Tokoh eks Front Pembela Islam (FPI)m, Rizieq Shihab, mengaku belum layak disebut menjadi Imam Besar. Dirinya merasa masih memiliki kekurangan dan kesalahan.Ia mengklaim selama ini tak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Besar umat Islam.

Hal itu ia sampaikan dalam dupliknya untuk membalas pernyataan jaksa dalam repliknya yang menyebut status imam besar yang melekat pada Rizieq hanya sekadar isapan jempol.

“Bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai Imam Besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai Imam Besar, karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai Imam Besar,” ujar Rizieq Shihab.

Menyikapi hal tersebut, budayawan Jawi, Ismuanto, S.S.,M.Pil, mengatakan bahwa fenomena ini menunjukkan kebesaran diri dari Rizieq Shihab. Seseorang tidak dapat menyatakan dirinya sendiri sebagai orang hebat (besar), mempunyai banyak pengikut dan didengar oleh banyak orang. Pengakuan tersebut harus disematkan oleh orang lain dan bukan dari dirinya sendiri.

Lebih lanjut, jebolan magister filsafat yang biasa dipanggil Pakde Ismu ini menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan perdamaian serta tetap menjaga persatuan ummat manusia. Biarkan kebenaran menemukan jalannya tersendiri. Sebab kebenaran diciptakan oleh Sang Maha Esa, sedangkan keilmuan manusia seperti hukum, politik, agitasi dan propaganda hanya bersifat sementara.

“Ini menunjukkan kebesaran diri dari Rizieq Shihab. Sebab yang menyatakan orang itu hebat (besar) bukan dirinya sendiri, tapi orang lain. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga kedamaian dan perdamaian serta persatuan ummat manusia. Biarkan kebenaran menemukan jalannya tersendiri. Kebenaran diciptakan oleh Sang Maha Esa, sedangkan keilmuan manusia seperti hukum, politik, agitasi dan propaganda hanya sementara.”, ujar Pakde Ismu.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diduga membantu KST Papua.

Bantuan dilakukan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 600 juta.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi terkait dengan penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga sebagai pemasok senjata api ke KST.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diduga membantu KST Papua.

Bantuan dilakukan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 600 juta.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi terkait dengan penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga sebagai pemasok senjata api ke KST

Satgas Nemangkawi menemukan buku catatan yang di dalamnya mencatat adanya bantuan uang tunai mencapai Rp 600 juta kepada KST.

Bantuan uang sebanyak itu diduga disalurkan kepada KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada 6 Februari 2021.

“Kami masih mendalami terkait hal itu. Apakah benar ada aliran dana ke Lengkagak Telenggen,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudussy, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui pasti pihak dari Pemerintah Kabupaten Puncak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diduga membantu KST Papua.

Bantuan dilakukan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 600 juta.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi terkait dengan penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga sebagai pemasok senjata api ke KST.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diduga membantu KST Papua.

Bantuan dilakukan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 600 juta.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi terkait dengan penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga sebagai pemasok senjata api ke KST

Satgas Nemangkawi menemukan buku catatan yang di dalamnya mencatat adanya bantuan uang tunai mencapai Rp 600 juta kepada KST.

Bantuan uang sebanyak itu diduga disalurkan kepada KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada 6 Februari 2021.

“Kami masih mendalami terkait hal itu. Apakah benar ada aliran dana ke Lengkagak Telenggen,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudussy, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui pasti pihak dari Pemerintah Kabupaten Puncak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Virus Corona varian Delta dari India telah ditemukan di Indonesia dan menjadi sorotan sehingga perlu diwaspadai. Banyak pakar kesehatan menyampaikan bahwa varian ini lebih cepat menular jika dibandingkan dua mutasi virus lainnya yang berasal dari Afrika dan Inggris.

Untuk menekan kasus COVID-19 ini pemerintah secara masih masif terus melakukan program vaksinasi. Saat ini, vaksinasi merupakan solusi yang dianggap paling tepat dalam mengurangi jumlah kasus infeksi virus COVID-19 yang kini mulai bermutasi di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, Selasa (15/6/2021) menyatakan bahwa efektivitas vaksin Covid-19 yang digunakan Indonesia masih berada di atas 50% menangkal virus Corona baik yang telah bermutasi maupun tidak.

