Rekapitulasi harian kasus Covid-19 secara nasional kembali memecahkan rekor pada Rabu (24/6). Hari itu, terdapat penambahan kasus terkonfirmasi lebuh dari 20 ribu.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakn bahwa lonjakan Covid-19 merupakan dampak libur panjang saat Lebaran. Menurut dia, jika tidak ada kebijakan libur panjang, maka tak akan ada lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan seperti sekarang ini.

“Sebelum libur panjang, keterisian rumah sakit itu di bawah 30 persen. Relawan dokter dan akes (tenaga kesehatan) saya bubarkan karena tak ada pasien. PPKM mikro berhasil,” Ridwan

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut kontra produktif pada saat pemerintah memberi libur panjang, banyak masyarakat yang mudik. Masyarakat juga saling berkunjung satu sama lain. Saat Lebaran, tak sedikit pula masyarakat yang ramai berziarah ke makam-makam sanak saudaranya yang telah meninggal. Seperti bom, kata dia, terjadilah kedaruratan penanganan cov-19.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Makara Strategic Insight, Andre Prayitno, S.Sos, M.A.,M.Si, mendukung pernyataan dari Ridwan Kamil. Dirinya melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro merupakan langkah tepat guna mengendalikan dan mencegah lonjakan covid-19. Akan tetapi kebijakan tersebut harus sinergis dengan kebijakan lainnya, sehingga tidak menjadi kontra produktif dan menghabiskan resource yang ada.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa para stakeholder harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas setiap elemen kebijakan yang ada, mulai dari man (nakes), method (kebijakan), machine (sarpras), material (vaksin/APD) serta money (anggaran).

“Stakeholder harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas setiap elemen kebijakan yang ada, mulai dari man (nakes), method (kebijakan), machine (sarpras), material (vaksin/APD) serta money (anggaran)”, ujar Andre.

Satgas Operasi Nemangkawi terus memburu anggota (KST) di Papua. Dalam 6 bulan terakhir, Satgas Nemangkawi terlibat kontak tembak dengan KST sebanyak 23 kali.

Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudussy mengatakan ada delapan orang teroris yang ditembak mati karena melakukan penyerangan. Selain itu, belasan orang anggota KST ditangkap selama Januari hingga Juni 2021.

“Adapun keberhasilan dan pencapaian tugas yang berhasil dilakukan oleh Satgas Ops Nemangkawi, yaitu dalam upaya penindakan yang tegas dan terukur, terdapat delapan orang kelompok kriminal bersenjata yang meninggal dunia serta 11 orang luka-luka. Dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa senjata api, amunisi kaliber 5,56 mm, HT, handphone, anak panah, dan lain sebagainya,” ujar Iqbal melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/6/2021).

Iqbal mengatakan empat dari sebelas orang yang ditangkap merupakan DPO, yakni PK, KS, LW, dan MT. Terbaru, ada satu jaringan senjata dan amunisi yang berhasil diungkap, yaitu seorang pria bernama Ratius Murib, yang diduga didanai oleh pemda Puncak hingga Ketua DPRD Tolikara Sonny Wanimbo.

“Selain KST, Satgas Ops Nemangkawi juga berhasil menangkap delapan orang kelompok kriminal politik yang menyebarkan propaganda serta ujaran kebencian melalui media sosial, yang dua di antaranya berinisial VY dan EK,” katanya.

Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Inspektur Jenderal (Purn) Benny Mamoto, mengungkapkan Sebanyak 37 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang jadi teroris telah ditangkap. 37 orang tersebut merupakan mantan atau masih anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terlibat aksi terorisme di Indonesia.

Benny yang kini menjabat Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu mengatakan data tersebut dapat diakses publik dengan mudah melalui rekam jejak putusan pengadilan.

“Kami mengumpulkan data para pelaku teror berikut latar belakangnya untuk bahan analisa. Data tersebut diambil dari putusan pengadilan. Jadi kalau ditelusuri di laman pengadilan setempat maka akan menemukan data tersebut, termasuk berapa lama vonisnya. Ini supaya clear, jangan sampai dikira asal-asalan sumbernya,” ujar Benny.

Menyikapi hal tersebut, analis Papua dan teorisme dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa langkah penegakan hukum terhadap ke-37 anggota FPI tersebut merupakan hal yang tepat. Akan tetapi proses hukum harus menganut asas due process, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dibelakang.

Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa, penegakkan hukum juga harus mengena kepada elit FPI yang terlibat jaringan terorisme, sehingga kepercayaan terhadap komitmen pemerintah didalam menciptakan kamtibmas tercapai. Hal ini juga guna menciptakan unsur pembelajaran bagi para tokoh prominent lain agar tidak terlibat maupun memberikan dukungan terhadap berbagai aksi terorisme.

