Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh dalil dari nota pembelaan atau pledoi terdakwa kasus tes swab palsu Rumah Sakit Ummi, Bogor, Rizieq Shihab. Jaksa tetap meminta hakim menjatuhkan pidana enam tahun penjara.

“Pada intinya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut,” kata jaksa di persidangan dengan agenda pembacaan replik terhadap pledoi Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/6/2021).

Dalam pleidoi yang dibacakan pekan lalu, Rizieq merasa tuntutan jaksa tergolong sadis dan tak bermoral.

Menurutnya, kasus hasil tes swab RS Ummi Bogor merupakan kesalahan administrasi, sehingga dirinya tak patut dituntut 6 tahun penjara.

Adapun Jaksa Penuntut Umum mengklaim pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspek baik secara yuridis maupun nonyuridis terkait hukuman yang dijatuhkan untuk Rizieq Shihab.

Dalam pleidoi Rizieq disebutkan Jaksa Penuntut Umum menjadikan kasus pelanggaran protokol kesehatannya di RS Ummi jauh lebih jahat dan berat dibandingkan kasus korupsi.

Senada dengan hal itu, pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean ingin majelis hakim memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa Habib Rizieq Shihab dalam kasus tes usap di RS Ummi Bogor.

Jika tidak, kata dia, maka akan ada masalah yang lebih panjang lagi.

Ferdinand pun mendukung tuntutan enam tahun penjara yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tersebut.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat di Provinsi Papua merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui usaha bersama. Namun, tidak mudah membangun Papua jika intensitas dan eskalasi aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap melakukan aksi-aksi teror terhadap rakyat Papua, tidak kunjung usai.

“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak rakyat Papua untuk menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang yang menjadikan aksi kekerasan dan teror sebagai panglima. Kehadiran personel TNI dan Polri di Papua dalam rangka menumpas KKB guna mewujudkan cipta kondisi untuk memberikan perlindungan keamanan bagi rakyat Papua,” ujar Bamsoet usai bertemu Danjen Kopassus Mayjen (TNI) Mohamad Hasan di Jakarta, Rabu (2/6) malam.

Danjen Kopassus yang hadir atas undangan silahturahmi Ketua MPR ditemani antara lain oleh Wadanjen Kopassus Brigjen (TNI) Tri Budi Utomo, Dangrup 3 Kopassus Kol (Inf) Elvino, Dansat 81 Kopassus Kol (Inf) Benny Caniago serta Kasie Intel Grup 3 Kopassus Kapten Rusdyanto.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan untuk mewujudkan cipta kondisi yang kondusif, tindakan yang segera, tegas, terukur, dan memberi dampak positif bagi kondisi psikologis rakyat Papua harus diperjuangkan. Pendekatan ‘soft power’ tetap diutamakan. Namun, tatkala kondisi ‘memaksa’ tindakan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua.

“Saat ini masih ada empat daerah di Papua yang rawan keberadaan KKB. Daerah tersebut Ilaga, Nduga, Kenyam dan Intan Jaya. Saya mendukung tindakan tegas dan terukur yang diambil aparat TNI Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata pelaku teror di Papua. Sikat habis sampai ke akar-akarnya,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, penting untuk membangun perspektif dan paradigma yang sama tentang perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab X A (Sepuluh A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa HAM berlaku bagi setiap warga negara, setiap orang, dan bukan hanya berlaku bagi satu kelompok tertentu saja.

“Tidak perlu kita berdebat panjang tentang penegakan HAM dalam menumpas aksi terorisme dan KKB di Papua. Jika ada yang berkata saat aparat TNI – Polri menumpas KKB melanggar HAM, patut dipertanyakan balik, apakah mereka para pelaku teror dan KKB saat membunuh sadis aparat dan memperkosa para wanita serta warga tak berdosa itu memakai teori HAM? Tidak boleh ada toleransi lagi terhadap KKB dan pelaku teror di Papua untuk terus melakukan aksi kejahatan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” pungkas Bamsoet. (*)

Ketua SETARA Institute, Hendardi menegaskan kepada 51 pegawai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan agar menghentikan manuvernya yang cenderung bernuansa politis. Mengingat, sudah sepatutnya mereka menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan polemik TWK di dalam internal KPK.

