Oleh: Abner Mambrasar (Mahasiswa Papua di Sumatera Utara)

Dalam memajukan tanah Papua, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Papua telah berusaha mewujudkan pembangunan Papua yang lebih baik, seperti menata kembali pemerintahan, termasuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance) pada semua jajaran serta tingkatan. Upaya yang sungguh‐sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara adil dan merata bagi semua, dengan titik berat perhatian diberikan pada rakyat yang hidup di daerah pedesaan dan daerah‐daerah terpencil, serta rakyat miskin di daerah perkotaan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan Papua, yaitu meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) di seluruh tanah Papua, antara lain: prasarana perhubungan/transportasi dalam rangka membangun jaringan transportasi terpadu (darat, laut dan udara), ketersediaan air bersih, ketersediaan energi dan ketersediaan sistem telekomunikasi yang cukup dan memadai bagi seluruh warga.

Salah satu ide lainnya dalam membangun ekonomi daerah tertinggal adalah pemekaran wilayah, yakni cara suatu daerah membangun ekonominya dengan memperluas wilayah dan terus menerus membangun infrastruktur yang pendanaannya berbeda dengan daerah lainnya yang sudah maju.

Melalui pemekaran wilayah, dana yang digunakan untuk membangun daerahnya menjadi jauh lebih tinggi sehingga infrastruktur yang dibangun semakin banyak. Namun, perlu juga diwaspadai dan dicermati, karena aliran dana yang digelontorkan pemerintah pusat cukup banyak, sehingga tidak jarang Otsus dan pemekaran wilayah sering dijadikan proyek empuk bagi oknum pejabat.

Maka dari itu, masyarakat Indonesia khususnya rakyat Papua sebagai warga negara yang baik harus mendukung dan mambantu perubahan pada daerahnya sendiri, dengan mengawal upaya pemerintah dalam membangun daerah tertinggal di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat semua dengan cara menghukum secara tegas pejabat yang korupsi dana Otsus dan pemekaran wilayah.

Bukan hanya itu, adanya teror dari Gerakan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua menjadi ancaman hambatan beberapa program pemerintah pusat untuk Papua. KST mulai bermain rasis dan mengancam keamanan masyarakat pendatang. Oleh karenanya, mereka harus cepat ditangkap, karena sudah mengobarkan bendera perang.

KST wajib dihukum berat karena sudah berkali-kali melakukan tindak kriminal, mulai dari membeli senjata api secara ilegal, menembak waga sipil, sampai membunuh petugas keamanan. Tanpa KST, Papua akan semakin optimis menjadi lebih aman dan sejahtera.

Mari saatnya semua pihak bersama-sama memajukan Papua dengan mendukung program-program pemerintah untuk Papua. Masyarakat juga bisa menyalurkan ide/gagasan pembangunan Papua melalui pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, sehingga dapat membantu dalam mempercepat kemajuan Tanah Papua.

Sementara itu, menghadapi gerakaan Papua merdeka dan ancaman disintergasi bangsa maupun negara, satu-satunya senjata bagi pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunan di segala bidang dan menciptakan suasana aman dan damai di Papua.

Oleh : Abner Wanggai )*

Satgas Nemangkawi terus memburu Kelompok Separatis dan teroris di Papua. Satuan tugas yang terdiri dari TNI dan Polri sudah berhasil menyerbu salah satu markas KST. Selain itu, Densus 88 juga akan diterjunkan untuk membantu mereka. Pemberantasan KST juga dilakukan oleh BNPT dan PPATK.

Papua adalah wilayah yang sering diganggu oleh OPM dan KST karena mereka ingin memerdekakan diri, padahal warga sipil tidak mau diajak untuk memberontak. Sebagai akibatnya, KST sering sekali membuat kerusuhan dengan menakuti warga, memaksa mengibarkan bendera bintang kejora, sampai membunuh aparat dan warga sipil dengan kejamnya.