“ Penegakkan hukum harus mengena pada elit FPI yang terlibat terorisme, sehingga kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam kamtibmas tercapai. Hal ini juga guna menciptakan unsur pembelajaran bagi para tokoh prominent lain agar tidak terlibat maupun memberikan dukungan terhadap berbagai bentuk aksi teror”

Oleh Elfahmi Lubis, akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Belakangan ini wacana masa jabatan presiden 3 periode menjadi diskursus di ruang publik. Bahkan, sudah ada beberapa kelompok yang tidak sekedar menjadikan isu ini sebagai wacana tapi sudah mulai melakukan langkah-langkah nyata untuk menggolkan misi ini. Baik dalam bentuk penggalangan opini publik sampai lobi-lobi politik ke DPR agar dilakukan amandemen UUD 1945 terbatas untuk mengubah/merevisi konstitusi terkait pasal 7 yang berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Saya menilai soal masa jabatan presiden 3 periode tidak bisa dilihat sebagai wacana biasa, tapi bisa menjadi realitas politik jika publik tidak memberikan “perlawanan” dan “pengawalan” secara nyata untuk menentang segala gerakan dan upaya yang ingin melabrak konstitusi dan takdir sejarah.

Pembatasan masa jabatan presiden adalah amanat reformasi 1998 yang diperjuangan secara berdarah-darah oleh mahasiswa dan segenap komponen bangsa yang lain. Munculnya gerakan reformasi karena perlawanan atas praktek kekuasaan orde baru yang menjadikan presiden berkuasa dalam periode yang tidak terbatas sehingga memunculkan oligarkhi, tirani, dan otorianisme.

Oleh sebab itu jika masih ada pikiran dan syahwat politik elit politik untuk kembali pada praktek kekuasaan seperti orde baru, selain melawan konstitusi negara yang sah juga melawan takdir sejarah bangsa ini. Untuk itu menjadi tugas kita semua untuk memastikan agar syahwat elit yang ingin memaksa masa jabatan presiden 3 periode harus segera diakhiri dan dikubur dalam-dalam.

Narasi yang sengaja dibangun untuk melegitimasi syahwat masa jabatan 3 periode ini adalah seolah-olah belum ada figur lain yang layak untuk menjadi presiden pada periode berikutnya. Narasi lain yang dibangun adalah bahwa untuk menjaga agar Indonesia tidak terjadi perpecahan dan demi keutuhan NKRI. Bahkan ada narasi yang lebih ekstrem lagi bahwa untuk menjaga bangsa ini agar tidak dirampok oleh kekuatan politik yang ingin menjadikan Indonesia “conffensional state”. Ngeri-ngeri sedap sekali narasi-narasi yang dibangun, jadi merinding.

Saya melihat wacana ini sengaja diproduksi oleh kelompok dan kekuatan politik yang merasa “nyaman” dan kelebihan “vitamin” dengan pusaran kekuasaan yang ada sekarang. Mereka takut jika kekuasaan berganti mereka juga akan kehilangan zona nyaman. Dalam konteks narasi mereka ini disokong oleh para influencer dan buzzer sehingga terbentuk public opinion, bahwa seolah-olah masa jabatan presiden 3 periode merupakan kehendak dan aspirasi rakyat.

Walaupun dalam realitas sebenarnya, rakyat bersikap sebaliknya yaitu menolak wacana ini. Mereka ini para ovunturir politik yang selama ini merasa nyaman dan mendapat insentif politik dari kekuasaan saat ini.

Analisis liar saya yang lain, wacana ini sengaja dilempar ke publik untuk niat “jahat” mendiskreditkan pemimpin sekarang. Dengan narasi yang dibangun seolah-olah ini kehendak atas restu pemimpin sekarang. Dengan demikian ada amunisi untuk menyerang beliau oleh para pesaing-pesaing politiknya. Soalnya, dalam banyak literatur politik, cara-cara seperti ini dikenal dengan politik belah bambu, yang semula terpadu dan menyatu, lalu dibelah. Yang satu diangkat, yang lainnya diinjak. Politik belah bambu adalah politik khas kolonial

Presiden Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan komitmen beliau untuk taat pada konstitusi dan tidak punya niat sedikit pun untuk menjadi presiden 3 periode. Bahkan dalam suatu kesempatan beliau tegas menyatakan bahwa pikiran dan ide yang mendorong beliau untuk 3 periode adalah upaya untuk menjerumuskan dirinya. Namun anehnya walaupun presiden sudah berulang kali menyatakan menolak wacana masa jabatan 3 periode, namun narasi dan aksi beberapa kelompok masih saja lantang menggulirkan wacana ini.

