Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintah belum memutuskan kapan status pandemi akan berakhir, sehingga penting bagi kita semua untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sekaligus mengikuti program vaksinasi yang masih berjalan sampai saat ini.

Banyak ahli menilai bahwa protokol kesehatan yang harus dilakukan tidak cukup hanya menerapkan 3M tetapi harus ditingkatkan menjadi 5M. Ditambah dengan 2M yaitu Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Aestika Oryza Gunarto menilai bahwa tambahan protokol 2M tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Hal tersebut rupanya sering ditekankan oleh para pengambil kebijakan guna mencegah penyebaran Covid-19 sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

Aestika sendiri rupanya sudah jauh mengurangi intensitas kegiatan dengan monilitas tinggi dan menjauhi kerumunan atau tempat ramai juga sudah dilakukan semenjak Covid-19 pertama kali merebak pada tahun lalu sampai saat ini.

Menurutnya, mengurangi mobilitas bukan berarti tidak dapat beraktifitas dan tidak produktif. Sekarang sudah banyak kantor yang menerapkan Work From Home (WFH) dan mereka bisa tetap produktif walaupun bekerja dari rumah. Terlebih saat ini sudah banyak tersedia platform digital untuk berkomunikasi dan bekerja dari manapun.

Para pelaku usaha juga sudah mulai berinovasi dengan melakukan pemasaran secara daring, sehingga aktifitas jual beli bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung.

Selain itu, dengan adanya vaksinasi tentu saja hal ini adalah langkah yang baik dalam mencegah penyebaran Covid-19. Namun, Aestika juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengabaikan protokol kesehatan, karena vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Perlu diketahui pula, bahwa banyak penelitian yang menyatakan bahwa rajin mencuci tangan, ternyata dapat menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus corona sebesar 35%.

Sedangkan pemakaian masker kain dapat mengurangi penularan virus hingga 45%, sementara masker kain dapat mengurangi risiko tertular sebanyak 75%.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Agama, Yaqut Choli Qoumas menerbitkan instruksi Nomor 01 tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M yang merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo.

Jokowi telah meminta Menteri Agama untuk membantu mengoptimalkan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Secara umum, instruksi tersebut meminta ASN di lingkup Kemenag untuk menjadi teladan dalam penerapan 5M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor. Selain itu, ASN juga harus aktif dalam sosialisasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan satkernya, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. ASN Kemenag juga diminta meminimalisir kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Hingga saat ini jumlah pasien Covid-19 masih bergejolak, pertambahan pasien kerap ditemui pasca libur panjang. Sehingga salah satu upaya selain kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah menjalankan program vaksinasi.

Vaksin merupakan produk zat biologi berupa antigen yang dibuat dengan tujuan merangsang pembentukan kekebalan spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, orang yang mendapat vaksin dapat terhindar dari penularan atau terhindar dari sakit berat akibat penyakit tersebut. Vaksin akan bekerja ketika dimasukkan ke dalam tubuh baik melalui jalur suntikan, oral ataupun intranasal.

Vaksin Covid-19 sendiri merupakan vaksin yang diberikan melalui jalur suntikan ke dalam massa otot lengan atas untuk menstimulasi sistem imun atau kekebalan tubuh terhadap virus tersebut.

Vaksin Covid-19 menjadi penting karena vaksin tersebut menawarkan perlindungan berupa kekebalan tanpa perlu terinfeksi virus corona.

Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting dikarenakan ada sebagian orang yang belum atau tidak dapat divaksin seperti orang yang mengidap autoimun, anak-anak, dll.

