Oleh : Iqbal Rizki Muharram

Hingga kini pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat juga masih terus dilakukan. Pemerintah menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari penularan Covid-19.

Covid-19 merupakan virus yang menjadi wabah di setiap negara didunia ini. Virus ini berawal dari sebuah wilayah di China yaitu wuhan. Negara-negara didunia menjadi was-was dengan adanya pandemi ini. Segala sektor yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sebuah negara perlahan berhenti akbit adanya pandemi ini, dimulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan semuanya berpengaruh akibat adanya wabah ini.

Untuk meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) pemerintah membuat program Vaksinasi Nasional dengan target 181.554.465 penduduk yang berusia diatas 18 tahun untuk mendapatkan program Vaksinasi Covid-19. Prioritas yang mendapatkan vaksin ini adalah tenaga medis yang berjuang sejak awal hadirnya pandemi ini di Indonesaia. Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk mempercepat program vaksin Covid-19 yang tujuannya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Pandemi Covid-19 di Indonesia berawal pada Maret 2020 ketika dua orang terinfeksi positif kasus Covid-19. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi langsung mengumumkan berita tentang adanya dua WNI yang terinfeksi virus Covid-19. Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan juga langsung membuat langkah-langkah yang dapat menghentikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Diawal adanya virus ini, presiden memerintahkan untuk memulangkan WNI yang ada di Wuhan China. Tujuan Presiden ini merupakan salah satu penerapan amanah UUD 1945 yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Pemulangan WNI yang berasal dari China ini tidak langsung dipulangkan ke rumah mereka begitu saja. Pemerintah tahu bahwa virus ini bukan virus biasa, melainkan virus ini sangat membahayakan bagi setiap rakyat Indonesia.

Pemerintah menetapkan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau untuk dijadikan sebagai tempat isolasi bagi WNI yang dipulangkan dari China. Ditetapkannya pulau ini menuai pro dan kontra, dan hal ini menjadi salah satu hal yang pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah Indonesia. Presiden sebagai salah satu orang yang membuat kebijakan mengenai penetapan daerah tersebut untuk dijadikan tempat isolasi mandiri sudah memikirkan matang-matang mengenai masalah tersebut.

Seiring berjalannya waktu pemerintah juga menetapkan Protokol 3M (Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, dan Memakai Masker) hal ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran Virus Covid-19 di Indoneisa. Selain itu presiden membuat kebijakan lainnya seperti menetapkan PSBB di wilayah yang ada di Indonesia. Hal ini juga dikuatkan dengan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pada bulan Ramadhan tahun 2020 pemerintah juga membuat kebijakan terkait larangan mudik akibat adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari dibuatnya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk hadirnya negara dalam keseriusan menangani pandemi Covid-19 dan meminimalisir penyebaran covid-19 di daerah-daerah diseluruh wilayah Indonesia.

Kemudian untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pemerintah juga membuat program baru yakni program Vaksinasi Nasional. Dalam program vaksinasi nasional ini pemerintah melalui Kemenkes menargetkan 181.554.465 penduduk yang berusia diatas 18 tahun untuk mendapatkan program Vaksinasi Covid-19. Prioritas utama yang mendapatkan vaksin ini adalah para tenaga medis yang berjuang sejak awal hadirnya pandemi ini di Indonesaia.

Program vaksinasi ini disampaikan oleh pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia pada 13 Januari 2021, dan orang yang pertama disuntikan vaksin Covid-19 ini adalah Presiden Jokowi. Hal ini untuk membuktikan bahwa vaksin covid-19 ini merupakan vaksin yang aman dan halal. Disaat bersamaan sejumlah pejabat, tokoh agama, dan para perwakilan organisasi masyarakat turut divaksin. Vaksin yang disuntikan kepada Presiden adalah vaksin Sinovac.

Selain itu, pemberian vaksin Covid-19 juga diberikan kepada para TNI, Polri, ASN, Guru dan dosen. Pemberian vaksin ini disambut baik oleh seluruh kalangan karena dengan adanya vaksin ini diharapkan mereka lebih kebal untuk terinfeksi Covid-19 di Indonesia dan menjadikan daya tubuh mereka menjadi kuat dalam menghadapi pandemi covid-19 ini.

