Rizieq Shihab divonis terbukti bersalah dalam kasus menyebarkan berita bohong dan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat. Vonis tersebut dijatuhi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021).

Dalam sidang putusan terkait perkara hasil swab test di RS Ummi Bogor, majelis hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Rizieq Shihab.
“Menyatakan terdakwa Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, turut serta dalam menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum,” ujar Majelis hakim.

Menyikapi hal tersebut, analis Taiwan Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, menyatakan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh lembaga yudikatif didalam menegakkan supremasi hukum. Ia melihat vonis 4 tahun penjara yang diberikwn sudah sesuai.

Dirinya menyatakan bahwa fenomena ini sudah pasti menjadi sebuah sentimen positif bagi pasar, sebab trust yang tercipta terhadap pemerintah Indonesia didalam mewujudkan kamtibmas tercipta. Segala tindakan ekstraparlementer dan above the law dapat dieliminir dan diminimalisir.

“fenomena ini sudah pasti menjadi suatu sentimen positif pasar, trust yang tercipta didalam mewujudkan kamtibmas tercipta. Segala tindakan ekstraparlementer dan above the law dapat dieliminir dan diminimalisir”, ujar Tulus.

Pemerintah akhirnya memberikan klarifikasi mengenai rencana kebijakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan memungut sejumlah barang dan jasa di dalam negeri.

Pemerintah menegaskan rencana kebijakan yang tertuang di Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, sehingga saat ini belum ada aturanya.

“Tidak benar kalau ada pengenaan pajak untuk sembako dan jasa pendidikan, dalam waktu dekat atau bulan depan. Saat ini RUU masih di DPR bahkan belum diparipurnakan apalagi dibahas. Pemerintah masih menerima semua aspirasi,” terang Yustinus Prastowo staf khusus Menteri Keuangan saat berdiskusi daring bertema Arah Kebijakan Perpajakan di Kala Pandemi yang digelar oleh Narasi Institute, akhir pekan lalu.

Yustinus menegasknan, tidak khusus mengomentasi RUU yang beredar. Ia hanya menjelaskan yang sekarang yang dibangun dan direncanakan menggunakan logika bahwa saat pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan semua kepada pelaku usaha dan masyarakat.

“Tidak ada kebijakan pajak agresif (selama ini). Karena itu kini jadi kesempatan baik untuk memikirkan kalau pandemi Covid-19 berakhir apa yang akan diberlakukan?,” katanya.

Ia menegaskan rancangan kebijakan PPN saat ini bukan kebijakan yang tiba-tiba, tapi melalui sebuah kajian sejak beberapa tahun yang lalu tapi eksekusinya selalu tertunda, karena membutuhkan proses yakni pembahasan di parleman untuk menetapkan Undang- Undang.

“Saat ada ruang untuk membahasnya di RUU KUP karena itu pemerintah menyampaikan beberapa ide,” katanya.

Kantor Staf Presiden menekankan pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, melainkan juga menyiapkan pengembangan sumber daya manusia.

Hal itu disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dalam acara KSP Mendengar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

“Pembangunan tidak hanya infrastruktur, namun juga membangun dan mengembangkan SDM. Saat fasilitas IKN dibangun, kualitas SDM harus ditingkatkan,” ujar Juri sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.

Juri menyebut, pembangunan IKN akan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, selain menjadi transformasi pembangunan.

Dia mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi serta sinkronisasi kementerian dan lembaga.

Senada, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, masterplan IKN di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun 2020. Saat ini pemerintah masih menyusun pelaksanaan pemindahannya. Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan.

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan masih terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini juga menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Suharso mengatakan, dengan adanya pembangunan dan pemindahan ibu kota tersebut, diharapkan akan dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat menciptakan 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

Jelang 100 hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dukungan datang dari para tokoh Papua agar pelaksanaan kegiatan akbar olahraga nasional ini dapat berjalan lancar dan sukses di tanah Bumi Cendrawasih Papua.

Tokoh perempuan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Marta Itlay mengajak seluruh masyarakat ikut sukseskan PON XX karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan Papua. Marta menekankan pentingnya keterlibatan anak muda Papua dalam kegiatan ini, serta untuk tidak terpengaruh isu-isu yang akan menghalangi pelaksanaan PON XX Papua.

