Oleh : Putu Prawira )*

Pasal penghinaan Presiden akan dimasukkan ke dalam RKUHP langsung disetujui masyarakat, karena sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara. Sehingga jika ada yang terang-terangan menghina dengan membuat anekdot, akan tersangkut pasal dan kena ancaman penjara.

Presiden Jokowi adalah presiden yang paling dicintai oleh rakyat, buktinya beliau terpilih kembali menjadi RI-1 pada pilpres tahun 2019 lalu dan elektabilitasnya tinggi. Masyarakat menilai presiden saat ini sudah bertindak adil dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Indonesia. Sehingga mereka puas dengan kepemimpinan beliau.

Oleh karena itu, ketika ada pasal penghinaan presiden yang akan dimasukkan ke dalam RKUHP, masyarakat langsung menyetujuinya. Karena presiden adalah simbol negara dan tentu tidak boleh dijelek-jelekkan, dengan alasan apapun.
Bagaimanapun, seorang presiden wajib dihormati oleh seluruh rakyatnya dan tidak boleh dijadikan bahan lelucon.
Pasal yang akan dimasukkan ke dalam RKUHP adalah pasal 217, bab II tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, yang intinya “tiap orang yang menyerang presiden atau wakil presiden akan dipenjara paling lama 5 tahun”. Sedangkan di pasal 218 ayat 1 intinya “tiap orang yang menyerang martabat presiden dan wakilnya akan dipenjara 3 tahun 6 bulan”.

Sedangkan di pasal 219 intinya “tiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan gambar, rekaman, dll yang berisi penyerangan kehormatan terhadap presiden dan wakil presiden akan terancam hukuman 4 tahun 6 bulan”. Dalam artian, gambar itu termasuk meme, lelucon, anekdot hasil editan, dll.

Mengapa harus ada pasal-pasal untuk mengatur penghinan presiden? Penyebabnya karena sejak era reformasi, terjadi euforia tentang kebebasan berpendapat. Karena dulu saat masa orde baru, demokrasi dikungkung dan masyarakat tidak boleh bersuara sama sekali. Mereka takut akan dibreidel, bahkan kemungkinan terburuknya ditangkap petrus, saat protes.

Namun akhirnya kebebasan berpendapat ini langsung kebablasan. Apalagi di era internet, media sosial juga booming sehingga masyarakat bisa menyuarakan isi hatinya dengan cepat dan langsung viral. Sayangnya kebebasan disalahgunakan dengan menyerang pihak yang kurang disukai, termasuk presiden.

Pihak yang antipati terhadap presiden karena mereka membela paslon lain saat pilpres 2014 dan 2019 lalu. Padahal pilpres sudah lama sekali berlalu, tetapi mereka masih saja sinis, nyinyir, dan menentang setiap kebijakan pemerintah. Sungguh terlalu, karena masih hidup di Indonesia tetapi tidak mau taat aturan di Indonesia.

Sinisme mereka diungkapkan dengan membuat editan foto, meme, hoaks, dll. Meme yang beredar selama ini sudah keterlaluan, karena foto presiden diedit sedemikian rupa sehingga martabat beliau terganggu. Sehingga perlu adanya pasal yang tegas, untuk mengatur tindakan oknum yang sudah kelewat batas tersebut.

Ketua DPP Organisasi Masyarakat DPP Projo Budi Ari Setiaji mendukung pasal penghinaan presiden, karena UU yang sekarang belum cukup untuk mengantisipasi tindakan yang bisa menghina presiden. Karena RI-1 harus dijaga marwah dan martabatnya. Dalam artian, UU yang dia maksud adalah UU ITE.

