Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua memang sangat meresahkan seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Papua. Seringnya  mereka menyebar teror secara fisik maupun psikis, telah menciptakan berbagai ketakutan warga masyarakat yang hidup di Papua. Bahkan, dalam aksinya selama ini, mereka juga membunuh warga  sipil dan menghancurkan fasilitas umum masyarakat.

Atas latar belakang tersebut, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) membetikan dukungan kepada TNI POLRI melalui deklarasi virtual guna  mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap KST Papua demi keberlanjutan Pembangunan menuju Papua yang damai dan sejahtera pada Kamis, (17/6) oleh komunitas warganet dan Milenial termasuk yang berasal dari Papua dan berada  di berbagai daerah.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menjelaskan tujuan diadakannya deklarasi virtual dalam rangka mengajak masyarakat dan berbagai tokoh publik asli Papua untuk mendukung penegakan hukum terhadap KST Papua demi keberlanjutan  pembangunan menuju peningkatan  kesejahteraan masyarakat Papua.

“Mengajak partisipasi dan peran aktif warganet khususnya kalangan milenial  asal Papua  melalui aksi-aksi posting konten positip yang menumbuhkaan optimisme warga bangsa terhadap  penegakan hukum  terhadap KST di Papua demi menjamin keberlanjutan pembangunan” ucap Rusdil.

Rusdil berharap agar masyarakat dan kalangan Milenial Papua ikut menyebarkan informasi positif dan mencerahkan terhadap upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

“Ayo Kaka Pace dan Mace, kita sebarkan pandangan dan opini yang positif seputar dukungan penegakan hukum terhadap kelompok separatis dan teroris di Papua demi lancarnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan” ajak Rusdil.

Oleh: Halimatussyadiyyah (Warganet Kota Tangerang Selatan)

Informasi dan berita hoaks merupakan salah satu ancaman dunia maya yang sangat berbahaya. Banyak oknum tidak bertanggung jawab menyebar kebohongan yang ditujukan ke masyarakat dengan maksud dan tujuan tertentu. Begitu juga dengan konten provokatif yang banyak menyulut emosi warganet. Maraknya hoaks yang terus berdatangan, menjadikan masyarakat harus berhati-hati dalam mengakses informasi yang tersebar luas.

Papua rentan sekali dengan berita palsu dan konten provokatif, karena banyaknya pihak yang tidak menghargai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Oleh karenanya, masyarakat harus tetap kembali mengecek sumber informasi yang terus berdatangan silih berganti, agar sumber keakuratan dari berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan konten hoaks yang tersebar, membuat masyarakat harus terus mengedukasi diri sendiri agar tidak mudah tersulut oleh provokasi yang merebak di dunia maya ataupun secara langsung di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat perlu menyadari bahwa tujuan pemerintah membangun Papua adalah semata-mata untuk menyejahterakan rakyat di seluruh Tanah Papua. Oleh karena itu, pembangunan di Papua terus dikembangkan oleh pemerintah guna menuju kesetaraan wilayah di seluruh Indonesia.

Dengan memahami tujuan baik pemerintah membangun Papua, bisa menjadi penghalang atas ancaman hoaks. Sebagai masyarakat yang bijak, kita juga wajib ikut melawan hoaks dan konten provokatif seputar isu Papua. Walau bukan orang Papua, tetapi sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air kita juga wajib menyukseskan berbagai kebijakan pemerintah, seperti pemerataan pembangunan dan program Otsus demi Papua lebih baik.

Oleh : Alfred Jigibalom)*

Pembangunan di Papua masih terhalang oleh konten provokatif dan hoax. Walau gangguannya tidak secara fisik tetapi cukup mengganggu, karena bisa mempengaruhi faktor psikologis masyarakat. Seluruh rakyat (bukan hanya yang tinggal di Papua) diminta untuk tidak mempercayai dan menyebar hoax, demi kenyamanan bersama.

Hoax adalah berita atau gambar palsu yang sengaja disebar demi kepentingan tertentu. Sedangkan konten provokatif adalah konten di media sosial yang sengaja dibuat dan diviralkan, agar masyarakat tersulut emosinya. Biasanya konten provokatif dibuat oleh tim buzzer politik demi menjungkalkan lawannya (black campaign).

