Oleh : Muhammad Yasin )*

Protokol Kesehatan menjadi salah satu kunci utama untuk menekan penularan Covid-19. Masyarakat pun mendukung Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pelanggar Prokes tersebut.

Pemerintah akan menerapkan penegakkan hukum untuk mendisiplinkan masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan konferensi pers mengatakan, penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulilhan Ekonomi Nasional (KPCPEN), pelibatan unsur penegak hukum seperti Satpol PP, Babinsa, hingga TNI/Polri untuk lebih menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan.

Hal ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan pressing dan pemerintah juga tentu memperhatikan lingkungan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro dan akan dievaluasi secara dinamis.

Pelibatan jajaran penegak hukum ini yang bakal menyasar kepada 98 wilayah di Indonesia dengan kasus positif virus corona yang masih cukup tinggi, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogjakarta.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah sebanyak 10.379 orang pada Selasa 2/2/2021 sehingga tital kasus menjadi 1.099.687 orang.

Dari jumlah tersebut, ada tambahan 304 orang meninggal sehingga total menjadi 30.581 jiwa meninggal dunia.

Jika angka sudah berbicara demikian, artinya protokol kesehatan harus tetap digalakkan, jika tidak tentu saja konsekuensi sangsi harus diterima.

Pada kesempatan berbeda, seorang satpam BRI KCP Makassar Sentral menunjukkan sikap tegasnya terhadap pengunjung yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dalam video berdurasi 2 menit, terhilat seorang satpam memakai masker dan pelindung wajah melarang nasabah masuk ke dalam kantor. Karena tidak memakai masker.

Meski mendapat respon kurang baik dan dibentak-bentak oleh nasabah tersebut, satpam tetap tidak membukakan pintu dan meminta kepada pria yang mengaku pimpinan LSM tersebut untuk mencari masker apabila ingin memasuki bank.

Netizen-pun mendukung satpam tersebut dengan komentar positif seperti yang diungkapkan oleh pemilik akun sarwan_agustrians, salut sama satpamnya, sudah jelas tertera kawasan wajib menggunakan masker, aturan yah aturan/

Aksi pria tersebut lantas viral setelah aksi arogansinya kepada satpam BRI viral di media sosial. Pria tersebut diketahui berinisial AR, yang merupakan Ketua DPD Lintas Pemburu Keadilan (LPK).

Dalam video tersebut, satpam yang mengenakan faceshield dan masker terus meningatkan supaya pria tersebut mengenakan masker sebelum masuk ke ATM. Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur penanganan Covid-19 yang dianjurkan pemerintah.

Namun, AR menolak, alasannya lupa dan hanya sebentar saja. Ia juga mengaku didorong sehingga tidak terima dengan perlakuan Satpam.

Sementara itu, di Medan Sumatera Utara, razia protokol kesehatan pencegahan Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) di sejumlah tempat wisata yang dikunjungi masyarakat untuk menghabiskan masa liburan panjang.

Sanksi yang diberikan kepada pengunjung berupa teguran lisan, tindakan fisik seperti Push-up dan sanksi sosial menyanyikan lagu wajib di depan umum. Setelahnya, tim memberikan imbauan dan membagikan masker kepada pelanggar protokol kesehatan.

Sebagian besar pengelola usaha juga telah mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan menyosialisasikan aturan tentang disiplin protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penyediaan tempat cuci tangan dan menempatkan tanda silang, guna mengatur jarak interaksi antara pengunjung.

Sementara itu Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menilai pemerintah harus menyetarakan sanksi kerja sosial dengan besaran denda administrasi agar masyarakat patuh protokol kesehatan.

Menurutnya, hal paling penting untuk membuat masyarakat taat terhadap protokol kesehatan adalah edukasi. Karena tanpa edukasi, menurutnya sulit untuk masyarakat patuh terhadap aturannya. Selain itu, hukum juga harus ditegakkan bagi siapapun yang melanggar.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam surveinya mencatat sejumlah alasan masyarakat tidak mematuhi protokol Covid-19. Dimana sebanyak 55 persen responden menjadikan ketiadaan sanksi sebagai alasan mereka untuk tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Sanksi tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, selain itu edukasi terkait protokol kesehatan juga harus terus digalakkan karena pengetahuan seseorang akan mempengaruhi sikap dan perilakunya juga. Kita semua tentu berharap agar pandemi segera berakhir, tentunya harapan ini harus diikuti ikhtiar kita dalam menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pemerintah berusaha keras membangun Papua dengan membuat infrastruktur yang memudahkan kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada ketimpangan antara di Papua dan Jawa. Selain itu, pemerintah juga menindak KST dengan serius. Tujuannya agar rakyat di Bumi Cendrawasih tetap aman dari serangan mereka.