Kalangan masyarakat lain juga setuju dengan pasal ini, karena bagaimanapun seorang pemimpin negara tidak boleh dihina begitu saja. Seorang presiden wajib dijunjung tinggi dan dihormati, karena kedudukannya sebagai RI-1. Bagaimana bisa ada yang tidak suka dengan presiden lalu seenaknya menghina? Sudah tentu ia wajib mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pasal penghinaan presiden bukanlah cara untuk memberangus demokrasi, melainkan cara untuk mengendalikan agar netizen tidak membabi-buta. Sebab ada oknum yang sudah keterlaluan, dengan membuat meme dan hoaks untuk menjelekkan kepala negara. Tindakan mereka patut untuk dihukum dan diingatkan dengan cara yang sangat keras.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Moses Waker )*

kelompok separatis dan teroris (KST) wajib dihukum berat karena mereka mengganggu ketertiban masyarakat. Selain itu, KST juga menghambat pembangunan, karena beberapa kali mengganggu proyek jalan trans Papua. KST wajib diberantas karena masyarakat di bumi Cendrawasih tak bisa maju jika mereka masih berkeliaran.

Papua terkenal akan eksotisme alamnya dan keindahan tempat wisatanya seperti Raja Ampat dan Puncak Jayawijaya. Akan tetapi, Papua juga terkenal akan hal negatif, yaitu kelompok separatis dan teroris (dulu bernama kelompok kriminal bersenjata). Oleh karena itu, pemerintah berusaha menghapus image jelek dengan memberantas KST.

KST kembali berulah dengan membunuh warga sipil di Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menerangkan bahwa korban bernama Habel, 30 tahun. Ia melintas jalan dengan mobil bak terbuka lalu ditodong terang-terangan oleh anggota KST. Walau sudah meminta ampun, tetapi ia tetap ditembak.

Keberadaan KST tentu amat meresahkan karena masyarakat jadi takut untuk beraktivitas di luar, karena tidak mau bernasib seperti Habel. Jika masyarakat berdiam diri di rumah saja maka aktivitas akan terganggu, karena pasar sepi dan bisa berdampak pada perekonomian Papua. Sehingga warga akan sediki mengalami kemunduran, karena masih shock akan ancaman dan kekejaman KST.

Kemajuan Papua juga bisa terganggu oleh ulah KKB yang beberapa kali melakukan pengancaman di proyek strategis nasional Papua, salah satunya ketika ada pembangunan di Jalan Trans Papua. Mungkin KST tak setuju akan jalan itu karena bisa menyingkap di mana markas mereka. Namun pembangunan jalan trans Papua dilanjutkan, walau akhirnya dikawal oleh penjagaan ketat oleh aparat.

Jalan Trans Papua akan terus disempurnakan walau dengan ancaman KST, karena jalan ini amat penting bagi mobilitas rakyat di Bumi Cendrawasih. KST tak usah dipedulikan karena mereka hanya oknum yang tidak memiliki otoritas di Papua. Mereka mengganggu proses pembangunan fisik di Papua.

Bagaimana bisa Papua maju jika terus seperti ini? Oleh karena itu, KST wajib diberantas hingga ke akarnya. Jika ada anggota KST yang tertangkap, maka ia bisa dihukum sesuai dengan kesalahannya.
Misalnya saat Sabius Walker dicokok oleh aparat (karena sebelumnya juga berstatus DPO), maka ia bisa dikenai pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum. Ancaman hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Sabus sangat tega karena yang dibakar adalah sekolah, sehingga murid-murid menangis karena kehilangan tempat belajar.

Jika KST dibiarkan maka pembangunan mental di Papua akan terganggu. Karena bisa jadi mereka membakar sekolah lain. Anak-anak di Bumi Cendrawasih tak bisa semangat belajar karena kehilangan tempat yang aman dan nyaman untuk menuntut ilmu. Mereka juga kehilangan kesempatan untuk membaca buku di perpustakaan sekolah.

Sementara jika Lekagak cs yang tertangkap (karena ia masuk dalam DPO juga seperti Sabius), hukumannya bisa lebih berat lagi. Ia atau anak buahnya bisa tersangkut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Karena telah menembak 2 orang guru di Kab Puncak dan pasti sudah ada planning sebelumnya. Ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Hukuman ini dianggap setimpal karena darah dibayar dengan darah. Jika ada salah satu anggota KST yang terancam hukuman ini, maka akan berefek pada teman-temannya yang belum tertangkap. Mereka akan ketakutan lalu menyerahkan diri pada polisi, karena berharap hukumannya diringankan.

