Oleh : Muhammad Yasin )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih saja jadi bahan pembicaraan publik, padahal pegawai KPK sudah diangkat jadi ASN sejak 1 Juni 2021 lalu. Ujian ini tetap viral karena ada yang memprotesnya dan membawanya ke Komnas HAM. Padahal TWK adalah saringan untuk mencegah radikalisme pada seluruh pegawai KPK.

KPK adalah lembaga yang terkenal galak, karena tugasnya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sebagai lembaga negara, tentu KPK tunduk di bawah Undang-Undang, termasuk ketika seluruh pegawainya harus melakukan tes wawasan kebangsaan sebagai syarat masuk menjadi ASN.

Akan tetapi ada saja yang kurang setuju dengan tes wawasan kebangsaan lalu menuduh ada main belakang, padahal TWK adalah sarana untuk menyeleksi apakah ada pegawai KPK yang tercemari oleh radikalisme. Jika mereka bekerja pada lembaga negara, tidak boleh jadi kaum radikal yang menghianati negara, bukan? Radikalisme harus diberantas, termasuk di dalam intern KPK.

Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institue menyatakan bahwa TWK adalah cara untuk mencegah intoleransi dan radikalisme di KPK. Pemerintah sedang memberantas radikalisme tak hanya di KPK. Namun juga lembaga lain seperti TNI, POLRI, dan lain sebagainyal. Dalam artian, radikalisme sedang gencar diberantas di Indonesia dan TWK bukanlah tes yang dibuat-buat.

Lagipula TWK tak hanya dilakukan di KPK tetapi juga di lembaga, kementerian, dan instansi lain. Setiap CPNS wajib mengerjakannya. Jadi,salah besar jika menuduh ada apa-apa di balik tes ini. Apalagi soal tes tidak dibuat oleh petinggi KPK, jadi mustahil jika ada kongkalingkong di dalamnya.

Tes untuk mengetahui apakah seorang calon ASN memiliki keterlibatan dengan kelompok radikalisme sangat penting, karena sebagai abdi negara mereka harus setia pada negara. Bayangkan jika tidak ada tes wawasan kebangsaan sebagai saringan radikalisme, lalu ada pegawai KPK yang ternyata berafilasi dengan kelompok radikal, apa yang terjadi?

Bisa-bisa ia menyalahgunakan pangkat dan jabatannya untuk menyuburkan radikalisme di Indonesia, atau menggunakan fasilitas lembaga untuk mendukung kelompok radikal. Padahal KPK adalah lembaga anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu, jika ada pegawai KPK yang berani melakukannya akan ditindak tegas karena dapat menghambat tugas dan kewajibannya.

Bisa juga pegawai itu tersebut beropini di media sosial tentang radikalisme dan publik mengira bahwa pernyataannya mewakili KPK, padahal pernyataan pribadi. Nama baik KPK jadi tercemar. Tak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, karena saat ini berita bisa dengan cepat viral di internet.

Mau jadi apa Indonesia jika semua kemungkinan buruk ini terjadi? Sangat mengerikan. Selain merusak nama KPK juga merusak nama besar Indonesia, dan bisa-bisa negeri kita dicap sebagai negara yang radikal dan mendukung ISIS. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan, oleh karena itu tes wawasan kebangsaan dibuat untuk memfilter apakah ada pegawai KPK yang error dan bersimpati pada kelompok radikal.

Soal-soal pada TWK juga didesain agar menyeleksi tentang radikalisme, apakah pegawai KPK memahami pancasila, isu SARA, menolak LGBT, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas bahwa TWK adalah alat untuk mengetahui apakah mereka berada di jalan yang lurus atau malah tergoda oleh radikalisme dan hal-hal negatif lain.

