Dasar Hukum Penerapan Tarif PPN

Berdasarkan dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak.

Dalam kaitan itu, Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako hingga jasa pendidikan tertentu.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo membeberkan alasannya. Menurutnya, ini memang untuk menggenjot penerimaan negara. Apalagi, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembalikan defisit fiskal pada tahun 2023.

Penerimaan negara yang lain seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan kepabeanan sudah mengalami beberapa perubahan. Pun dari sisi cukai, pemerintah melakukan pembatasan obyek hanya di minuman beralkohol, tembakau, juga plastik.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan hanya dari loyalti, kontribusi dari sumber daya alam (SDA), dan dividen BUMN. “Apakah itu akhirnya cukup? Jadi itulah variabel yang kami pikirkan, supaya kebijakan yang dikeluarkan memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan,” ujar Suryo dalam video conference, Rabu (16/6).

Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyinggung bahwa saat ini dunia sudah memasuki konsep the death of the income tax. Artinya, saat ini semua negara semakin sulit memajaki orang dari sisi PPh karena sifat elusif dari uang akibat perkembangan ekonomi digital.

Tapi di sisi lain, ekonomi digital makin memudahkan pemajakan orang dari sisi konsumsi, karena ada teknologi yang telah terintegrasi dengan single identitity dan bisa di-capture dengan lebih baik.

“Otomatis, kebijakan kita harus diperbaiki. Bagaimana menyusun kebijakan sehingga ada nilai (value) yang ditambahkan dalam penerimaan negara. Kita membuka ruang yang selama ini sebenarnya kita bisa tingkatkan,” tambah Suryo.

Lebih lanjut, PPN yang saat ini berlaku di Indonesia juga banyak pengecualian. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia ini merupakan negara yang paling banyak memberi fasilitas pengecualian tarif PPN. Sehingga, selain untuk penerimaan negara, perluasan tarif PPN ini bisa menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk mereformasi sistem perpajakan. Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako hingga jasa pendidikan tertentu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s