“Apakah vaksin yang ada di sini memiliki efektivitas yang masih tinggi atau tidak, tentunya secara keseluruhan sekarang masih memiliki. Karena efektivitas di atas 50% masih terpenuhi dan penelitian lebih lanjut akan terus dilakukan serta dimonitor,” kata Wiku.

Selain penelitian tentang keampuhan vaksinasi, Wiku juga menyampaikan bahwa penelitian terkait asal virus dan arah penyebarannya juga terus dilakukan. Adapun, hingga saat ini Indonesia telah menggunakan tiga jenis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan ke masyarakat yaitu Sinovac dari China, AstraZeneca dari Inggris dan Sinopharm untuk program vaksinasi Gotong Royong.

Lebih lanjut, Wiku mengingatkan bahwa antisipasi perlu dilakukan semua pihak seperti disiplin menerapkan protokol kesehatan hingga vaksinasi karena pada prinsipnya virus akan terus bermutasi selama masih ada media penularan.

“Pada prinsipnya setiap virus pasti akan mengalami mutasi karena dalam rangka untuk survival-nya dan proses mutasinya ini bisa berlangsung terus-menerus apabila potensi untuk menularnya tersedia atau penularannya tetap terjadi,”.

Sementara itu, juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi secara virtual bertajuk “Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong”, Rabu (16/6/2021) mengatakan, meskipun sejumlah publikasi ilmiah menyebutkan bahwa varian baru virus corona dapat menurunkan efikasi vaksin, namun vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah masih efektif memberikan perlindungan.

Menurut Nadia, vaksin Sinovac yang digunakan untuk tenaga kesehatan terbukti memberikan perlindungan dari kematian mencapai 98% dan 93% terhindar dari perawatan di rumah sakit.

“Ini data evaluasi untuk kalangan nakes,” ujar Nadia

Nadia juga menyatakan, vaksin AstraZeneca efektif memberikan perlindungan dari penularan virus corona varian delta dan alpha berdasarkan data riset dari Public Health England (PHE).

“Jadi sekarang WHO menyarankan kita mempercepat vaksinasi, efikasi dari vaksin terus terganggu, kita sebenarnya sudah memiliki pertahanan untuk melawan virus tersebut,”.

Lebih lanjut Nadia mengatakan, kasus Covid-19 terus meningkat di Indonesia akibat varian corona delta dan aplha. Oleh karena itu, perlindungan pada masyarakat harus dipercepat dengan memperluas cakupan vaksinasi di seluruh provinsi.

“Pada waktu kita menjadi sasaran vaksinasi maka segeralah datang, jangan ragu-ragu, begitu juga dengan vaksinasi gotong royong karena ada juga karyawan masih ragu-ragu divaksin walaupun sudah dibelikan dari perusahaan,” kata dia.

Kemenkes melaporkan, terdapat tiga varian virus corona yang diyakini menular lebih cepat hingga memperberat gejala Covid-19 saat ini yang menyebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Ketiga varian virus corona tersebut mewujud dalam 145 kasus variant of concern (VOC) yang berada di Indonesia. Ketiga varian tersebut ialah B.117 yang berasal dari Inggris, B.1351 yang berasal dari Afrika Selatan, dan B.1617.2 yang berasal dari India.

“Hingga 13 Juni 2021, dari total 1.989 sekuens yang diperiksa, telah dideteksi 145 sekuens VOC. Sebanyak 36 kasus B.117, lima kasus B.1351 dan 104 kasus B.1617.2,” kata Nadia.

Nadia mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah setempat untuk terus memperketat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro guna mencegah penyebarluasan varian baru virus corona di masyarakat.

Hal yang sama dikatakan Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Bidang Penelitian Fundamental, Prof. Herawati Sudoyo Ph.D, Rabu (16/6/2021) bahwa sebagian besar produsen vaksin COVID-19 telah mencoba mencapai tingkat efikasi hingga 70%. Hingga saat ini, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun vaksin COVID-19 yang tidak efektif menangkal mutasi virus COVID-19.

“Kendati begitu, memang ada penurunan efikasi saat vaksin COVID-19 melawan mutasi virus COVID-19 ini. Namun, hal itu tidak mengurangi makna perlindungan yang diberikan vaksin COVID-19 itu sendiri,” ujarnya.

