Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok atau sembako. Kendati begitu, pemerintah menegaskan bahwa sembako murah tidak akan dibanderol PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menjelaskan, yang dimaksud sembako murah adalah bahan pokok yang diperdagangkan di pasar tradisional bakal dikecualikan dari objek pajak.

“Misalnya barang-barang kebutuhan pokok di pasar tradisional tentunya tidak dikenakan PPN, akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium,” jelas Neilmaldrin saat Konferensi Pers, Senin (14/6).

Lebih lanjut dia bilang, wacana perluasan objek PPN tentu tidak akan mencederai ekonomi masyarakat kelas menengah-bawah. Neilmaldrin memberi contoh, untuk daging segar yang dijual di pasar tidak dikenakan PPN. Namun, untuk daging dengan harga jutaan rupiah, misalnya daging wagyu, bakal dikenakan pajak atas konsumen.

Neilmaldrin menambahkan, perluasan objek PPN pada dasarnya mempertimbangkan prinsip ability to pay atau kemampuan membayar pajak para wajib pajak atas barang/jasa yang dikonsumsi.

“Maka harus ada pembeda antara kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dengan kebutuhan pokok yang tergolong premium. Karena penghasilan yang mengonsumsinya berbeda-beda. Jadi untuk keadilan,” ujar dia.

Kendati demikian, Neilmaldri belum menjelaskan berapa tarif pajak yang akan dibandrol atas barang kebutuhan pokok premium beserta dengan threshold harganya. Sebab, masih perlu proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yang jelas, dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mengatur ulang ketentuan tarif PPN.

Lebih lanjut, beleid tersebut mengubah tarif PPN menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%. Namun, di saat bersamaan, pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multi tarif yakni tarif rendah 5% dan tarif tinggi 25% untuk barang/jasa tertentu.

Tak hanya itu, pemerintah akan memperluas objek kena pajak baik berupa barang maupun jasa antara lain barang kebutuhan pokok atau sembako, dan barang pertambangan.

Dari sisi jasa, pemerintah akan menarik pajak atas jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa asuransi, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum darat dan air, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini. Sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

“Jadi harap tenang bahwa barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas tidak dikenakan PPN,” pungkas dia. (*)

Proses Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dipastikan akan sesuai dengan master plan dan akan mulai dibangun tahun ini. Hal itu dikatakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dengan perhitungan cermat tentang sasaran program vaksinasi dan tercapainya herd immunity, pihaknya optimistis pembangunan Istana Negara dapat dimulai pada tahun ini dan akan rampung pada 2024.

“Kita optimistis, mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini. Tanggal 17 Agustus 2024 itu, Presiden bisa melaksanakan 17 Agustusan di Ibu Kota Negara baru,” ujar Suharsono.

Untuk pembangunan Istana Negara, pihaknya serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyelaraskan materi rencana induk IKN dan urban design IKN. Desain Istana Negara saat ini memasuki tahap gagasan awal sehingga prosesnya terus bergulir.

Ditempat terpisah, Budayawan yang juga aktifis lingkungan MPPI, Ismuanto, SS.,M.Pil, mengatakan bahwa proses perpindahan Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa Indonesia mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan serta mengedepankan keharmonisan alam.

Ekosistem Jakarta sudah lebih dari cukup menampung residu dari status kota urban selama ratusan tahun.
Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa langkah pemerintah memindahkan Ibu kota ke pulau Kalimantan Timur tidak akan merusak lingkungan disana, sebab hasil riset yang telah dilakukan MPPI menunjukkan pemerintah telah melakukan pembangunan sesuai dengan kaedah yang berlaku sehingga berpotensi kecil menimbulkan kerusakan.

Dari sisi ekonomi, IKN akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, hingga membuka jutaan lapangan kerja dengan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

“Hasil riset MPPI menunjukkan pemerintah telah melakukan pembangunan sesuai dengan kaedah dan tidak berpotensi kecil untuk menimbulkan kerusakan lingkungan. Dari sisi ekonomi, IKN menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, hingga membuka jutaan lapangan kerja dengan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi’, ujar Ismu.