Radikalisme harus diberantas karena merusak sebuah negara dari dalam, dan kaum radikal menolak setiap perbedaan. Padahal Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan berprinsip bhinneka tunggal ika. Oleh karena itu, radikalisme wajib dihapus, termasuk di KPK. Tujuannya agar tidak ada pegawainya yang jadi penghianat negara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Papua, Bonny Mandolang menyatakan kecintaan Presiden Jokowi terhadap Papua sepertinya tak perlu diragukan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah terus melaksanakan berbagai pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Jokowi juga merupakan satu-satunya Presiden yang kerap mengunjungi Papua karena ingin tahu betul permasalahan langsung di lapangan.

Bonny mengakui bahwa perkembangan di Papua sangat luar biasa. Setelah melihat Timika, Wamena, Sentani, dan Jayapura, perkembangannya juga sangat menggembirakan. Di provinsi ini banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pariwisata, perikanan dan peternakan.

“Komitmen dalam menyejahterakan Papua juga terbukti akan adanya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Di mana penerapan otsus yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai sebagai pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain,” terang Bonny dalam Podcast ICF TV CHANNEL dengan tema “Otsus Jilid II, Solusi dan Komitmen Pemerintah Jokowi Memajukan Papua” yang juga menghadirkan Steve R Mara, Tokoh Pemuda Papua, Kamis (24/6/2021).

Dalam otsus, tambah Bonny pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih kepada daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat-pun terlibat langsung mengawasi secara langsung.

Tokoh Pemuda Papua, Steve R Mara juga menyampaikan, apabila terdapat kekurangan atau penolakan merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut merupakan bagian kritik agar Otsus lebih baik.

Menurutnya hal tersebut semata perbedaan perspektif di mana pemerintah pusat berpikir bahwa Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, sementara pihak lain melihat belum optimal. Padahal, dana besar sudah digulirkan.

“Kami sepakat bahwa kehadiran otsus untuk menjawab permasalahan di Papua. Sebagi antitesis di mana ketika orde baru semua sentralistik. Juga mendorong perkembangan sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi Papua. Disamping itu perlu didorong dilakukan dialog Jakarta – Papua, “ tambah Ketua Pemuda LIRA Papua ini.

Selain itu, Steve Mara juga mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana otsus. Selain itu juga adanya perbaikan dari sisi distribusi anggaran Otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda.

Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia (IPM) Papua masih cukup tertinggal, meski demikian angka IPM di Papua tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

“Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian untuk tetap bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir dan dilajutkan sebagai komitmen Pa Jokowi yang dicintai rakyat Papua,” jelasnya. []

Rizieq Shihab dituntut bersalah oleh jaksa karena karena melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.Ia dituntut enam tahun penjara dalam kasus tes usap (swab test) di RS Ummi Bogor. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq selama enam tahun,” kata jaksa. Hukuman itu dipotong kurungan penjara.

Adapun Rizieq didakwa menyiarkan berita bohong soal hasil swab test-nya di RS Ummi. Bersama Dirut RS Ummi Andi Tatat dan menantunya, Muhammad Hanif Alatas, Rizieq dinilai menghambat proses pelacakan rantai penularan Covid-19 di Kota Bogor.
Menyijapi fenomena tersebut, peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berlebihan, karena Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menyebar berita bohong secara disengaja, sehingga tersebut telah telah menimbulkan keonaran. Supremasi hukum perlu untuk dilaksanakan sehingga outcome dari crime control model (CCM) tercapai, yaitu ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berlebihan, karena Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menyebar berita bohong secara disengaja, sehingga tersebut telah telah menimbulkan keonaran. Supremasi hukum perlu untuk dilaksanakan sehingga outcome dari crime control model tercapai, yaitu ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Hal tersebut yang menjadi urgensi dari kasus Rizieq Shihab”, ujar Iwan Freddy.

Berdasarkan dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak.

Dalam kaitan itu, Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako hingga jasa pendidikan tertentu.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo membeberkan alasannya. Menurutnya, ini memang untuk menggenjot penerimaan negara. Apalagi, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembalikan defisit fiskal pada tahun 2023.