Papua adala daerah yang menyimpan potensi yang sangat besar, mulai dari kekayaan hasil tambang, hasil bumi, sampai kecantikan alam. Namun sayangnya keadaan di sana masih identik dengan wilayah yang sangat terpencil. Penyebabnya karena dulu saat masa orde baru belum ada otonomi daerah, sehingga semua menjadi Jakarta-sentris dan Jawa-sentris.

Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah sejak era reformasi berusaha membangun Papua agar lebih maju. Sejak tahun 2001 ada program otonomi khusus, sehingga mereka bisa lebih modern, dan dibangunlah berbagai infrastruktur seperti Bandara internasional Sentani dan Jembatan Youtefa. Tahun 2021 otsus diperpanjang lagi karena program ini snagat bermanfaat bagi kemajuan Papua.

Rakyat Papua sangat senang karena di era Presiden Jokowi, pembangunan di Papua lebih digiatkan lagi. Yang diperhatikan tak hanya pembangunan fisik, tetapi juga mental dan intelegensia. Anak-anak Papua diberi gedung sekolah yang bermutu dan juga beasiswa sampai universitas, sehingga mereka bisa meraih mimpi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Otomatis saat jadi sarjana, taraf kehidupan bisa membaik.

Selain itu, Papua juga dijadikan tempat berlangsungnya pekan olahraga nasional ke-20. Sehingga ada banyak venue seperti arena aquatic dan Istora Papua Bangkit, yang baru saja diserahkan ke KONI Papua. Setelah PON berakhir, istora bisa dimanfatkan sebagai tempat konser atau acara lain, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Bumi Cendrawasih.

Pemerintah juga memperhatikan rakyat Papua dari segi keamanan, karena masih saja ada gangguan dari kelompok separatis dn teroris (KST)-yang dulu bernama KKB. Mereka diklaim sebagai organisasi teroris karena terus meneror rakyat dan terus meresahkan. KST terus diburu karena tindakannya sudah melewati batas, dengan membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Satgas Nemangkawi yang terdiri dari gabungan prajurit TNI dan Polri terus memburu anggota-anggota KST, terutama yang menjadi DPO. Misalnya Sabius Walker dan Lekagak Telenggen. Kepala Satgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudussy menyatakan bahwa terhitung sejak 12 mei hingga 12 juni 2021, satgas berhasil menangkap 15 anggota KKB.

Prestasi ini sangat baik karena posisi KST makin terdesak. Salah satu markas mereka di Kabupaten Puncak sudah diserbu, dan akan disusul oleh penelusuran markas selanjutnya. Oleh karena itu, Satgas Nemangkawi diperpanjang masa tugasnya. Masyarakat juga menyetujuinya, karena mereka merasa sangat berterimakasih, karena berkat Satgas, kehidupan jadi lebih aman.

Untuk mendukung Satgas Nemangkawi, maka 400 prajurit TNI dari Batalyon Infantri 315/Garuda diberangkatkan ke Papua, tanggal 12 juni 2021. Tujuannya agar membantu pengamanan di Bumi Cendrawasih, khususnya di daerah Kabupaten Merauke, Asmat, dan Mimika.

Meski ketiga daerah itu tidak terlalu rawan seperti di Kabupaten Puncak, tetapi keberadaan para prajurit tetap diharapkan. Karena pasukan KST bekerja dengan cara gerilya, sehingga ada kemungkinan mereka tiba-tiba mereka menyerang di Mimika atau daerah lain. Keselamatan rakyat lebih penting, oleh karena itu para prajurit bekerja dengan keras demi keamanan warga sipil.