Pemberantasan KST dilakukan secara intensif agar tidak ada yang mengganggu pembangunan di Papua, baik fisik maupun mental. Sehingga mereka tidak bisa mengganggu proses modernitas di Papua. Masyarakat juga setuju akan pemberantasan KST, agar kehidupan makin kondusif.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Abdulah Hamid )*

UU Cipta Kerja adalah payung hukum bagi hampir segala bidang, mulai dari investasi, ekonomi, ketenagakerjaan, sampai pertambangan. UU ini dibuat untuk merapikan berbagai regulasi di Indonesia agar tidak tumpang tindih. Sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat, harus menuruti aturan yang mana.

Sebutan bagi UU Cipta Kerja adalah UU sapujagat karena memiliki belasan klaster, mulai dari UMKM hingga ketenagakerjaan. UU ini memang sempat jadi kontroversial karena ada banyak perubahan yang terjadi setelah ia diresmikan. Namun perubahan ini tentu dengan konteks yang positif, bukan yang negatif seperti yang diprasangka oleh beberapa pihak.

Justru UU Cipta Kerja dibuat untuk mengatur berbagai peraturan agar tidak lagi tumpang tindih. Mengapa sampai ada UU dan peraturan lain yang tidak linear? Bisa jadi karena beda presiden, beda peraturannya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berusaha meluruskan, agar peraturan itu seragam, baik dari atas maupun ke bawah, agar tidak ada kebingungan di masyarakat.

Klaster-klaster yang ada dalam UU Cipta Kerja memang ada banyak sekali, mulai dari kalster UMKM, ketenagakerjaan, hingga kehutanan. Aturan ini memang sengaja dibuat agar ada perubahan dalam bidang-bidang tersebut. Sehingga regulasinya jelas, dan akan diimplementasikan sampai ke masyarakat kecil, tidak hanya ada di atas kertas.

Jika regulasinya jelas maka akan memperkecil kebingungan di masyarakat. Misalnya ketika mereka ingin mengurus perizinan. Tidak akan diping-pong ke sana kemari seperti dulu. Tetapi hanya melihat perizinan berbasis resiko. Dalam artian, jika yang mengurus adalah pengusaha UMKM, maka resikonya dinilai rendah dan tidak mencemari lingkungan.

Dengan begitu maka pengusaha UMKM yang ingin mengurus legalitas, tak usah izin HO. Karena izin ini biayanya cukup tinggi. Melainkan cukup mengurus nomor izin berusaha. Mengurusnya juga bisa via online sehingga praktis, tak perlu keluar rumah dan membuat kerumunan. Pengurusan seperti ini juga menghindarkan dari resiko kena palak alias korupsi oleh oknum pegawai dinas.

Izin akan keluar sekitar 5 hari kerja dan bisa digunakan sebagai bukti bahwa usaha ini valid. Jika sudah memiliki nomor induk berusaha, maka akan lebih mudah untuk mengajukan kredit ke Bank BUMN maupun swasta, sehingga akan memperbesar bisnis dari pelaku UMKM. Karena mereka memiliki modal tambahan.

Efek domino positif akan terjadi dan inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan regulasi yang jelas maka bisnis juga akan jelas, dan bisa memperbaiki kondisi finansial negara. Karena mayoritas pedagang di Indonesia adalah pelaku UMKM sehingga mereka wajib dibantu.

Direktur Apindo Agung Pambudhi berharap bahwa UU Cipta Kerja bisa memperbaiki investasi di Indonesia. Sehingga ada keseragaman aturan dari atas ke bawah. Permohonan perizinan bisa diberikan dalam batas waktu tertentu. Dalam artian, legalitas tidak akan ‘digantung’ oleh pihak dinas.