Untuk mendukung program vaksinasi pemerintah, Prof. Herawati mendorong para ilmuwan untuk berbicara demi meluruskan kesimpangsiuran informasi soal vaksin. Salah satunya dengan menegakkan bukti dan data-data ilmiah, termasuk tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) akibat vaksinasi COVID-19, misalnya. Hanya terjadi di berapa persen dari sekian juta orang yang sudah divaksinasi. Akan tetapi hal-hal kecil inilah yang masuk pemberitaan dan menjadi besar. Saya pikir di sinilah porsi ilmuwan berbicara dengan data data,” ungkap Prof. Herawati.

Prof. Herawati mendorong masyarakat untuk berkontribusi menekan kasus dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Ia pun mengingatkan masyarakat agar terus disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun telah divaksin.

“Saya kira kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, semua masalah mengenai vaksinasi bisa teratasi. Kalau seandainya semua sudah divaksinasi, sekali lagi kita harus mengingatkan vaksin bukan satu-satunya cara untuk mengalahkan virus ini. Jadi yang sudah mulai longgar protokol kesehatannya karena adanya program vaksinasi harus kita perketat protokol kesehatan kita lagi karena adanya mutasi virus baru yang sudah bertransmisi lokal,” katanya. (**)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai, mencegah, dan menanggulangi ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang berakibat munculnya berbagai kejadian berbasis kekerasan. Ke depan, ekstremisme dan radikal terorisme selalu bermetamorfosis dalam banyak pola dengan mengusung isu-isu yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan merupakan gangguan keamanan dalam kehidupan masyarakat serta dapat mengancam ideologi dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme ini meski potensi radikalisme kini sudah mengalami penurunan yang signifikan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyambut baik turunnya indeks potensi radikalisme di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Ma’ruf Amin meminta semua pihak tetap mewaspadai ancaman radikalisme. “Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme ini, meski potensi radikalisme kini sudah mengalami penurunan yang signifikan,” kata Ma’ruf dalam sambutannya di acara peluncuran Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, Rabu (16/6/2021).

Ma’ruf mengatakan dalam survei BNPT menyebutkan indeks potensi radikalisme pada 2020 mencapai 14,0 (pada skala 0-100), menurun dibanding pada 2019, yang mencapai 38,4. Ma’ruf mengapresiasi semua pihak mendukung kebijakan deradikalisasi dan kontraradikalisme, tetapi ia mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dan tidak lengah.

“Kita tidak boleh berpuas diri dulu, karena ke depannya kita masih dihadapkan pada ancaman ekstremisme dan radikal terorisme yang selalu bermetamorfosis dalam banyak pola dengan mengusung isu-isu yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ancaman ini telah menciptakan kondisi rawan serta gangguan atas stabilitas dan keamanan nasional,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf kembali mengingatkan tindakan radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme tidak ada hubungannya dengan agama apa pun. Ma’ruf mengatakan aksi terorisme bukanlah jihad karena sifatnya melakukan kerusakan. “Dalam pandangan Islam, ekstremisme dan terorisme atas nama agama merupakan al-tatharruf al-dînî (perbuatan yang berlebihan dalam beragama). Terorisme bukanlah jihad yang sifatnya melakukan perbaikan (ishlâh) karena karakter dasar terorisme adalah merusak (ifsâd),” ujar Ma’ruf.

Sementara itu, tantangan globalisasi menyebabkan arus informasi tersebar secara luas melalui internet, sehingga proses rekrutmen juga terjadi melalui pemanfaatan media daring. Lebih lanjut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, atau kita kenal sebagai RAN PE.

Adapun tujuan RAN PE yang kini diluncurkan adalah untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ma’ruf Amin meminta agar para menteri hingga kepala daerah melaksanakan isi perpres tersebut di daerah masing-masing. “Kepada para menteri dan pimpinan lembaga terkait, agar bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui dukungan program, kegiatan, dan anggaran yang memadai,” ungkapnya.

“Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat, agar bertanggung jawab serta memastikan RAN PE diimplementasikan di daerahnya masing-masing,” sambungnya.

Ma’ruf juga meminta BNPT mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE dalam menjalankan RAN PE tersebut. Ma’ruf mengimbau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional mau bekerjasama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. “Diharapkan selalu dapat bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” sambungnya. (*)