Protokol kesehatan 5M dan vaksinasi adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan bersinergi agar pandemi covid-19 dapat berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Namira Ramadhani )*

Ledakan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah, memunculkan kekhawatiran terhadap varian Delta virus dari India. Tentu saja varian baru dari Covid-19 harus benar-benar diwaspadai. Masyarakat juga diminta untuk tidak menganggap remeh varian tersebut dengan selalu displin Prokes 5 M.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi melaporkan terdapat 145 kasus variant of concern (VOC) yang diyakini menular lebih cepat hingga memperberat gejala Covid-19 saat ini menyebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Hingga 13 Juni 2021, dari total 1.989 sekuens yang diperiksa, telah dideteksi 145 sekuens VOC. Sebanyak 36 kasus B117, lima kasus B1351 dan 104 kasus B1617.2.

Siti Nadia menghimbau kepada seluruh masyarakat serta perangkat daerah untuk terus memperketat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro demi mencegah penyebarluasan varian baru Corona di masyarakat.

Menurutnya, varian virus baru Corona tersebut menyebar di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Batam, Medan dan Tanjung Balai.

Sebelumnya, Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, penemuan virus mutasi baru Covid-19 dari Inggris B117 harus diwaspadai. Pasalnya, virus tersebut diyakini lebih menular serta memicu kenaikan kasus Covid-19.

Pandu menuturkan, bahwa yang perlu diperhatikan saat ini adalah upaya pencegahan yang harus diutamakan. Terutama peran surveilans dari Kementerian Kesehatan menjadi paling utama.

Ia juga mengatakan, salah satu hal yang paling ditakutkan dari adanya virus baru B117 ini masuk ke Indonesia adalah kecepatan penularan yang lebih tinggi.

Jika kecepatan penularan tinggi, tentu saja tenaga kesehatan akan kewalahan karena rumah sakit bisa penuh kembali. Jika rumah sakit bisa penuh, tentu saja fasilitas kesehatan tidak akan bisa merawat pasien secara optimal.

Secara tegas pandu mengatakan, supaya masyarakat tidak mengabaikan dan memandang remeh terhadap virus SARS-Cov-2 untuk bermutasi.

Bahkan Epidemiolog Masdalina Pane menyarankan agar masyarakat menghentikan sementara aktifitas yang tidak perlu. Lonjakan pasien yang terpapar Covid-19 dalam 10 hari terakhir ini memiliki tingkat mutasi yang relatif lebih tinggi dari varian yang heboh di tahun 2020.

Masda mengatakan, virus corona yang berkembang saat ini merupakan varian Delta 1617.2 yang berasal dari India. Jenis ini memiliki mutasi atau penyebaran yang lebih cepat walaupun virulensi atau keganasannya relatif lebih rendah.

Ia menegaskan bahwa varian tersebutlah yang mendorong hampir empat provinsi di pulau Jawa yang kini kembali mendapatkan predikat zona merah. Sementara itu, untuk wilayah Bali, tidak terjadi lonjakan, namun berdasarkan temuan terakhir pada orang meninggal akibat covid-19, ternyata diakibatkan oleh varian B.1351 asal Afrika Selatan.

Bedanya, varian dari Afrika Selatan tersebut, virulensi atau angka kenasannya tinggi, namun tidak menyebar cepat. Sehingga sekali orang terkena varian Afrika dalam waktu 3 hari bisa langsung meninggal.

Kini banyak daerah di pulau Jawa yang menjadi episentrum, seperti Kudus, Bandung dan Jakarta. Meskipun tidak semua daerah dalam satu provinsi yang menunjukkan gejala, namun data satgas covid menunjukkan bahwa secara agregat menunjukkan DKI Jakarta yang mengalami kenaikan hingga mencapai 400%, Depok 305%, Bekasi 500%, Jawa Tengah 898% dan Jawa Barat 104%.

Kepala Bidang pengembangan profesi perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) ini mengutarakan bahwa lonjakan covid-19 bukan merupakan dampak dari mudik lebaran. Lonjakan justru terasa kegagalan cegah-tangkal, yang berakibat masuknya varian India dan Afrika ke Indonesia.

