Oleh: Xeraphine S.

Pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dijadikan polemik, bahkan, isu tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dipolitisasi demi tujuan dan kepentingan kelompok tertentu.

Pada 1 Juni 2021 lalu, Pimpinan KPK telah melakukan pelantikan terhadap para pegawai KPK yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan diangkat statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada pun syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus TWK menjadi ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Hasil koordinasi KPK, BKN, Kemenpan RB, Kemenkumham, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai itu dinyatakan tidak lulus sementara 24 sisanya dapat dibina lebih lanjut sebelum diangkat menjadi ASN
Sebanyak 51 pegawai KPK gagal diangkat jadi ASN dan dinyatakan tidak bisa dibina lagi karena angka merah, dan diduga memiliki agenda politik tertentu.

Pengamat Politik dan Sosial, Djuni Thamrin mengimbau agar semua pihak termasuk kelompok atau perorangan yang merasa dirugikan lebih melihat kepentingan KPK ke depan. Menurutnya, publik harus bersama-sama menjaga independensi KPK.

Menurut Djuni, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN dan TWK merupakan hal lumrah yang terjadi pada setiap instansi yang sedang mengubah status sehingga perlu dinilai secara institusional.
Isu terkait KPK, seringkali dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik bagi sejumlah pihak, demi mencapai ambisi kekuasaan.

Akademisi Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menjelaskan, rangkaian pelemahan terhadap KPK berimplikasi pada kepentingan politik 2024. Pelemahan KPK berpotensi besar merubah proses penindakan di lembaga antirasuah tersebut dalam arena politis.

Menjelang kontestasi politik pada 2024 mendatang, proses investigasi, penuntutan, sampai vonis berpotensi besar menjadi arena politik.

Pelemahan KPK, dengan mengangkat beragam isu negatif saat ini merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi dan mempermudah politisi dalam mengumpulkan logistik menjelang Pilpres maupun Pileg 2024.
Diantara 51 pegawai KPK gagal diangkat jadi ASN, terdapat dugaan ada yang tersandung atau terlibat kasus korupsi serta memiliki agenda politik tertentu. Mereka merupakan duri dalam daging yang menghambat jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seluruh rakyat Indonesia harus bahu membahu membersihkan KPK dari unsur politik, dan mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Para pegawai yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak layak menjadi bagian dari KPK dan harus menerima pelepasan statusnya sebagai pegawai KPK.
Sedangkan pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN, diyakini memiliki profesionalitas, kapabilitas dan integritas dalam menangani kasus-kasus korupsi, Selain itu, dengan kecintaan mereka kepada Pancasila dan Tanah Air, diharapkan Indonesia bisa bersih dari korupsi.

)*Penulis adalah mantan jurnalis dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Naiknya jumlah pasien corona membuat masyarakat makin waspada, karena tidak ada yang mau tertular penyakit berbahaya ini. Masyarakat pun diimbau untuk selalu disiplin Prokes dan mengikuti vaksinasi guna mencegah ledakan Covid-19.

Sudah setahun lebih kita berkutat dengan pandemi dan rasanya mulai lelah karena ingin hidup normal seperti dulu. Namun anehnya banyak yang takut akan corona tetapi malas pakai masker. Ketika tertular virus Covid-19, mereka bilang bahwa ini takdir. Padahal mencegah lebih baik daripada mengobati dan menyalahkan takdir adalah tindakan yang sangat konyol.

Ledakan jumlah pasien corona akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Di DKI Jakarta ada kenaikan jumlah pasien hingga 300%, hingga RS Darurat Wisma Atlet nyaris full. Hal ini tentu mengkhawatirkan, karena takut di ibukota akan naik menjadi zona merah lagi dan akan berpengaruh ke segala sektor, mulai dari ekonomi sampai pariwisata.