Habib Rizieq Shihab (HRS) divonis 4 tahun penjara. Habib Rizieq dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ummi hingga menimbulkan keonaran.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran,” ujar hakim ketua Khadwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021).

Habib Rizieq bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara,” sambung hakim.

Hakim mengatakan Habib Rizieq terbukti menyiarkan berita bohong. Karena Habib Rizieq dalam video yang diunggah YouTube RS Ummi menyatakan dirinya sehat. Padahal, menurut hakim, saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen.

“Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat Terdakwa memang belum di-PCR, dan baru diantigen. Namun, berdasarkan Kepmenkes tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19, kondisi seperti ini disebut probable COVID-19 sehingga menurut majelis hakim, walaupun belum dilakukan swab PCR, tetap saja Terdakwa tidak bisa dikatakan sehat, karena Terdakwa probable COVID-19, sehingga informasi yang disampaikan Terdakwa adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan, karena tidak sesuai fakta karena Terdakwa sudah tahu dirinya reaktif COVID-19 namun Terdakwa tetap mengatakan ‘kita sudah rasa segar sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan baik dan mudah-mudahan hasil ke depan baik’ tanpa menunggu hasil PCR sehingga majelis berkeyakinan Terdakwa telah siarkan kabar bohong,” ungkap hakim.

Hingga tahun 2021, pemerintah pusat setidaknya sudah mengucurkan dana otonomi khusus (otsus) Papua hingga mencapai Rp 138,65 triliun.

Dana ini meningkat berkali lipat sejak dikucurkan pertama kali pada tahn 2002 yang hanya sebesar Rp 1,38 triliun. Ironisnya, dana otsus sebesar itu dinilai belum sepenuhnya menyejahterakan warga Papua.

Sejatinya, dana Otsus ini memberikan sumbangan yang besar bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua, mencapai 60% dari APBD Papua.
Dana Otsus merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

Namun sayangnya dana otsus tersebut berdasarkan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diduga dikorupsi oleh banyak pihak di Papua.

Kepala (PPATK), Dian Ediana Rae menyatakan ada 80 hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengalami kebocoran terkait penggunaan dana otonomi khusus dan APBD di Papua.

Data itu ia dapatkan berdasarkan hasil analisis PPATK selama 10 tahun terakhir terkait penggunaan dana Otsus dan APBD di Papua.

“Dalam periode kurang lebih 10 tahun terakhir, PPATK sudah menyampaikan lebih dari 80 hasil analisis dan pemeriksaan kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” kata Dian, Selasa (22/6/2021).

Dian merinci potensi kerugian negara akibat transaksi mencurigakan dan kebocoran itu diperkirakan sebesar triliunan rupiah.

Ia mencurigai kebocoran dana tersebut melibatkan lebih dari 53 oknum pejabat pemda, rekanan pemda, vendor hingga ormas. Meski demikian, ia tak merinci Pemda atau ormas mana yang melakukan tindakan demikian.

“PPATK meyakini ketidakefisienan dan kebocoran APBD dan dana otsus menjadi penyebab lambatnya upaya mensejahterakan masyarakat Papua,” katanya.

Dian menginginkan dan mendukung langkah dari pelbagai pihak untuk melakukan penegakan hukum atas transaksi mencurigakan tersebut.

Terkait hal itu, Anggota DPD asal Papua Barat, Filep Wamafma menilai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 80 transaksi mencurigakan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana otonomi Khusus (Otsus) harus ditindaklanjuti dengan langkah penegakan hukum.

“PPATK dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut adanya dugaan penyimpanan dana negara oleh para pejabat daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” kata Filep di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Menurut Filep, penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi sangat bertentangan dan menghambat cita-cita percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat Papua. Dia berharap upaya pengusutan segera memunculkan langkah penegakan hukum dan membawa para pelanggar hukum ke meja pengadilan.