“Masyarakat harus antusias ikut mendukung pelaksanaan PON 2021 di Papua. PON juga ikut mendukung pembangunan,” katanya, Jumat (25/6/2021).

Marta berharap masyarakat jangan terpengaruh dengan hal yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan PON XX 2021 di Papua.

Di tempat terpisah tokoh agama Jayapura, Pendeta Jhon Baransano, Jumat (25/6/202) menghimbau masyarakat untuk turut ikut menyukseskan PON XX Papua. Pendeta Jhon mengungkapkan bahwa kehadiran para atlet dari seluruh Indonesia menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua, jadi wajib disambut dengan baik.

Jhon menambahkan kehadiran para atlet dan para official dari 34 provinsi di Papua itu menjadi sebuah kebanggaan.

“Mari kita dengan hati yang baik dan bersih, kita sambut kegiatan PON XX, sebagai tuan rumah yang baik. Mari kita tinggalkan segala perbedaan, kita lihat bahwa ajang ini memberikan dampak positif dan memberi nilai-nilai hubungan relasi kemanusian yang baik, kita bisa mengenal semua suku bangsa yang ada. Kita tahu bahwa kehadiran mereka menjadi berkat bagi kita. Sebagai tokoh agama saya mengimbau dan mengharapkan mari kita sukseskan PON XX Papua,” katanya.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman menegaskan Papua sudah siap menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

“Kami mendapat laporan bahwa panitia penyelenggara sudah sangat siap untuk menghadapi kegiatan olahraga nasional empat tahunan tersebut, Kami juga bersepakat membuat PON Papua ini jadi kebangkitan masyarakat Indonesia dari pandemi Covid-19,” kata Marciano.

Penyelenggaraan PON XX 2021 di Papua juga mendapat dukungan dari Perhimpunan Mahasiswa Katholik RI (PMKRI) agar penyelenggaraan event olahraga nasional ini berjalan sukses.

Dukungan ini disampaikan Presidium Pengembangan Organisasi PMKRI, Lawan Joman. Menurut Joman, pelaksanaan PON XX di Papua sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan pemerintah Indonesia bagi tanah Papua untuk menjadi tuan rumah.

“Saya sebagai Orang Asli Papua (OAP) bangga. Saya pun setuju dan sepakat untuk dilanjutkan PON Papua ini. Semua elemen yang berkepentingan di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, mari kita membangun bersama untuk mensukseskan PON XX Papua,” katanya.

Joman menghimbau kepada segenap masyarakat Papua agar mengabaikan segala pemberitaan miring dan negatif yang berupaya untuk menggagalkan penyelenggaraan PON XX.

“Berita negatif itu hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya tidak usah didengar. Kita harus bersatu untuk kemajuan provinsi Papua dan Papua Barat ke depan,” katanya.

Senada dengan Joman, anggota Presidium Pengembangan Organisasi PMKRI lainnya, Diego Guntur Salimubun mengatakan bahwa dukungan masyarakat dan pemerintah Papua akan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan PON XX Papua.

Guntur mengatakan, PMKRI sebagai organisasi yang intens terhadap perkembangan provinsi Papua mengajak seluruh masyarakat dan elemen masyarakat Papua mendukung pelaksanaan PON XX agar dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Oleh karenanya, pemerintah dan semua elemen masyarakat Papua harus dapat membuktikan kepercayaan pemerintah pusat dengan terselenggaranya event nasional tersebut secara sukses dan damai. PON XX sebuah kesempatan bagi pemerintah dan rakyat Papua untuk Bersatu membuktikan kepada dunia bahwa Papua itu aman, damai dan mampu menjalankan PON XX dengan baik dan lancar,” katanya.