Investasi ini yang diharap bisa memperbaiki dunia usaha di Indonesia. Karena dulu aturannya masih semrawut, tetapi sekarang dirombak habis-habisan. Regulasi diperbaiki dan akan membuat investor asing mau masuk ke Indonesia, walau masih pandemi. Karena negeri kita dianggap sebagai tempat yang potensial untuk menanamkan modal.

Selain itu, regulasi yang jelas akan membuat investor asing mau masuk karena tidak ada yang namanya salam tempel pada okum pegawai dinas, dalam pengurusan legalitas usaha. Mereka tentu tak mau jika membayar seperti itu, karena dianggap ilegal. Aturan yang berlaku harus berlaku, tak hanya slogan semata.

UU Cipta Kerja membuat regulasi di Indonesia dirapikan, sehingga akan menguntungkan seluruh rakyat. Pengusaha akan mendapat izin bisnis dengan mudah, cepat, dan gratis. Juga akan mendapat bantuan dari investor asing, karena mereka masuk ke Indonesia setelah ada perombakan regulasi ke arah yang benar.

) * Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh: Xeraphine S.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mulai melakukan segala macam cara, sebagai tanggapan atas putusan diberhentikannya mereka dari lembaga antirasuah tersebut. Manuver-manuver kelompok tersebut harus diwaspadai, karena sangat mengganggu jalannya upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Dari jumlah tersebut, 24 orang diputuskan masih dapat mengukuti pendidikan kebangsaan, sementara 51 orang mendapatkan rapor merah dan tidak bisa melanjutkan karir mereka di KPK.
Rencanannya, 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di dalam lingkungan KPK, akan diberhentikan pada 1 November 2021 mendatang.

Pimpinan KPK melantik pegawai yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021 lalu. Mereka adalah sosok-sosok yang diyakini mampu mengemban tugas sebagai abdi negara dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sedangkan yang tidak lulus, sudah sepantasnya menerima hasilnya dengan lapang dada. Namun, ternyata tidak demikian, tidak bisa move on, beragam manuver yang dilakukan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan mengapa KPK tidak pernah mengumumkan nama-nama pegawainya yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi PNS. Hal ini semata-mata untuk menjamin kerahasiaan dan sebagai perlindungan terhadap para pegawainya.

Penyelidik senior KPK, Harun Al Rasyid, yang menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, mengatakan kepada kepada tim Indonesialeaks, bahwa dirinya sudah mengetahui adanya daftar nama pegawai yang ‘katanya’ dibidik dan mendapatkan daftar itu dari salah satu pimpinan KPK.

Sekelompok pegawai tersebut pun mulai gencar mengadakan konferensi pers, bahkan melaporkan ketidak lulusan mereka sebagai pelanggaran HAM.

Manuver-manuver yang dilakukan oleh para pegawai yang telah dinyatakan tidak bisa melanjutkan kerja mereka di KPK, merupakan barisan sakit hati. Dengan segala tindak tanduk mereka, justru memperlihatkan bahwa mereka tidak layak menjadi bagian dari Lembaga antirasuah, KPK.

Untuk diketahui, ada pun syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus TWK menjadi ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

TWK sangatlah penting untuk menyeleksi calon pegawai negeri. Dari segi hukum, proses pelaksanaan seleksi TWK sudah sesuai amanat Undang Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

TWK sebagai sarana alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah sah. Status pegawai KPK sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPK. Sementara proses untuk membuat pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam pasal 69C UU itu.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan terdapat 3 klaster penilaian yang merujuk pada pemecatan. Pertama aspek dari pribadi yang bersangkutan, kedua tentang aspek pengaruh, dan ketiga adalah tentang aspek pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.

Dari tiga klaster tersebut, terdapat 22 indikator penilaian yang terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Secara keseluruhan, indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa diperbaiki melalui pendidikan. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal

Masyarakat diharapkan agar tidak mempercayai segala bentuk provokasi dan hoaks yang bertujuan untuk menyerang kinerja KPK. KPK harus didukung penuh agar fokus dalam tugasnya memberantas korupsi.