“Hal yang perlu diperhatikan PPATK adalah indikasi pembentukan sejumlah yayasan oleh para birokrat di jajaran pemerintahan daerah. Yayasan ini diduga menjadi sarana untuk dijadikan sebagai penyimpanan atau penyaluran sejumlah anggaran yang kemudian peruntukkannya sesungguhnya bukan untuk kepentingan percepatan pembangunan kesejahteraan, tetapi diduga bahwa hal tersebut adalah untuk kekayaan pribadi, kelompok maupun golongan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Filep meminta adanya investigasi intelijen untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran melalui transaksi-transaksi yang mencurigakan.
Menurutnya, upaya pengusutan dan penindakan hukum secara tegas sangat diharapkan masyarakat yang menginginkan adanya keadilan di Papua.

“Perlu dilakukan investigasi intelijen terkait adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan seperti dalam bentuk paket proyek, dana hibah maupun operasional di SKPD masing-masing,” katanya.

Filep mengatakan transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan cara-cara kerja lama yang dipraktikkan berkali-kali dan jika tidak ada penegakan hukum, maka akan menjadi kebiasaan buruk dan itu berimplikasi terhadap kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Filep menegaskan bahwa rakyat Papua berharap penegakan hukum segera dilaksanakan seadil-adilnya untuk terciptanya tatanan birokrasi yang baik dan bersih yang bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kalau itu dilakukan maka kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah daerah akan meningkat dan harapan keadilan serta kesejahteraan akan terwujud. (**)

Penularan virus Corona (Covid-19) selama dua pekan terakhir di Indonesia tampak tak terkendali. Data Kementerian Kesehatan RI mencatat, kasus corona harian di Indonesia bertambah hingga 14.536 pada Senin (21/6). Angka tersebut menjadi jumlah kasus harian tertinggi selama wabah Covid-19 menyebar di Indonesia. Tambahan kasus harian itu menandakan kasus kumulatif positif virus corona di Indonesia sudah tembus 2.004.445 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.801.761 dinyatakan sembuh, dan 54.956 meninggal dunia. Dengan demikian, per hari ini ada 147.728 kasus yang masif aktif di Indonesia.

Dalam kebijakan baru ini, aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) memiliki 75 persen untuk wilayah zona merah. Kemudian sekolah tatap muka dihentikan, tempat ibadah ditutup, dan hajatan masyarakat hanya boleh 25 persen. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito menilai pemerintah lebih memilih untuk menerapkan kebijakan PPKM ketimbang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apabila PSBB diberlakukan, kata dia, akan berdampak besar pada sektor sosial, ekonomi, hingga keamanan. “Kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial-ekonominya termasuk keamanan ini juga akan implikasinya terlalu besar,” kata Ganip.

Sementara itu, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro menjadi hal utama yang harus dilakukan saat ini untuk menekan laju penularan kasus positif khususnya yang terpusat di Pulau Jawa.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain, dan disimpulkan bahwa PPKM Mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif, karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” jelas Wiku dalam keterangan resminya menjawab pertanyaan Beritasatu.com, Kamis (24//6/2021).

Satgas meminta agar mekanisme koordinasi dan pembagian peran dalam menjalankan PPKM Mikro dilakukan dengan benar dan seefektif mungkin. Dalam rangka pencegahan, lurah atau kepala desa sebagai pengendali posko, wajib berkoordinasi dengan ketua RW untuk mendata kasus positif di tingkat RT di wilayah masing-masing, serta bersama babinsa dan babinkamtibmas memantau kepatuhan protokol kesehatan dan memberikan edukasi seputar Covid-19.

