Pengamat Terorisme, Robi Sugara mengatakan tindakan kekerasan yang dilakukan berulang kali oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sudah masuk dalam perspektif terorisme.

Pola dan gerakan KST Papua yang melakukan tindakan teror terhadap rasa kenyamanan atas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara juga melanggar prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menentang kekuasan negara yang sah.

“Pemerintah tak perlu takut dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap dilontarkan aktivis, LSM yang mendukung KST Papua. Menindak tegas adalah sudah harus kepastian sebagai negara yang berdaulat,” ujar Robi yang juga pengajar di UIN Jakarta itu dalam Podcast ICF TV Channel dengan tema ‘ Dukung Penegakan Hukum, Peran Aktif Diplomasi RI Menangkal Upaya Internasionalisasi KST Papua, Rabu (23/6/2021).

Dikatakannya tindakan yang dilakukan dengan kekuatan bersenjata adalah format dan pola karakter terorisme. Bahkan, ujar Robi, sudah bisa dikatakan sebagai tindakan yang lebih ekstrem lagi, yakni gerakan terorisme separatis bersenjata yang harus ditindak tegas.

Karena itu, pernyataan Pemerintah melalui Menteri Polhukam, Mahfud MD agar TNI dan Polri melakukan tindakan dan penangkapan terhadap semua anggota KKB sudah tepat.
“Gerakan KST Papua yang melakukan tindakan teror dan fisik dengan karakteristik terorisme dapat dikategorikan sebagai kondisi yang ‘clear and presents danger’, yang jelas-jelas mengganggu keutuhan dan kedaulatan negara (dignity and sovereignty of state),” ujarnya.

Apalagi, gerakan KST Papua memang menghendaki ideologi terpisah dari NKRI, dilakukan secara inkonstitusional. Hal itu terlihat baik melalui gerakan dilakukan dengan kekerasan (by violance) atau tanpa kekerasan yang kemudian ditutupi dengan demokratisasi.

Oleh karena itu, menurut Robi siapapun yang memegang prinsip kedaulatan apakah itu aktivis, LSM maupun lembaga independen harus menilai secara objektif dan mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan KST Papua dengan pola terorisme yang sistematis itu sebagai pelanggaran HAM berat (gross violation of human right), bukan bersikap politis yang absurditas.

“KST Papua ini jelas sebagai gerakan dan pola teroris berbentuk gerakan separatis bersenjata yang harus dilakukan penindakan tegas oleh negara, bahkan penindakannya bisa disamakan dengen teroris yang selama ini dilakukan oleh Densus 88 Polri,” tegasnya.

Artinya jangan diskriminatif dengan umat Islam yang baru akan berbuat teror sudah dilabeli terduga teroris sedangkan Kelompok Separatis di Papua yang sudah jelas melakukan teror meskipun di dalam wilayah itu akan tetapi tetap merupakan pola terorsime. []

Rizieq Shihab berupaya membangun kesan bahwa dirinya dikriminalisasi dengan kasus prokes di Megamendung dan Petamburan. Hal itu ditengarai sebagai bentuk playing victim agar para pendukungnya bersimpati dan membela Rizieq Shihab. Bahkan, aliansi pendukung Rizieq Shihab mengirim surat terbuka ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang isinya meminta Habib Rizieq Shihab dkk dibebaskan dari kasus swab test RS UMMI.

Selain itu, dalam surat dituliskan meminta majelis hakim tak terpengaruh adanya bujuk rayu. Habib Rizieq dkk memang akan menjalani sidang dengan agenda vonis majelis hakim dalam kasus tersebut pada Kamis (24/6/2021) nanti.

Dalam video itu terlihat sejumlah ulama mendampingi Ketua Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Slamet Maarif yang terlihat tengah membacakan sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Kepala PN Jakarta Timur. Dalam surat terbuka itu, intinya meminta Habib Rizieq Dkk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dalam kasus swab test RS UMMI.

Namun, Slamet dalam suratnya tersebut juga mendoakan majelis hakim jelang vonis. Majelis hakim diminta tak terpengaruh adanya intervensi dari pihak yang disebut sebagai jin oligarki.

Satgas Nemangkawi masih terus memburu Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua, yang kini sudah masuk kategori teroris. Penumpasan KST diperlukan intelijen yang lebih kuat untuk menumpas KKB di Papua.

“Butuh intelijen yang lebih kuat dan intelijensia yang lebih gesit hasil gemblengan bertahun-tahun untuk mampu mengantisipasi gerak-gerik KST,” kata Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Peduli Bangsa Nusantara (DPP PBN) Rahmat Bastian.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dalam menanggulangi serangan KKB bisa melalui tindakan counter intelligent, counter action yang efektif. Namun, sebelum mampu menumpas hingga ke akar-akarnya, lebih baik menurut dia, untuk merangkul rakyat di sekitar lokasi agar saksama melihat gerak-gerik KST.