Semoga saja ini hanya sekedar wacana yang lumrah di negara demokrasi, dan bukan sebuah aksi nyata untuk melawan konstitusi negara.

Untuk itu mari kita akhiri wacana ini karena kontra produktif dan tidak memberikan literasi serta edukasi kepada publik tentang bagaimana cara kita berkonstitusi dan bernegara dengan baik. Mari kita fokus dan kosentrasi membantu pemerintah agar pandemi covid 19 ini segera berakhir, sehingga kehidupan kebangsaan kita kembali normal seperti semula. (**)

Di Kota Serang, Banten, terpantau ada pemasangan spanduk-spanduk bertuliskan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Korlap pemasangan spanduk tersebut, yang merupakan perwakilan Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (KOMPAN) Banten, Zikri Wahyudi menjelaskan bahwa aksi solidaritas mahasiswa serang Banten ini sebagai bentuk dukungan terhadap KPK RI.

“Kami mendukung setiap langkah yang diambil oleh pimpinan KPK RI sesuai amanah Undang-Undang No.19 tahun 2019,” ujar Zikri yang juga mahasiswa Universitas Serang Raya, Jum’at (18/6/2021).

“Kami juga menentang langkah yang diambil 75 pegawai KPK yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan. Sebab, langkah itu adalah bentuk melawan Undang-Undang dan bisa dikategorikan sebagai tindakan makar,” katanya.

Menurutnya, gerakan Novel Baswedan melalui 51 pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berbanding terbalik ketika mereka tidak mendukung pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019.

Gerakan Novel Baswedan di dalam tubuh KPK sebelum disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 bertentangan dengan penguatan KPK RI sebagai anak kandung Reformasi.

“Belum lagi saat KPK RI mau diperkuat melalui penguatan UU No 19 Tahun 2019, Novel Baswedan dkk justru melakukan manuver dengan membentuk Wadah Pegawai (WP) KPK RI dan menolak revisi UU KPK 2002 menjadi UU No 19 Tahun 2019 saat diproses menjadi RUU,” ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, saat ini kelompok yang gagal TWK dinilai melakukan perlawanan terhadap UU No. 19 Tahun 2019 melalui PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

“Tata cara alih status pegawai KPK itu telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” tuturnya.

Kemudian, katanya, dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

“Sikap Novel Baswedan dkk dinilai tidak konsisten, karena dahulu menolak revisi UU KPK tahun 2002 dan alih status ASN tetapi saat ini menuntut diterima jadi ASN karena gagal dalam TWK,” imbuhnya.

“Sangat kontradiktif perilaku Novel Baswedan dkk, kalau mereka punya niat baik terhadap republik ini masih banyak ruang untuk berkontribusi dan mengabdi kepada bangsa serta tanah air Indonesia,” pungkas Zikri. (*)

Oleh : Tania Rizkiana )*

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur diprediksi akan mengatasi ketimpangan ekonomi, karena perputaran uang akan merata ke seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga tak hanya ada di seputar Jakarta, tetapi juga di Borneo. Sehingga diharap ada pemerataan kemajuan ekonomi di Indonesia.

Ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, maka masyarakat auto terkejut. Karena Pemindahan ibu kota adalah hal baru dan wajar mereka akan sedikit waswas. Penyebabnya karena pemindahan ini baru pertama kali terjadi. Padahal sudah ada wacana pemindahan ibu kota ke borneo sejak era Presiden Soekarno.

Yustinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis menyatakan bahwa memindahkan ibu kota Indonesia sudah menjadi kebutuhan. Tujuannya agar ada indonesiasentris, bukan jawasentris atau jakarta sentris. Dalam artian, saat ini pembangunan memang masih difokuskan di Jakarta dan daerah-daerah lain di Jawa.

Sedangkan di pulau lain modernisasi agak tersendat-sendat. Sehingga diharap pembangunan akan terjadi dengan pesat di Kalimantan, dan tidak ada ketimpangan ekonomi antara borneo dengan jawa. Karena di sana juga maju dan masyarakatnya diedukasi agar perekonomian mereka juga naik lagi.

Yustinus melanjutkan, selama ini perputaran uang mayoritas masih ada di Jakarta, bahkan hingga 91%. Sedangkan sisanya yang 9% tersebar ke daerah lain. Dalam artian, ini sangat miris karena seharusnya ada pemerataan dalam perputaan uang, jika ingin ekonomi lebih maju.