Kekejian KST yang sudah melewati batas membuat mereka dicap sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Masyarakat, terutama yang tinggal di Papua, langsung menyetujuinya. Karena mereka sendiri jengah dengan KST yang terus meluncurkan teror. Warga sipil juga rindu akan Bumi Cendrawasih yang damai tanpa ada kelompok teroris.

Saat KST sudah diklaim sebagai organisasi teroris, maka penanganannya lebih maksimal. Ada bantuan dari 400 anggota TNI Yonif 315/Garuda yang dijuluki pasukan setan, yang diterjunkan langsung ke Papua. Setelah itu, dibuatlah Satgas Nemangkawi yang terdiri dari gabungan anggota TNI dan Polri. Mereka menggempur KST sampai oknum itu mengibarkan bendera putih.

Selain itu, akan diterjunkan pula pasukan Detasemen khusus 88 antiteror, juga bantuan dari BNPT dan PPATK, karena status KST adalah organisasi teroris. Komjen Pol Paulus Waterpauw, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri menyatakan bahwa KST dikategorikan sebagai teroris karena menyerang warga sipil, merusak fasilitas umum, dan menyerang aparat.

Komjen Pol Paulus menambahkan, aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST dikategorikan sebagai extra ordinary crime. Karena itu diperlukan upaya luar biasa untuk pemberantasan mereka. Mulai dari Densus 88 antiteror, BNPT, sampai PPATK bekerja sama untuk menghancurkan KST.

Menurut Komjen Pol Paulus, KST memiliki senjata modern. Oleh sebab itu perlu diselidiki, dari mana senjata api itu mereka miliki? Dalam artian, jika membeli dari pasar gelap pun harganya sangat mahal. Sehingga diduga ada oknum yang mem-back up mereka dan memberi kucuran dana, untuk membeli senjata itu dan melakukan kegiatan operasional KST.

Oleh karena itu diperlukan bantuan PPATK sebagai lembaga resmi yang menyelidiki keuangan di Indonesia. Jika diteliti dari transferan uang yang masuk dan keluar di rekening petinggi KST dan OPM, bisa diketahui siapa dalang yang sebenarnya. Ia yang tega menghancurkan negara dari dalam dan berambisi gila untuk memerdekakan Papua.

Selain itu, keberadaan Densus 88 antiteror sangat diperlukan karena mereka memiliki kelebihan berupa strategi perang dan senjata yang lebih lengkap. Sehingga diharapkan di tiap penyerbuan markas KST, Densus 88 akan menangkap tiap anggota mereka. Diperbolehkan juga untuk melakukan tindakan tegas terukur, sebagai upaya pencegahan, karena mereka tak segan untuk membunuh aparat dengan sniper atau penembak lain.

Sementara itu, BNPT sebagai lembaga resmi negara untuk memberantas teroris diperlukan untuk memerintahkan penerjunan pasukan TNI dan Polri yang lebih banyak. Karena bisa jadi dibentuk satuan tugas lain untuk membantu kinerja Satgas Nemangkawi. Jika benar markas KST ada lebih dari 2, maka tiap satgas diterjunkan ke sana untuk melakukan penyerangan.

Pemberantasan KST makin intensif karena mereka sudah melewati batas, dengan membunuh aparat dan warga sipil, serta membakar gedung sekolah. Kelakuan mereka yang tanpa pikir panjang membuat kekacauan, akan membuat suasana di Papua tidak kondusif. Oleh karena itu, seluruh warga di Bumi Cendrawasih menyetujui jika KST dicap sebagai organisasi teroris dan menanti datangnya Densus 88 dengan senang hati.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Asep Maulana )*

Presiden Jokowi dengan tegas menolak usulan jabatan 3 periode. Pasalnya, menurut UU, seorang presiden maksimal menjabat selama 2 periode. Aturan itu tidak bisa diubah demi kepentingan politik tertentu. Jangan sampai isu ini dibesar-besarkan sebab bukan usulan dari presiden sendiri.