Disisi lain Jokowi meragetka program vaksinasi nasional ini rampung diakhir tahun. Target tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, tetapi pemerintahnya akan berupaya untuk membuat target tersebut dapat terealisasi dengan baik dan demi melindungi rakyat Indonesia dari pandemi Covid-19 yang mewabah ini.

Program vaksin yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat merupakan kebanggan dikarenakan Indonesia merupakan negara pertama yang memulai program vaksin di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dapat dikatakan beruntung terkait hal vaksin dikarenakan negara-negara lainnya masih berlomba untuk mendapatkan vaksin, tetapi Indonesia sudah mendapatkan vaksin terlebih dahulu dan ini merupakan sebuah kebanggan dan rasa syukur sebagai negara yang besar dan berdaulat dalam melindungi rakyatnya dimasa pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Untirta Banten

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Masyarakat perlu mewaspadai varian Covid-19 baru yang masuk ke Indonesia. Kesadaran terhadap Prokes diharapkan terus meningkat karena varian baru tersebut diperkirakan lebih menular.

Juru Bicara Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai tiga varian baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 karena lebih cepat menular.

Dalam kesempatan acara yang diselenggarakan secara virtual, Siti mengatakan, virus corona varian baru sudah masuk ke Indonesia. Varian baru tersebut antara lain B117, B1351 dan B1617.

Dirinya mengatakan di beberapa negara saat ini sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19. Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan kasus adalah mobilitas pergerakan masyarakat.

Varian baru virus COVID-19 yaitu B117 asal Inggris, kemudian B1351 asal Afrika Selatan dan varian mutasi ganda dari India B1617.

Varian yang digolongkan dengan Varian of Concern ini diketahui memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi sekitar 36 sampai 75 persen dibandingkan dengan jenis virus yang beredar sebelumnya.

Ia menjelaskan, varian B117 saat ini merupakan varian yang paling banyak dilaporkan dari berbagai negara. WHO mencatat berbagai peningkatan kasus sampai 49 persen varian B117 yang bersirkulasi di Asia Tenggara.

Berkaitan dengan mutasi atau varian baru di Indonesia, Siti mengungkap bahwa hal tersebut masih terus diteliti dan melakukan pengujian pada 786 laboratorium.

Ia melaporkan terdapat 13 kasus dari varian B117. Masing-masing terdeteksi berada di Sumatera Utara sebanyak dua kasus, Sumatera Selatan satu kasus, Banten satu kasus, Jawa Barat lima kasus, Jawa Timur satu kasus dan Bali dua kasus.

Sebanyak lima kasus B117 dilaporkan berasal dari imported case atau dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Arab Saudi terdeteksi berada di Karawang (Jawa Barat), Kota Balikpapan (Kalimantan Timur) dan Kota Bogor (Jawa Barat).

Demi mencegah penularan lebih luas, Siti menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Situasi yang ada di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk mematuhi anjuran maupun larangan dari pemerintah.

Pada kesempatan berbeda, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Salatiga meminta kepada segenap warga di daerahnya untuk terus mengutamakan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan serta sop pencegahan Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mewaspadai virus corona varian baru yang lebih berbahaya rentan mengancam, jika masyarakat abai serta tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan maupun SOP pencegahan dalam berbagai aktivitasnya.

Widodo selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Salatiga, mengungkapkan, saat ini varian terbaru Covid-19 harus terus diwaspadai, seperti B117, B1617 dan Varian B1351. Karena ketiga varian tersebut lebih ganas daripada virus awalnya.

Meski di Kota Salatiga belum ditemukan kasus Covid-19 dari varian baru tersebut, antisipasi sangat diperlukan di tengah-tengah mobilitas masyarakat yang sudah mulai tinggi.

Guna mengantisipasi penularan virus varian terbaru tersebut, ‘pertahanan’ yang wajib dilakukan adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti disiplin memakai masker di mana saja, membiasakan diri untuk cuci tangan dengan bersih baik sebelum maupun sesuah beraktifitas.

Hal tersebut dilakukan karena pandemi Covd-19 belum berakhir, dan upaya-upaya untuk memperkuat pertahanan melalui program vaksinasi Covid-19 juga belum sepenuhnya tuntas dilaksanakan oleh pemerintah.