Sehingga diharap saat ibu kota dipindah ke borneo, maka di sana akan kecipratan dan perputaran uang akan terjadi dengan kencang. Masyarakat dayak, banjar, dan lain-lain akan lebih trengginas karena dunia usaha akan maju, berkat berkah dari pemindahan ibu kota di Borneo.

Pemindahan ibu kota negara justru menjadi hal yang bagus, karena akan mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Bayangkan jika di Kalimantan Timur dibangun mall dan gedung-gedung baru yang akan mendukung pusat pemerintahan Indonesia, maka akan butuh banyak pekerja. Sehingga akan mengurangi pengangguran dan otomatis mengatasi perekonomian rakyat. Mereka mendapat gaji dan bebas dari kemiskinan.

Diharap hal ini akan menular ke daerah lain, karena akan ada kolaborasi antar daerah. Misalnya ketika ada pembangunan infrastruktur di Kalimantan, maka pekerja didatangkan dari Nusa Tenggara dan wilayah lain. Sehingga mereka juga mendapat rezeki dari pembangunan proyek tersebut. Hal ini akan mengurangi jumlah pengangguran di seluruh Indonesia. 

Pemindahan ibu kota adalah hal yang patut diapresiasi. Menurut ekonom senior Kwik Kian Gie, pemindahan ini akan memperkecil kesenjangan ekonomi karena ada pusat ekonomi baru di Indonesia. Caranya dengan membangun pusat-pusat bisnis baru.

Dalam artian, jika ada pusat bisnis baru maka masyarakat di Indonesia timur bisa langsung ke Kalimantan untuk berniaga. Tak usah sedikit-sedikit ke Jakarta, karena di Borneo juga cukup lengkap. Selain memperkecil biaya transportasi, juga memudahkan. Karena akan memotivasi masyarakat di kalimantan dan sekitarnya untuk berwirausaha.

Sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi antara indonesia bagian timur dengan barat, karena kedua daerah sama majunya. Saat sudah ada pemerataan, maka semoga seluruh WNI akan makin makmur, karena ada modernitas, infrastruktur, dan perputaran uang yang cepat di daerahnya sendiri.

Semoga pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan lancar dan tidak ada yang memprotesnya. Karena program ini sangat bermanfaat, karena ada pemerataan pembangunan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Kita akan lebih maju dan bangkit setelah dihantam oleh pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigobalom )*

Kelompok Separatis dan Teroris  (KST) Papua bisa diseret ke meja hijau dengan tuduhan kasus pelanggaran HAM berat. Penyebabnya karena mereka membunuh tak hanya aparat, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah. Bahkan KST menggunakan tubuh masyarakat asli Papua sebagai tameng hidup, ketika ada kontak senjata dengan aparat.

KST terus diburu oleh Satgas Nemangkawi karena terus membuat kerusuhan di Papua. Anggota mereka juga masuk dalam DPO, karena beberapa kasus, seperti pembakaran sekolah dan pembunuhan warga sipil. Kasus-kasusnya juga makin parah, sehingga sudah masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu pentolan KST yang jadi buronan karena kasus HAM berat adalah Egianus Kogoya. Ia, yang punya jabatan cukup tinggi di KST, menjadi otak dalam beberapa penyerangan. Salah satunya adalah kasus Istika Karya, ketika 20 pekerja dibantai secara kejam. Egianus juga beberapa kali menantang TNI untuk berduel, tetapi lucunya ia malah lari ketika digeruduk oleh Satgas Nemangkawi.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menyatakan bahwa KST sudah melakukan pelanggaran HAM berat. Pasalnya, mereka tega membunuh Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha. Saat membunuh aparat saja berani, apalagi warga sipil. Selain itu, tindakan pembunuhan tentu menyakiti banyak orang, termasuk keluarganya.

Apapun alasannya, pembunuhan tidak bisa dibenarkan. KST tidak bisa serta-merta membunuh anggota TNI, Polri, atau aparat lain karena bagai representasi pemerintah Indonesia. Jika mereka ingin merdeka tetapi malah membunuh aparat sembarangan. 

Apalagi KST juga beberapa kali membunuh warga sipil, seperti saat ada kasus pembunuhan anak SMA bernama Ali Mom. Ia dituduh jadi mata-mata aparat, karena sering masuk ke tempat TNI. Padahal ia ke sana untuk bertanya-tanya, karena memiliki cita-cita jadi tentara. Tindakan ngawur ini harus ditindak, karena nyawa harus dibalas dengan nyawa.

KST juga tersandung pelanggaran HAM berat karena ketahuan melakukan penembakan terhadap seorang pekerja yang bernama Habel Helenti, di Kabupaten Puncak, Papua. Padahal ia sudah meminta ampun, tetapi masih saja dibunuh. Kekejaman ini tentu sudah termasuk kategori pelanggaran HAM berat, karena lawannya tidak membawa senjata untuk membela diri.