Indonesia adalah negara demokrasi tetapi demokrasi malah dikoyak saat masa orde baru, ketika seorang pemimpin negara menjabat selama 32 tahun. Sehingga pada tahun 70-90-an kepemimpinan menjadi otoriter. Memang pada UU disebut bahwa seorang presiden bisa menjabat kembali setelah terpilih. Namun setelah orde baru tumbang, ada revisi sehingga maksimal jabatan presiden adalah 2 periode.

Akan tetapi, belakangan muncul isu bagai bola panas yang berkata bahwa akan ada revisi UU yang menyatakan bahwa seorang presiden bisa dipilih sampai 3 periode. Spontan publik kaget, apalagi masa jabatan Presiden Jokowi berakhir tahun 2024 dan ini adalah periode kedua.
Sehingga jika ini benar, beliau bisa bertarung lagi pada pilpres mendatang.
Juru bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rahman menyatakan bahwa Presiden Jokowi menolak jabatan 3 periode. Penyebabnya beliau mematuhi Konstitusi UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur masa jabatan presiden selama 2 periode. Beliau juga setia kepada reformasi 1998. Dalam artian, tidak mungkin untuk mengubah UUD demi menambah masa jabatan presiden.

Fadjroel menambahkan, memang ada komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) yang katanya akan meramaikan pilpres 2021, dan sedang viral di media sosial. Akan tetapi, presiden tidak ada kaitannya dengan komunitas ini. Dalam artian, ini hanya bentuk kecintaan masyarakat melihat betapa harmonisnya bapak Jokowi dengan Prabowo, padahal di 2 kali pilpres mereka bersebrangan.

Polemik tentang masa jabatan RI-1 memang langsung membuat adanya tuduhan bahwa presiden ingin menjabat kembali. Padahal beliau tidak pernah mengusulkannya. Bisa jadi isu ini hanya lemparan dari oposisi yang ingin agar citra Presiden Jokowi menurun di mata masyarakat, dengan membuat gosip dan hoaks yang tidak jelas.

Bisa jadi munculnya usulan penambahan masa jabatan presiden adalah dari rakyat sendiri. Penyebabnya mereka sangat mencintai sosok Presiden Jokowi yang penyayang dan kebapakan, serta sangat perhatian kepada rakyat. Buktinya ketika Presiden mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, disambut dengan sangat baik dan dielu-elukan oleh semua pihak.

Baru kali ini Indonesia memiliki presiden yang sangat memahami jeritan suara hati masyarakat dan cepat tanggap dalam menghadapi problema di Indonesia, serta membuat keputusan yang adil. Sehingga bisa jadi rakyat ingin agar presidennya adalah bapak Jokowi, lagi dan lagi. Saking cintanya kepada bapak presiden kita.

Akan tetapi, Presiden dengan tegas menolak usulan jabatan 3 periode. Walau beliau mengerti bahwa ini adalah bentuk perhatian dari rakyat, tetapi sebagai warga negara yang baik, akan tetap menuruti UUD. Sehingga mustahil untuk mengamendemen UUD 1945 hanya demi penambahan masa jabatan.

Mari kita hentikan polemik masa jabatan presiden 3 periode, mengingat ini bukanlah ide dari bapak presiden Jokowi atau orang-orang di istana. Presiden akan tetap kukuh untuk mengakhiri jabatannya pada tahun 2024 dan pensiun dari posisi RI-1 dengan bahagia. Biarkan orang lain yang menjadi Presiden, agar ada regenerasi pemimpin bangsa.

Presiden Jokowi sudah tegas menolak usulan jabatan 3 periode dan hal ini jangan diperpanjang lagi. Tidak mungkin beliau memiliki ambisi untuk menjadi RI-1 kembali, karena taat pada konstitusi dan UUD 1945. Amandemen UUD 1945 hanya untuk hal-hal yang penting saja dan bukan untuk merevisi masa jabatan presiden Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abimanyu Pradipta )*

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijadikan solusi mengatasi dampak pandemi, akan mendorong potensi ekonomi baru. Pasalnya, program ini lebih difokuskan untuk menolong para pengusaha UMKM, tahun 2021. Sehingga pebisnis kecil akan terstimulasi dan muncul potensi ekonomi yang baru.