Pada kesempatan berbeda, Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hidayat menambahkan, seluruh jajaran Polres Salatiga siap bersinergi dengan IDI Cabang Kota Salatiga untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19. Menurutnya pandemi Covid-19 menjadi tugas semua pihak, apalagi IDI selama ini juga menjadi garda terdepan dalam perawatan pasien Covid-19 di wilayah Kota Salatiga.

Presiden RI Joko Widodo juga kembali mengingatkan serta mengajak kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam mematuhi anjuran dan protokol kesehatan di tengah pandemi. Dalam upaya menangani pandemi covid-19 di Indonesia, masyarakat juga berperan besar dalam menekan jumlah kasus serta penyebarannya.

Jokowi juga menuturkan, bahwa kita harus menyadari ancaman covid-19 yang belum berakhir. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan masyarakat harus terus berupaya dan bersinergi bersama dalam menghadapi pandemi ini. Masyarakat juga harus saling mengingatkan antar sesama supaya kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan haruslah dilakukan.

Sikap waspada sangat dibutuhkan selama pandemi, selain itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga harus tetap dipatuhi, sikap waspada inilah yang membuat kita tetap sadar akan bahaya dari virus corona varian baru.

) *Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Abner Wanggai )*

Konflik di Papua kerap meninggalkan luka dan korban jiwa. Aksi keji yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) tersebut, rupanya menjadi sumber konflik bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR menyatakan pihaknya terus mendukung pemerintah bersama TNI-Polri dan BIN mengambil langkah yang tepat mengatasi konflik di Papua. Pihaknya meminta pemerintah tidak perlu ragu melakukan penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Menurut Bamsoet, tindakan pemerintah ini sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Karena pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

MPR juga sepakat dengan pemerintah yang meningkatkan kinerja intelijen agar dapat diketahui teknik dan cara untuk mengatasi secara menyeluruh persoalan gangguan keamanan di Papua tersebut.

Selain itu, MPR juga meminta pemerintah dan aparat TNI-Polri berkomitmen untuk terus memproses atau melakukan penindakan terhadap KKB yang telah ditingkatkan statusnya menjadi separatis teroris secara tegas.

Pada kesempata berbeda, Torius Tabuni selaku pengamat Papua menilai konflik di Papua telah berkepanjangan dan semakin melebar dari inti permasalahan.

Torius meyakinkan, dalam kehidupan nyata bahwa situasi di Papua tidak semeresahkan apa yang diisukan oleh kelompok separatis.

Ia juga menyatakan bahwa kelompok separatis di Papua sudah mulai merambah dua sektor rawan, yakni pergolakan senjata dan ranah politik. Bahkan ia menambahkan, dinamika yang terjadi di Papua lebih bermula dari eksistensi dan ancaman kelompok separatis itu sendiri.

Dalam kajian Torius, berbagai kelompok separatis selalu mencari cari kelengahan aparat untuk melakukan teror. Torius menemukan fakta, bahwa konflik Papua bukanlah disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau faktor rakyat Papua, tetapi lebih dikarenakan oleh kelompok separatis.

Kelompok teroris dan separatis tersebut mencoba mengganggunya dengan melakukan penembakan sehingga ketika terdapat penindakan maka mulai dihembuskan isu tentang pelanggaran kemanusiaan.

Di mata Torius, konflik Papua bisa diselesaikan kelompok separatis agar tidak ikut campur tangan.

Alasannya, setiap pembangunan dan kemajuan yang muncul di Papua, akan dimentahkan oleh asumsi negatif yang terus dimanfaatkan oleh kelompok separatis.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh KKB di tanah Papua sudah mengerikan. Hal itulah yang mendasari pemerintah untuk melabeli KKB sebagai teroris.

Paulus menuturkan bahwa perbuatan KKB sudah sangat mengerikan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan tetapi juga menyasar warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas umum.

Pada bulan Mei 2021 lalu, KKB juga berulah dengan membakar fasilitas umum, seperti perumahan guru, puskesmas, hingga gedung sekolah di sejumlah wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Perusakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah tentu saja telah menunjukkan bahwa KKB telah menyatakan perang kepada pemerintah. Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, menyebutkan sempat terjadi aksi baku tembak.

Saat kejadian, aparat keamanan yang berada di Kota Ilaga melihat kepulan asap tebal dari arah Bandara Aminggaru. Selanjutnya, dilakukan pemantauan menggunakan drone dan didapati beberapa fasilitas bandara dalam keadaan terbakar.