Keberadaan pasukan TNI di Papua disambut baik karena masyarakat paham bahwa mereka ingin membuat suasana aman tanpa ada serangan dari kelompok separatis bersenjata. Selain itu, masyarakat juga bahagia karena saat ini keadaan di Bumi Cendrawasih makin maju, berkat program otonomi khusus yang membangun berbagai infrastruktur dan kemajuan intelektualitas rakyat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh Bustaman Al Rauf

Pelabelan dianggap sebagai bukan bentuk pendekatan pusat dengan Papua. Karena pelabelan dilaksanakan berdekatan saat internet di Papua sedang down dan pengiriman 400 tambahan pasukan. Menyoroti kebebasan internet, masyarakat papua tidak meyakini kejadian internet papua yang down sebagai insiden tidak sengaja. Meskipun terdapat upaya penekanan oleh Menkopolhukam dan rapat DPR, yang menekankan bahwa teroris adalah KKB, diksi itu tidak menekankan rakyat papua sebagai teroris. Namun upaya ini dianggap tidak berguna, karena sudah terjadi labeling oleh media yang banyak menggunakan kata teroris tanpa menekankan hanya ditujukan pada KKB.

Demikian dikemukakan Veronika Koman, yang juga Advokat dan Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) seraya menambahkan, seluruh masyarakat Papua akan merasa dilabelkan sebagai teroris, yang mencerminkan pendekatan pemerintah pusat dengan daerah papua tidak jelas, tidak menginginkan damai. Eskalasi di kabupaten puncak juga seperti mendeklarasikan perang. Sejak 27 april 2021, terdapat 600 sekian penduduk di ibu kota Ilaga mengungsi, dan 7700 penduduk lain berada di hutan-hutan karena adanya eskalasi konflik bersenjata. Di kabupaten uncak terdapat pendeta yang tertembak mati, setelah meninggalnya pendeta tersebut, internet down pada daerah itu yang dikatakan terjadi karena kerusakan kabel optik, sehingga hal ini dianggap sebagai cover pelanggaran HAM di Papua, sehingga muncul pertanyaan apakah hal ini sama dengan kejadian Kashmir.

“PBB juga mempertanyakan angka pengungsi pada pemerintah Indonesia, untuk memverifikasi data tersebut juga mengalami kesulitan karena internet yang yang down, ditambaah masyarakat yang mengungsi ke daerah pegunungan sehingga semakin sulit untuk mendata pengungsi. Sehingga dipertanyakan keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Papua. Bahkan terdapat 110 grassroot Papua yang dikatakan telah mengumpulkan ttd penolakan otsus. Menanggapi penolakan DPR RI, yang menganggap MRP sebagai pedukung separatis yang merupakan program gagal, sedangkan MRP ini merupakan bagian dari otsus, dengan kata lain otsus merupakan hal yang gagal. Sehingga dengan melanjutkan otsus jilid II ini, pergolakan di Papua akan meningkat karena suara Papua serasa dipaksakan,” ungkap Veronica Koman yang pernah mendapat beasiswa ILDP dari Pemerintah Indonesia untuk sekolah di Australia ini.

Sementara itu, Andreas Harsono dari Human Right Watch menilai secara internasional, Papua merupakan bagian dari NKRI. Walaupun terdapat tuduhan manipulasi pada sidang PBB yang menentukan Papua sebagai bagian NKRI. Menurut LIPI, terdapat 4 persoalan utama di Papua, yaitu diskriminasi dan marginalisasi masyarakat Papua, dan membawa pada pengeruskan alam Papua, kedua, hak dasar papua yang tidak terpenuhi, seperti pendidikan dan pelayanan publik, ketiga, manipulasi kejadian Pepera tahun 1969, dan keempat pelanggaran HAM yang tidak diselidiki, khususnya pembunuhan besar pada tahun 1977 dan 1998.

“Sebagai upaya untuk melakukan pendekatan damai dengan masyarakat Papua, Presiden Jokowi pada mei 2015 berjanji membebaskan Tahanan Politik, pada 2017, 100 orang tapol telah dibebaskan, sebagai bentuk perbaikan. Pada tahun 1967 jurnalis internasional diperbolehkan untuk masuk papua (kecuali pada masa pemerintahan Soeharto), namun memnag dibatasi karena tidak dapat menghadapi hambatan yang ada di papua, karena adanya ancaman intimidasi oleh masyarakat Papua kepada jurnalis karena tingkat kejahatan di Papua.
Komisaris besar PBB juga telah diundang ke papua pada tahun 2018, namun masih pada status still not honored atau belum dalam tanggapan. Melihat kembali kasus terbunuhnya 17 pekerja bangunan di Nduga oleh KKB Desember tahun 2018, pemerintah tidak menanggapi dengan mencari pelakunya namun malah meningkatkan operasi keamanan. Protes rasisme di Surabaya pada tahun 2017 juga mengalami eskalasi dan sampai saat ini belum diselidiki siapa pelaku pembakaran, penyerangan, dan pembunuhan.
Jika hal ini diteruskan, Indonesia akan menjadi negara gagal yang tidak menegakkan hukum. Menanggapi lagi meninggalnya Kabinda Papua dan eskalasi militan, menyebabkan puluhan ribu masyarakat Papua tergusur dan terpaksa mengungsi,” ujar aktifis yang pernah bekerja di Radio Hilversum Belanda ini.