“Satu hal yang tidak kalah penting, kita harus tingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di sana selama masa pandemi dan resesi ini, agar lebih peduli terhadap aktivitas bela negara yang terjadi di sekelilingnya,” tambahnya.
Ditempat terpisah, peneliti permasalahan Papua dari Makara Strategic Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa berbagai aksi kekerasan yang telah dilakukan oleh KST telah menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat Papua, baik orang asli papua (OAP) maupun masyarakat pendatang. Aksi penegakan hukum serta penindakan dari pemerintah merupakan sinyalemen positif bagi masyarakat di papua. Hasil survey yang dilakukannya menunjukkan bahwa masyarakat di papua cenderung mendukung langkahbtegas pemerintah disana.
“Aksi KST telah menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat Papua, baik orang asli papua (OAP) maupun masyarakat pendatang. Penegakan hukum serta penindakan dari pemerintah merupakan sinyalemen positif bagi masyarakat di papua. Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat di papua cenderung mendukung langkahbtegas pemerintah disana”, ujar Jim Peterson.

51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah tidak dapat dibina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) kebangsaan juga tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hal tersebut dikatakan oleh kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana
Lebih lanjut Bima mengatakan, persyaratan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sama dengan syarat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat ASN, ya itu berlaku untuk dua-dua status kepegawaian itu,” ujar Bima.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), mengatakan bahwa ke-51 mantan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN perlu untuk dibina. Hal ini agar mereka tidak ditunggangi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Para pemangku kepentingan perlu mewaspadai agar mereka tidak diprovokasi sehingga melakukan manuver maupun gerakan yang bersifat politis.

“mantan pegawai KPK tersebut perlu untuk dibina. Hal ini agar tidak ditunggangi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Para pemangku kepentingan perlu mewaspadai agar mereka tidak diprovokasi sehingga melakukan manuver maupun gerakan yang bersifat politis”, ujar David Chaniago.

Isu tiga periode masa jabatan presiden kembali digemakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024.

Penasihat Jokpro 2024, M. Qodari mengatakan, pihaknya berencana mengusung Jokowi untuk maju sebagai presiden, berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Qodari mengaku sadar bahwa konstitusi tidak mengatur jabatan presiden tiga periode. Namun menurutnya, hal itu tidak menjadi penghalang jika UUD 1945 dilakukan amandemen.

Terkait hal tersebut, banyak respon dan tanggapan dari berbagai kalangan. Stafsus Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman pada Sabtu (19/6/2021) telah menyatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi tetap berpegang teguh kepada Konstitusi.

Fadjroel mengatakan Presiden Jokowi sudah menegaskan sikapnya tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945, terkait dengan masa jabatan Presiden Indonesia. Presiden dengan tegas menolak masa jabatan tiga periode.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1,” kata Fadjroel.

Adapun bunyi Pasal 7 amandemen ke-1, yakni ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’.

Fadjroel mengatakan munculnya isu Presiden tiga periode tersebut hanya ingin mencari muka dan menjerumuskan.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya lebih setuju masa jabatan presiden maksimal dua periode karena hal tersebut diatur oleh konstitusi untuk membatasi kekuasaan seseorang, baik dari segi lingkup maupun waktu.

“Secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal dua periode saja,” ujar Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, dikutip Senin (21/6/2021).

Mahfud menerangkan, bahwa berdasarkan aturan konstitusi masa jabatan presiden diatur maksimal hanya dua periode karena untuk membatasi kekuasaan, baik dari sisi lingkup maupun waktunya.

“Adanya konstitusi itu, antara lain untuk membatasi kekuasaan, baik lingkup maupun waktunya,” kata Mahfud.

Penjelasan Mahfud tersebut, disampaikan menanggapi tulisan netizen di twiter yang menyebutkan namanya terkait dukungan masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode. Mahfud merasa, namanya disebut dalam tulisan tersebut kurang tepat. Sebab menurutnya ia bukan anggota partai politik ataupun MPR.

“Kurang tepat di-mention kepada saya. Sebab saya bukan anggota parpol atau MPR. Dua atau tiga periode arenanya ada di parpol dan MPR,” ujar Mahfud.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie pada Selasa (22/6/2021) juga menanggapi langkah Qodari yang menggelar syukuran terbentuknya Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Jokpro) untuk Pemilihan Presiden 2024.

Jerry mengingatkan, Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden tidak perlu diamandemen.

“Apakah perlu ada reformasi jilid II. Jokowi saja menurut survei, banyak yang tak menginginkan nyapres tiga periode,” kata Jerry .