)*Penulis adalah mantan jurnalis dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta

Kelompok separatis dan teroris (KST) pantas untuk ditindak secara tegas, karena mereka tega membunuh seorang pelajar di Papua. Anak yang tidak bersalah itu menjadi korban keganasan KST. Pemberantasan KST menjadi fokus aparat di Papua, agar tidak ada warga sipil lain yang jadi korbannya.

Kelompok Kriminal Bersenjata diubah istilahnya menjadi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) karena mereka memang bertindak seperti teroris, yang meresahkan masyarakat dengan teror yang keji. Tak hanya menakut-nakuti dengan senjata api, tetapi KST juga tak jarang memuntahkan pelor ke warga sipil, sehingga dikategorikan sangat berbahaya.

Papua kembali terguncang ketika seorang pelajar bernama Ali Mom dibunuh secara keji oleh anggota KST pada bulan april lalu. Ali dibacok dan ditembak kepalanya, lalu sepeda motornya dibakar. Diduga pelakunya adalah anak buah kelompok Lekagak Telenggen. Pengejaran kepada kelompok ini terus dilakukan hingga ke markasnya, apalagi ketika Lekagak masuk dalam daftar pencarian orang oleh BNPT.

Ali Mom adalah pelajar di SMAN 1 Ilaga, dan ia terbunuh karena dicurigai sebagai mata-mata aparat oleh anggota KST. Alasannya karena mendiang Ali sering berkunjung ke markas aparat. Padahal yang betul adalah ia pergi ke sana untuk bertanya, syarat apa saja yang harus dipenuhi agar bisa diterima menjadi aparat. Karena ia bercita-cita jadi penjaga wilayah NKRI.

Namun sayang cita-cita mulianya terhenti karena ulah KST. Oleh karena itu, pengejaran KST dilakukan dengan makin intensif, agar tidak ada lagi pelajar maupun masyarakat sipil yang jadi korbannya. Karena jika semua pelajar terancam oleh KST, bagaimana nasib Papua di masa depan? Mereka bisa kehilangan calon pemimpin potensial karena ulah KST yang tidak bertanggungjawab.

KST juga makin meresahkan dengan membunuh pelajar secara kejam, yang jelas tak punya senjata untuk melindungi diri. mereka juga melanggar hak asasi manusia dengan terang-terangan. Akan tetapi, KST sangat menyebalkan karena sering bertindak playing victim.

Mereka meminta dukungan dunia internasional dengan alasan Papua dijajah oleh Indonesia dan menuduh pemerintah melanggar HAM. Padahal mereka sendirilah yang melanggar HAM karena terlalu sering membunuh warga sipil di Bumi Cendrawasih.

Oleh karena itu, pemberantasan KST makin masif dan ketika mereka resmi disebut sebagai organisasi teroris, makin banyak pihak yang turun tangan. Tak hanya TNI yang berjaga di Papua, tetapi juga ada bala bantuan dari Densus 88 antiteror dan BNPT. Sehingga diharap kerja sama ini akan membuat KST bisa bubar secepatnya, agar tak lagi meresahkan masyarakat.

Satgas Nemangkawai dibentuk dari gabungan pasukan TNI dan Polri, untuk memberantas KKB hingga ke markasnya. Mereka memiliki beberapa markas dan salah satunya sudah berhasil ketahuan. Para anggota KKB ada yang lari tetapi juga ada yang tertangkap. Prestasi Satgas tentu amat dipuji karena sangat berani untuk mendatangi markas KST secara langsung.

Sementara peranan BNPT juga sangat penting bagi pemberantasan KST di Papua. BNPT mengeluarkan daftar pencarian orang dan isinya adalah para pentolan KST. Di antaranya Murib, Lekagak Telenggen, dan Sabius Walker. Mereka jadi DPO karena memang menjadi komandan pasukan yang sering meresahkan masyarakat.