Sayangnya hoax dan konten provokatif tentang Papua sudah beredar di media sosial dan ada beberapa yang membuat tercengang, karena narasinya nyaris benar. Padahal jika diteliti, yang digunakan adalah foto palsu karena dipotret di tempat lain dan kejadiannya tidak seperti yang diceritakan di hoax.

Hoax pertama tentang Papua adalah ketika sebuah rumah ibadah dikabarkan dibakar. Padahal ketika diteliti oleh tim siber, peristiwa itu tidak terjadi di Papua, melainkan di Sulawesi. Juga, kejadiannya sudah terjadi tahun 2019 lalu. Jadi dipastikan bahwa foto dan beritanya salah besar.

Selain itu hoax dan konten provokatif yang sempat beredar di media sosial adalah ketika dikabarkan bahwa aparat di Papua mengejar KST (dulu bernama KKB) dengan tujuan untuk memusnahkan ras Melanesia. Padahal hoax itu sengaja dibuat dan disebarkan oleh tim KST, agar menarik simpati masyarakat. Kenyataannya, KST dikejar karena mereka membuat onar dan membunuh aparat serta warga sipil di Papua.

Hoax dan konten provokatif sangat menyebalkan karena bisa meracuni pikiran pembacanya. Jangan sampai kita percaya akan keberadaannya, dan saring dulu sebelum sharing. Ketika ada hoax maka periksa apakah itu fakta atau hanya hoax, dan cara mengeceknya juga cukup membuka internet.

Hoax juga bisa menghambat pembangunan karena jika banyak pemberitaan negatif tentang Papua, investor lokal dan asing akan takut untuk menanamkan modal di sana, sehingga modernisasi di Bumi Cendrawasih akan terhambat. Selain itu, para pekerja yang didatangkan dari Jawa dan pulau lain akan menolak untuk diajak bekerja di Papua dan proyek-proyek akan tersendat. Sehingga yang rugi adalah masyarakat Papua sendiri.

Aktivis pemuda Papua Steve Mara menyatakan bahwa berita hoax di dunia maya bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan internet, sehingga cukup berpengaruh. Dalam artian, hanya dengan 1 berita singkat yang beredar di portal atau media sosial bisa men-trigger masyarakat untuk emosi dan akibatnya bisa merusak proses pembangunan di Papua.

Steve menambahkan, berita hoax tentang Papua bisa tersebar sampai ke luar negeri dan merugikan karena bisa dibaca oleh masyarakat. Dalam artian, jika ini terus berlanjut maka turis asing akan takut untuk berlibur ke Bumi Cendrawasih sehingga devisa berkurang. Akibatnya APBD Papua bisa berkurang juga dan akan berpengaruh pada kelancaran pembangunan. Sungguh efek domino negatif yang mengerikan.

Oleh karena itu Steve menyarankan agar seluruh warga Papua menyebarkan berita positif tentang Bumi Cendrawasih. Dalam artian, berita ini akan meng-counter berita negati tentang keadaan di Bumi Cendrawasih. Sehingga akan mengembalikan lagi kepercayaan netizen dan pembangunan di Papua makin lancar.

Mari kita edukasi masyarakat dalam memilah mana berita asli dan mana yang palsu atau bahkan yang konten provokatif. Saring dulu sebelum sharing. Jika ada pemberitaan negatif di Papua maka bisa jadi itu hanya hoax yang diproduksi oleh OPM dan KST, dengan tujuan untuk menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di surakarta

Oleh : Raditya Rahman )*

Vaksinasi terbukti ampuh ketika sudah disuntikkan ke para Nakes dan mereka terbukti memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik. Masyarakat tidak usah takut akan vaksin, karena tidak punya efek samping. Selain itu, vaksin sudah memiliki ijin BPOM dan status halal MUI.

Naiknya jumlah pasien corona membuat program vaksinasi nasional makin digenjot. Tujuannya agar makin banyak yang mendapatkan vaksin dan tidak tertular corona. Sehingga angka kematian akibat virus covid-19 bisa ditekan. Selain itu, jika vaksinasi nasional cepat selesai, maka akan terbentuk herd immunity dan bisa mengakhiri masa pandemi secepatnya.