Masda juga menyebutkan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan penularan lokal, Artinya, orang yang terkena covid ini sebagian besar tidak melakukan perjalanan luar negeri, namun berdampak pada daerah biru.

Selain itu, Masda juga turut mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, Terutama menghindari kerumunan, baik dalam aktifitas sosial masyarakat biasa maupun kegiatan olahraga dalam waktu dekat ini.
Kita tentu perlu belajar dari meledaknya kasus Covid-19 di India, kejadian tersebut disinyalir karena masyarakat di sana semakin abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Beberapa bulan terakhir terjadi pesta pernikahan besar-besaran di India. Banyak masyarakat tidak mengenakan masker ketika keluar dari rumah.

Status pandemi belum berakhir, namun virus corona juga bermutasi sehingga memunculkan beragam varian berbahaya bagi imunitas tubuh. Oleh sebab itu, disiplin Prokes menjadi harga yang tidak dapat lagi ditawar masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Sabby Kosay )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) ditindak dengan tegas oleh aparat, tetapi hal ini malah diapresiasi oleh masyarakat. Pasalnya, mereka sudah terlalu sering melukai, baik warga sipil maupun anggota TNI yang sedang berjaga. Sehingga jika ada tindakan tegas terukur, memang diperbolehkan.

Papua saat ini terkenal oleh beberapa hal: pariwisata, alam yang natural, dan hasil pertaniannya. Akan tetapi ada 1 hal negatif yang membuat nama Bumi Cendrawasih jadi naik di media, yakni OPM dan KST. Mereka kompak ingin merdeka dari Indonesia dan tidak percaya pada hasil pepera (penentuan pendapat rakyat), padahal peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun lalu.

Untuk memperlancar aksinya, maka KST sengaja membuat kerusuhan, baik menjelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember, maupun di hari lain. Sudah hampir tak terhitung peristiwa tragis yang mereka lakukan. Mulai dari membakar pesawat, menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, membunuh para pendatang, sampai nekat menembak aparat dengan sniper.

Kelakuan minus KST masih ditambah dengan pembakaran sekolah dan pembunuhan murid serta guru. Hal ini sudah jauh di luar batas kemanusiaan, karena selain menghilangkan nyawa orang yang tak bersalah, juga merusak masa depan anak-anak Papua. Bagaimana mereka bisa belajar dengan nyaman jika tempat dan pengajarnya tidak ada? Sama saja dengan membiarkan warga Papua berkutat dengan keterbelakangan, sedihnya.

Aparat bertindak tegas saat merangsek ke markas KST di daerah Kabupaten Puncak. Meski belum menangkap beberapa pentolan mereka yang jadi DPO seperti Sabius Walker dan Lekagak Telenggen, tetapi manuver Satgas Nemangkawi sudah membuat KST ketakutan. Mereka berlari ke markas lain dan bersembunyi agar tidak terkena muntahan pelor.

Ketika ada operasi penangkapan anggota KST, maka masyarakat mendukung 100%. Mereka tak mempermasalahkannya, karena walau KST sama-sama orang Papua, tetapi kelakuannya sudah merugikan warga sipil di Bumi Cendrawasih. Mereka juga merusak fasilitas umum dan membuat masyarakat ketakutan dan muncul perasaan tidak nyaman saat beraktivitas di luar rumah.

Masyarakat juga men-support ketika aparat melakukan tindakan tegas terukur pada anggota KST. Pasalnya, mereka sudah masuk dalam daftar pencarian orang sehingga wajar ketika ada muntahan pelor yang diluncurkan. Bukan hanya untuk melumpuhkan kaki tetapi juga bagian lain.

Lagipula, tindakan tegas terukur juga sudah diperbolehkan oleh Presiden. Dengan catatan harus sesuai dengan hak azazi manusia, dan para prajurit TNI pasti memahaminya. Mereka pasti tunduk pada perintah Presiden dan tetap membantu masyarakat dalam usaha pemberantasan KST.