Yang menjadi sorotan dari DPO tersebut adalah Sabius Walker karena membakar gedung sekolah bersama anak-anak buahnya. Mulai dari Lekagak yang membunuh pelajar sampai Sabius yang membakar sekolah, tingkah KST sudah tak dapat diampuni. Karena jika dibiarkan akan mengancam masa depan para murid, karena tak bisa menuntut ilmu dan terancam pembunuhan.

Pemberantasan KST harus dilakukan dengan makin intensif, karena target mereka tak hanya aparat, tetapi juga warga sipil seperti para pelajar. Bagaimana bisa mereka membunuh anak remaja dan membuatnya gagal meraih cita-cita? KST pantas untuk diberangus karena makin merugikan masyarakat Papua. (*)

KPK telah menerima hasil Tes Wawasan Kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara bertempat di gedung Kemenpan-RB, pada hari selasa (27/4). Hasil tes TWK tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PP ditandatangani Jokowi pada 24 Juli dan diundangkan pada 27 Juli 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Dalam PP ini disebutkan bahwa ruang lingkup pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN meliputi pegawai tetap dan tidak tetap.

Pimpinan KPK kemudian memasukkan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu metode penilaian dalam rangkaian alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hasilnya pun menuai polemik dan beragam reaksi dari seluruh elemen masyarakat.

Hal itu dipicu oleh informasi tidak lulusnya 75 pegawai sebagai ASN dalam indikator uji penilaian tersebut. Dari ke-75 pegawai yang tidak lolos TWK tersebut, 51 orang dipastikan diberhentikan pada 1 November 2021, sementara 24 lainnya masih punya kesempatan menjadi ASN.

Ini merupakan hasil rapat koordinasi lembaga antirasuah bersama BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kementerian Hukum dan HAM, juga Lembaga Andministrasi Negara (LAN).

Menyikapi polemik tersebut, Deirektur eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR (cand) David Chaniago, mengatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sudah lazim, karena sesuai dengan undang-undang serta tidak melanggar HAM.

TWK merupakan hal yang biasa dilalui oleh setiap warga negara yang berkeinginan untuk menjadi ASN, hal ini guna melihat nilai dan karakter kebangsaan serta kebhinnekaan dari calon aparatur negara tersebut. Sebagai pelayan negara, wajar jka pemerintah melakukan assessement terhadap CPNS/ASN, baik capabilities maupun valuesnya.

“TWK alih status pegawai KPK menjadi ASN saya kira merupakan suatu hal yang lazim. Sebab didalam tes CPNS manapun tes tersebut biasanya diikutsertakan. Hal terebut tidak melanggar UU dan HAM karena pemerintah perlu melakukan assessmen baik capabilities maupun values dari calon ASN”, ujar David Chaniago.

Pengungkapan kasus dugaan terorisme di Front Pembela Islam (FPI) diharapkan tidak berhenti pada penangkapan Munarman. Polisi diminta segera menangkap mantan anggota FPI lain yang diduga terpapar radikalisme.

“Ini adalah yang sangat besar, keberadaan yang sangat besar. Bukan hanya pada titik penangkapan Munarman tapi lebih besar lagi bagaimana hal itu memberikan efek deteren bagi kelompok-kelompok atau simpatisan pada tindakan ekstrimisme, dan itu sebagian ada di FPI,” kata peneliti institute for security and strategic studies (ISESS) Bambang Rukminto

Bambang mengatakan banyak terduga teroris yang memanfaatkan nama FPI untuk beraksi. Polisi diminta segera mengungkap terduga teroris yang bersembunyi di balik nama FPI.

“Terorisme atau simpatisan ekstrimisme itu banyak sekali, di FPI pun tidak semuanya juga mempunyai paham ekstrimisme atau terorisme,” ujar Bambang.