Fakhiri menuturkan aparat keamanan gabungan telah menuju ke lokasi kejadian, hingga akhirnya terjadi kontak senjata selama 1 jam.

Selain itu, KKB juga menewaskan Habel Halenti, dimana Habel Halenti dinyatakan tewas akibat tembakan di belakang leher. Saat itu Habel sedang bersama rekannya Muhammad Alif yang diketahui selamat dari serangan KKB.

Alif menuturkan, Habel Halenti sempat memohon ampun agar dirinya tidak dibunuh oleh anggota KKB. Namun Habel tetap diserang hingga terdapat luka tembak di lehernya.

Aksi penyerangan yang dilakukan oleh KKB tentu menjadi ancaman yang serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Sampai kapanpun, Papua dan Papua Barat akan menjadi bagian dari NKRI, sehingga keutuhan wilayah Indonesia harus tetap dijaga, jangan sampai ada pihak yang merongrong keutuhan bangsa Indonesia, apalagi dengan cara menebar teror dan mengancam keamanan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh: Faldias Anggayana)*

Pancasila adalah dasar negara dan jangan sampai hanya menjadi hafalan saja, karena mengimpelentasikan tiap silanya bisa melancarkan hidup sehari-hari. Dengan menguatkan pancasila dan nasionalisme, maka bisa menangkal ideologi asing seperti radikalisme yang sangat berbahaya. Sehingga Indonesia akan aman dan sejahtera.

Tanggal 1 juni adalah hari kesaktian pancasila tetapi sudahkah kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan, pancasila hanya menjadi hiasan di dinding yang dilihat dan dihafalkan semata. Tentu hal ini kurang benar, karena mengimplemetasikan pancasila adalah kewajiban bagi tiap warga negara Indonesia.

Pancasila juga amat berguna untuk menangkal ideologi asing. Mengapa harus asing? Karena sejak era reformasi, terjadi luberan arus informasi via internet, dan ideologi asing bisa dengan bebas mempengaruhi masyarakat, khususnya generasi muda. Tidak semua hal-hal yang berbau asing baik, misalnya komunisme, radikalisme, ekstrimisme, dll. Sehingga ideologi ini harus diberantas.

Menurut Indah Pangestu, peneliti dari Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, pemahaman dan pengamalan pancasila perlu dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, untuk mencegah masuknya ideologi asing yang negatif. Dalam artian, ketika warga sipil mencintai pancasila, mereka tak akan mudah terseret arus negatif dari ideologi asing.

Implementasi pancasila bisa dilakukan mulai dari rumah hingga sekolah, karena rumah adalah tempat pendidikan pertama bagi anak-anak, dan generasi muda perlu diajari untuk mencintai pancasila agar menjadi warga negara yang brilian. Misalnya ibu mengajari anak-anak untuk taat kepada Tuhan YME dengan rajin berdoa dan beribadah, dan mempraktekkan sila pertama pancasila.

Hal ini juga dilanjutkan di sekolah, misalnya saat pulang dan sudah masuk waktu ibadah, maka tidak langsung keluar dari area sekolah. Melainkan mencari rumah ibadah dulu untuk bermunajat kepada-Nya dengan khusyuk. Sehingga hati akan tenang dan tidak mudah mengeluarkan emosi negatif.

Jika sila pertama diimplementasikan maka ideologi asing seperti radikalisme akan ditangkis, karena mereka tidak mengajarkan walas-asih. Padahal Tuhan maha penyayang dan tidak memperbolehkan adanya pengeboman di fasilitas umum, apalagi dengan ‘mengumpankan’ pengantin bom.

Sila kedua pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak diajari untuk memilik rasa sensitif dan empati kepada sesama, dan adil pada semua orang. Sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikalisme, yang sering tidak adil pada orang dengan keyakinan lain, karena dianggap sebagai musuh. Radikalisme sungguh tidak beradab dan mencederai pancasila.

Sila ketiga pancasila yakni persatuan Indonesia, implemetasinya dengan cara mengajari anak bahwa rakyat NKRI kompak dan bersatu untuk melawan radikalisme. Jika ada kelompok separatis dan teroris, maka akan dilawan oleh semua rakyat, karena pelakunya hanya segelintir kecil oknum yang otaknya sudah tercuci. Jika semua WNI bersatu, maka teroris akan keok dan pergi dari tanah Indonesia.