Menurut data tim satgas covid, per 10 juni 2021 jumlah pasien corona di Indonesia ada 8.800 orang per harinya. Angka ini tentu sangat mengerikan, karena bulan lalu jumlah pasien baru 5.000 orang per hari. Kenaikan yang hampir 2 kali lipat tentu membuat para nakes dan warga sipil pusing karena dihantui oleh corona.

Untuk mengatasi lonjakan pasien corona, maka salah satu caranya adalah dengan vaksinasi. Jangan takut jika ada undangan dari RT untuk diinjeksi vaksin di Puskesmas, karena seluruh vaksin yang ada di Indonesia sudah halal MUI. Selain itu, vaksin juga memiliki efikasi tinggi dan sangat minim efek samping, paling hanya terasa agak pegal di lengan yang kena suntik.

Jika ada kesempatan untuk vaksinasi mandiri, maka bagaikan rezeki nomplok, karena antriannya sangat pendek. Selain itu, biaya juga ditanggung oleh perusahaan. Sudah gratis, bonus sehat pula.

Jalan lain untuk terhindar dari corona adalah dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan 5M. Tak henti-hentinya kita diminta untuk memakai masker, karena selain terhindar dari virus Covid-19, juga mencegah masuknya bakteri dan virus lain. Sehingga tubuh akan lebih sehat.

Mencuci tangan dan membawa hand sanitizer juga terlihat ringan tetapi sering dilupakan. Saat masuk rumah harus mencuci tangan sebelum bercengkrama dengan keluarga, jika perlu mandi keramas dan langsung ganti baju. Sementara menjaga jarak juga wajib dilakukan dan jangan bersalaman atau cipika-cipiki terlebih dahulu.

M yang ke-4 adalah mengurangi mobilitas. Kenaikan jumlah pasien corona bulan juni ini karena ada mobilitas massal bulan lalu, ketika banyak yang nekat mudik atau liburan setelah lebaran. Terbukti pergerakan masyarakat meningkatkan potensi penularan virus Covid-19 dan ketika sudah terlanjur, akan sangat sedih karena malah saling menyalahkan.

Dari protokol kesehatan 5M, yang paling sering dilanggar adalah menghindari kerumunan. Karena masyarakat Indonesia cenderung suka bersosialisasi. Jangan nekat membuat kerumunan dengan menggelar hajatan atau acara serupa, karena kita belum tahu siapa yang berstatus OTG di antara para tamu.

Menghindari kerumunan juga bisa dilakukan dengan belanja saat pasar atau minimarket baru buka, sehingga masih sepi dan aman dari kumpulan massa. Kita harus tahu triknya, agar tidak berkontak dengan banyak orang dan aman dari penularan corona.

Ledakan jumlah pasien corona membuat kita meningkatkan level kewaspadaan, karena resiko terbesar dari terkena virus Covid-19 adalah kematian. Jika masih sayang nyawa, maka harus taat pada protokol kesehatan 5M. Juga menjaga imunitas tubuh dan higenitas lingkungan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Namira Rizkiana )*

Program vaksinasi nasional amat penting karena jadi salah satu usaha untuk mempercepat berakhirnya pandemi. Percepatan program ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, agar bisa selesai dalam 12 bulan. Masyarakat juga mendukungnya karena mereka ingin bebas corona.

Naiknya jumlah pasien corona membuat miris karena RS nyaris full. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi penularan lagi, pada OTG di luar sana. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan 2 hal yakni disiplin dalam menaati protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Sehingga program vaksinasi nasional harus sukses 100%, agar kita semua tak lagi dihantui oleh virus covid-19.

Pada awalnya, para dokter memperkirakan bahwa program vaksinasi nasional selesai dalam 18 bulan. Namun Presiden Jokowi merasa bahwa durasinya terlalu lama, sehingga targetnya selesai dalam 12 bulan saja. Percepatan dibutuhkan agar pemulihan dampak corona (terutama di bidang ekonomi) berlangsung dengan lebih lancar dan cepat selesai.