Vaksin juga terbukti ampuh dalam menekan resiko penyebaran corona. Hal ini terlihat dari para tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Kudus, Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kudus Badai Ismoyo menyatakan bahwa 90% nakes di sana telah sembuh pasca tertular corona. Setelah pulih, mereka bekerja lagi untuk melayani pasien dan menyembuhkan mereka dengan sepenuh hati.

Badai melanjutkan, hanya 5% dari total 6.000 orang nakes di Kudus yang tertular corona, dan mereka hanya perlu isolasi mandiri. Sehingga membuktikan bahwa vaksin sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit berbahaya ini. Apalagi nakes adalah orang pertama yang menangani pasien covid, sehingga wajib meningkatkan imunitas tubuhnya sendiri.

Para nakes di Kudus bisa cepat sembuh karena hanya merasakan gejala covid yang ringan. Penyebabnya karena mereka sudah mendapatkan vaksin Sinovac pada gelombang pertama program vaksinasi nasional, awal tahun ini. Hal ini amat menggembirakan karena menunjukkan efektivitas vaksin corona pada tubuh manusia.

Ketika para nakes lekas sehat maka masyarakat yang akan diuntungkan, karena mereka bisa langsung ditangani dengan maksimal. Bayangkan jika tidak ada tenaga medis di Rumah Sakit karena mereka tertular corona, bagaimana dengan pasien? Maka wajar jika nakes yang mendapatkan giliran pertama untuk vaksinasi.

Saat sudah ada buktinya, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan naik dan mereka mau divaksin dengan suka hati. Setelah divaksin, maka imunitas tubuh akan meningkat dan ketika terserang virus covid-19, hanya mengalami gejala ringan. Dalam artian hanya seperti penyakit flu biasa, dan butuh istirahat cukup, obat-obatan, vitamin, serta makanan yang bergizi.

Masyarakat pun tak jadi takut akan vaksin karena sudah melihat sendiri kenyataannya, bahwa vaksin bisa menggebuk corona dan meringankan deritanya. Pasien yang kena corona bisa lekas sembuh dan tidak akan terancam kematian. Apalagi saat ini sudah ada virus covid-19 varian baru seperti B 117 yang menyerang 2 kali lebih ganas, sehingga vaksinasi akan penting.

Jika mengalami gejala ringan corona maka tidak usah menginap di Rumah Sakit, karena oleh dokter diperbolehkan isolasi mandiri. Semua itu berkat jasa vaksin yang bisa membuat orang tersebut memiliki kekebalan yang lebih tinggi.

Vaksin sudah terbukti ampuh dalam mengurangi penyebaran corona. Karena ketika para nakes sehat pasca divaksin, mereka tidak akan tertular maupun menularkan virus covid-19 ke pasien. Sehingga mata rantai penyebaran corona akan terputus.

Saat penyebaran corona sudah terhenti dan semua orang sudah divaksin, maka kita akan bisa mencapai herd immunity secepatnya. Keadaan ini yang akan didamba-dambakan, karena semua orang punya imunitas tubuh yang baik. Sehingga kehidupan akan berjalan dengan normal tanpa ada ketakutan akan ancaman corona.

Program vaksinasi nasional terus digenjot agar selesai secepatnya. Tujuannya agar penyebaran corona tidak menggila dan orang-orang yang telah divaksin aman dari dampak fatalnya. Vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan adalah ikhtiar untuk bebas dari corona secepatnya..

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Masyarakat mendukung Pengetatan PPKM Skala Mikro yang sebelumnya efektif menurunkan kasus Covid-19. Dengan adanya pengetatan PPKM Skala Mikro ledakan Covid-19 seperti di India diharapkan tidak terjadi.

Rasanya kita sudah hampir bosan karena dikungkung pandemi selama lebih dari setahun. Namun bukannya turun, jumlah pasien corona justru naik drastis. Tercatat ada lebih dari 12.000 pasien baru per hari pada pertengahan bulan juli 2021. Jumlah ini tentu amat mengejutkan, karena hanya berselang sekitar seminggu, ada kenaikan sampai 4.000 pasien per hari.

Mengapa sampai ada lonjakan pasien corona dan ancaman serangan gelombang kedua? Penyebabnya karena tingkah laku masyarakat yang masih bandel, melanggar protokol kesehatan dengan sengaja. Saat ada larangan mudik, mereka nekat menerobos perbatasan saat petugas sedang istirahat. Tercatat 7% penduduk yang pulang kampung pada lebaran lalu. Selain itu, mereka juga membanjiri tempat wisata dan lupa bahwa harus menjaga jarak.