Penerimaan negara yang lain seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan kepabeanan sudah mengalami beberapa perubahan. Pun dari sisi cukai, pemerintah melakukan pembatasan obyek hanya di minuman beralkohol, tembakau, juga plastik.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan hanya dari loyalti, kontribusi dari sumber daya alam (SDA), dan dividen BUMN. “Apakah itu akhirnya cukup? Jadi itulah variabel yang kami pikirkan, supaya kebijakan yang dikeluarkan memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan,” ujar Suryo dalam video conference, Rabu (16/6).

Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyinggung bahwa saat ini dunia sudah memasuki konsep the death of the income tax. Artinya, saat ini semua negara semakin sulit memajaki orang dari sisi PPh karena sifat elusif dari uang akibat perkembangan ekonomi digital.

Tapi di sisi lain, ekonomi digital makin memudahkan pemajakan orang dari sisi konsumsi, karena ada teknologi yang telah terintegrasi dengan single identitity dan bisa di-capture dengan lebih baik.

“Otomatis, kebijakan kita harus diperbaiki. Bagaimana menyusun kebijakan sehingga ada nilai (value) yang ditambahkan dalam penerimaan negara. Kita membuka ruang yang selama ini sebenarnya kita bisa tingkatkan,” tambah Suryo.

Lebih lanjut, PPN yang saat ini berlaku di Indonesia juga banyak pengecualian. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia ini merupakan negara yang paling banyak memberi fasilitas pengecualian tarif PPN. Sehingga, selain untuk penerimaan negara, perluasan tarif PPN ini bisa menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk mereformasi sistem perpajakan. Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako hingga jasa pendidikan tertentu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus melakukan pembangunan infrastruktur khususnya pemindahan ibu kota negara (IKN) dalam APBN 2022. Pasalnya pembangunan ibu kota negara, penting untuk memenuhi kebutuhan Indonesia di masa depan.

“Kita masukkan pemindahan ibukota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable,”tuturnya dalam Rapat bersama Badan Anggaran.

Tak hanya itu, IKN juga penting untuk mendukung upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian yang berada di non jawa, dan non-Jakarta sentris. Kendati begitu, ia tak menampik untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pembangunan IKN juga harus mempertimbangkan kemampuan daya dukung dari keuangan negara, apalagi saat ini pemerintah juga tengah fokus untuk memulihkan perekonomin anasional.

“Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal,”ujarnya. Menkeu menegaskan akan tetap melihat Covid-19 sebagai tantangan jangka pendek bagi perekonomian nasional.

Oleh karena itu, pemerintah akan menaruh kepentingan yang seimbang antara kebutuhan pendanaan pembangunan dan menggunakan instrumen APBN untuk menghadapi pandemi Covid-19. “Peningkatan anggaran untuk IKN dilakukan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sustainable terkait konsolidasi fiskal 2023, yakni rasio utang terkendali, spending better dan pembiayaan inovatif,” ucapnya.

Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX direncanakan akan berlangsung pada tanggal 2-15 Oktober 2021 di Jayapura, Papua.

Bupati Jayapura Matius Awoitauw pada Selasa (22/6/2021) mengatakan bahwa penyelenggaraan PON ke-XX di Papua merupakan perjuangan Pemprov Papua.

“PON di Papua ini merupakan perjuangan dari pemerintah Provinsi Papua, saya ikuti proses itu. Pemprov luar biasa berjuang, bahwa PON harus ada di Papua,” kata Matius.

Dari perjuangan itu, menurut Matius, pemerintah pusat akhirnya memberikan kesempatan kepada pemprov untuk menggelar PON. Semua itu sebagai bukti perhatian pemerintah pusat kepada seluruh wilayah di Indonesia.

“Meskipun ada keterbatasan yang luar biasa, tapi ini memang kita bersama untuk meyakinkan bahwa olahraga ini bisa membangun persaudaraan dan persatuan. Kalau dilihat dari kesiapan calon tuan rumah yang lain, mungkin lebih siap. Papua nggak ada apa-apanya. Tapi kita tekad untuk mempersiapkan,” katanya.

Matius berharap penyelenggaraan PON ke-XX dapat memberikan dampak positif, baik dari sisi olahraga hingga ekonomi.

