timur telah membacakan vonis untuk perkara kerumunan di Megamendung dengan pidana denda Rp 20 juta dan vonis untuk perkara kerumunan di Petamburan dengan pidana delapan bulan penjara.

Peneliti permasalahan Papua dari Makara Strategik Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa hasil observasi yang telah dilakukannya selama kurang lebih 4 bulan di tanah Papua, menunjukkan bahwa aksi teror yang telah dilakukan KST Papua telah meresahkan orang asli Papua (OAP) dan masyarakat pendatang.

OAP dan masyarakat pendatang di papua merasa terteror dengan berbagai aksi kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa, baik dari apkam hingga masyarakat sipil. Berbagai penembakan hingga pembakaran objek vital telah menciptakan rasa takut dan melumpuhkan roda perekonomian disana.

Supply logistik, komunikasi, transportasi hingga sosial budaya disana telah mengalami gangguan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan KST telah mengkhianati nilai demokrasi masayarakat Papua.

“Aksi teror KST Papua telah meresahkan OAP dan masyarakat pendagang disana. Mereka merasa terteror dengan berbagai aksi penembakan terhadap masyarakat sipil dan apkam. Selain itu, pembakaran obvit telah melumpuhkan roda perekonomian disana. Supply logistik, komunikasi, transportasi hingga sosial budaya disana telah mengalami gangguan.”, ujar Jim.

“Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan KST telah mengkhianati nilai demokrasi masayarakat Papua”, tambah Jim.

Belakangan diketahui telah terjadi kontak senjata antara KST Papua dengan apkam. Satu anggota KST di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua ditembak aparat gabungan TNI-Polri. Baku tembak terjadi saat aparat sedang patroli di dekat bandara.

“Sampai malam tadi, tim gabungan masih melakukan penyisiran dan pengejaran kelompok kriminal teroris bersenjata yang membawa rekannya yang tertembak,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudussy, Selasa (8/6/2021).

Disebutkan, peluru aparat menembus paha teroris KST tersebut. Namun belum ada kepastian tembakan mengakibatkan anggota KST itu meninggal dunia atau tidak.

Sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah melapor ke Komnas HAM karena menduga terjadi pelanggaran HAM dalam tes itu. Paran pegawai KPK tersebut mendatangi Komnas HAM pada 24 Mei 2021 untuk menyerahkan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam TWK.

Diketahui sebelumnya, dalam Tes Wawasan Kebangsaan tersebut, 75 pegawai dianggap tidak lolos. Dari jumlah itu, 51 pegawai dinonjobkan, sedangkan 24 lainnya bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara asalkan mau mengikuti pelatihan.

TWK dianggap melanggar hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 38 ayat (2) UU HAM. Dalam aturan UU maupun PP, hingga peraturan KPK, tidak disebutkan bahwa lulus TWK adalah syarat bagi pegawai jika ingin diangkat menjadi ASN.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR. (cand) David Chaniago, mengatakan bahwa ada beberapa sudut pandang yang dapat dikaji jika kita ingin meliat fenomena TWK KPK. Jika kita melihat hakekat keberadaan KPK sebagai suatu lembaga profesional yang bertujuan memberantas korupsi, maka TWK agak kurang urgent.

Akan tetapi jika kita melihat lembaga anti rasuah tersebut mengemban fungsi bernegara, yaitu memberantas korupsi sebagai hambatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka sudah selayaknya TWK diadakan. Menurut dirinya jika argument TWK sebagai salah satu dasar fungsi bernegara, maka KPK sudah on the track.

Kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, melonjak usai libur Lebaran 2021 selama sepekan terakhir. Per hari Minggu (6/6/2021), terdapat 25 kasus Covid-19 dan terdapat dua pasien Covid-19 meninggal dunia.

Sebelumnya, pada Kamis (3/6/2021) terdapat 7 kasus baru Covid-19, 5 kasus pada Jumat (4/6/2021) dan 4 kasus pada Sabtu (5/6/2021).