Prediksi dari para epidemiolog benar-benar terjadi ketika ada lonjakan pasien corona. Hal ini tentu menyedihkan karena pandemi bisa berakhir dalam waktu yang belum ditentukan. Pemerintah berusaha dengan segala cara untuk mengatasi masalah ini, agar tidak terlanjur ruwet seperti yang terjadi di India, ketika pasien bertumbangan dan sampai berebut tabung oksigen.

Cara untuk mengurangi mobilitas dan melawan penularan corona adalah dengan memberlakukan PPKM mikro lagi. PPKM mikro ini sudah memasuki babak kesepuluh dan berlaku hingga tanggal 28 juni 2021. Saat PPKM mikro diberlakukan, maka 75% jatah kerja pegawai dilakukan di rumah alias work from home, jika di zona merah. Perusahaan harus menaatinya jika tak ingin didenda dan dirazia oleh Tim Satgas Covid.

Sedangkan di daerah yang berstatus zona oranye, maka proporsi work from home dan work from office 50:50. Ketika bekerja di kantor juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dalam artian harus jaga jarak dan tidak boleh melepas masker sembarangan. Daerah dekat front office, toilet, lift, dan tempat yang dilalui oleh banyak orang juga wajib disterilkan dengan disinfektan secara teratur.

Saat bekerja di kantor maka harus di kantor, dalam artian tidak boleh dinas ke luar kota seperti biasanya. Karena masih rawan penularan corona. Jika ada yang nakal maka ia bisa dicokok oleh petugas. Sang boss juga harus ditegur keras karena saat situasi genting malah menyuruh bawahannya untuk bepergian ke luar kota.

Saat PPKM mikro diberlakukan maka aturan yang lain adalah dengan memberlakukan pembelajaran secara online lagi, jika ada di zona merah. Mengapa harus daring? Penyebabnya karena anak-anak lebih rawan tertular corona, dan bisa jadi mereka iseng melepas masker di sekolah karena merasa pengap setelah berlarian di lapangan.

Apalagi anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak memiliki jatah vaksin, karena stok yang ada baru untuk orang dewasa. Sehingga mereka wajib diproteksi dengan cara belajar di rumah. Namun dengan catatan, harus disiplin. Jangan malah keluyuran di dekat sawah sambil main layangan, atau bersepeda keliling kompleks tanpa mengenakan masker sama sekali.

PPMK mikro bertujuan baik karena walau mobilitas masyarakat dibatasi, tetapi ditujukan agar menurunkan jumlah pasien corona. Pasalnya, saat ini pasien terus naik jumlahnya dan dikhawatirkan akan susah mendapatkan kamar di RS. Padahal isolasi mandiri belum tentu efektif. Sehingga PPKM adalah satu-satunya jalan untuk mendisiplinkan masyarakat, agar tak kena corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Raditya )*

Tes wawasan kebangsaan masih saja menjadi polemik bagi beberapa pihak. Padahal seharusnya TWK sudah tak dipermasalahkan lagi, karena tidak akan mengubah keputusan KPK sama sekali. Lebih baik masyarakat mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara.

Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara dan harus mengerjakan tes wawasan kebangsaan, maka ada yang terkejut. Padahal KPK sebagai lembaga antirasuah adalah lembaga resmi di bawah negara, sehingga wajar jika pegawainya diangkat jadi abdi negara. Selain itu, pengangkatan mereka juga memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU KPK.

Namun polemik tentang TWK masih saja bergulir dengan kencang. Ada saja pihak yang curiga karena menganggap bahwa tes ini kurang fair. Akan tetapi, seharusnya polemik TWK sudah diakhiri. Karena faktanya para pegawai KPK yang lolos ujian, sudah diangkat jadi ASN pada 1 juni 2021.

Hendardi, Ketua Setara Institute meminta KPK untuk mengabaikan polemik tentang TWK. Lebih baik mereka fokus bekerja untuk memberantas korupsi di tanah air. Karena PR KPK masih banyak. Dalam artian, banyak sekali kasus yang harus diselesaikan dan rencana operasi tangkap tangan (OTT), sehingga lebih baik fokus menatap ke depan dan tak menghiraukan ocehan orang nyinyir.