Polisi juga diminta menggencarkan penangkapan eks anggota FPI yang terpapar radikalisme. Penangkapan diyakini bisa menimbulkan efek jera bagi mantan anggota FPI lain yang sudah terpapar radikalisme namun belum tertangkap.

“Jangan sampai yang semula hanya simpatisan pada gerakan sosial yang dilakukan FPI kemudian semakin besar kebenciannya kepada pemerintah, kepada kepolisian, ini yang mengarah kepada ekstrimisme,” tutur Bambang.

Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, terus bertambah. RSD Wisma Atlet menyatakan keterisian tempat tidur pasien saat ini sudah mencapai 75%. Satgas Covid-19 mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Jumat (11/6/2021) melaporkan perkembangan kasus harian Corona di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus harian Corona sangat signifikan sampai 302%.

“DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan kasus yang paling signifikan, dimana dalam 10 hari kasusnya meningkat lebih dari 300%. Per tanggal (1/6/2021) kasus harian hanya 519 kasus, dan per tanggal (10/6/2021) kasus hariannya mencapai 2.091 kasus. Untuk Bed Occupancy Ratio (BOR) di DKI Jakarta mencapai 62,13%,” kata Wiku.

Sedangkan Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus harian Corona 80%. Adapun BOR di Jawa Tengah mencapai 66,89%.

Wiku menjelaskan mengenai kondisi RSD Wisma Atlet, bahwa jumlah pasien harian yang masuk ke Wisma Atlet meningkat drastis.

“Selain melihat data dari BOR, kita juga melihat dari indikator lainnya, yaitu pasien masuk harian di Wisma Atlet. Pasien yang masuk RS tinggi, menunjukkan kegawatan situasi. Tempat isolasi terpusat mengalami kenaikan pasien masuk harian dari yang sebelumnya 125 pasien masuk dalam satu hari menjadi 574 pasien masuk. Artinya terjadi kenaikan mencapai 359%,” kata Wiku.

Menurut Wiku, bila masyarakat tidak konsisten disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tidak saling mengingatkan serta gotong royong dengan pemerintah, maka penularan meningkat.

Wiku mengatakan seberapa banyak tempat yang disiapkan pun tidak akan cukup jika kepatuhan masyarakat akan prokes kurang. Dia berharap masyarakat untuk tidak lengah, sebab kasus Corona belum melandai.

“Berapapun fasilitas kesehatan tidak akan mampu menampung seluruh pasien,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiku mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan tempat isolasi tambahan jika Wisma Atlet penuh.

Tempat tidur di RSD Wisma Atlet terisi 75%

Koordinator Humas RSD COVID-19 Wisma Atlet, Letkol TNI AL M Arifin, Sabtu (12/6/2021) mengatakan jumlah tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) sudah 75%, menandakan sudah lampu merah. Disebutkan, jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 5.900 buah, sekarang sudah terisi 4.500 tinggal tersisa 1.400.

“Sebentar lagi penuh,” ujar Arifin.

Arifin menjelaskan pasien COVID-19 yang masuk ke ruang UGD diWisma Atlet (11/6/2021) sebanyak 661 orang. Menurut Arifin data terkait jumlah atau persentase hunian pasien RSD COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran berdasarkan keterisian tempat tidur di Wisma Atlet Tower 4, 5, 6, dan 7.

Berikut datanya:
Jumlah bed: 5.994
Jumlah pasien: 4.507
Sisa bed: 1.487
% Bed Terpakai: 75,19%
% Sisa bed: 24,81 %
Pasien masuk: 661
Pasien keluar: 173.

Arifin mengingatkan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Dia mengingatkan virus COVID-19 masih ada di Indonesia dan meminta masyarakat tetap waspada dengan menjaga protokol kesehatan. (**)

Rencana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada bahan kebutuhan pokok alias sembako mengagetkan masyarakat. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Andreas Eddy Susetyo pun bercerita tentang banyaknya pertanyaan dari konstituennya mengenai wacana tersebut.