“Selanjutnya, lurah atau kepala desa berkoordinasi juga dengan Puskesmas tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan testing pada pasien Covid-19 dan kontak eratnya yang dilanjutkan dengan tracing dibantu oleh TNI/Polri,” ungkap Wiku. Terakhir, lanjut dia, puskesmas dapat melakukan treatment dan pengawasan pada pasien isolasi mandiri, dan merujuk pasien dengan gejala sedang-berat ke tempat isolasi terpusat atau RSUD di tingkat Kecamatan.

Satgas menekankan, pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. “Lurah atau kepala desa harus mengkoordinasikan pelaporan data, pembentukan posko, dan pelaksanaan fungsinya melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid (BLC). Untuk itu jika ada wilayah yang belum melaporkan secara rutin melalui aplikasi BLC, mohon agar dapat segera menghubungi Satgas pusat,” pungkas Wiku.

Pelaporan ini penting untuk dilakukan secara rutin sehingga perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro dapat tercatat dan menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Dengan begitu, diharapkan satu minggu ini dapat terlihat adanya progress positif sebagai langkah pengendalian kasus di tingkat daerah,” tutup Wiku. (*)

Oleh: Azizah Nilawaty)*

Penanganan corona di Indonesia relatif baik dan sudah diakui oleh dunia, karena pemerintah langsung mencari vaksin setelah diproduksi massal. Selain itu, pemerintah juga dengan tegas menerapkan PPKM mikro untuk mengurangi jumlah pasien corona dan menghindari lockdown, karena biayanya sangat besar.

Pandemi covid-19 melanda tak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dikhawatirkan populasi manusia menurun karena penyakit yang berbahaya ini. Namun di tengah gempuran kabar buruk, ada pengakuan dari dunia bahwa Indonesia dinilai berhasil dalam menangani pandemi corona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam negara yang paling baik dalam menangani corona di ASEAN, jika dibandingkan dengan Singapura atau negara-negara lain. Dalam artian, Indonesia menjadi yang terdepan dalam mengatasi segala permasalahan akibat corona.

Indonesia dipuji dalam menangani corona karena bergerak cepat dalam menyelenggarakan program vaksinasi nasional. Setelah vaksin Sinovac diproduksi massal, maka pemerintah langsung mendatangkannya pada akhir tahun. Program vaksinasi nasional dimulai pada awal tahun, jadi makin cepat dan makin banyak penduduk yang mendapatkan vaksin.

Bandingkan dengan Malaysia yang baru mendapatkan vaksin Pfizer pada februari 2021 dan vaksinasi nasional mereka juga lebih lambat daripada Indonesia. Bahkan netizen di negeri jiran juga dikabarkan iri karena penduduk di negeri kita mendapatkan vaksin lebih cepat, sehingga memiliki kekebalan tinggi yang lebih awal.

Selain itu, pemerintah tak hanya mendatangkan vaksin Sinovac tetapi juga merek lain seperti AstraZaneca dan Pfizer. Sehingga tidak mengalami ’ketergantungan’ pada 1 merek tertentu, karena stoknya tentu terbatas. Daripada menunggu lama maka lebih baik membeli juga vaksin merek lain yang efikasinya juga sama-sama tinggi.

Vaksin yang dibeli juga tidak hanya dalam bentuk jadi, tetapi juga dalam bentuk bulk alias bahan mentah. Sehingga akan diolah oleh laboran dan para ahli di Indonesia, dan akan mengamankan stok vaksin, karena tidak perlu menunggu kiriman dari luar negeri.

Pemerintah juga dipuji karena program vaksinasi nasional digratiskan 100%. Bandingkan dengan di Singapura yang harus membayar untuk 2 kali injeksi. Berarti pemerintah Indonesia mengerti bahwa keadaan ekonomi rakyat sedang surut saat pandemi, sehingga jika harus membayar vaksinasi akan sangat memberatkan.