Untuk mempercepat program vaksinasi nasional, maka pemerintah mencanangkan program vaksinasi mandiri. Jadi, para pekerja bisa mendapatkan suntikan vaksin dengan dikoordinir dari kantor, tentu di bawah kendali Kementrian Kesehatan. Sehingga mereka bisa divaksin lebih cepat dan memperpendek antrian vaksin di Puskesmas pada program vaksinasi nasional.

Selain itu, didirikan sentra vaksinasi covid-19 pada bulan maret 2021 di Istora Senayan Jakarta. Sentra ini memberi daya dukung demi lancarnya proses vaksinasi. Sentra ini merupakan kolaborasi Kementrian Kesehatan, Kementrian BUMN, Indonesia Healthcare Corporation, dan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sehat sesegera mungkin. Dalam hal ini, kolaborasi dan sinergi antara lembaga pemerintah dan daerah harus berjalan dengan cepat dan strategis. Ini momen krusial agar kita semua bisa mempercepat program Indonesia sehat.

Erick menambahkan, sentra vaksinasi covid-19 akan mempermudah akses publik serta mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi program pemerintah. Ke depannya, sentra vaksinasi bersama covid-19 akan hadir di kota-kota lain yang butuh percepatan. Data peserta akan diperoleh berdasarkan pendaftaran dan pendataan berbasis teknologi dari Kementrian BUMN, Kementrian Kesehatan, dan peserta umum yang berbasis komunitas.

Dalam artian, di daerah rawan seperti Kudus, Madura, dan kota/kabupaten lain yang berstatus zona merah, bahkan hitam, akan memiliki sentra vaksinasi dengan standar dan fasilitas yang sama. Sehingga mereka yang merupakan warga sipil yang tidak mendapatkan vaksinasi mandiri, bisa mendapatkan vaksin di sentra itu tanpa harus bingung mendaftar ke mana.

Selama ini warga sipil masih menunggu giliran vaksin dan biasanya baru berangkat ke Puskesmas terdekat, ketika ada undangan dari RT. Namun ketika belum ada undangan, mereka harus menunggu dan ketika proses, agak mengkhawatirkan. Karena siapa tahu berkontak dengan OTG dan akhirnya positif corona.

Namun ketika sudah ada sentra vaksinasi seperti di Jakarta, mereka bisa mendaftar dan datanya tercatat di digital saver, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan vaksin. Selain itu, pendataan digital juga memudahkan pencatatan, agar tidak ada warga yang mendapatkan vaksin lebih dari 2 kali atau bahkan belum disuntik sama sekali.

Segala upaya mulai dari mendirikan sentra vaksinasi sampai program vaksinasi mandiri dijalankan oleh pemerintah, agar memperkecil jumlah pasien corona. Sehingga kita semua bebas dari kungkungan virus covid-19 dan masa pandemi dinyatakan berakhir. Pemercepatan program vaksinasi nasional wajib didukung oleh rakyat dan jangan sampai ada yang menolak divaksin.

Vaksin corona sangat aman dan halal, oleh karena itu kita semua wajib divaksin, agar mempercepat program vaksinasi nasional. Ketika semua sudah divaksin maka akan terbentuk kekebalan kelompok yang bisa mengakhiri masa pandemi. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, tanpa takut akan corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Indah Permatasari )*

Pandemi membuat perekonomian jadi anjlok, dan solusinya adalah UU Cipta Kerja. UU ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan jika diimplementasikan akan jadi obat mujarab untuk mengatasi ancaman krisis ekonomi. Karena UU ini akan memancing investasi asing, sehingga bisa membuat dunia usaha bangkit lagi berkat stimulus dana dari mereka.

Selama setahun ini, dampak pandemi covid-19 tak hanya ada di bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi. Kondisi finansial banyak orang jadi porak-poranda, karena banyak pekerja yang dipecat dan daya beli masyarakat turun. Bagaimana cara mengatasinya? Karena kita tak mungkin lagi menambah hutang ke IMF atau negara lain.