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain mengatakan, penambahan kasus hari Minggu merupakan yang terbesar usai libur Lebaran.

Agus menyebut, penyebab terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan diduga karena adanya budaya Lebaran Ketupat. Tradisi ini selalu dilakukan masyarakat Bangkalan meski pandemi Covid-19 belum usai.

“Ini diduga karena budaya Lebaran Ketupat yang kemudian dipengaruhi juga oleh banyaknya PMI (pekerja migran Indonesia),” kata Agus, Minggu (6/6/2021).

Menurut Agus, mayoritas pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang ke Jawa Timur, mayoritas berasal dari Bangkalan.

“Jadi, indikator ini yang diduga jadi penyebab. Jadi, ada klaster keluarga dan transmisi lokal yang penyebab melonjaknya kasus Covid-19 di Bangkalan,” katanya.

Agus menjelaskan, butuh kerja ekstra untuk memberi kesadaran agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, jumlah SDM di Bangkalan juga terbatas serta postur APBD untuk penanganan Covid-19 juga minim.

“Kami keterbatasan tenaga juga, APBD kami beda jauh dengan Surabaya,” kata Agus.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap kebal dengan virus corona hingga abai dengan protokol kesehatan, serta mengabaikan kondisi kesehatan mereka sendiri.

“Ini kan menyangkut perilaku, tentang nilai-nilai kesehatan. Artinya ketika sakit parah, masyarakat baru datang ke rumah sakit,”.

Imbas dari melonjaknya kasus Covid-19 di Bangkalan, dua fasilitas pelayanan kesehatan di Bangkalan, yakni Puskesmas Arosbaya dan Puskesmas Tongguh ditutup. Hal itu dikarenakan terdapat 29 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas tersebut terjangkit Covid-19. Di sisi lain, kata Agus, juga ada beberapa tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 meninggal dunia.

Usai libur Lebaran, kasus Covid-19 tertinggi di Bangkalan terjadi di Kecamatan Arosbaya dan saat ini berstatus zona merah Covid-19. Namun, di 17 kecamatan lain di Bangkalan, kasus Covid-19 masih terkendali.

“Kecamatan Arosbaya ini memang tinggi masyarakat yang terpapar virus Covid-19 ini, akumulasi pasca libur Lebaran kemarin karena memang tradisi kumpul keluarga, kemudian dipengaruhi juga oleh PMI yang datang ke kampungnya, kini paling tinggi Bangkalan di Arosbaya,” kata Agus.

Saat ini, Pemkab Bangkalan sudah dibantu Pemprov Jatim melakukan swab dan tracing di lapangan. Ia berharap masyarakat bersedia mengikuti semua anjuran pemerintah agar kasus Covid-19 di Bangkalan bisa ditekan dan tidak meluas.

Berdasarkan data akumulatif per tanggal (6/6/ 2021), jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Bangkalan sebanyak 1.779 orang. Kemudian, jumlah pasien sembuh 1.520 orang, pasien Covid-19 meninggal 180 orang, dan kasus Covid-19 aktif 79 orang. (**)

Pemerintah berencana untuk mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Di dalam draf revisi tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun buka suara terkait hal tersebut. Melalui akun Twitter-nya, @prastow, ia tak membantah mengenai kemungkinan pemungutan PPN sembako. Namun demikian, ia menegaskan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak. Meski di sisi lain, pemerintah pun membutuhkan uang akibat pandemi yang turut memberikan dampak pada pendapatan negara.

“Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati2an justru dibunuh sendiri. Mustahil!,” jelas dia dalam kicauannya, Rabu (9/6/2021).

Yustinus mengatakan, meski revisi RUU KUP mulai dirancang tahun ini, bukan berarti pemungutan pajak sembako akan dilakukan di tahun yang sama. Di masa pandemi, pajak diarahkan sebagai stimulus. Artinya, penerimaan negara tertekan, di sisi lain belanja negara meningkat tajam. Untuk itu, secara bersamaan pemerintah pun mendesain kebijakan yang bisa menjamin keberlanjutan di masa yang datang.