Jika ada pegawai yang terpengaruh oleh polemik TWK, maka dikhawatirkan ia akan baper dan berpengaruh pada kinerjanya. Padahal kerja KPK sangat berat dan tidak boleh kena tekanan psikologis yang tinggi dari pihak luar. Jika polemik TWK tidak kunjung selesai, maka takutnya para pegawai akan depresi lalu izin sakit karena psikomatis. Hal ini amat merugikan karena kinerja KPK jadi berkurang.

Tugas KPK amat mulia demi menyelamatkan uang negara, dan kita harus mendukung mereka, bukannya mencela dan mempermasalahkan materi TWK. Lebih baik gunakan lidah untuk berkata hal-hal yang baik. Bukannya menuduh dan memfitnah bahwa tes ini memiliki modus tertentu dan ada kepentingan politik yang bermain di belakangnya.

Lebih baik biarkan KPK menjadi lembaga antirasuah yang bekerja dengan trengginas dan rajin untuk memberantas tiap tindak pidana korupsi di Indonesia. Walau para pegawainya sudah diangkat jadi ASN, mereka masih boleh untuk melakukan operasi tangkap tangan. sehingga kinerja KPK tidak akan berkurang sama sekali.

Kita wajib mendukung KPK agar menjadi lembaga anti korupsi yang bekerja keras untuk menangkap tikus-tikus berdasi alias para koruptor nakal yang nekat menggondol uang negara. Jika ada koruptor, maka rakyat yang dirugikan, karena uang hasil pajak malah disalahgunakan oleh mereka. Oleh karena itu, KPK wajib di-support, bukan dicela sana-sini.

Jika ada yang masih berpolemik tentang tes wawasan kebangsaan maka ia bagai berjalan mundur, karena ujiannya sudah lama selesai. Proses penilaian juga sangat objektif dan para asesor bekerja dengan profesional. Sehingga mustahil ada kongkalingkong antara asesor, pembuat materi tes, dengan para petinggi KPK.

Sudahi saja polemik tentang TWK dan lebih baik fokus pada jadwal penyelidikan kasus korupsi dan rencana OTT yang berikutnya. Jika ada yang masih mempermasalahkannya, maka ia bisa kena UU ITE, karena berkoar-kora di media sosial dan secara tidak langsung menjelek-jelekkan pemerintah. Karena KPK adalah lembaga di bawah pemerintah.

Mari dukung KPK dengan menyebarkan berita positif mengenai prestasi mereka. KPK adalah lembaga yang jujur dan lurus, sehingga tidak bisa dicampuri oleh kepentingan politik atau pejabat negara tertentu. Jangan negative thinking pada TWK dan KPK, tetapi biarkan mereka bekerja dengan keras untuk menindak tiap koruptor.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang putusan majelis hakim atau vonis terkait kasus tes usap di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab.

“Dengan telah dibacakan duplik oleh kuasa hukum terdakwa, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai, tinggal majelis hakim akan mempelajari berkas untuk menjatuhkan putusan pada Kamis, tanggal 24 Juni 2021 ya,” ujar Hakim Ketua Khadwanto pada hari ini, Kamis (17/6/2021).

Adapun PN Jakarta Timur telah menggelar sidang kasus tes usap di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada Kamis 17 Juni 2021. Sidang beragendakan duplik atau tanggapan terdakwa dan penasihat hukum atas replik dari JPU.

Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa proses peradilan kasus tes usap di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab sudah sesuai dengan kaedah due process.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa perangkat hukum yang menjalankan supremasi hukum sudah menjalani tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. PN Jakarta timur sudah menjalankan amanah undang-undang yang berlaku.

“kasus tes usap di RS Ummi Bogor sudah sesuai dengan due process. Perangkat hukum yang menjalankan supremasi hukum sudah menjalani tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. PN Jakarta timur sudah menjalankan amanah undang-undang”, ujar Iwan Freddy.

Diplomat TPNB-OPM, Amatus Akouboo meminta dukungan internasional agar membantu mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Papua Barat melawan apa yang mereka sebut kolonial Indonesia.