Obat ampuh untuk mengatasi dampak pandemi di bidang ekonomi adalah UU Cipta Kerja. Mungkin ada kalangan masyarakat yang heran karena ada UU yang dimunculkan di masa pandemi. Namun justru Undang-Undang ini yang akan jadi penyelamat, agar kita tidak terjerumus dalam derita resesi atau ancaman krisis ekonomi jilid 2.

Wakil Ketua Umum KADIN bidang pengembangan pengusaha nasional Arsjad Rasjid menyatakan bahwa menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyebabnya karena ada klaster investasi di UU ini yang akan menguntungkan banyak penanam modal asing, sehingga mereka akan mau masuk dan bekerja sama di Indonesia.

Arsjad menambahkan, terjadinya iklim investasi yang kondusif terjadi karena regulasi di Indonesia dirapikan, sehingga tidak tumpang-tindih. Jadi nanti aturan akan seragam dan tak lagi membingungkan, atau justru saling ‘memakan’ antar pasal atau ayat dalam UU.

Kerapian inilah yang menarik hati para investor, karena mereka cenderung lebih disiplin dan senang ketika ada pemberitahuan bahwa ada perubahan aturan main. Sehingga mereka yakin bahwa pemerintah pusat maupun daerah sama-sama disiplin dalam menjaga komitmen dan tidak ada kejadian yang menyebalkan. Seperti oknum yang ingin cari uang panas pada investor, penjilat, dll.

Jika investor masuk maka akan diatur oleh lembaga pengelola investasi. Kemudian, uang dari investor akan masuk, dan mereka membantu pelaksanaan proyek infrastruktur seperti jalan tol. Sehingga jalan ini akan cepat selesai, memperlancar mobilitas, dan akibatnya perekonomian makin maju. Karena transportasinya tak lagi terjebak macet.

Kemacetan tidak bisa dibilang sepele karena time is money. Jika terlalu lama di perjalanan, takutnya telur yang diangkat akan busuk dan bahan makanan lain kurang segar. Ini menimbulkan efek domino negatif.

Namun ketika ada investor masuk, akan ada proyek-proyek yang lancar. Mereka akan butuh pekerja lalu dibukalah lowongan baru di proyek. Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Sehingga otomatis mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

Investasi juga bisa dilakukan dengan kerja sama dalam pembangunan pabrik baru di Indonesia, karena kita punya potensi yakni penduduk yang banyak dan cenderung konsumtif. Sehingga mereka akan rela antri demi bisa membeli barang baru di pabrik tersebut. Pengusaha akan mendapat keuntungan, sementara pasar akan bergairah lagi karena permintaan barang juga naik.

Mengapa investasi penting? Karena kerja sama ini saling menguntungkan. Kita dapat suntikan modal, sementara penanam modal asing mendapat bagi hasil, juga brand dan pabrik baru. Sehingga bisnis ini akan lancar dan membuat kedua belah pihak sama-sama untung.

Investasi asing akan masuk ke Indonesia dan sudah banyak perusahaan yang mendaftar untuk menanamkan modal. Kerja sama akan saling menguntungkan, karena mereka mendapat pasar sementara kita dapat modal tambahan. Semoga UU cipta kerja betul-betul diimplementasikan, agar investor asing masuk dan mau kolaborasi dengan pemerintah atau pengusaha lokal Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh Defaryo Kagoya

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Papua merupakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam mempercepat pemerataan pembangunan Papua. Pembangunan prasarana dan sarana cabang-cabang olahraga akan diikuti oleh dukungan pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang mendukung pengembangan wilayah Papua.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyampaikan perhatian Presiiden Jokowi terhadap PON XX Papua sebagai suatu hal yang unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PON. Hal ini ditunjukkan dengan kemajuan pembangunan infrastruktur olahraga di Tanah Papua yang masif. Inilah sebagai bukti komitmen Pembangunan Indonesia-sentris yang dicanangkan Presiden, dimana Tanah Papua menjadi prioritasnya.