“Kita berharap arena ini menghasilkan atlet terbaik untuk bisa mewakili Indonesia. Tetapi kita juga harus melihat sisi lain dari pelaksanaan PON Papua,” kata Matius.

Terkait antusiasme masyarakat, Matius menyatakan masyarakat sudah tidak sabar menyambut penyelenggaraan PON ke-XX Papua.

“Mereka ingin sekali PON ini berhasil dan mereka ingin sekali untuk dilibatkan,” ujar Matius.

Penyelenggaraan PON terakhir dilaksanakan tahun 2016 di Bandung, Seharusnya, ajang olahraga ini digelar tahun 2020 lalu. Namun karena ada pandemi Covid-19, jadwal penyelenggaraannya diundur ke tahun 2021.

Pada even PON ke-XX Papua ini akan dipertandingkan 37 cabang olahraga, yang pelaksanaannya di 4 klaster yaitu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Kabupaten Mimika.

Pada Sabtu (19/6/2021), Panitia Besar PON XX bersama Pemprov Papua juga telah menyelenggarakan acara gebyar 4 klaster menjelang PON Papua. Acara ini menampilkan hiburan musik daerah dan menyediakan stand usaha ekonomi bagi 35 pelaku usaha kecil menengah di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

Acara gebyar PON XX Papua ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Papua telah siap menggelar penyelenggaraan PON Papua.

Pada PON XX Papua tahun 2021 ini memperkenalkan 2 maskot yaitu Kangpho dan Drawa yang terinspirasi dari dua hewan khas Papua.

Kangpho singkatan dari kanguru pohon yaitu satwa marsupial (mamalia) yang memiliki kantung di perutnya. Sedangkan Drawa adalah burung jantan dewasa yang memiliki hiasan didominasi warna merah, jingga dan warna campuran antara merah dan jingga pada bagian sisi perutnya.

Selain maskot, ada pula tagline dengan kalimat “Torang Bisa” (Kami Bisa).

#torangbisa bermakna penyemangat khas Papua untuk mengobarkan semangat kepada para atlet yang akan bertarung pada PON XX. (**)

Bunyi Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD 1945) mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Ada sedikit perubahan serta tambahan isi pasal ini dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI sudah diatur sejak zaman Orde Lama masa pemerintahan Presiden RI pertama, Ir. Sukarno, kendati terdapat beberapa penyesuaian dalam perjalanannya. Pasal 7 UUD 1945 versi awal telah merumuskan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI adalah 5 tahun. Namun, sempat dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup. Ketetapan tersebut disahkan dalam Sidang Umum Kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 15-22 Mei 1963 di Bandung.

Masa Orde Baru
Setelah era Orde Lama berakhir dan berganti dengan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto selaku Presiden RI ke-2, aturan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI kembali ke Pasal 7 UUD 1945. Hanya saja, meskipun masa jabatan telah dibatasi selama 5 tahun di setiap periodenya menurut Pasal 7 UUD 1945, namun belum diatur mengenai batasan periode seseorang bisa menjabat sebagai Presiden. Hal inilah yang membuat Soeharto dapat mempertahankan kekuasaan sebagai Presiden RI hingga 32 tahun, sebelum akhirnya lengser akibat gelombang Reformasi 1998.

Masa Orde Reformasi
Setelah Indonesia memasuki Orde Reformasi, amandemen UUD 1945 baru dilakukan yakni sebanyak empat kali oleh MPR, termasuk untuk Pasal 7 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Amandemen Pasal 7 UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. Hasilnya adalah adanya sedikit perubahan untuk Pasal 7 dan beberapa tambahan yang meliputi Pasal 7A, 7B, dan 7C. Setelah amandemen tersebut, jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dipegang selama 2 (dua) periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama.

Berikut ini isi Pasal 7 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, seperti dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-R): Sebelum Amandemen Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Setelah Amandemen Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. *)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. *)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. *)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. *)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. *)

Pasal 7C Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. *)