Tindakan ini diperbolehkan karena selama ini KST sudah berulang-kali meresahkan masyarakat, dan mereka sampai trauma saat ada anggota kelompok separatis yang lewat. Karena biasanya KST memaksa untuk mengibarkan bendera bintang kejora, menakut-nakuti dengan senjata tajam, sampai mencurigai warga sipil.

Masyarakat selalu dicurigai sebagai intel polisi, sehingga KST sering menembak mereka dengan membabi-buta. Padahal itu hanya fitnah yang keji. Kenyataannya, KST yang paranoid dan selalu merespon berlebihan.

Oleh karena itu, masyarakat selalu mendukung aparat untuk memberantas KST, caranya dengan menjadi informan. Jika ada yang mencurigakan maka bisa langsung menelepon ke markas TNI untuk follow up.
Selain itu, masyarakat juga membantu dengan kampanye di dunia maya. Di akun media sosial ditunjukkan bahwa KST yang bersalah dan tidak ada pelanggaran HAM sama sekali oleh aparat. Papua malah makin aman berkat penjagaan dari TNI dan Polri.

Tindakan tegas aparat terhadap kelompok separatis bersenjata amat didukung oleh masyarakat. Karena KST memang sudah terlalu sering merusak perdamaian di Papua dan bahkan terlalu berani mengutus sniper untuk membunuh aparat. Kelakuan mereka yang sudah di luar batas memang harus dibalas dengan tindakan yang super tegas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Halimatussyadiah (Warganet Kota Tangerang Selatan)

Adanya Kelompok Separatis dan Teroris (KST) membuat masyarakat semakin resah dengan keadaan di Papua. Pihak KST kerap melakukan propaganda melalui media lokal dan internasional, serta berupaya menggerakkan mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengeksploitasi isu ketimpangan pembangunan, referendum, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

Tindakan KST sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dimana kerap melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat, serta mengakibatkan korban jiwa.

Menurut Pengamat Intelijen dan Militer, Susaningtyas Kertopati bahwa dirinya melihat gerakan separatisme di Papua memiliki jaringan yang sangat fragmented. Artinya, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Oleh karenanya, butuh penanganan khusus dalam menghadapinya.

Aparat negara tentu telah melakukan upaya-upaya demi menjaga persatuan dan kesatuan Papua. Terbukti dengan berita yang tersebar luas di media online, bahwa aparat terus melakukan pengejaran optimal terhadap kelompok membahayakan tersebut. Aparat juga fokus menyisir kelompok-kelompok teroris KST Papua, selanjutnya dilakukan penumpasan secara total agar tidak lagi mengganggu ketenteraman masyarakat Papua dan mencegah Papua terpecah belah.

Dalam hal ini, dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dengan aparat. Dengan adanya kekuatan dari masyarakat dan aparat, maka diharapkan tidak ada lagi tindak kejahatan yang merajalela di Papua. Di sisi lain, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pembangunan Papua yang cepat dan berkelanjutan.

Tentu saja, jika kolaborasi antar kedua belah pihak dilakukan dengan optimal, maka pelaku kejahatan dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat keamanan, sehingga kehidupan warga Papua akan lebih sejahtera karena tidak adanya keresahan atau kekhawatiran dalam bekerja maupun beraktivitas. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KST di Papua demi melindungi rakyat Papua.

Oleh : Made Raditya )*

Perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih saja berpolemik panjang. Padahal seharusnya dihentikan secepatnya. Tujuannya agar mereka fokus bekerja dengan lebih keras dan tidak rusak konsentrasinya oleh pemberitaan negatif di luar sana.

KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu pengangkatan pegawainya menjadi aparatur sipil negara adalah hal yang wajar. Sebelum menjadi ASN, mereka tentu wajib menjalani tes wawasan kebangsaan, karena ini jadi saringan penting saat seseorang ingin jadi pegawai negeri. TWK dianggap fair karena soalnya dibuat oleh lembaga negara lain, bukan KPK.