Pandemi yang sudah kita lewati selama setahun ini nyaris membuat perekonomian banyak orang jadi ambruk, terutama bagi pengusaha UMKM. Mereka tidak bisa membuka toko fisik karena kebijakan stay at home dan disusul dengan PPKM mikro. Daya beli masyarakat juga menurun, karena banyak yang kehilangan pekerjaan saat pandemi.

Jika keadaan ini berlarut-larut maka akan sangat berbahaya, karena roda perekonomian makin melambat dan ketika berhenti, bisa membuat Indonesia terjun ke dalam lubang resesi. Oleh karena itu pemerintah merancang program pemulihan ekonomi nasional untuk mengatasinya. Sehingga masyarakat akan tertolong dan kita tidak mengalami krisis ekonomi atau resesi.

Program pemulihan ekonomi nasional akan diperpanjang lagi tahun 2021 karena kenyataannya pandemi masih berlanjut. Meski belum tahu kapan selesainya, tetapi kita wajib optimis, jadi nanti setelah pandemi, keadaan finansial negara akan membaik. Semua ini berkat pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Pada program pemulihan ekonomi nasional, akan diberikan intensif pajak, sehingga beban pengusaha UMKM akan berkurang. Karena bagaimana mereka bisa membayar pajak saat pemasukan seret, bahkan nyaris nol? Ketika ada intensif maka mereka bisa fokus pada perbaikan usaha dan bagaimana cara agar meningkatkan omzet penjualan lagi.

Selain itu, akan diberi beberapa hal lagi untuk pengusaha UMKM, seperti kredit usaha rakyat KUR. Anto Prabowo, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK menyatakan bahwa per april 2021, kredit mengalami kenaikan sebesar 2,8%. OJK akan terus menjaga sektor jasa keuangan agar stabil, caranya dengan mendekati ke pemangku kekuasaan.

Kredit usaha rakyat diharap akan membantu para pengusaha UMKM untuk tetap survive di tengah pandemi. Dengan uang pinjaman itu maka pengusaha kecil dan menengah bisa kulakan barang lagi dan membuka tokonya kembali. Sehingga mereka memiliki modal untuk memulai berdagang dan berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan lagi.

Intensif pajak dan kredit usaha rakyat diharap bisa mendorong potensi ekonomi yang baru. Pengusaha kecil dan menengah akan bisa fokus untuk mengembangkan usahanya, sehingga tak lagi dipusingkan untuk urusan pajak. Penyebabnya karena jika mereka masih dibebani pajak yang cukup tinggi, bisa-bisa berhutang hanya untuk membayarnya, karena kenyataannya memang penghasilan sedang menurun drastis.

Padahal berhutang tentu memiliki ending yang tidak enak, sehingga akan memusingkan di belakang. Usaha belum jalan, keuntungan masih di awang-awang, masih dikejar oleh debt collector. Betapa sengsaranya.

Selain itu, pengusaha UMKM bisa lega karena mendapat dana dari KUR plus masih ditambah memiliki peluang untuk mendapat bansos cash khusus pengusaha kecil dan menengah. Tentu dengan syarat sudah memiliki nomor izin beruaha. Sehingga selain bisa membuka usahanya kembali, mereka juga bisa melengkapinya dengan perangkat baru.

Misalnya pengusaha UMKM bisa membeli mesin EDC, aplikasi kasir, gadget baru untuk menampung lebih banyak aplikasi media sosial untuk promosi, dll. Sehingga usahanya akan makin berkembang. Karena memiliki support berupa perangkat terbaru.

Potensi ekonomi baru akan terbentuk berkat stimulus dari program pemulihan ekonomi nasional. Misalnya saat sudah punya toko online, sekalian membuka usaha kurir delievery. Atau ketika punya bisnis salon, akan bisa sekaligus berjualan makanan bagi para pelanggan yang mengantri di sana. Semua dijalankan dengan modal bantuan dari pemerintah.