Guntur menambahkan, penyelenggaraan PON XX akan memberikan dampak positif bagi Papua. Terutama akan ikut meningkatkan perekonomian di Povinsi Papua dan taraf hidup masyarakat Papua. (**)

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Menurutnya, wacana tersebut adalah gerakan inkonstitusional.
“Saya pikir ini gerakan inkonstitusional ya. Terkesan merongrong apa-apa yang telah disepakati bapak bangsa dan pelaku perubahan UUD 1945,” kata Feri lewat pesan singkat, Sabtu (19/6/2021).
Feri menegaskan, wacana tiga periode masa jabatan presiden membangkitkan nilai-nilai otoriter. Sehingga, melaksanakan keinginan orang yang sedang berkuasa.
“Semacam membangkitkan nilai-nilai otoriter dengan melaksanakan keinginan orang yang berkuasa,” ucapnya.
Feri menilai, Presiden Joko Widodo pun tidak tegas menolak terkait masa jabatan 3 periode itu. Menurutnya, Jokowi hanya terlihat menjalankan kehendak UUD 1945.
“Dia tidak sepenuhnya menolak karena dia mengatakan menjalankan kehendak UUD. Kalau UUD diubah kan dia masih bisa maju. Dia tidak tegas menolak 3 periode,” ujar Feri.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode. Dia mengatakan, Presiden Jokowi patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa, ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’ ,” kata Fadjroel , Sabtu (19/6/2021).
Fadjroel menyebut, penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden 3 periode disampaikan pada tanggal 12 Februari 2019. Ada tiga hal yang disampaikan Jokowi terkait jabatan presiden tiga periode.

“Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Fadjroel menirukan Jokowi.
Yang kedua, pada tanggal 15 Maret 2021. Fadjroel bilang bahwa Jokowi tidak ada ada niat presiden 3 periode. Jokowi tak ingin ada kegaduhan baru.
“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi.” sebut Fadjroel.
“Sikap presiden dalam 2 kali kesempatan di atas yang harus menjadi pegangan semua pihak,” pungkasnya. (*)

JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik, Saiful mengatakan saat ini di papua terdapat dua provinsi yaitu papua dan papua barat.padahal wilayah papua sangat luas yakni kurang lebih 312.221 km2.

Menurut Saiful wilayah seluas ini apabila hanya terdapat dua provinsi tentunya banyak problem pembangunan yang muncul di antaranya kompleksitas dari kondisi geografis akses jalan, kesehatan, pendidikan yang kurang sebanding dengan jumlah penduduk sehingga masalah pemerataan infrastruktur.

“Maka sangat tepat sekali apabila pemekaran wilayah papua merupakan solusi percepatan pembangunan yang harus kita bersama,” kata Saiful dalam Live Talkshow ICF di Radio Muara, Jakarta Timur, Jum’at, 25 Juni 2021.

Dijelaskan Saiful, dasar hukum pemekaran pun sudah jelas di pasal 26 UU 21 / 2001 pemekaran papua menjadi provinsi provinsi di lakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya kesiapan sumberdaya manusia.dan ekonomi dan perkembangan di masa datang .

“Manfaat pemekaran wilayah, pertama dengan adanya provinsi baru jelas .fasilitas umum bertambah untuk kesejahteraan rakyat daerah .Dua akan berdampak positif kepada anak anak karna akan di bangun fasilitas pendidikan. Ke tiga akses pengurusan adminitrasi lebih dekat seperti KTP, KK dll,” bebernya.

Bonny Mandolang, Ketua JPKP menambahkan pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan.peningkatan pelayanan publik.dan kesejahteraan masyarakat.dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya.kesiapan sumberdaya manusia.dan perkembangan di masa datang.

“Saya sependapat dengan pa Saiful bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucapnya. []

Oleh : Deka Prawira )*

Tren kenaikan kasus baru Covid-19 terus terjadi dan memicu kekhawatiran korban yang semakin banyak. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tetap tenang karena Prokes 5M dan vaksinasi masih menjadi senjata ampuh dalam memerangi Covid-19.

Covid-19 terus bermutasi, hal tersebut diamini oleh Kepala LBM Eijkman, Amin Subandono yang mengatakan bahwa mutasi virus covid-19 seperti virus yang lainnya dan terus terjadi, sehingga perlu upaya keras untuk mencegah mutasi virus dengan memutus mata rantai replikasi atau penyebarannya.

Tentu saja ada 2 senjata ampuh yang dapat ditempuh untuk memerangi Covid-19, yakni dengan mentaati protokol kesehatan 5M dan meminimalisasi pergerakan masyarakat hingga mendoront terciptanya herd immunity melalui vaksinasi, hal tersebut menjadi kunci untuk mencegah mutasi virus corona.