Namun permasalahannya, masih saja ada pihak yang sinis dan menuding bahwa ada permainan politik di balik pengangkatan para pegawai KPK. Padahal mereka sudah diangkat jadi ASN, pada tanggal 1 juni 2021 lalu. Orang-orang yang nyinyir masih saja tidak percaya dan memfitnah macam-macam, serta memperpanjang polemik tentang TWK.

Padahal permasalahan ini seharusnya dihentikan per tanggal 1 juni kemarin, karena sudah basi. Untuk apa terus diungkit? Karena jika ada perpanjangan polemik, toh tak bisa mengganti status para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Guru Besar dari UGM, Nurhasan, menyatakan bahwa polemik yang kontraproduktif seharusnya disudahi. Dengan distribusi tugas sebanyak 94% pegawai KPK, maka pemberantasan korupsi akan jalan terus. Dalam artian, biarkan mereka bekerja demi menjaga uang negara dari tikus-tikus berdasi, daripada diserang sana-sini dan akibatnya jadi stress berat.

Jika ada yang masih mempermasalahkan pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, maka ini adalah hal yang aneh. Karena proporsi antara pegawai yang lolos dengan yang tak lolos, berbeda jauh, alias yang gagal hanya berkisar 6%. Sehingga dipastikan soal tes beanr-benar fair dan tidak bermaksud menjungkalkan pihak tertentu.

Nurhasan melanjutkan, para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan masih diperbolehkan untuk bekerja, dengan syarat harus mengikuti diklat kebangsaan. Memang dari 75 orang yang tak lolos, 24 orang pegawai masih mendapat kesempatan kedua. Sedangkan sisanya masih boleh bekerja hingga bulan oktober 2021.

Oleh karena itu, polemik tentang status pegawai KPK seharusnya tidak diperpanjang. Karena jika terus dibahas, akan terjadi kemunduran. Penyebabnya karena yang dibicarakan adalah kejadian di masa lalu, bukan masa depan. Padahal lebih penting untuk membahas dan merencanakan masa depan, bukan?

Jika masih ada yang berpolemik tentang TWK maka ia masih gagal move on dan mencaci-maki. Padahal tindakannya percuma, karena seribu hujatan di media sosial tidak akan membuat keputusan petinggi KPK berubah. Karena mereka harus tunduk pada peraturan, dan pengangkatan para pegaai KPK sudah punya payung hukum yang kuat, yakni UU KPK.

Sudahlah, hentikan saja perpanjangan ocehan mengenai pegawai KPK dan juga tesnya. Apalagi dengan sengaja mencari-cari kesalahan petinggi KPK seperti Firli Bahuri. Malah jika mereka sengaja menebar fitnah, bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Karena selalu nyinyir atas segala keputusan pemerintah.

Lebih baik kita fokus pada pemberantasan korupsi. Lagipula, para pegawai KPK tidak akan melempem saat sudah resmi jadi ASN. Penyebabnya karena mereka masih boleh melakukan operasi tangkap tangan seperti biasanya. Para pegawai KPK malah makin trengginas, karena sejak jadi abdi negara ingin bekerja keras untuk membela negara dan memberantas korupsi.

Jangan memperpanjang polemik tentang pengangkatan pegawai KPK maupun tesnya. Karena mereka bisa saja stress, bahkan depresi, karena masalah ini terus di blow up oleh koran kuning. Jangan melihat masa lalu terlalu lama dan mengungkit masalah pengangkatan, karena lebih baik fokus pada target pemberantasan korupsi selanjutnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan replik atau tanggapan atas pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) atas perkara kerumunan di Megamendung.

Dalam tanggapannya tersebut, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh nota pembelaan dari Rizieq Shihab karena kata mereka tuntutan yang dilayangkan pihaknya sudah tepat.