Dalam pidato pada acara Perayaan Hari Pasukan Perdamaian PBB di Australia Sabtu (29/5), Akouboo menyebut Indonesia sebagai kolonial.

“Seperti kita ketahui kolonialisme dunia masih ada, kemudian memusnahkan penduduk asli di seluruh dunia. Di bawah pemerintahan kolonial Indonesia saat ini hampir satu juta warga sipil Papua Barat yang tidak bersalah meninggal di tanah air mereka. Ini karena pengingkaran terhadap hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan.” sebut Amatus Akouboo dalam siaran persnya.

“Status hukum West Papua menurut hukum internasional dan United Nations Charter masih diperdebatkan, klaim Indonesia atas West Papua jelas ilegal,” sambungnya.

Hal tersebut dibantah oleh Pengamat intelijen dan keamanan Stepi Andriani mengatakan pemerintah Indonesia selama ini memberi perhatian luar biasa kepada Papua.

Menurut Stepi, sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, pemerintah sudah semaksimal mungkin mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI.

“Selama ini pemerintah sudah fokus membangun Papua,” kata Stepi dikutip dari siaran pers di Jakarta.

Menurut dia, Papua bagian dari NKRI secara hukum internasional tidak ada masalah. Di New York Agreement pada tanggal 15-8-1962 tertulis dan legal kedaulatan Papua berada dalam NKRI.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri merasa heran dengan tudingan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan digelar untuk menyingkirkan sejumlah pegawai. Dia membantah ada motif tersebut dalam pelaksanaan TWK.

“Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun,” kata dia di kantornya, Jakarta.

Firli mengatakan TWK diikuti oleh 1.351 pegawai. Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu mengatakan tes dilakukan dengan instrumen yang sama, alat ukur, pertanyaan dan waktu mengerjakan yang sama. “Semua dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur,” kata dia.

Menurut dia, hasil tes kemudian menunjukkan bahwa ada yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. “Kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk menyingkirkan seseorang,” katanya.

KPK menggelar TWK dengan menggandeng Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk alih status pegawai menjadi ASN. Tes digelar dalam dua tahap, yaitu tertulis dan wawancara.

Pada saat tes tulis, sejumlah pegawai menceritakan mendapat pertanyaan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya mereka disuruh memberikan penilaian terhadap pernyataan: ‘Semua Cina sama saja’, ‘penista agama harus dihukum mati’ dan ‘Salat subuh pakai doa qunut atau tidak’.

Pada tahap tes wawancara, seorang pegawai KPK yang tidak lolos mengaku mendapatkan pertanyaan janggal dari asesor. Misalnya saja, dia ditanya pendapatnya mengenai seks bebas dan pesta seks. Ada pula pegawai perempuan yang mengaku ditanya soal apakah bersedia menjadi istri kedua. Mereka mengaku diwawancara selama satu jam lebih.

Sementara, seorang pegawai yang lolos TWK mengaku datang terlambat pada saat wawancara. Dia mengatakan hanya diwawancara sekitar 20 menit. Di saat akhir, si pegawai yang kebetulan memiliki anak kecil ditanya kapan waktu untuk menyusui si anak. Si asesor kemudian menghentikan proses tanya-jawab agar si pegawai tidak terlambat untuk memberi makan si anak. Si penguji mengucapkan selamat bergabung menjadi ASN kepada pegawai itu.

Wacana jabatan presiden 3 periode kembali mencuat. Komunitas Jokowi Prabowo (Jokpro) 2024 mengggelar acara syukuran Sekretariat Nasional Komunitas Jokpro 2024 Sabtu (19/6/2021). Ketua Umum Komunitas Jokowi Prabowo 2024, Baron Danardono, berharap, deklarasi bisa dilakukan paling lama lima bulan lagi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono, mengungkapkan alasan dirinya menerima gagasan memasangkan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini perlu dilanjutkan hingga tiga periode.

Terkait hal itu, pihak Istana Kepresidenan RI melalui Stafsus Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman pada Sabtu (19/6/2021) mengatakan saat ini Presiden Jokowi tetap berpegang teguh kepada Konstitusi.

Fadjroel mengatakan Presiden Jokowi kembali menegaskan sikapnya tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945, terkait dengan masa jabatan Presiden Indonesia. Presiden dengan tegas menolak masa jabatan tiga periode.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1,” kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan munculnya isu Presiden tiga periode tersebut hanya ingin mencari muka dan menjerumuskan.

“Penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden 3 periode, yang pertama pada (12/2/2019). Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi ketika itu.

Fadjroel menegaskan bahwa Presiden Jokowi memastikan tidak ada niat ataupun minat terkait Presiden tiga periode. Sebab itu, Presiden berharap seluruh pihak tak perlu menggoreng-goreng isu tersebut. Pasalnya, Pemerintah Indonesia dewasa ini tengah fokus dan berupaya keras untuk menangani Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Yang kedua, pada (15/3/2021) Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi,” kata Fadjroel.

Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menegaskan, partainya menolak gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode.
“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP,” ujar Ahmad saat peluncuran hasil survei SMRC dengan tajuk ‘Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD’, Minggu (20/6/2021).

Lagipula, kata Ahmad, isu jabatan presiden tiga periode itu sudah ditolak berkali-kali oleh Presiden Jokowi. Meskipun, Jokowi sempat mengatakan bila ada perubahan amandemen, maka ia tak memiliki opsi lain selain menjalankan konstitusi tersebut.

“Bolak-balik kan beliau sudah mengatakan tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, orang-orang yang sengaja memunculkan wacana tiga periode sengaja ingin cari muka Jokowi. Ahmad mengaku heran subyeknya saja sudah tidak mau, untuk apa dipaksakan.

“Kalau subyeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja,” katanya.

Hasil Survei menolak Jokowi kembali ikut Pilpres 2024

Survei nasional dari Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) menyebutkan mayoritas masyarakat meminta Presiden Jokowi tidak maju kembali dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang.

Dalam survei itu, responden ditanya perlu atau tidaknya amandemen UUD 1945 penambahan periode masa jabatan presiden agar Jokowi bisa kembali maju di Pilpres 2024.

“Mayoritas responden menjawab tidak setuju yaitu sebesar 69,50%, yang setuju 28,68%, tidak tahu 1,4% dan tidak jawab 0,3%,” kata Peneliti Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Bagis Balghi dalam diskusi daring, Sabtu (22/5/2021).

Dalam survei itu, responden juga ditanyakan jika tidak ada amandemen UUD 1945 apakah sebaiknya Jokowi maju sebagai calon presiden.

Menurut Bagis, mayoritas responden juga masih menjawab agar presiden Jokowi tak melaju kembali dalam kontestasi pemilihan presiden 2024.

“Responden mayoritas menjawab tidak setuju yakni sebesar 71,60%, yang setuju dengan pernyataan tersebut 25,40%,” jelasnya.

Atas dasar itu, Bagis menyimpulkan mayoritas masyarakat Indonesia tak setuju jika Presiden Jokowi kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang.

“Catatan dalam faktor Jokowi ini adalah publik tidak mendukung wacana amandemen perubahan masa jabatan presiden dalam bayangan publik Presiden Jokowi juga tidak lagi menjadi kontestan pemilu 2024 baik sebagai calon presiden untuk 3 periode maupun sebagai calon wakil presiden Jokowi,” katanya.

Survei ARSC menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang. Dalam survei ini juga memperhatikan jumlah proporsionalitas antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.

Adapun margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan hingga 95%. Sebaliknya, proses pengumpulan data dilaksanakan sejak 26 April hingga 8 Mei 2021 melalui telepon untuk responden usia minimum adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC) SMRC periode 21 Mei – 28 Mei 2021 mengenai persepsi publik terkait periode jabatan presiden tiga kali menunjukkan mayoritas publik ingin masa jabatan presiden yang ada di dalam UUD 1945 yakni 2 periode, tetap dipertahankan dan tidak perlu diubah.

SMRC juga melakukan survei terkait respons setuju atau tidak jika Jokowi mencalonkan diri jadi presiden lagi. Hasilnya adalah mayoritas tidak setuju atau menolak.

“Ternyata yang mengatakan tidak setuju Pak Jokowi maju untuk ketiga kalinya hanya 52,9%. Yang menyatakan setuju 40,2%.

Selain itu, sekitar 74% warga menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan. Yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 13%, dan yang tidak punya sikap 13%.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dan melibatkan 1.072 responden. Sementara, margin of error penelitian mencapai 3,05%. (**)