“Sebagai mitra, kami kaget ketika media bahkan saya dapat dari pedagang pasar di Malang, missed call saya berkali-kali dikiranya saya tidak mau menerima. Kemudian saya respon bahwa sedang rapat. lalu mereka bertanya, “masa DPR tidak tahu?”,” ujar Andreas dalam rapat Komisi XI DPR bersama pemerintah, Kamis, 10 Juni 2021.

Andreas mengatakan para anggota dewan memang belum menerima draf resmi dari pemerintah mengenai rencana perpajakan tersebut. DPR dan pemerintah pun sepakat untuk tidak membahas wacana itu sebelum draf resminya disiapkan.

“Tapi mereka (konstituen) tidak percaya, lalu bertanya apa kerja kami. Mereka mempertanyakan, padahal kami sudah berupaya bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengawal. Kita bikin Panja Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan, kita bikin Panja Penerimaan Negara,” ujar dia.

Untuk itu, Andreas meminta Sri Mulyani untuk mengklarifikasi mengenai rencana tersebut. Ia pun mengingatkan bahwa rencana perpajakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan komunikasi publik yang baik.

“Saya menangkap denyutnya ini konotasinya sudah banyak negatifnya, ini yang perlu klarifikasinya, untuk saya sampaikan,” ujar Andreas. “Bahwa dalam situasi seperti ini kok pemerintah melakukan hal yang tidak justru memberikan kenyamanan bagi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.”

Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. Dengan demikian, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena pajak yang dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun buka suara terkait hal tersebut. Melalui akun Twitter-nya, @prastow, ia tak membantah mengenai kemungkinan pemungutan PPN sembako.

Namun demikian, ia menegaskan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak. Meski di sisi lain, pemerintah pun membutuhkan uang akibat pandemi yang turut memberikan dampak pada pendapatan negara. Yustinus mengatakan, meski revisi RUU KUP mulai dirancang tahun ini, bukan berarti pemungutan pajak sembako akan dilakukan di tahun yang sama.

Di masa pandemi, pajak diarahkan sebagai stimulus. Artinya, penerimaan negara tertekan, di sisi lain belanja negara meningkat tajam. Untuk itu, secara bersamaan pemerintah pun mendesain kebijakan yang bisa menjamin keberlanjutan di masa yang datang. (*)

Oleh: Dominggus Salampessy (Mahasiswa Papua di Bandung) 

Percepatan pembangunan papua semakin menjadi perhatian pemerintah Indonesia, terutama sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan ekonomi terus dilakukan. 

Dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur di Papua guna memberikan kehidupan yang sejahtera dengan memajukan daerah-daerah terpencil. Hal tersebut menjadi tantangan besar untuk pemerintah. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. 

Tak hanya bidang infrastruktur, pemerintah juga memajukan bidang lainnya seperti pendidikan dan ekonomi. Pada bidang pendidikan, pemerintah mengupayakan agar sekolah masuk pada tempat terpencil di Papua, guna mencerdaskan pemuda pemudi dan masyarakat disana. 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga meminta seluruh masyarakat khususnya Papua dan Papua Barat untuk menjaga suasana yang kondusif untuk mendukung program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat semakin cepat terlaksana. Hal itu terus diupayakan agar dapat sejajar dengan daerah lainnya. Ma’ruf tidak ingin masyarakat salah persepsi dan menganggap bahwa pembangunan di kedua provinsi tersebut cenderung menggunakan pendekatan keamanan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS) tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Papua Barat masih lebih tinggi dari Papua yaitu Papua Barat sebesar 7,60 sedangkan Papua sebesar 6,69, namun rata-rata nasional masih jauh di atasnya yaitu 8,48. Akses terhadap sumber air masih rendah untuk Papua dan Papua Barat, yakni 79,69 persen untuk Papua Barat, untuk Papua 62,7 persen sedangkan rata-rata nasional 90,21 persen. Pemerintah mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Bumi Cendrawasih agar sejahtera dan maju, tetap semangat dan saling bahu-membahu untuk menjadi hebat.