Masyarakat Wajib Disiplin Prokes Untuk Mencegah Tren Peningkatan Kasus Covid-19

Varian virus Corona dari India telah masuk di sejumlah wilayah Indonesia. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito pada Selasa (15/6/2021) mengatakan masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes).

“Fokus pengendalian COVID adalah dengan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten. Apapun varian yang beredar apabila masyarakat menjalankan protokol kesehatan, maka transmisi/penularan penyakit bisa dicegah. Mari kita fokus pada prokes,” kaya Wiku.

Meski demikian, Wiku tak menjelaskan secara rinci awal mula sebaran virus Corona dari India itu. Menurutnya, sebaran virus tersebut dilakukan oleh pelaku perjalanan.

“Varian yang ada di suatu negara yang tidak pernah ada/tidak berasal dari negara tersebut, pasti berasal dari pelaku perjalanan dari negara lain. Pelaku perjalanan dari suatu negara bisa merupakan warga negara tersebut atau warga negara asing yang sedang melakukan perjalanan ke negara tersebut,” katanya.

Hingga kini, Wiku mengaku belum akan ada kebijakan baru untuk menekan sebaran virus Corona. Bila ada, kata dia, akan langsung disampaikan ke masyarakat.

“Jika ada kebijakan baru, pemerintah akan terus memberikan update kepada masyarakat,” ucapnya.

Diketahui, varian Corona dari India berjenis Delta B.1617.2 sudah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Kudus, hingga Bangkalan. Penyebaran varian baru ini pun jadi salah satu pemicu meningkatnya angka kasus COVID-19 di Indonesia.

Instruksi Mendagri soal PPKM Mikro terbaru telah diterbitkan setelah PPKM mikro diperpanjang hingga 28 Juni 2021. Mendagri Tito Karnavian memberikan instruksi berisi 18 poin untuk kepala daerah yang tertuang dalam Instruksi Mendagri No.13 Tahun 2021 yang ditandatangani Senin (14/6/2021).

Sebanyak 18 poin instruksi Mendagri terkait PPKM mikro diantaranya perihal perkantoran dan pendidikan. Di mana Tito memerintah agar kebijakan Work From Home (WFH) sebesar 75% untuk perkantoran yang berada di zona merah COVID-19, dan kegiatan belajar mengajar di zona merah digelar secara online.

Sebelumnya, Kelompok Kerja (Pokja) Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM menyebut Covid-19 varian B.1617.2 atau delta mampu mempengaruhi sistem imun tubuh manusia.

Ketua Pokja Genetik FKKMK UGM, Gunadi pada Senin (14/6/2021) mengatakan, virus varian delta yang ditemukan merebak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah ditetapkan WHO sebagai Variant of Concern (VoC) pada 31 Mei 2021, menimbang dampak besarnya terhadap kesehatan masyarakat.

Gunadi menjelaskan, suatu varian masuk kategori VoC lantaran memenuhi satu atau lebih dari tiga dampak yang ditimbulkan. Meliputi, daya transmisi, tingkat keparahan pasien, dan mempengaruhi sistem imun manusia.

Menurut Gunadi varian delta sementara telah terbukti menimbulkan dua dampak yakni lebih cepat menular dan mampu mempengaruhi respons sistem imun manusia dibandingkan varian alpha (varian B117) dari Inggris. Ini terbaca lewat kasus di India maupun Kudus dengan transmisinya yang begitu cepat.

“Varian delta ternyata 50-60% lebih cepat menyebar dibandingkan dengan alpha,” jelas Gunadi.

Lebih lanjut Gunadi mengatakan bahwa varian delta juga bisa menurunkan respon sistem imun manusia terhadap infeksi Covid-19. Baik yang ditimbulkan oleh infeksi alamiah maupun vaksin. Karakternya, mirip varian beta atau B1351.

“Maksudnya, misal terinfeksi manusia kan harusnya ada sistem imun. Divaksin juga ada kekebalan tubuh, itu responnya menurun. Jadi, respon terhadap infeksi Covid-19 yang timbul baik infeksi alamiah maupun karena vaksinasi itu berkurang imunnya. Jadi, lebih mudah terpapar meskipun sudah divaksinasi atau sudah terinfeksi sebelumnya,” kata Gunadi.

Melihat dampak yang cukup serius, Gunadi meminta masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19.
Termasuk bagi mereka yang telah disuntik vaksinasi. Pasalnya, re-infeksi Covid-19 masih berpeluang terjadi setelah sekalipun seseorang telah menerima vaksinasi.

“Prokes harus diperketat. Meski sudah vaksin prokes tidak boleh longgar,” tegasnya. (**)

Tinggalkan Balasan