Sedangkan sila keempat pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Implementasinya adalah dengan permusyawaratan jika ada sesuatu, dan tidak memaksakan pendapat pada orang lain. Jika anak sejak kecil paham akan hal ini, ia akan terhindar dari sifat otoriter.

Anak akan paham bahwa pemaksaan pendapat adalah hal yang salah, dan kelompok radikal yang sering ngotot untuk membenarkan pendapatnya untuk membentuk negara khilafiyah adalah salah besar. Karena Indonesia adalah negara yang majemuk dan tidak cocok dengan sistem sepeti ini dan ideologi asing ini sangat merusak.

Sila kelima pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia. Anak akan belajar bahwa tiap WNI bisa menuntut keadilan sosial dan menghormati hak orang lain. Mereka akan paham bahwa ideologi asing yakni radikalisme salah, karena tidak menghormati hak umat dengan keyakinan lain di Indonesia.

Dengan mengimplementasikan pancasila maka seluruh WNI akan terhidnar dari pencemaran ideologi asing, terutama radikalisme, ekstrimisme, terorisme, dan separatisme. Kita wajib mengajarkan pancasila terutama ke anak-anak, dan jangan sampai hanya jadi slogan di atas kertas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

37 anggota atau mantan anggota Front Pembela Islam (FPI), terlibat langsung dalam kelompok teroris di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, Irjen (Purn) Benny Mamoto (Bento).

Dirinya menegaskan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena 37 orang yang disebutnya itu telah divonis bersalah oleh pengadilan. Beberapa di antaranya bahkan disebutkan masih aktif tergabung dalam FPI.

“Saya buka datanya; ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD (Jamaah Ansharut Daulah), MIT (Muahidin Indonesia Timur) dan sebagainya yang terlibat aksi teror,” ujar Benny

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa beberapa anggota FPI bahkan terlibat dalam sejumlah aksi teror besar yang terjadi di Indonesia, seperti pengeboman Mapolresta Cirebon hingga upaya menyembunyikan tokoh teroris Noordin M Top.

“Inilah fakta, yang kemudian kita harus ekstra hati-hati menghadapi kelompok ini,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Makara Strategik Insigh, Iwan Freddy, SH., M.Si, mengatakan bahwa keterlibatan anggota maupun mantan anggota FPI kedalam berbagai aksi terorisme sudah terbukti secara hukum, bukan lagi sebuah dugaan ataupun isu. Majelis hakim sudah menjatuhi vonis hukum terhadap para tersangka tersebut.

Guna menemukan kebenaran yang sejati, masyarakat mendukung sepenuhnya pengusutan tuntas keterlibatan tokoh eks FPI dalam jaringan terorisme. Penegakan hukum harus dikedepankan sehingga dapat diketahui kebenaran terkait polemik tokoh eks FPI tersebut terlibat jaringan teror di Indoensia.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bernilai triliunan rupiah dinilai tak mampu menyentuh masyarakat bawah. Dua puluh tahun digulirkan, manfaat yang diharapkan tidak juga terwujud. Sejumlah pihak mengatakan, perlu terobosan baru untuk mengalirkan dana itu langsung ke masyarakat.

Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP-UGM) menggagas diterbitkannya Kartu Dana Otsus. Usulan itu disampaikan Ketua GTP-UGM, Bambang Purwoko dalam rapat bersama Pansus Otsus Papua DPR, Kamis (3/6).

“Hasil diskusi kami dengan beberapa kepala daerah di Papua dan bahkan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari MRP (Majelis Rakyat Papua), apakah dari yang satu persen atau 1,25 persen kalau nanti disetujui, ada belanja langsung yang bisa diterima oleh masyarakat, entah dalam bentuk kartu, voucher atau apapun,” kata Bambang.

Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan pihaknya tak pernah mendapat data penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua bidang pendidikan.

Sepanjang 2020, Papua mendapat alokasi anggaran pendidikan Rp1,62 triliun dari total dana Otsus Papua sebesar Rp5,29 triliun. Sementara Papua Barat menerima sekitar Rp470 miliar dari total dana Otsus Papua Barat Rp1,7 triliun.

“Salah satu tantangan, kami tidak memiliki informasi tentang penggunaan dana otonomi khusus pendidikan ini,” kata Nadiem

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan harga mati dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Tes penting untuk menyaring karakter pegawai.