Menurut penulis, tidak perlu ada lagi keraguan soal labelisasi teroris kepada OPM, karena yang dikenakan label tersebut adalah 18 kelompok teroris dan separatis seperti kelompok Legakak Talenggen dan kawan-kawan, bukan masyarakat Papua secara keseluruhan.

Menurut penulis, kurangnya pemahaman masyarakat atas sulitnya menyamakan keinginan masyarakat Papua yang terdiri dari faksi-faksi yang berbeda juga yang menyebabkan citra pemerintah Indonesia terkesan tidak peduli dengan Papua. Kendala mobilisasi juga menjadi masalah dalam hal pengembangan akses di Papua.

Oleh karena itu, menurut penulis maka Kemenkopolhukam harus mempertegas kembali bahwa hanya KKB yang merupakan Teroris, dan tidak melabeli seluruh masyarakat Indonesia. Disamping itu, Kemenkominfo harus mendukung dengan memperbanyak informasi terkait upaya pemerintah yang telah melakukan pendekatan secara damai dengan membuka dialog-dialog dengan kepala-kepala suku di Papua serta upaya-upaya Presiden Jokowi yang telah melakukan pendekatan damai secara langsung dengan masyarakat Papua.

*Penulis adalah warga Pidie Jaya, Aceh.

Oleh : Aditya Yuliardi )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan tes standar calon PNS guna memperoleh pegawai yang berintegritas dan setia kepada negara. Sehingga tidak benar jika TWK pegawai KPK merupakan cara atau modus untuk menyingkirkan pegawai tertentu.

Tes wawasan kebangsaan (TWK) dipandang sinis oleh beberapa orang, karena ada dugaan bahwa ujian ini hanya alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu. Padahal mereka salah besar, karena TWK adalah tes standar bagi tiap CPNS. Jika pegawai KPK ingin diangkat jadi ASN, maka harus mengerjakannya.

Walau sudah diangkat jadi ASN sejak 1 juni 2021 lalu, tetapi ada saja yang masih mempermasalahkan para pegawai KPK tersebut. Penyebabnya karena tidak semua pekerja di lembaga antirasuah Indonesia dijadikan pegawai negeri. Sehingga dikhawatirkan ada ketimpangan dan rasa iri, bahkan tuduhan bahwa TWK adalah modus untuk menyingkirkan penyidik tertentu.

Dugaan orang-orang sinis ini langsung dibantah oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Menurutnya, tidak ada upaya menyingkirkan siapapun (dari KPK). TWK dikerjakan oleh 1.351 pegawai KPK dan semua isi, instrumen, modul, dan waktu pengerjaan ujiannya sama. Dalam artian, tes ini sangat fair dan tidak ada maksud menjungkalkan pihak tertentu.

Apalagi soal-soal tes wawasan kebangsaan dibuat oleh lembaga negara lain, bukan petinggi KPK. Sehingga mustahil ada permainan politik untuk menyingkirkan seorang penyidik, seperti yang diduga oleh beberapa pihak. Lembaga negara yang membuat soal pasti bersikap objektif dan tidak tahu siapa saja yang akan mengerjakannya.

Firli menambahkan, hasil akhir dari TWK berdasarkan kemampuan masing-masing pegawai. Dalam artian, jika seorang pekerja KPK tidak lolos tes, berarti ia memang tidak memenuhi syarat untuk diangkat jadi pegawai negeri. Karena ia gagal menjawab pertanyan-pertanyaan mengenai nasionalisme, pancasila, pluralisme, dll.