“Mereka tidak menggunakan mekanisme hukum yang disediakan misalnya dengan PTUN, tetapi malah menggunakan lembaga-lembaga yang tidak ada hubungannya untuk melakukan semacam kampanye politik,” kata Hendardi dalam People Talk Mata Indonesia TV, Sabtu 12 Juni 2021.

Hendardi mengkritik pergerakan mereka yang justru berkunjung ke Komnas HAM, PGI dan MUI. Langkah ini dinilai untuk membantah isu ‘taliban’ yang muncul di tengah masyarakat di dalam internal KPK.

Meski demikian, ia menilai bahwa hal tersebut sebenarnya isu tersebut sudah lama mengemuka di publik bahkan sebelum masa kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri.

“Ini mau memancing dan mengharapkan kesan bahwa seolah-olah ini mereka bukan Taliban, saya Tanya yang tuduh mereka Taliban siapa?,” kata Hendardi.

Melihat hal ini, Hendardi mengingatkan bahwa polemik TWK di dalam internal KPK tidak akan memengaruhi kinerja lembaga tersebut. Maka, ia mengimbau supaya masyarakat sebaiknya fokus untuk memantau kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Ia juga menegaskan bahwa manuver politik yang dilakukan oleh beberapa anggota KPK yang telah diberhentikan tidak perlu menjadi fokus bagi masyarakat. (*)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjabarkan herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal baik melalui vaksinasi atau infeksi sebelumnya.

Salah satu cara untuk mencapai herd immunity adalah dengan vaksinasi. Dengan vaksin sistem kekebalan tubuh dapat membuat antibodi yang akan melawan penyakit. Hal yang terpenting adalah vaksin bekerja tanpa membuat kita sakit. Orang yang divaksinasi dilindungi dari penyakit sehigga bisa memutus rantai penularan.

Untuk mencapai herd immunity, sebagian besar populasi perlu divaksinasi sehingga menurunkan jumlah keseluruhan virus Corona yang dapat menyebar di seluruh populasi. Salah satu tujuan herd immunity (kekebalan kelompok) juga untuk menjaga kelompok rentan yang tidak dapat divaksinasi.

Mencapai herd immunity dengan vaksin yang aman dan efektif akan membuat penyakit jarang terjadi dan menyelamatkan nyawa.

Terkait dengan kekebalan komunal tersebut, pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi secara masif. Salahsatunya adalah pelaksanaan vaksinasi di Stadion Candrabagha, Kota Bekasi yang dihadiri langsung Presiden Jokowi.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Stadion Candrabagha, Kota Bekasi akan dijadikan model vaksinasi massal di kota/kabupaten lainnya di Indonesia.

Hal itu dikatakan Presiden RI Jokowi usai meninjau langsung vaksinasi Covid-19 di Stadion Candrabagha Kota Bekasi, Senin (14/6/2021). Turut mendampingi Presiden, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

“Kita ingin model ini diterapkan di kota kabupaten lain sehingga vaksinasi jumlahnya banyak,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung melalui akun youtube Sekretariat Presiden RI.

Menurut Presiden, vaksinasi yang dilaksanakan di lapangan sepak bola dapat menampung lebih banyak masyarakat penerima vaksin. Dengan begitu akan mempercepat pembentukan kekebalan kelompok dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Ini bagus untuk mempercepat kekebalan komunal dan memutus rantai penyebaran,” kata Presiden .

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Stadion Candrabagha mampu menampung 10.000 penerima vaksin dalam sehari. Sasarannya beragam mulai dari pelayan publik, lansia, hingga menyasar kaum disabilitas.