Pemerintah sudah membuat program pemulihan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga pengusaha UMKM bisa bertahan di tengah pandemi yang belum tahu kapan selesai. Stimulus dari pemerintah akan menolong mereka untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Adisti Tri Karina )*

Pemerintah menjamin vaksin yang ada di Indonesia aman dan berkhasiat. Masyarakat diminta untuk tidak ragu mengikuti program vaksinasi guna mempercepat terwujudnya kekebalan kolektif dan memutus rantai penularan Covid-19.

Vaksinasi merupakan sala satu ikhtiar pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu dan berkhasiat. Sehingga, masyarakat tidak perlu ragu dengan vaksin yang saat ini telah tersedia.

Dalam keterangan persnya, dr Reisa menuturkan bahwa Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman, bermutu dan berkhasiat. Maka kita tak perlu ragu lagi dengan vaksin yang ada. Karena vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia.

Reisa mengungkapkan, saat ini Indonesia telah menerima lebih dari 90 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi dan bahan baku dari Sinovac, Sinopharm dan Astrazeneca.

Ketiga vaksin tersebut sudah mendapatkan izin pemakaian dari badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO).

Reisa menjelaskan, studi terkini menunjukkan bahwa Sinovac dan Astrazeneca efektif dalam mengurangi angka kegawatdaruratan Covid-19, mengurangi risiko untuk dirawat di ruang ICU dan mengurangi fatalitas.

Dia pun mengingatkan bahwa vaksin Covid-19 melindungi individu dari kemungkinan komplikasi apabila sampai terpapar Covid-19.

Meski demikian, vaksin tersebut tidak membuat individu bebas dari virus corona penyebab Covid-19. Terlebih jika virus tersebut berpindah kepada individu lain yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, Ustaz Abu Choir menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah. NU Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi vaksinasi ke 4600 pesantren, sembari melakukan pendataan tokoh pesantren untuk dapat terlibat dalam vaksinasi termasuk kepada para santri.

Ust Choir juga mengingatkan kepada masyarakat untuk percaya pada informasi yang benar, jangan percaya dengan informasi hoaks. Apalagi vaksin sudah secara ilmiah terbukti Aman dan halal, maka jangan menolak vaksin agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

Selain itu, Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia Provinsi Jawa Tengah Anak Agung Ketut Darmaja mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung program mulia pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan program vaksinasi ini ke seluruh Kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah, Umat Hindu tidak ada yang menolak.

Selain sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency use authorization (EUA) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 halal untuk digunakan. Status halal ini juga berlaku untuk vaksin Sinovac.

Proses untuk menetapkan status kehalalan vaksin juga membutuhkan waktu yang panjang. Dimana sejak Oktober 2020, tim MUI yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MU beserta tim lainnya mengunjungi pabrik di China dan melakukan investigasi.

Setelah mengkaji lebih dalam, MUI memastikan bahwa bahan baku dan cara pembuatan vaksin Covid-19 dari produsen tersebut menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal. Sehingga masyarakat tidak perlu meragukan keamanan vaksin Covid-19.

Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro menegaskan tidak ada laporan tentang adanya orang yang dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia akibat mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Sri mengatakan, efek samping dari vaksin Covid-19 bersifat ringan, seperti nyeri, demam, bengkak, sakit kepala dan bisa sembuh dengan obat maupun tanpa obat.

Dalam sebuah diskusi virtual, Sri menuturkan bahwa efek samping Sinovac dan AstraZeneca cukup ringan. Tidak ada yang masuk rumah sakit, atau sampai meninggal karena vaksin. Ini yang perlu diperhatikan.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, memberikan tanggapan terkait update terkini vaksin Covid-19 buatan perusahaan China, yaitu Sinovac.

Melalui akun instagramna, Erick bersyukur lantaran komisi fatwa MUI telah merilis fatwa halal vaksin tersebut.