Tes wawasan kebangsaan dibagi menjadi 2 sesi, yakni tertulis dan wawancara. Asesor yang mewawancarai para pegawai KPK juga bersikap profesional dan tidak ada unsur subjektivitas sama sekali. Karena mereka sudah disumpah untuk bekerja dengan baik, tanpa ada campur tangan pihak lain seperti petinggi KPK, bahkan presiden sekalipun.

Logikanya, jika ada permainan dalam tes wawasan kebangsaan, maka mayoritas pegawai KPK akan tidak lolos, saking susahnya. Namun kenyataannya, yang gagal dalam proses TWK hanya ada 75 orang alias tidak sampai 10% dari jumlah pegawai. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tes ini sangat objektif, bukan subjektif seperti yang dituduhkan oleh orang-orang nyinyir.

Jika ada pegawai KPK yang tidak lolos tes, maka menunjukkan bahwa ia kurang memiliki rasa nasionalisme dan pancasilais, serta patuh pada UUD 1945. Padahal seorang pegawai negeri harus memiliki hal-hal itu. Sehingga ia seharusnya instropeksi, mengapa sampai tidak lolos tes, padahal sebagai warga negara yang baik seharusnya memiliki kadar cinta pada negara yang tinggi.

KPK adalah lembaga negara sehingga wajar jika pegawai-pegawainya diangkat jadi abdi negara. Seorang ASN yang baik harus antipati terhadap radikalisme, terorisme, organisasi terlarang, sayap kiri, dll. Sehingga jika ada TWK maka ini adalah saringan yang amat baik untuk mengetahui apakah mereka setia pada negara, atau jangan-jangan simpatisan organisasi teroris.

Para pegawai yang tidak lolos tes masih diperbolehkan bekerja di KPK hingga bulan oktober 2021. Hal ini menunjukkan kebaikan dari para petinggi KPK yang masih memanusiakan mereka. Sehingga mereka masih bisa berkarya dan bersiap-siap untuk melamar pekerjaan di tempat lain. Logikanya, jika ada upaya menyingkirkan pegawai tertentu, maka mereka akan dipecat secepatnya.

Tes wawasan kebangsaan sebaiknya tak usah dipermasalahkan lagi, karena para pegawai lembaga antirasuah toh sudah diangkat jadi ASN. Tes ini sangat objektif dan tidak dijadikan modus untuk menyingkirkan pegawai tertentu, karena prosesnya sangat fair dan profesional. Sudahi saja polemik ini dan lakukan hal lain yang bermanfaat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zainudin Zidan )*

Presiden Jokowi langsung melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok untuk memeriksa apakah ada pungutan liar di sana. Beliau langsung menelepon Kapolri dan menugaskan untuk mengatasinya. Tindakan Presiden sangat diapresiasi oleh masyarakat, karena mereka tentu tak mau kena pungli yang sangat memberatkan.

Pungli adalah hal yang menyebalkan karena bukan merupakan tarif resmi, dan biasanya dipungut di tempat publik seperti terminal atau pelabuhan. Tindakan ini sudah termasuk KKN karena bukan tarikan resmi, dan masyarakat sangat keberatan karena ‘digetok’ oleh oknum maupun preman. Meski mengeluh dalam hati tetapi mereka tetap membayar karena takut kendaraannya tidak boleh lewat sana.

Presiden Jokowi menerima keluhan dari masyarakat via media sosial tentang pungli yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, dan beliau langsung inspeksi ke sana untuk memeriksanya. Ternyata para sopir membenarkannya, karena saat macet malah dipalak oleh preman-preman. Ketika mereka bongkar muat juga kena pungli.

Para sopir yang diwakili oleh Agung Kurniawan juga bercerita ke Presiden Jokowi bahwa pungutan juga diambil di Depo Dwipa, Depo Fortune, dan NPCT 1. Naasnya, saat macet barang-barangnya malah sengaja dicuri oleh kawanan preman yang sudah terorganisir, malah mereka nekat naik ke atas kap mobil. Tindakan ini tentu tak bisa dibenarkan karena premanisme sangat merugikan.

Setelah mendengar penuturan para sopir, Presiden Jokowi langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lalu memerintahkan untuk memberantas premanisme. Perintah Presiden langsung direspon oleh Jenderal Sigit dan beliau berjanji untuk membersihkan kawasan pelabuhan dari premanisme.

Jenderal Sigit dan para anak buahnya tak hanya langsung turun ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga ke berbagai daerah di tanah air. Banyak orang yang lega karena tak perlu takut akan pungli.