Jika masyarakat memilih jalur vaksinasi mandiri, maka mereka juga tidak usah membayar, karena dibayarkan oleh pihak perusahaan. Langkah ini juga diapresiasi karena mempercepat program vaksinasi nasional, karena ada 2 jalur yaitu yang biasa dengan mandiri. Jika makin banyak yang divaksin maka kekebalan kelompok akan cepat terbentuk dan pandemi akan lebih cepat diakhiri.

Langkah pemerintah untuk menolak lockdown juga dipuji karena bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. Dalam seminggu lockdown maka butuh biaya sampai trilyunan rupiah, dan akan sangat memberatkan kas negara. Oleh karena itu Presiden memilih untuk menerapkan PPKM mikro lagi daripada lockdown.

Walau tidak 100% membatasi mobilitas masyarakat, tetapi PPKM mikro cukup efektif dalam mengurangi pasien corona. Buktinya dari PPKM mikro periode yang lalu, jumlah pasien covid menurun 50%. PPKM mikro kali ini dipastikan lebih ketat karena masyarakat harus work from home 75%, bukan 50% seperti PPKM yang lalu. Mereka juga tak bisa keluyuran ke luar kota karena harus tes swab dan hanya berlaku selama 1×24 jam.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia sudah tepat untuk mengendalikan penularan corona, sehingga netizen di seluruh dunia mengakuinya. Mereka mengapresiasi karena pemerintah cepat tanggap dalam membeli vaksin dan mencanangkan program vaksinasi nasional. vaksin juga digratiskan sehingga tidak membebani masyarkat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zakaria )*

Ketika pasien corona makin banyak, maka orang tua harus waspada. Penyebabnya, sebagian pasien berstatus anak-anak dan mereka tidak mendapatkan vaksin karena belum ada yang untuk usia 18 tahun ke bawah. Orang tua harus super protektif dan berpesan pada anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan.

Pandemi belum juga berakhir dan keadaan malah bertambah parah karena ada lonjakan pasien, dari 8.000 jadi 12.000 orang per hari. Kita makin miris karena mereka terinfeksi oleh virus covid-19 karena tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Padahal semua orang wajib untuk memproteksi diri, termasuk anak-anak.

Di ibu kota, ada lonjakan kasus corona pada anak, sampai ada warning agar mereka tidak boleh bermain di luar rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia menyatakan bahwa ada 655 dari 5.582 kasus pada anak usia 6-18 tahun. Sementara pasien balita 244 kasus.

Angka ini tentu mengkhawatirkan karena anak-anak ternyata beresiko tinggi kena corona. Jika mereka terinfeksi virus covid-19 pun berbahaya karena ketika dirawat di RS, tidak bisa ditunggui oleh ibu atau anggota keluarga lain karena beresiko tinggi. Pun ketika isolasi mandiri di rumah, harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan memakai masker walau di dalam hunian saja.

Dokter Arun Shah menyatakan bahwa pandemi 2021 beda dengan 2020. Karena tahun ini pasien anak-anak lebih mudah terkena corona. Karena virus memiliki kemampuan melekat yang lebih tinggi, sejak bermutasi ganda, sehingga lebih mudah untuk menyerang para bocah cilik.

Anak-anak lebih rawan kena corona karena mereka beraktivitas lebih banyak di luar daripada orang tua, apalagi sekolah dilakukan secara online. Bisa jadi mereka jenuh di rumah saja lalu main sepeda atau sepatu roda, dan kurang disiplin pakai masker. Dengan aktivitas tinggi tentu membuat tubuh berkeringat, sehingga pengap ketika pakai masker.

Apalagi anak-anak belum diinjeksi karena memang belum diciptakan vaksin untuk manusia di bawah 18 tahun, sehingga belum mendapatkan kekebalan tubuh dari serangan corona. Semoga para ahli menciptakan vaksin untuk usia berapa saja, agar semua orang bisa bebas dari ancaman virus covid-19.