“Kenapa ini penting? Karena ingin mengetahui sejauh mana kesetiaan pegawai KPK yang akan jadi ASN kepada kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah,” kata Firli dalam acara Kick Andy Double Check di Metro TV, Minggu, 13 Juni 2021.

Firli mengungkapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin tiga tes dalam proses alih status pegawai KPK. Yakni intelektual umum, potensi kepribadian, dan TWK.

Namun, hanya TWK yang digelar. Firli menyebut dua tes lain sudah diikuti saat penerimaan pegawai.

TWK juga digunakan untuk menyaring pegawai yang ikut organisasi terlarang. Firli menegaskan pegawai KPK tidak boleh masuk organisasi yang dilarang negara.

“Berikutnya lagi sejauh mana pegawai KPK tidak terlibat di dalam organisasi terlarang, baik yang ditentukan undang-undang maupun putusan pemerintah atau aliran terorisme dan radikalisme,” ujar Firli.

Firli membantah TWK digunakan untuk menyaring pegawai berintegritas. Dia menyebut TWK menjamin pegawai KPK tak membahayakan negara.

“Itu lah yang ingin diungkap,” tutur Firli.

Program vaksinasi nasional yang dilaksanakan pemerintah hingga kini masih berjalan. Bahkan Presiden Jokowi telah menargetkan vaksinasi 700 ribu orang per hari pada Juni 2021 dan 1 juta dosis per Juli 2021.

“Saya telah meminta dilakukannya percepatan pelaksanaan vaksinasi massal di Indonesia agar pada bulan Juni ini bisa sampai 700.000 penyuntikan dosis vaksin per harinya dan 1.000.000 dosis per hari untuk bulan Juli nanti,” kata Presiden melalui akun Twitter-nya.

Hal itu dikatakannya usai meninjau vaksinasi massal Covid-19 di RS Universitas Indonesia, Depok, Selasa (9/6/2021). Sasarannya adalah warga lanjut usia, pelayan publik, tenaga kependidikan, dan pengemudi ojek online dan pangkalan.

Sementara itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan program vaksinasi Covid-19 nasional akan melakukan tiga tahapan yang menyasar ratusan juta masyarakat rentan dan masyarakat umum sesuai pendekatan klaster pada awal Juli 2021.

Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi pada Kamis (10/6).menjelaskan beberapa tahapan vaksinasi.

Tahap pertama menyasar 1,4 juta tenaga kesehatan,

Tahap kedua menyasar 21,5 juta lansia dan 17,4 petugas pelayanan publik.

Tahap ketiga menyasar 141,3 juta penduduk berusia di atas 18 tahun.

“Vaksinasi masyarakat umum Indonesia mungkin minggu keempat Juni 2021, tetapi yang pasti awal Juli 2021,” kata Nadia.

Lebih lanjut Nadia menjelaskan bahwa Kemenkes telah memutuskan untuk merampingkan dari yang semula empat tahapan kini menjadi tiga tahapan.

Perubahan terletak pada tahapan tiga dan empat yang dilebur menjadi satu tahapan. Awalnya, Kemenkes menetapkan tahapan ketiga menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi sebanyak 63,9 juta orang.

Selanjutnya tahap keempat menyasar sebanyak 77,4 juta orang yang merupakan masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

“Saat ini tidak ada tahapan 4. Digabungkan menjadi sasaran 141,3 juta penduduk,” katanya.
Selain itu, pada tahapan ketiga, Kemenkes optimistis mampu mulai memvaksinasi sejuta penduduk dalam sehari.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 dengan menargetkan 700 ribu penyuntikan per hari mulai Juni dan 1 juta per hari mulai Juli 2021.

Kemenkes mencatat per Kamis (10/6/2021) sebanyak 19.211.433 orang telah menerima suntikan dosis vaksin virus corona. Sementara 11.488.917 orang telah selesai menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Artinya, target vaksinasi pemerintah baru menyentuh 10,58% dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sementara suntikan dosis kedua baru berada di angka 6,32% (**)

Pemerintah memberikan penjelasan mengapa ingin mengoptimalkan penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketimbang dari pajak penghasilan (PPh). Menurut pertimbangan pemerintah saat ini tren dunia adalah mengoptimalkan pemungutan PPN ketimbang PPh, karena ada kecenderungan PPh terus menurun

Bahkan staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebut bahwa konsep the Death of the Income Tax hari-hari ini bisa menjadi kenyataan. Sebagai catatan, konsep the Death of the Income Tax diusung oleh Daniel S Goldberg, seorang profesor hukum pajak dari University of Maryland Francis King Carey School of Law dalam buku berjudul The Death of the Income Tax: A Progressive Consumption Tax and the Path to Fiscal Reform, terbitan Oxford University Press 2013.