Menurutnya, kelompok yang ngotot Jokowi tiga periode kehabisan amunisi politik dan mencari sensasi. Disamping itu, Jerry melihat wacana tersebut merupakan marketing politik yang irasional, yang tidak menghormati konstitusi dan UUD 45 dimana jabatan Presiden hanya hanya dua periode atau 10 tahun. (**)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima audiensi dari perwakilan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) di Balai Kota Surabaya, Senin (14/6/2021). Dalam audiensi tersebut, Ikama mendukung Satgas Covid-19 Surabaya untuk menekan laju penyebaran virus corona, salah satunya melalui penerapan screening atau penyekatan di akses Jembatan Suramadu.

Pembina Ikama Achmad Zaini mengaku siap membantu mengatur jalannya penerapan screening atau penyekatan yang dilakukan Satgas Covid-19 di Surabaya. “Ikatan Keluarga Madura akan membantu untuk mengamankan atau untuk mengatur bagaimana supaya agar swab itu bisa teratur dengan baik. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang mengeluh sebagainya,” kata Achmad Zaini usai audiensi, Senin.

Menurutnya, screening yang diterapkan di akses Suramadu ini sangat penting untuk mencegah laju penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, satu atau dua hari ke depan, pihaknya menyatakan siap membantu Satgas Covid-19 untuk menjaga pos-pos perbatasan Jembatan Suramadu.

“Jadi mulai besok, 1-2 hari ini kita akan bersama-sama membantu menjaga pos-pos yang perlu dibantu. Baik di sisi Madura maupun Surabaya,” ujar Zaini. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong Gubernur Jawa Timur agar turun langsung supaya mengatur jalannya penyekatan, baik itu di akses Suramadu sisi Madura maupun Surabaya. Dia berharap, ke depan tidak ada lagi penumpukan kendaraan di Jembatan Suramadu karena adanya penyekatan. “Karena ini wewenang gubernur. Bagaimana antara Surabaya dan Madura itu segera teratasi,” tutur dia.

Ikama juga akan mendorong Bupati Bangkalan agar memasifkan penyekatan di akses Suramadu sisi Madura. Harapannya, penumpukan kendaraan di Jembatan Suramadu dapat dihindari, karena seluruh kendaraan sebelumnya telah di-screening di sisi Bangkalan. “Bagaimana (kendaraan) dari Madura itu sudah bawa surat swab ke Surabaya, jadi gak perlu numpuk dan berkerumun. Jadi Bupati Bangkalan nanti kami imbau untuk melaksanakan itu,” kata dia.

Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat Madura agar bersama-sama patuh terhadap anjuran pemerintah. Salah satunya agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. “Saya berharap kepada masyarakat Madura dimanapun berada, khususnya di Surabaya maupun di Madura untuk bersama-sama patuh. Covid-19 ini ada sudah setahun lebih, jadi harus percaya kita dan yakin Covid-19 itu ada,” ujar dia.

Apalagi, Zaini menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikan Gubernur Jatim, terdapat varian baru Covid-19 dari India yang ditemukan dari hasil penyekatan Jembatan Suramadu. Sehingga screening ini dinilainya sangat penting untuk menekan laju penyebaran Covid-19. “Karena itu perlu ditangani bagaimana agar semua aman. Kami akan mendesak gubernur supaya segera mengatur itu semua yang baik,” ucap Zaini.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya tidak ada membatasi siapa pun warga yang akan masuk ke Kota Pahlawan. Namun, karena saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, tentunya warga yang akan masuk ke Surabaya itu harus dipastikan sehat terlebih dulu. “Siapa pun yang masuk Surabaya silahkan, tidak ada pembatasan. Tetapi harus ada surat sehatnya, makanya diswab,” kata Eri. Sejak awal, Eri selalu menyampaikan bahwa Covid-19 adalah musibah. Sehingga, untuk menekan laju penyebaran, Satgas Covid-19 Surabaya menerapkan penyekatan untuk melindungi warga.

Meski begitu, dukungan dan kerja keras dari semua pihak dibutuhkan untuk menanggulangi upaya Satgas Covid-19 Surabaya menekan laju penyebaran virus corona. “Karena ini adalah perbatasan, maka saya sampaikan, bersama beliau-beliau dari Ikama kita bareng-bareng jaga Surabaya. Bagaimana orang yang masuk ke Surabaya itu semuanya harus sehat,” ucap Eri. Menurutnya, Surabaya dan Bangkalan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dibutuhkan pula sinergitas dari kedua pemangku kepentingan. “Karena ini ada dua wilayah, Alhamdulillah beliau (pembina Ikama) akan menyampaikan ke Gubernur Jatim. Dengan adanya support dari beliau, saya semakin yakin bisa menjaga warga Surabaya dari Covid-19, sehingga bisa menyelesaikan semuanya,” ujar Eri. (*)