Tidak hanya itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jug telah menyetujui penggunaan dalam kondisi darurat untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Keamanan, kehalalan dan khasiat dari vaksin Covid-19 tentu saja harus membuat masyarakat menghilangkan keraguan akan program vaksinasi. Sehingga pandemi diharapkan akan segera berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras untuk mengambil cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional. Tanggal merah juga ada yang digeser sehari, agar tidak disalahgunakan untuk mendapatkan ekstra cuti. Semua ini dilakukan agar mengurangi mobilitas masyarakat dan semoga bisa mengurangi jumlah pasien Corona.

Protokol kesehatan 5M terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang paling penting adalah mengurangi mobilitas. Masyarakat masih ada yang masih bandel dengan bepergian ke sana-kemari tanpa ada tujuan yang penting. Padahal mobilitas massal sudah terbukti meningkatkan jumlah pasien Corona.

Terbukti pasca libur lebaran, jumlah pasien Covid naik dari 8.000 jadi 12.000 orang per hari. Ini adalah hal yang menyedihkan karena jika banyak yang sakit dikhawatirkan akan banyak yang kehilangan nyawa. Sehingga pemerintah dengan tegas menerapkan PPKM mikro lagi dan menggeser tanggal merah, serta melarang para ASN untuk mengambil cuti yang dekat hari libur.

Kesepakatan untuk perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Menteri PAN dan Reformasi Brokrasi, nomor 712, 1, dan 3 tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Hari libur nasional yang digeser adalah libur tahun baru Islam 1433 hijriyah, semula tanggal 10 agustus (selasa) digeser jadi 11 agustus (rabu). Sedangkan cuti bersama yang dihapus adalah tanggal 24 desember.

Pergeseran dan penghapusan libur ini juga diiringi dengan larangan bagi para ASN untuk mengajukan cuti dekat-dekat dengan hari libur. Mengapa harus ASN? Karena mereka adalah abdi negara sehingga wajib taat pada aturan negara. Diharap warga sipil akan mengikuti jejak para ASN karena kebanyakan mereka jadi role model di masyarakat. Jadi, pemerintah patut diapresiasi karena melakukan trik agar semua orang menuruti aturan.

Jadi, ketika idul adha 2021 nanti para ASN tidak boleh mengajukan cuti beberapa hari sebelum atau setelahnya. Begitu juga dengan jelang libur tahun baru islam, cuti juga dilarang keras. Jika ada ASN yang nekat maka sanksi akan menanti, tergantung dari jenis pelanggarannya. Ini bukanlah siksaan tetapi justru harus diapresiasi, karena pemerintah memperhatikan kesehatan rakyatnya dan tak mau mereka kena Corona dalam perjalanan.

Larangan cuti dimaksudkan agar tidak ada yang memanfaatkannya untuk mudik, karena saat lebaran kemarin tidak boleh pulang kampung, jadi diganti dengan momen idul adha. Bukannya kejam, tetapi pelarangan ini justru demi keselamatan mereka sendiri. Karena kasus Corona sedang naik drastis, sehingga pergerakan masyarakat massal saat mudik akan memperparah keadaannya.

Begitu juga dengan ASN dan warga sipil yang ingin traveling dengan memanfaatkan hari kejepit (senin tanggal 9 agustus 2021). Mereka tak bisa cuti seperti biasanya. Karena memang ditakutkan akan melakukan liburan ke luar kota, karena ada 4 hari libur (sabtu, minggu, senin, selasa).

Jika liburnya digeser rabu maka mustahil akan cuti senin dan selasa sekaligus, karena izinnya tidak akan pernah diberikan saat masa pandemi. Kepala dinas dan kepala kantor harus bertindak tegas dan menolak tiap permintaan cuti bagi para karyawannya. Daripada diperbolehkan lalu pulang dan masuk kantor lagi sambil membawa virus Covid-19, lalu menularkannya ke seluruh rekan kerja.

Larangan cuti dan pergeseran tanggal merah harus diapresiasi karena pemerintah ingin agar keadaan aman terkendali. Jangan malah dilanggar dengan sengaja, karena pelarangan ini demi keamanan bersama. Pandemi makin menggila dan sebaiknya kita berada di rumah saja.