“Kita lihat proses di sini menggunakan lapangan sepak bola dan bisa mencakup jumlah banyak baik untuk disabilitas, pelayan publik, lansia, sehari disini untuk 10.000 orang,” kata Presiden.

Saat pelaksanaan vaksinasi di Stadion Candrabagha, masyarakat terlihat sudah memadati stadion sejak pukul 07.00 WIB pagi. Dikawal petugas TNI dan Polri vaksinasi berlangsung tertib dan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum divaksin, peserta terlebih dahulu diwajibkan menjalani swab tes.

Di area stadion, Presiden Jokowi memantau satu persatu meja vaksinasi sambil berbincang dengan peserta dan vaksinator.

Selain di Stadion Candrabagha, Presiden Jokowi sempat menyapa pelaksanaan vaksinasi di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Bekasi melalui sambungan virtual yang digelar serentak.

Berbeda dengan Stadion Candrabagha pelaksanaan vaksinasi di puskesmas setiap hari mencapai 100 sampai 200 orang.

“Di puskesmas berlangsung tiap hari, bisa 100 sampai 200 orang,” kata Presiden Jokowi. (**)

Pemerintah Jokowi berencana akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke beberapa produk dan jasa kebutuhan masyarakat. Dalam draf Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tersebut, pemerintah berencana akan mengenakan PPN untuk sejumlah bahan pokok (sembako), jasa kesehatan hingga pendidikan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor pun buka-bukaan soal alasan pemerintah memperluas objek kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia mengatakan perluasan objek yang dikenakan PPN dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi opsi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara. Hal itu dilakukan mengingat penerimaan dari PPN berkontribusi cukup dominan dalam struktur penerimaan pajak yaitu sekitar 42 persen.

“Kami mempertimbangkan untuk memperluas basis pengenaan PPN tetap dengan memperhatikan dengan kondisi yang ada saat ini,” katanya dalam media briefing secara daring di Jakarta. Jika dibandingkan dengan negara lain, tarif PPN di Indonesia katanya termasuk relatif rendah karena rata-rata tarif PPN negara OECD mencapai 19 persen sedangkan negara BRICS sebesar 17 persen. Selanjutnya, C-efficiency PPN Indonesia sebesar 0,6 atau 60 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut, sedangkan Singapura, Thailand dan Vietnam sudah lebih tinggi 80 persen.

Tak hanya itu, Neil menuturkan pemerintah juga ingin menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat terutama golongan menengah ke bawah yang lebih merasakan dampak pandemi Covid-19. Terlebih lagi, beberapa negara menggunakan PPN sebagai salah satu instrumen dalam rangka merespon pandemi Covid-19 untuk mengoptimalkan penerimaan negara. “Ini menjadi bahan diskusi pemerintah untuk melihat apakah kita Indonesia bisa menggunakan PPN sebagai salah satu respon untuk menghadapi situasi saat ini,” ujarnya.

PPN Sembako

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menegaskan bahwa penerapan tarif PPN tidak akan merata di semua produk atau multi tarif. Misalnya, nanti jika jadi diberlakukan maka pengenaan PPN untuk sembako hanya menyasar sembako bersifat premium saja. “RUU KUP terkait PPN sembako tentu tidak semua. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional tentu tidak dikenakan PPN. Beda ketika sembako yang sifatnya premium,” katanya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani membenarkan bahwa sembako akan menjadi objek pajak, namun pemerintah hanya akan menyasar produk-produk premium yang juga termasuk dalam kategori sembako. Menkeu mencontohkan dengan Beras Shirataki atau Basmati hingga Daging Wagyu dan Kobe. “Jadi kalau dilihat harganya (beras) Rp10.000 per kilogram sampai Rp50.000 per kilogram atau Rp200.000 per kilogram, ini kan berarti bisa mengklaim sama-sama sembako,” ujar Sri Mulyani. “Ada daging sapi Wagyu, Kobe, yang perkilonya itu bisa Rp3 juta atau Rp5 juta. Ada yang daging biasa yang dikonsumsi masyarakat sekilonya sekarang mungkin Rp90.000. Jadi kan bumi langit jadi dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan bahwa fenomena munculnya produk-produk yang very high end, namun tetap termasuk dalam sembako itulah yang pemerintah coba untuk seimbangkan. “Justru pajak itu mencoba untuk meng-adress isu keadilan karena diversifikasi dari masyarakat kita sudah begitu sangat beragam,” tutur Sri Mulyani.