Sementara itu, masyarakat langsung gembira karena Presiden cepat tanggap dan memenuhi janjinya untuk mengamankan masyarakat, karena keselamatan mereka nomor 1. Premanisme tentu adlah tindakan yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa.

Jika premanisme dibiarkan selama bertahun-tahun, maka sopir yang akan sengsara karena barang bawaannya dijarah, padahal belum tentu itu milik mereka, sehingga harus mengganti rugi. Selain itu, pungli di pelabuhan tentu memberatkan karena tarifnya jauh lebih tinggi daripada tarif yang resmi.

Masyarakat sangat mengapresiasi Presiden Jokowi yang langsung bergerak ke pelabuhan untuk mengecek apakah benar ada premanisme, berarti beliau perhatian dan membaca berbagai keluhan masyarakat di media sosial, walau jam kerjanya sangat padat. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden mau mendengarkan suara rakyat dan memperhatikan apa saja masalah mereka.

Presiden yang mau turun langsung ke lapangan adalah contoh pemimpin sejati, karena tidak hanya ABS alias ‘asal bapak senang’ (seperti zaman orde baru). Namun Presiden Jokowi memeriksa ke pelabuhan dan setelah menemukan saksi dan bukti, dengan cepat menginstruksikan kapolri untuk mengatasi masalah premanisme.

Blusukan ke tengah kalangan masyarakat memang jadi salah satu ciri khas Presiden Jokowi, karena beliau ingin melihat langsung bagaimana kehidupan mereka. Apakah selama ini lancar-lancar saja atau malah terkendala beberapa hal, misalnya premanisme. Dengan mengatasi masalah itu maka rakyat bisa bekerja dengan lancar dan tak lagi terkendala oleh berbagai hal yang mengesalkan.

Pungutan liar di pelabuhan sudah terjadi selama puluhan tahun, dan mata rantai negatif ini yang berusaha diputus oleh Presiden Jokowi. Begitu juga dengan premanisme yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Keduanya tak bisa dibiarkan karena akan merugikan rakyat, sehingga ketika diberantas, masyarakat sangat mengapresiasi kesigapan Presiden saat mengatasinya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Dalam pleidoi yang dibacakan pekan lalu, Rizieq merasa tuntutan jaksa tergolong sadis dan tak bermoral. Menurutnya, kasus hasil tes swab RS Ummi Bogor merupakan kesalahan administrasi, sehingga dirinya tak patut dituntut 6 tahun penjara.

Menyikapi hal tersebut, di persidangan dengan agenda pembacaan replik terhadap pledoi Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/6). Jaksa penuntut umum (JPU) menolak seluruh dalil dari nota pembelaan atau pledoi terdakwa kasus penyebaran kabar bohong (hoaks) hasil tes swab Rumah Sakit Ummi, Bogor, Rizieq Shihab.
Jaksa tetap menuntut Rizieq enam tahun penjara.

“Pada intinya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut,” ujar jJPU.

JPU mengklaim pihaknya dalam menyusun tuntutan terhadap Rizieq telah mempertimbangkan berbagai aspek baik secara yuridis maupun nonyuridis. Jaksa juga mengatakan tetap pada dakwaan awal untuk menjerat Rizieq.
Jaksa mengatakan Rizieq melakukan hal itu bersama dengan menantunya, Hanif Alatas dan Dirut RS Ummi, Andi Tatat yang sudah dijadikan terdakwa. Rizieq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan menyiarkan kebohongan, sehingga menyebabkan keonaran di kalangan rakyat.

“Semoga jadi bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan,” tambah jaksa.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategik Insight, Iwan Freddy, SH., MH, mengatakan bahwa tuntutan JPU terhadap Rizieq Shihab (RS) sudah sesuai. Iwan menilai RS telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Upaya Pemerintah menumpas Kelompok Separatis dan Teroris Papua menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari serangkaian penangkapan di berbagai wilayah Papua.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan Mairon Tabuni, ditetapkan sebagai DPO sejak tahun 2017 usai peristiwa pembakaran kios belakang Asrama Polsek Tembagapura dan terlibat dalam sejumlah aksi penembakan di wilayah Papua.

“Mairon Tabuni bergabung dengan KST sejak menikahi perempuan atas nama Kimi Wenda. Kimi Wenda sendiri merupakan kerabat dari Naw Waker, anggota KST yang tengah diburu Kepolisian,” ujarnya.