Sebagai orang tua, kita wajib untuk mencegah agar anak tidak terinfeksi virus covid-19. Caranya dengan mengajari mereka untuk mematuhi protokol kesehatan dan pakai masker dengan disiplin.Jika bukan orang tuanya yang membimbing, siapa lagi?

Cara untuk mengajari adalah dengan memberi contoh secara langsung, sehingga orang tuanya juga harus rajin mencuci tangan atau memakai hand sanitizer , menjaga jarak, dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Pasalnya, proteksi dari vaksin belum ada, maka satu-satunya cara adalah dengan menghindari resiko penularan dengan prokes ketat.

Jangan keluar rumah sembarangan dan jika ingin membeli snack cukup pesan via ojek online. Sediakan banyak cemilan dan bahan makanan di dapur, sehingga tidak sedikit-sedikit keluar rumah untuk berbelanja. Mereka juga wajib diberi pengertian agar bermain di rumah saja, jangan berlarian di lapangan seperti biasanya, karena pandemi masih menggila.

Selain itu, anak-anak juga wajib makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Jika mereka malas makan sayur dan buah maka bisa dibuatkan jus agar lebih mudah dikonsumsi. Berikan juga multivitamin dan susu sapi agar imunitasnya lebih tinggi.

Lebih baik mencegah anak-anak kena corona daripada mengobati mereka, karena virus covid-19 telah bermutasi menjadi lebih ganas. Anak-anak ‘dikurung’ di dalam rumah demi kebaikan mereka sendiri, karena kenyataannya di luar sana keadaannya masih rawan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Moses Waker )*

Beberapa anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) menjadi masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka buron karena melakukan dosa besar, dengan jadi otak dalam beberapa penyerangan yang membuat aparat meninggal. Masyarakat Papua sendiri setuju akan perburuan mereka, karena sudah merugikan dan membuat kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

Kedamaian di tanah Papua dirusak oleh KST karena mereka membuat onar, dengan menembaki warga sipil maupun prajurit TNI yang sedang bertugas. KST melakukannya karena ingin memerdekakan Papua, sehingga mencari segala cara untuk mengusir aparat, karena dianggap representasi dari pemerintah Indonesia. Mereka juga menganggap Papua sedang dijajah, padahal bukan.

Ketika KST makin mengganas dengan menembak aparat dengan sniper dan bahkan membunuh para guru yang notabene warga sipil, mereka tak bisa dibiarkan. Akhirnya BNPT menyatakan beberapa pentolan KST sebagai buronan, yakni Murib, Egionus Kogoya, Germanius Elobo, Lekagak Telenggen, dan Sabinus Walker.
Terutama Telenggen yang jadi DPO nomor 1 karena memiliki jabatan tinggi di KST.
Selain Lekagak Telenggen, Sabinus Walker juga menjadi perhatian publik karena ia dan pasukannya yang membakar sekolah dan membunuh 2 orang guru di Papua. Walker sangat jahat karena ingin melenyapkan pengajar, entah dengan alasan rasis karena ada yang berasal dari luar Papua atau alasan lain.

Masyarakat mendukung penetapan para pentolan KST menjadi buronan teroris. Pasalnya, tindakan mereka sudah melewati batas dan menggunakan cara-cara ala teroris yang penuh kekerasan. Meski tidak ada aksi pengeboman, tetapi KST telah berkali-kali memicu keramaian dan takutnya ada perang antar suku lagi.

KST tak hanya mengancam dengan teror psikologis, tetapi juga dengan senjata api. Senjata ilegal itu tak hanya dipamerkan tetapi juga digunakan untuk membunuh. Bukankah ini sebuah cara kerja teroris? Sehingga wajar jika KKB diubah namanya jadi KST.