            Kita tak dapat mengelak bahwa nyatanya ketertiban masyarakat dalam menaati protokol kesehatan akhir-akhir ini agak menurun. Kemungkinan turunnya kesadaran kepatuhan terhadap protokol kesehatan tersebut karena jenuhnya masyarakat saat terhadap pandemi.

            Sehingga ketika libur lebaran tiba, tidak sedikit masyarakat yang berlibur ke tempat wisata, menggelar hajatan dan aneka keramaian lainnya, sehingga sangat dimungkinkan hal tersebut akan melibatkan seseorang yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

            Sebagian masyarakat yang tidak mengenakan masker beralasan bahwa mereka sudah mendapatkan vaksin, sehingga malas memakai masker. Padahal epidemiolog Laura Yamani telah menuturkan bahwa siapapun yang sudah mendapatkan vaksinasi, harus tetap mentaati protokol kesehatan. Karena fungsi vaksin hanya mengurangi gejala ketika terinfeksi.

            Dirinya juga menambahkan, protokol kesehatan yang harus ditaati tidak hanya 3M tetapi 5M. Yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

            Dirinya juga menegaskan bahwa kerumunan dapat meningkatkan risiko penularan corona, begitu juga apabila terdapat pergerakan masyarakat secara massal.

            Mobilitas massal terbukti menaikkan jumlah pasien corona. Terbukti dalam 1 minggu, jumlah orang yang terinfeksi virus covid-19 bertambah, dari 4.000 menjadi 5.000 orang dalam sehari, sehingga jumlah pasien corona di Indonesia mencapai 1,7 juta orang. Kenaikan tersebut terjadi pasca libur lebaran. Tentu saja data ini valid karena dikeluarkan langsung oleh Tim Satgas Covid-19.

            Mengurangi mobilitas merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk berperang melawan pandemi, hal ini harus dilakukan daripada terbaring di Rumah Sakit yang saat ini tengah kelabakan mencari oksigen.

            Selain mentaati protokol kesehatan 5M, Vaksinasi juga wajib dijalani oleh seluruh WNI, apalagi program ini gratis.

            Selain itu, vaksin corona juga dijamin aman dan halal sebagaimana fatwa yang dikemukakan oleh MUI, sehingga tidak boleh ada keraguan di dalamnya.

            Hasil Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa sebanyak 49% warga bersedia atau berkenan untuk mendapatkan vaksin corona. Kemudian 29% lainnya menolak.

            Direktur SMRC Deni Irvani menuturkan, bahwa data ini harus disikapi secara serius. Sebab, penolakan dan keraguan besar di masyarakat berpotensi mengganggu target pembentukan kekebalan kelompok alias herd immunity yang dipatok pemerintah.

            Vaksin merupakan produk zat biologi berupa antigen yang dibuat dengan tujuan merangsang pembentukan kekebalan spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, orang yang mendapat vaksin dapat terhindar dari penularan atau terhindar dari sakit berat akibat penyakit tersebut. Vaksin akan bekerja ketika dimasukkan ke dalam tubuh baik melalui jalur suntikan, oral ataupun intranasal.

            Vaksin Covid-19 sendiri merupakan vaksin yang diberikan melalui jalur suntikan ke dalam massa otot lengan atas untuk menstimulasi sistem imun atau kekebalan tubuh terhadap virus tersebut.

            Vaksin Covid-19 menjadi penting karena vaksin tersebut menawarkan perlindungan berupa kekebalan tanpa perlu terinfeksi virus corona.

            Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting dikarenakan ada sebagian orang yang belum atau tidak dapat divaksin seperti orang yang mengidap autoimun, anak-anak, dll.

Untuk mencapai herd immunity tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan juga peran swasta dalam mewujudkan kekebalan kelompok.

            Selain itu Vaksinasi juga bermanfaat untuk sektor ekonomi, karena jika masyarakat memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit Covid-19, maka kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat bisa diadakan kembali seperti sediakala.