Penumpasan KST mendapat dukungan dari tokoh papua. Dalam hal ini, tokoh pemuda Papua, Ali Kabiay, menyebut saat ini OPM sudah punah. Hanya tersisa KST yang berjuang dengan aksi kekerasan.

“Pergerakan KST yang lebih dominan melakukan kekerasan karena sudah terdesak,” kata Ali Kabiay di Kota Jayapura.

Menurut dia, dulunya memang OPM sangat eksis melawan kedaulatan NKRI. Mereka menjangkiti pemikiran warga-warga di sepanjang pantai dan pesisir Papua agar mendukung kemerdekaan Bumi Cenderawasih.

“Pergerakan KST yang lebih dominan melakukan kekerasan karena sudah terdesak,” kata Ali Kabiay di Kota Jayapura.

Pernyataan Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara, yang mendukung sikap KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, terkait TWK dan Pemberhentian 75 Pegawai KPK, adalah pernyataan yang sangat beralasan hukum.

Permasalahan TWK itu masuk dalam domain Eksekutif, dimana kewenangan itu berada pada Kemenpan, BKN, LAN, KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menurut UU No. 5 Tahun 2014 TTG ASN. Koalisi Masyarakat Sipil Antokorupsi, melihat permasalahan 75 Pegawai KPK yang diberhentikan hanya pada perspekstif HAM secara sepotong-sepotong, mereka tidak melihat permasalahan HAM sebagai Pembatasan HAM dan Larangan demi melindungi HAM orang lain.

Demikian dikemukakan Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/6/2021). “Karena itu sikap Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendesak agar Presiden Jokowi memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo, karena pernyataannya yang mendukung sikap Pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, adalah sikap yang offside, tidak tahu soal dan politicking,” kata Petrus Selestinus

Senada, Pakar Komunikolog, Emrus Sihombing, mengatakan pelaksanaan TWK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sesuai dengan perundang-undangan, dan bukan merupakan pelanggaran HAM. Pelaksanaan TWK untuk alih status menjadi ASN merupakan perintah UU. Jadi, siapa pun pimpinan KPK pasti melakukan hal itu. KPK hanya melaksanakan UU.

“Jadi, masih sangat jauh dari kemungkinan tidak sesuai dengan atau potensi pelanggaran HAM. Materi TWK disusun berdasarkan basis keilmuan dari para pihak yang membuatnya. Banyak instrumen yang hendak diukur para pembuat TWK peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, antara lain mengukur gradasi pengetahuan atau kesadaran, konstruksi sikap, bentuk perilaku, dan kepribadian terkait dengan kebangsaan,” pungkasnya.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) di Indonesia. Sebab, melalui kekebalan kelompok diharapkan penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dapat segera terkendali dan pandemi dapat berakhir. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, diperlukan pemberian vaksinasi secara massal.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi memanggil jajaran pemprov DKI Jakarta dan beberapa pihak seperti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran para wali kota serta kapolres se-DKI Jakarta ke Istana Negara, Selasa (15/6/2021).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi usai pertemuan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan terkait peningkatan Covid-19 di Jakarta yang signifikan. Presiden meminta kepada pemda khususnya DKI Jakarta untuk mengantisipasinya karena sudah adanya virus varian baru B.1.617 dari India.

Selain itu, Presiden juga meminta agar jajaran pemprov DKI Jakarta harus lebih banyak melakukan penanganan di lapangan. Salah satunya dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta mendisiplinkan pemakaian masker di kalangan masyarakat.

“Jadi penekanan-penekanan itu yang harus dilakukan pemda supaya dapat menangani Jakarta yang terimbas dari Idul Fitri kemarin yang berdampak sekarang,” katanya.

Lebih lanjut, Ecy menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat DKI Jakarta dalam menggunakan masker saat ini sebesar 78%. Disebutkan, Presiden meminta target disiplin memakai masker di DKI Jakarta meningkat menjadi 95%.

Sementara itu di tempat terpisah Wapres Ma’ruf Amin saat meninjau vaksinasi massal di Alam Sutera Sport Center, Tangerang Selatan dan Kantor Pemkot Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (15/6/2021) mengatakan bahwa pemerintah ingin mempercepat pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity) melalui vaksinasi yang kini sedang masif dilakukan.