Penerapan pungutan atas PPN Sembako untuk beberapa barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan pun menunggu ekonomi pulih secara bertahap. “Di sisi lain pemerintah memperkuat perlindungan sosial. Semakin banyak keluarga mendapatkan bansos dan subsidi diarahkan ke orang. Maka jadi relevan: bandingkan potensi bertambahnya pengeluaran dengan PPN (misal 1 persen atau 5 persen), dengan bansos/subsidi yang diterima rumah tangga,” jelas Yustinus.

Di dalam Revisi UU KUHP tersebut dijelaskan, beberapa barang dan jasa yang dihapus dari pengecualian PPN yakni beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batu bara. Kemudian, pemerintah juga menambah obyek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Kemudian jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Yustinus menjelaskan, salah satu pertimbangan penting atas perluasan basis PPN serta kenaikan PPN yakni kinerja perpajakan RI yang cenderung masih rendah. Ia mengatakan, kinerja perpajakan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Thailand dan Singapura di lingkup ASEAN. Bahkan di lingkup global, Indonesia masih lebih rendah ketimbang Afrika Selatan dan Argentina. “Tentu saja ini tantangan: peluang dan ruang masih besar, maka perlu dipikirkan ulang mulai sekarang. Ini pertimbangan pentingnya,” ujar Yustinus.

Beberapa negara juga diketahui melakukan penataan ulang sistem PPN baik melalui perluasan basis pajak serta penyesuaian tarif. Yustinus mencatat, ada 15 negara yang menyesuakan tarif PPN untuk membiayai penanganan pandemi. Rata-rata tarif PPN di 127 negara adalah 15,4 persen. Sementara, tarif PPN di Indonesia cenderung lebih rendah, yakni 10 persen. “Mohon terus dikritik, diberi masukan, dan dikawal. Ini masih terus dikaji, dipertajam, dan disempurnakan. Pada waktunya akan dibahas dg DPR. Jika disetujui, pelaksanaannya memperhatikan momen pemulihan ekonomi. Kita bersiap utk masa depan yg lebih baik,” kata Yustinus. (*)

Menjawab tantangan ketertinggalan Papua akan pemanfaatan bidang teknologi dan bisnis marketing,Di sponsori oleh PT Pertadaya Gas. Papua Muda Inspiratif memberikan kelas Pelatihan Start Up Bisnis gratis bagi muda/i Papua yang memiliki minat dalam bidang bisnis dan teknokogi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mentor dan Speaker :
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Day 1 : 12 Juni 2021 ( Sabtu)

  • Keynote Speaker, Billy Mambrasar ( Bisnis Insight, How to Begin Start Up, What is start up ? )
    Special Staff To The President of Indonesia
  • Simon Tabuni ( Motivasi Kewirausahaan, leadership)
    Founder Anggi Mart & Founde Papua Muda Inspiratif
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Day 2 : 13 Juni 2021 (Minggu)
  • Sabri Rasyid (Idea & Vision (Design Thinking) & How to write your business plan & SWOT Analysis )
    (Pemerhati Digitalisasi UMKM OSM Rumah Kreatif BUMN – Telkom)
  • Honai Tech (Demo Startup Honai Tech)
  • Coach Donal Tampubolon (Membentuk Core Team dan Manajement Tim) (Founder at OfficeNow – PT Aktivitas Kinerja Indonesia, Certified NLP & Certified Business Coach, Business Agility)
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Day 3 : 14 Juni 2021 (Senin)
  • M. Bintang Rivani
    ( Digital Marketing & Strategi Pemasaran dan Branding ) Co – Founder & CEO Kitong Indonesia
  • Sarah Mirati ( Success Story )
    Founder MOOI Papua
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Semoga teman-teman yang menjadi peserta kelas Startup Papua Muda Inspiratif 1.0 Seri 2 bisa memanfaatkan kelas ini dengan baik.

Selamat belajar dan sukses !!