PPN Pendidikan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya akan dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial. “Yang namanya jasa pendidikan itu rentangnya luas sekali dan yang dikenakan PPN tentunya yang mengutip iuran dalam jumlah batasan tertentu yang nanti harusnya dia dikenakan PPN,” katanya.

Di sisi lain, Neil mengaku belum dapat menjelaskan secara detail mengenai tarif PPN tersebut mengingat Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) masih perlu dibahas bersama DPR RI. “Berapa batasannya, ini kita masih akan melewati pembahasan oleh karena itu kita tunggu. Yang jelas jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu ini akan dikenakan PPN,” ujarnya.

Sementara itu, Neil menyatakan jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya tidak akan dikenakan PPN. “Misalnya masyarakat yang bersekolah di SD negeri dan sebagainya tentunya ini tidak akan (dikenakan) PPN,” tegasnya.

Neil memastikan rencana kebijakan pengenaan dalam RUU KUP bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah termasuk di bidang pendidikan. Menurutnya, pada umumnya masyarakat menengah ke bawah akan menyekolahkan anak mereka di sekolah yang tidak berbayar atau berbayar namun tidak mahal yakni misalnya di sekolah negeri.

“Saya rasa kalau dia tidak dapat beasiswa misalnya masyarakat lapisan bawah dia tidak akan pergi ke sekolah yang berbayar karena sekolah yang tidak berbayar juga banyak yang bagus,” katanya. Menurut dia, pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan tinggi atau golongan atas dapat memberikan kontribusi pajak lebih besar daripada masyarakat menengah ke bawah. “Pengaturan seperti ini yang ingin kita coba agar pemajakan ini jadi lebih efisien, lebih baik lagi,” tegasnya.

Jasa Pelayanan Kesehatan

Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah jasa, salah satunya jasa pelayanan kesehatan medis khususnya jasa bersalin. Hal itu tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebelumnya dalam ayat 3 pasal 4A UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenakan pajak, kini dikenakan pajak.

Berdasarkan UU nomor 49 tahun 2009, yang termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan medis di antaranya jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kemudian, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Lalu ada jasa dokter hewan. Selanjutnya, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium jasa psikologi dan psikiater. Ke delapan, hingga jasa pengobatan alternatif.

Staf khusus (Stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo enjelaskan, memang benar jasa kesehatan nanti akan dikenakan PPN, namun ditujukan untuk orang kaya. Sehingga akan menciptakan keadilan pajak di masyarakat. “Melahirkan akan dipajaki, itu disinformasi. Saya berilustrasi operasi katarak orang miskin tidak dikenai pajak betul harus dilindungi.

Tapi, seorang artis operasi plastik di rumah sakit atas nama jasa Kesehatan tidak dipajaki, dan banyak anak orang kaya atas nama estetika melakukan perawatan yang sangat mahal, apa iya kita akan melanggengkan ketimpangan seperti itu,” ujarnya. “Nah kita dikaruniai alat yang telah disepakati bernama pajak kita ambil sebagian dari orang kaya. Tetapi kita gunakan untuk didistribusikan pada untuk orang-orang tidak mampu itu pajak. Tentu pajak harus dikelola dengan baik,” pungkasnya. (*)

Penulis : Idris Rusadi Putra *)