“Secara nasional kita ingin mempercepat pencapaian untuk memperoleh herd immunity, kekebalan kelompok. Jumlah yang harus dicapai adalah 181,5 juta dan ini kita targetkan per hari 1 juta. Oleh karena itu, untuk lebih mempercepat maka kita adakan vaksinasi massal,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres juga menyampaikan bahwa selain vaksinasi, penerapan protokol kesehatan yang ketat harus terus dijalankan untuk mengendalikan penularan Covid-19.

“Tetapi tidak hanya vaksinasi Covid-19, untuk mencegah penularan itu supaya diperketat pelaksanaan protokol kesehatan, terutama masker,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres meminta agar dilakukan percepatan upaya penelusuran (tracing), khususnya terhadap kelompok terdekat dari seseorang yang terinfeksi Covid-19 sesuai standar World Health Organization (WHO).

“Ini untuk mengukur darimana datangnya. Testing-nya untuk mengukur seberapa penularan terjadi. Begitu juga dengan penelusurannya (tracing-nya) jangan hanya 1 sampai 10, tetapi sesuai dengan standar WHO yaitu antara 10 sampai 30 per 1 kasus,” kata Wapres

Mendampingi Wapres pada peninjauan ini Wamenkes, Dante Saksono Harbuwono, Kepala BNPB, Ganip Warsito, Gubernur Banten, Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. (**).

Praktek pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia merupakan pelaksanaan atas sejumlah dasar hukum PPN. Peraturan perundang-undangan tentang PPN inilah yang mengatur subjek, objek, tarif dan administrasi PPN lainnya.

Apa saja dasar hukum PPN yang berlaku di Indonesia? Mari simak daftar dan uraiannya di bawah ini.

PPN mungkin merupakan jenis pajak yang paling sering Anda temui dalam transaksi sehari-hari. Tapi, apa sebenarnya PPN itu? Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli yang dilakukan oleh badan maupun orang pribadi.

Seperti sudah disebutkan sekilas, dasar hukum PPN di Indonesia mengatur seluk beluk yang berkaitan dengan administrasi PPN. Contohnya adalah menentukan objek PPN. nah, berikut ini sejumlah objek pungutan PPN:

Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) di dalam daerah pabean oleh PKP.
Impor BKP.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Ekspor BKP berwujud/tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP.
Dasar Hukum PPN
Berikut ini adalah sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia:

  1. UU Nomor 8 Tahun 1983

Undang-undang No. 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak.

Sedangkan yang dimaksud penyerahan JKP meliputi pemberian JKP yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan/untuk kepentingan sendiri.
Tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dan tarif atas ekspor BKP/JKP sebesar 0% dengan ketentuan dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Undang-undang ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 bersamaan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun dasar hukum PPN ini baru disahkan pada 1 April 1985.

  1. UU Nomor 11 Tahun 1994

Sepuluh tahun sejak diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1983, lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1994. Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain (pembeli).

Selanjutnya, dasar hukum PPN ini menjelaskan adanya sistem Muli Stage Tax sebagai pajak yang yang dikenakan secara bertingkat, pada rantai produksi dan distribusi.

Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN sejak dari pabrik, pedagang besar sampai pengecer dikenakan PPN. Peraturan ini juga mengatur mengenai indirect subtraction/invoice method yaitu cara menghitung pajak dengan metode tidak langsung terhadap pajak atas konsumsi dalam negeri sebagai pajak yang yang dikenakan secara definitif terhadap barang konsumsi di Indonesia.

UU No. 11 Tahun 1994 ini juga membahas mengenai consumption type VAT sebagai pajak yang dipungut atas nilai tambah, penerapan Non cummulative tax yaitu sistem pengenaan pajak pada barang/jasa yang telah dikenakan terhadap barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.

Penerapan tarif tunggal 10% diberlakukan untuk pungutan PPN dan pajak objektif sebagai pajak yang dikenakan atas barang/jasa tanpa melihat orang/badan yang melakukan transaksi.

  1. UU Nomor 42 Tahun 2009

UU No. 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas UU PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN.

Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan peraturan ini, PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP.

UU No.42 tahun 2009 juga mengatur bahwa PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan (sebagian/seluruhnya) dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan.

  1. Dasar Hukum PPN: Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur melalui PMK No. 197/PMK.03/2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi Rp 4.800.000.000. Pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi Rp 4.800.000.000. (*)