            Prokes 5M dan vaksinasi adalah 2 senjata ampuh dalam melawan pandemi, tak ada pilihan lain selain menggunakan kedua senjata tersebut agar pandemi dapat segera berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zakaria )*

Akhir-akhir ini muncul berita tentang presiden tiga periode. Hal ini tentu mengejutkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang. Padahal Presiden Jokowi sendiri dengan tegas menolak dipilih kembali. Bisa jadi isu tiga periode hanya momentum untuk memprovokasi dan memecah-belah rakyat.

Sejak dipilih tahun 2014, Presiden Jokowi sangat berprestasi dan membuat berbagai infrastruktur yang bemanfaat bagi rakyat. Begitu juga ketika beliau terpilih kembali pada tahun 2019. Masyarakat amat senang dan makin mencintai Bapak Jokowi. Baru kali ini Indonesia memiliki pemimpin yang merakyat, suka blusukan dan tidak pernah pencitraan, tetapi berprinsip untuk kerja dan kerja.

Akan tetapi ada saja pihak yang sirik dan kurang suka dengan sepak terjang Presiden Jokowi, entah apa sebabnya. Akhirnya mereka mengembuskan isu bahwa akan ada pemilihan presiden lagi tahun 2024 dan kontestannya adalah Bapak Jokowi lagi. Padahal hal ini menyalahi aturan, karena seorang WNI maksimal hanya bisa jadi RI-1 selama 2 periode. 

Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi ini, karena hanya isu yang dibuat oleh oposisi. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan untuk tidak mau dipilih kembali, karena akan menyalahi konstitusi dan UUD 1945. Walau memegang tampuk sebagai pemimpin, tetapi beliau tidak mau menyalahgunakan jabatan dan mengamendemen UUD, agar bisa dipilih lagi.

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adrian menyatakan bahwa pihak yang menuduh bahwa akan ada penambahan masa jabatan presiden selama 3 periode harus berhati-hati. Jangan sampai pernyataan itu jadi wacana yang berujung fitnah.  Isu ini hanya jadi spekuliasi dan entah mengapa digulirkan kembali.

Jika ada yang sengaja memfitnah Presiden seperti ini memang harus diberi peringatan, karena ia bisa tersandung UU ITE. Penyebabnya karena pihak yang menuduh menyatakan ‘presiden 3 periode’ di channel Youtube-nya. Ketika ia terbukti melanggar UU ITE, maka bisa kena denda maksimal 1 milyar rupiah atau penjara maksimal 6 tahun.

Begitu pula ketika ia beralasan bahwa wacana ini tidak diucapkan via media elektronik. Ia bisa tetap kena pasal pencemaran nama baik dan terancam hukuman maksimal 9 bulan penjara atau denda 450.000 rupiah. 

Jika ia benar-benar tertangkap karena terjerat UU ITE atau pasal pencemaran nama baik, maka jangan sampai playing victim dan berkata bahwa ini melanggar demokrasi. Masyarakat perlu tahu beda antara kritik dengan fitnah dan tidak terpengaruh. Perbuatan oknum yang seperti itu sudah menjurus ke fitnah keji dan pembunuhan karakter, wajar jika kena hukuman penjara.

Apapun perbuatan yang dilakukan, seharusnya seorang rakyat tidak boleh berpikiran negatif kepada presidennya. Memang Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Apabila seperti itu berarti kita negara liberal, bukan demokrasi dan pancasila.

Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi karena sudah beberapa kali Presiden Jokowi menegaskan untuk tidak ada yang namanya masa jabatan sampai 3 kali. Beliau sangat menghormati refomasi 1998. Pada spirit reformasi, maka periode jabatan presiden dibatasi, agar tidak muncul sikap yang ortoriter atau rezim tirani.

Jangan mudah termakan hoaks apalagi yang sudah tersebar di media sosial atau grup WA. Jika ada berita tentang masa jabatan presiden 3 periode, maka tahan sebelum men-share dan periksa kebenarannya. Kenapa? Karena saat ini orang bisa dengan mudah menulis di internet, sedang kebenarannya bisa jadi kurang valid, lantaran hanya menjadi alat propaganda.

Masa jabatan presiden Indonesia sudah fix hanya 2 periode. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa diganggu-gugat. Masyarakat diminta untuk tenang dan tidak mencak-mencak saat ada isu presiden 3 periode, karena bapak Jokowi sendiri menolaknya.