Adapun replik itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang lanjutan perkara kerumunan Megamendung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

“Kami selaku jpu dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang telah kami ajukan kepada terdakwa telah tepat,” kata jaksa dalam ruang sidang.

“Oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh pledoi dari terdakwa muhammad Rizieq Shihab bin Husein Shihab alias Habib Rizieq Shihab,” sambungnya.

Anggota DPR RI dari dapil Papua yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik, mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan secara damai. Wandik menyampaikan, persoalan dan konflik yang saat ini masih berlangsung di Tanah Papua menjadi salah satu fokus perhatian GAMKI untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan cara-cara damai.

“Saat ini konflik yang terus terjadi antara sipil bersenjata dan TNI-Polri menyebabkan korban berjatuhan tidak hanya di kedua pihak, tapi juga warga sipil. Kalau kondisi seperti ini tidak bisa kita membuka front perlawanan, menggerakkan massa, ataupun demo terus menerus. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa Jakarta terus memobilisasi pasukan non organik karena hal itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Tanah Papua,” ujar Wandik

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penyelesaian konflik Papua bukan dilakukan dengan cara militeristik, namun dengan cara dialog damai dan distribusi keadilan sosial, melalui pendekatan kearifan lokal yakni pendekatan budaya dan agama.

“Warga sipil terus dihadapkan kepada kehidupan kekerasan di tengah konflik antara sipil bersenjata dan TNI-Polri. Maka dalam konteks bernegara, kita semua bisa menjadi alat perjuangan dalam rangka menghadirkan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua,” tambah Wandik.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti permasalahan Papua dari Makara Strategik Insight, Jim Peterson, Mengatakan bahwa pendekatan hard approach terhadap konflik dipapua sudah kurang efektif. Implementasi pendekatan hard approach selama puluhan tahun telah menciptakan residu tersendiri bagi rakyat Papua. Sudah saatnya para stakeholder beralih ke metode smart dan soft approach.

Yang perlu menjadi perhatian stakeholder pada saat ini adalah adanya campur tangan asing dalam konflik di Papua. Kehadiran pihak asing, baik dalam bentuk state actor maupun non state actor telah teridentifikasi disana. Hal ini berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan Jim Peterson selama lebih dari 4 bulan disana. NGO, media asing, lembaga kerohanian maupun organisasi resmi internasional harus bersikap netral dan objektif didalam melakukan kegiatan disana.

Ketua KPK Firli Bahuri memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Gedung Juang KPK, Selasa (1/6/2021). Secara simbolis, pegawai KPK yang langsung dilantik menjadi ASN diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Keduanya lantas mengucap sumpah jabatan yang dipimpin Firli. 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Saya akan senantiasa menunjung-menjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS. Serta akan senantiasa dalam mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan,” ujar Firli.

“Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemanggat untuk kepentingan negara,” tambanya.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), Dr. (Cand) David Chaniago, mengatakan bahwa kinerja KPK akan semakin baik dan profesional pasca alih status pegawai menjadi ASN. Sebab dengan status ASN, pegawai KPK akan terikat dengan aturan dasar terkait hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Hal ini akan membuat terukurnya kinerja dari SDM KPK. Melalui sistem kepegawaian tersebut punishment and reward bagi pegawai KPK menjadi lebih maksimal.

“Dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN, kinerja pegawai KPK akan semakin baik dan profesional. Pegawai KPK akan terikat dengan AD/ART terkait hak dan kewajiban ASN. Hal ini akan membuat terukurnya kinerja dari SDM KPK. Punishment and reward bagi pegawai KPK akan menjadi lebih maksimal.”, ujar David Chaniago.

Varian virus Corona dari India telah masuk di sejumlah wilayah Indonesia. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito pada Selasa (15/6/2021) mengatakan masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes).