Jangan mengeluh saat gagal cuti panjang untuk liburan karena masih ada waktu untuk traveling atau mudik, nanti ketika pandemi sudah selesai. Justru sekarang kita ingin agar pandemi lekas diakhiri dengan tidak bepergian jauh dan menaati protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Deretan aksi kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa terhadap masyarakat sipil maupun apkam telah dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Berbagai aksi kekerasan tersebut telah menimbulkan rasa takut pada masyarakat Papua, baik terhadap Orang Asli Papua (OAP) maupun pendatang.

Tercatat KST Papua telah melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak-Papua. Diberitakan seorang guru SD atas nama Oktovianus Rayo (43) tewas dalam penembakan itu. Dua orang dikabarkan sempat hilang usai penembakan ini, namun beberapa waktu kemudian ditemukan. Polisi menyebut KST Papua yang menembak guru SD ini pimpinan kelompok Sarbinus Waker.

KST Papua juga pernah membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak. Pembakaran dilakukan sore hari usai penembakan terhadap guru SD. Mereka juga membakar rumah guru. Kini kondisi bangunan-bangunan itu disebut rata dengan tanah. KST yang membakar tiga sekolah tersebut merupakan kelompok yang dipimpin oleh Nau Waker. Saat ini kelompok tersebut sedang diburu oleh Apkam.

“Pimpinan dia (Nau Waker). TNI-Polri akan terus bergerak, segera mungkin untuk mengejar KST. Di mana TNI-Polri telah berhasil kuasai wilayah Waker di Intan Jaya kemarin,” ucap Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudussy.

Ditempat terpisah, Ketua tim pokja permasalahan Papua dari Makara Strategic Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa berbagai aksi yang telah dilakukan oleh KST Papua telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat disana. Berbagai aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil serta pengrusakan fasilitas umum telah mempengaruhi jalannya roda perekonomian maupun kehidupan sosial budaya. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan para stakeholde lainnya. Pelanggaran hukum dan HAM yang telah dilakukan oleh KST harus ditindaklanjuti.

“Aksi KST Papua telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kekerasan terhadap masyarakat sipil serta pengrusakan fasilitas umum telah mempengaruhi roda perekonomian maupun kehidupan sosial budaya. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan para stakeholde lainnya. Pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan KST harus ditindaklanjuti”, ujar Jim Peterson.

Provinsi DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 5.582 orang pada Minggu (20/6/2021). Pencatatan itu sekaligus menjadi rekor tertinggi kurva Covid-19 di Ibu Kota sejak awal pandemi tahun lalu.

Secara akumulatif, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan kasus konfirmasi positif Covid-19 di wilayah DKI Jakarta telah menyentuh di angka 474.029 pasien dalam kurun waktu sekitar tiga semester.

Oleh karena itu, kondisi saat ini harus membuat semakin waspada dan menyadari akan bahaya Covid-19 dan mutasinya. Dengan demikian, masyarakat mesti disiplin dan mengikuti seluruh peraturan PPKM Mikro yang telah ditentukan.

Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI akan melakukan patroli pengetatan protokol kesehatan (prokes) dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

“Pengetatan bagaimana melakukan pendisiplinan masyarakat, ini baru saja apel. Kita akan mendisiplinkan masyarakat malam ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, usai apel di Monas, Jakarta Pusat.

Dalam pelaksanaan patroli malam ini, Yusri menjelaskan aparat gabungan akan melakukan pengawasan di titik-titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pasalnya selama pelaksanaan PPKM masyarakat dilarang berkumpul lebih dari lima orang.

Melihat kondsi tersebut, masyarakat diminta untuk tidak datang menyaksikan langsung sidang terakhir Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Kamis 24 Juni 2021 karena Rizieq Shihab dikhawatirkan akan memprovokasi massa pendukungnya untuk hadir membela dirinya saat putusan.

Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilantik menjadi ASN mendapatkan ucapan selamat dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Selaku wakil rakyat, dirinya meminta agar para ASN ini bisa terus meningkatkan kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut ia berpesan kepada para pegawai KPK yang baru dilantik agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Menurutnya, mereka tetap fokus dalam menjalankan kinerjanya dalam memberantas korupsi.

“Semoga dengan pelantikan ini, para ASN bisa makin maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Ingat, harapan bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi ada di tangan kalian,” kata Sahroni, Jumat (4/6).

Ditempat terpisah, Peneliti senior Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, SH.,MH, mengatakan bahwa kinerja KPK tidak akan terpengaruh dengan hasil TWK ke-74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus. Ia melihat TWK merupakan bagian dari proses perbaikan organisasi agar lebih profesional. Dengan begitu, proses pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien.

“KPK tidak akan terpengaruh oleh hasil TWK ke-74 pegawai KPK yang tidak lulus. TWK merupakan proses perbaikan organisasi agar lebih profesional. Dengan begitu, proses pemberantasan korupsi menjadi efektif dan efisien”, ujar Dahniel.

Wacana jabatan presiden 3 periode kembali mencuat. Pada Sabtu (19/6/2021) digelar Syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024. Terkait hal itu, pihak Istana Kepresidenan RI melalui Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Presiden Jokowi tetap berpegang teguh kepada Konstitusi.

Presiden Jokowi kembali menegaskan sikapnya tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945, terkait dengan masa jabatan Presiden Indonesia. Presiden Jokowi dengan tegas menolak munculnya wacana soal masa jabatan Presiden selama tiga periode. Hal itu dikatakan Stafsus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/6/2021).

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1,” kata Fadjroel.

Adapun bunyi Pasal 7 amandemen ke-1, yakni ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’.

Fadjroel mengatakan munculnya isu Presiden tiga periode tersebut hanya ingin mencari muka dan menjerumuskan.

“Penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden 3 periode, yang pertama pada (12/2/2019). Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi ketika itu.

Fadjroel menegaskan bahwa Presiden Jokowi memastikan tidak ada niat ataupun minat terkait Presiden tiga periode. Sebab itu, Presiden berharap seluruh pihak tak perlu menggoreng-goreng isu tersebut. Pasalnya, Pemerintah Indonesia dewasa ini tengah fokus dan berupaya keras untuk menangani Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Yang kedua, pada (15/3/2021) Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi,” kata Fadjroel.

Sementara itu, salah satu kelompok relawan Jokowi memastikan Presiden Jokowi telah berulangkali menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ), Michael Umbas mengajak semua pihak agar tidak mendorong-dorong Jokowi untuk menjabat presiden tiga periode.

Umbas menegaskan berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden (wapres) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, kata Umbas, presiden dan wapres dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

“Pak Jokowi sangat menghormati konstitusi. Beliau memilih fokus bekerja di periode kedua, apalagi dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini. Jadi sudahlah, tidak usah buang energi untuk mendorong-dorong beliau tiga periode,” kata Umbas.

Umbas menyebut wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat tidak relevan digaungkan di tengah pandemi Covid-19. Menurut Umbas, semestinya seluruh pihak bahu-membahu dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Umbas mengatakan apabila Jokowi memang berniat maju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024, maka MPR segera bersidang untuk mengamendemen UUD 1945.

Fakta di lapangan, kata Umbas, fraksi-fraksi di MPR telah menyampaikan tidak akan mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terkait pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode.

Lebih lanjut Umbas mengatakan bahwa diriya pernah dipercaya menjadi ketua Panitia Silaturahmi Nasional (Silatnas) Relawan Jokowi pada 2016. Saat itu, silatnas yang dihadiri langsung Jokowi, seluruh relawan mencanangkan gerakan “Jokowi Dua Periode”.

“Waktu itu saja ketika kami gaungkan gerakan itu, beliau sampaikan tidak relevan, masih fokus kerja dulu karena baru mau dua tahun menjabat. Intinya beliau tidak haus kekuasaan lah,” kata Umbas. (**)