Pembunuhan yang dilakukan oleh KST tak hanya dilakukan pada anggota TNI dan Polri, tetapi juga warga biasa. Padahal masyarakat sipil yang mereka bunuh bukanlah mata-mata polisi seperti yang KST tuduhkan. KST terlalu sering negative thinking dan paranoid, sehingga semua orang dikira mata-mata. Ketika ada yang mencurigakan maka langsung ditembak tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Warga sipil juga mendukung para pentolan KST dijadikan buronan karena Walker dkk membakar sekolah dan membunuh guru. Berarti mereka mencegah anak-anak Papua untuk maju melalui pendidikan. Bagaimana masa depan Bumi Cendrawasih bisa bersinar ketika masyarakatnya malah dilarang sekolah? Tak heran ketika Walker jadi DPO, masyarakat malah bergembira.

Jadi, tidak benar jika ada yang menyatakan bahwa masyarakat di Papua mendukung KST, karena justru mereka yang antipati terhadap kelompok separatis ini. Warga sipil di Bumi Cendrawasih sangat antipati terhadap KST, karena selalu mengganggu perdamaian dan memaksa banyak orang untuk menyeberang ke Republik Federal Papua Barat.

Justru masyarakatlah yang rajin melapor ketika ada anggota KST yang ketahuan ‘turun gunung’ alias meninggalkan markasnya, dan mulai beraksi di tengah kota. Warga sipil langsung menelepon kantor polisi terdekat untuk melapor dan mencegah agar tidak terjadi kerusuhan di Papua. Jangan sampai kedamaian tercerabut oleh aksi kotor dari organisasi separatis dan teroris.

Sebuah kelompok teroris tak hanya melakukan pengeboman, tetapi juga membuat kerusuhan dengan senjata api. Saat anggota KST jadi buronan teroris maka dianggap wajar karena mereka sudah berkali-kali melakukan pembunuhan keji, dan bertindak seperti teroris. Masyarakat di Papua sangat mendukung aparat untuk memburu KST, agar tercipta perdamaian di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh: Hendrik Kupia (Warga Papua di Kota Semarang)

Kelompok Separatis dan Terorisme (KST) Papua adalah kroni dari organisasi papua merdeka. Mereka mendapatkan senjata dari pasar gelap dan menggunakannya untuk menakut-nakuti rakyat, serta melawan anggota TNI. Keberadaan KSP tentu meresahkan karena semakin merajalela dengan beberapa kali menembak aparat dan juga warga sipil. Selain itu juag, gedung sekolah dan fasilitas umum lainnya banyak dibakar oleh mereka.

Oleh karena itu, negara bertindak tegas agar anggota KST Papua menyerah dan harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang mereka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KST, tidak salah jika prajurit TNI-Polri juga melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kabaintelkam Polri, Komjen Paulus Waterpauw menyatakan bahwa KST berbuat keonaran karena tidak ada pekerjaan lain. Oleh karena itu, semua pihak harus membantu memberantas KST agar Bumi Cendrawasih terjaga keamanannya. Dalam artian, untuk mengatasi KST bukan hanya tanggung jawab aparat pemerintah, tetapi seluruh masyarakat juga perlu berkontribusi.

Masyarakat bisa membantu memberantas KST Papua dengan memberi informasi kepada aparat. Seperti contoh, ketika ada transaksi atau kejadian yang mencurigakan, masyarakat bisa langsung menelepon aparat keamanan setempat, sehingga kejahatan KST Papua bisa dicegah. Jangan malah mengabaikannya karena informasi sekecil apapun bisa membantu aparat keamanan dalam memburu KST.

Teror KST sudah terjadi selama lebih dari 20 tahun dan telah memakan banyak kerugian finansial, korban luka-luka, hingga korban jiwa. Oleh karena itu, semua pihak harus kompak dalam melawan KST Papua demi kesuksesan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemberantasan KSP menjadi PR bagi Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat juga anggota TNI yang menjaga keamanan di Bumi Cendrawasih. Jangan sampai KSP berulah lagi dan memakan korban jiwa. Kelompok kriminal ini harus dihilangkan sampai ke akarnya, agar tidak ada lagi teror yang menghancurkan mental masyarakat Papua.