“Fokus pengendalian COVID adalah dengan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten. Apapun varian yang beredar apabila masyarakat menjalankan protokol kesehatan, maka transmisi/penularan penyakit bisa dicegah. Mari kita fokus pada prokes,” kaya Wiku.

Meski demikian, Wiku tak menjelaskan secara rinci awal mula sebaran virus Corona dari India itu. Menurutnya, sebaran virus tersebut dilakukan oleh pelaku perjalanan.

“Varian yang ada di suatu negara yang tidak pernah ada/tidak berasal dari negara tersebut, pasti berasal dari pelaku perjalanan dari negara lain. Pelaku perjalanan dari suatu negara bisa merupakan warga negara tersebut atau warga negara asing yang sedang melakukan perjalanan ke negara tersebut,” katanya.

Hingga kini, Wiku mengaku belum akan ada kebijakan baru untuk menekan sebaran virus Corona. Bila ada, kata dia, akan langsung disampaikan ke masyarakat.

“Jika ada kebijakan baru, pemerintah akan terus memberikan update kepada masyarakat,” ucapnya.

Diketahui, varian Corona dari India berjenis Delta B.1617.2 sudah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Kudus, hingga Bangkalan. Penyebaran varian baru ini pun jadi salah satu pemicu meningkatnya angka kasus COVID-19 di Indonesia.

Instruksi Mendagri soal PPKM Mikro terbaru telah diterbitkan setelah PPKM mikro diperpanjang hingga 28 Juni 2021. Mendagri Tito Karnavian memberikan instruksi berisi 18 poin untuk kepala daerah yang tertuang dalam Instruksi Mendagri No.13 Tahun 2021 yang ditandatangani Senin (14/6/2021).

Sebanyak 18 poin instruksi Mendagri terkait PPKM mikro diantaranya perihal perkantoran dan pendidikan. Di mana Tito memerintah agar kebijakan Work From Home (WFH) sebesar 75% untuk perkantoran yang berada di zona merah COVID-19, dan kegiatan belajar mengajar di zona merah digelar secara online.

Sebelumnya, Kelompok Kerja (Pokja) Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM menyebut Covid-19 varian B.1617.2 atau delta mampu mempengaruhi sistem imun tubuh manusia.

Ketua Pokja Genetik FKKMK UGM, Gunadi pada Senin (14/6/2021) mengatakan, virus varian delta yang ditemukan merebak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah ditetapkan WHO sebagai Variant of Concern (VoC) pada 31 Mei 2021, menimbang dampak besarnya terhadap kesehatan masyarakat.

Gunadi menjelaskan, suatu varian masuk kategori VoC lantaran memenuhi satu atau lebih dari tiga dampak yang ditimbulkan. Meliputi, daya transmisi, tingkat keparahan pasien, dan mempengaruhi sistem imun manusia.

Menurut Gunadi varian delta sementara telah terbukti menimbulkan dua dampak yakni lebih cepat menular dan mampu mempengaruhi respons sistem imun manusia dibandingkan varian alpha (varian B117) dari Inggris. Ini terbaca lewat kasus di India maupun Kudus dengan transmisinya yang begitu cepat.

“Varian delta ternyata 50-60% lebih cepat menyebar dibandingkan dengan alpha,” jelas Gunadi.

Lebih lanjut Gunadi mengatakan bahwa varian delta juga bisa menurunkan respon sistem imun manusia terhadap infeksi Covid-19. Baik yang ditimbulkan oleh infeksi alamiah maupun vaksin. Karakternya, mirip varian beta atau B1351.

“Maksudnya, misal terinfeksi manusia kan harusnya ada sistem imun. Divaksin juga ada kekebalan tubuh, itu responnya menurun. Jadi, respon terhadap infeksi Covid-19 yang timbul baik infeksi alamiah maupun karena vaksinasi itu berkurang imunnya. Jadi, lebih mudah terpapar meskipun sudah divaksinasi atau sudah terinfeksi sebelumnya,” kata Gunadi.