Mengutip pemikiran Goldberg, Yustinus menyebut saat ini semua negara semakin sulit memajaki orang dari sisi PPh karena sifat elusif dari uang, akibat perkembangan ekonomi digital. Tapi. di sisi lain ekonomi digital makin memudahkan pemajakan orang dari sisi konsumsi, karena ada teknologi yang telah terintegrasi dengan single identity dan bisa dicapture lebih baik.

“Ini yang sedang terjadi,” kata Yustinus saat berdiskusi dari dengan tema Arah Kebijakan Perpajakan di Kala Pandemi yang digelar oleh Narasi Institute, akhir pekan lalu. Yustinus menyebut dalam beberapa dekade terakhir terutama satu dekade terakhir, ada tren kenaikan penerimaan PPN. Sementara di sisi lain tarif PPh Badan mengalami penurunan. “Hal ini menjadi trend global,” katanya.

Ia menyebut semua negara-negara anggota OECD antara 2007-2017 porsi penerimaan negara dari PPh semakin berkurang. Sementara dan porsi penerimaan negara dari PPN meningkat ini yang menurut Yustinus berdasarkan kajian Daniel S Goldberg, saat ini menjadi masuk era the Death of the Income Tax.

Yustinus menyebut pajak tidak langsung alias indirect tax saat ini lebih efektif saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana mobilitas orang dan modal tak seperti sekarang. Meskipun demikian, beberapa negara saat ini juga menggenjot penerimaan PPh dari korporasi untuk menghadapi pandemi. Misalnya saat Joe Biden menang dalam Pemilihan Presiden di Amerika Serikat, dirinya langsung menantang Amazon untuk membayar pajak.

“Kalau melawan Amazon akan berhadapan dengan Presiden AS, tarif mereka akan dinaikkan. Hal yang sama dilakukan oleh Inggris juga sama akan menaikkan tarif PPh, banyak negara ingin menaikkan tarif pajak.

Sementara di beberapa negara lain pilih menggunakan tarif PPN seperti dilakukan oleh 15 negara selama Covid-19. Meskipun demikian Yustinus menegaskan, Pemerintah berkomitmen penyesuaian tarif pajak tidak akan terjadi di masa pandemi, tapi menunggu ekonomi pulih. “Sekarang disiapkan semuanya. Ini tren yang terjadi PPN jadi instrumen perluasan basis pajak berdasarkan hasil OECD,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta agar penerapan aturan pajak yang baru khususnya penerapan objek pajak baru PPN bagi barang dan jasa menunggu sampai kondisi ekonomi Indonesia membaik.

“Sampai pelaku ekonomi hidup, karena saat ini usaha kecil menengah banyak yang belum pulih beberapa usaha besar sebagian juga masih kena dampak pandemi Covid-19,” katanya. Sutrisno menyebut fakta yang ada sekarang ini kelas menengah belum belanja karena belum yakin dengan penanganan Covid-19, sehingga ekonomi belum pulih.

Karena itulah selama masalah pandemi masih menjadi hantu bagi perekonomian Indonesia, berapapun stimulus yang dikeluarkan apakah Rp 695 triliun? harus diselesaikan, katanya. Ia meminta pemerintah fokus menyelesaikan target vaksinasi karena penanganan pandemi ini ibarat sebagai lubang bocor, kalau tidak ditambal, berapapun air yang dimasukkan akan habis.

“Istilah jangan memberi makan anjing dengan cara memotong kakinya dengan memajaki dalam kondisi sulit,” katanya. Sutrisno menyitir dalam teori ekonomi yang sederhana saat krisis seperti ini yang diperlukan adalah negara melakukan ekspansi anggaran, jangan kontraksi. “Sesuaikan variasinya degan kondisi di lapangan,”kata Sutrisno Iwantono. (*)