PON XX dipastikan akan di gelar di Papua pada 2-15 Oktober 2021, dengan mengangkat tagline “Torang Bisa!” yang merupakan bentuk penyemangat khas masyarakat Papua yang tercermin dari kemampuan panitia melaksanakan PON dan mampu beradaptasi pada kondisi pandemi. Lokasi penyelengaraan PON XX terbagi kedalam 4 kluster, yaitu kota Jaya Pura, kabupaten Jayan Pura, kabupaten Mimika, dan Merauke.

Sosialisasi penyelenggaraan PON terus dimasifkan dengan menggandeng pesepak bola nasional, Boaz Salossa serta publik figur Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Boaz ditunjuk sebagai duta, karena merupakan represntasi Papua sebagai tuan rumah dan sebagai putra daerah yang memiliki prestasi serta kehidupan sosial yang baik. Sedangkan Raffi dan Nagita ditunjuk sebagai ikon, karena memiliki follower dan kapasitas sebagai influencer yang dapat menyosialisasikan PON XX dalam waktu singkat.

Penentuan Papua sebagai tuan rumah merupakan bukti nyata kepedulian Pemerintah terhadap Papua. PON XX akan menjadi momentum perputaran ekonomi yang melibatkan wirausaha Papua dalam mempromosikan produknya terhadap 34 provinsi yang akan berkunjung ke Papua. PON XX juga akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian, karena meninggalkan warisan pembagunan yang akan mendorong percepatan pembangunan di Papua.

Objek wisata Papua akan menunjukkan pesonanya dalam menyambut para atlet dan menarik para pendatang untuk berkunjung. Budaya Papua juga akan turut serta menunjukkan keunikkannya dalam menarik para pendatang. Hal tersebut akan menciptakan peluang yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar.

Sejumlah persiapan terus dilakukan pemerintah dalam mensukseskan ajang olahraga nasional utama tersebut, seperti pembangunan venue, perbaikan jaringan internet, strategi keamanan dan protokol kesehatan. Pembangunan venue dipastikan hampir rampung untuk dapat digunakan saat PON XX dimulai. Disamping itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), sehingga dukungan transmisi bisa berlangsung dengan baik.

Dari segi keamanan, TNI dan Polri bekomitmen akan senantiasa menjaga keamanan PON XX dan telah mempersiapkan strategi pengamanan dengan melibatkan stakeholders, seperti pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dari segi protokol kesehatan, pemerintah akan memberikan vaksinasi kepada panitia, atlet, tim dan masyarakat sekitar dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Bahkan, atlet, tim dan pihak terkait akan melakukan tes Covid-19 setiap 4 hari sekali.

Papua bangga menjadi tuan rumah, hal tersebut terlihat pada antusias masyarakat dalam menyambut penyelenggaraan PON XX yang akan menampilkan keunggulan serta keunikan daerah. Papua juga menegaskan kesiapan penyelenggaraan PON XX, terbukti dengan terbangunnya venue dan fasilitas pendukung yang dipastikan siap digunakan saat PON XX dimulai.

PON XX di Papua adalah penguatan jatidiri bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Asia sampai ke Pasifik, dari tanah Melayu sampai ke kepulauan Melanesia. Pelaksanaan PONXX juga tidak terlepas dari upaya percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua serta semangat dan jiwa berolahraga yang melekat serta identik dengan Tanah Papua. Oleh Karena itu mari seluruh elemen bangsa Indonesia agar turut mensukseskan event historis PON XX 2021 di Papua. XX bukan sekedar menjadi harga diri Papua, tapi menjadi harga diri Indonesia

(Mahasiswa Papua di Jayapura)