Melihat dampak yang cukup serius, Gunadi meminta masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19.
Termasuk bagi mereka yang telah disuntik vaksinasi. Pasalnya, re-infeksi Covid-19 masih berpeluang terjadi setelah sekalipun seseorang telah menerima vaksinasi.

“Prokes harus diperketat. Meski sudah vaksin prokes tidak boleh longgar,” tegasnya. (**)

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang sembako menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak yang menilai langkah ini hanya akan membuat masyarakat miskin semakin sengsara. Kritikan pengenaan pajak barang sembako ini muncul tidak hanya dari para ekonomi dan pelaku usaha namun dari masyarakat sendiri. Kritikan ditujukan kepada Sri Mulyani yang dianggap hanya berani menekan masyarakat kelas bawah.

Adapun rencana pengenaan PPN untuk barang sembako ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU ini sudah masuk dalam prolegnas 2021, sehingga jika tidak ada aral melintang akan segera dibahas. Keresahan mengenai pengenaan PPN sembako ini juga dirasakan oleh pedagang di pasar tardisonal. Sebab, barang yang dijual dikonsumsi oleh masyarakat banyak.

Diketahui, barang sembako yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017 meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Terkait hal ini Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Sebab, pengenaan PPN tidak akan berlaku untuk produk yang dijual di pasar tradisional. “Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang di jual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum,” ujarnya kepada pedagang saat berkunjung ke Pasar Santa Kebayoran.

Menurutnya, sembako yang akan dikenakan PPN, adalah produk yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Hanya dikonsumsi oleh segelintir orang mampu karena impor dan harganya mahal. Sedangkan sembako yang dijual di pasar seperti beras hasil petani Indonesia yakni beras produksi Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan sebagainya tidak dipungut PPN.

“Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak,” jelasnya. Ia menjelaskan, selama ini barang sembako masuk dalam kategori barang yang tidak kena pajak. Ini membuat barang-barang sembako yang premium ikut tidak kena pajak.

Oleh karenanya disusun aturan pajak PPN untuk produk sembako impor atau premium tersebut. Ini adalah contoh gotong royong dalam perpajakan, dimana yang mampu membantu yang membutuhkan melalui PPN. “Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan,” tegasnya.

Dalam pasal 4A draft RUU KUP tersebut, selain menghapus barang yang tidak dikenai PPN, diketahui pemerintah juga menghilangkan beberapa jenis jasa yang akan tidak dikenai PPN. Jasa-jasa yang dihapus dan akan dikenai PPN diantaranya, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa keuangan, jasa keagamaan hingga jasa pendidikan. Ini juga mendapatkan kritikan dari masyarakat terutama jasa pendidikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan bahwa pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya berlaku bagi sembako atau bahan pangan dengan kualitas premium. Mengutip akun instagramnya, Sri Mulyani memberikan contoh sembako yang akan dikenakan PPN diantaranya adalah Beras Basmati, Beras Shirataki, Daging sapi Kobe, Daging sapi Wagyu.

Alasan sembako premium tersebut dikenakan PPN, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, di Indonesia dijual lebih mahal, 15 kali lipat dari harga sembako biasa. Oleh karena itu, komoditas beras lokal seperti merk Rojolele hingga Pandan Wangi akan bebas dari PPN. Begitu pun daging sapi yang bukan kelas premium.

“Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum,” ujar Sri Mulyani lewat akun instagramnya @smindrawati, dikutip Rabu (16/6/2021).

Adapun berdasarkan draft Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), daftar sembako yang akan dikenakan PPN diantaranya: Beras dan gabah ; Jagung ; Sagu ; Kedelai ; Garam konsumsi ; Daging ; Telur ; Susu ; Buah-buahan ; Sayur-sayuran ; Ubi-ubian ; Bumbu-bumbuan ; Gula konsumsi. (*)