Selain pekerja bangunan, para guru juga ditembak oleh anggota KST. Sama seperti kasus sebelumnya, mereka dibunuh karena dicurigai sebagai mata-mata polisi, padahal bukan. Pelanggaran HAM ini termasuk parah, apalagi yang ditembak adalah guru yang jadi pelita untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak Papua. Sehingga wajar jika warga asli di Bumi Cendrawasih sendiri juga antipati kepada KST.

Yan Mandenas, Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa aksi KST sudah dimasukkan dalam kategori pelanggaran HAM berat. Penyebabnya karena mereka ingin memerdekakan Papua. Namun yang menjadi korban malah warga sipil di Bumi Cendrawasih.

Yan menambahkan, KST melakukan kekerasan tak hanya ke warga sipil, tetapi juga ke pendatang di Papua. Selama ini yang dipojokkan adalah aparat, tetapi itu tidak benar, karena yang melakukan pelanggaran adalah KST.

Pernyataan Yan sebagai putra asli Papua tentu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada pendukung KST di Bumi Cendrawasih, karena warga aslinya sendiri malas berurusan dengan mereka. Rakyat sipil paham bahwa KST salah dan aparat yang benar. Jika ada kontak senjata, maka itu adalah cara aparat untuk melindungi diri, sekaligus mengendalikan agar terjadi perdamaian di Papua.

KST sudah terbukti melanggar hak asasi manusia kategori berat karena melakukan pembunuhan terus-menerus. Oleh karena itu, wajar jika KST terus dikejar oleh aparat dan akan dibawa ke meja hijau. Penyebabnya karena tindakan mereka di luar batas kemanusiaan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Unggul Setiawan )*

Tercatat 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyatakan 51 pegawai KPK tersebut memang layak diberhentikan karena secara terang-terangan melawan pimpinan KPK.

Perlu kita ketahui bahwa TWK merupakan metode yang digunakan untuk melegalkan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasilnya, sebagian besar pegawai KPK lolos dan sebagian kecil dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk alih status menjadi ASN.

            Ketua LAKSI, Azmi Hidzaqi mengaku miris jika ada yang mengaku WNI tetapi menolak keberadaan TWK serta tidak menerima hasil tersebut, sedangkan TWK merupakan bagian dari jati diri sebagai anak bangsa Indonesia dalam membangun pondasi bangsa, Pancasila dan NKRI.

            Azmi menyebutkan, ke-51 eks pegawai KPK ini mengikuti perkembangan sejak awal dengan melakukan penolakan revisi UU KPK 2019 sampai dengan TWK, termasuk menunda pelantikan bagi mereka yang telah lulus.

            Azmi menyatakan jelas motivasi sejak awal dari mereka menginginkan agar KPK menjadi lembaga yang independen, bukan hanya dalam proses penyelidikan dan tuntutan peradilan saja, akan tetapi independen di luar rumpun eksekutif.

            Dirinya menambahkan, sudah semestinya 51q pegawai KPK tersebud dapat mengikuti aturan main untuk menjadi ASN. Jika merasa keberatan dipersilakan menggunakan mekanisme hukum dan gugat ke peradilan TUN.

            Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI)  Karyono Wibowo menilai proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah on the right track. Dari aspek regulasi, dirinya menyatakan, proses TWK telah sesuai dengan amanat undang-undang.

            Kita tentu perlu menengok Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, serta peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

            Dirinya menerangkan, secara prinsip dan substansi proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi ASN, sudah On the right track.

            Peneliti senior Indo Survey and Strategy  (ISS) tersebut menyatakan berdasarkan acuan hukum TWK, setidaknya tiga hal penting telah menjadi persyaratan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Kedua, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan. Ketiga memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Dalam keterangan resminya BKN menyatakan bahwa TWK bagi pegawai KPK berbeda dengan tes serupa untuk calon pegawai negeri sipil CPNS. BKN melansir, CPNS merupakan entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan.

            Sementara itu, TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap orang-orang yang sudah menduduki jabatan senior seperti deputi, direktur/kepala biro, kepala bagian, penyidik utama, dan lain-lain. Dengan begitu, diperlukan jenis tes yang berbeda untuk mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan para pegawai KPK dalam proses berbangsa dan bernegara.

            Selain itu, untuk menjaga independensi, maka pelaksanaan asesmen TWK telah digunakan metode assesment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor. Dalam multi-metode, dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB 68), penilaian rekam jejak dan wawancara.

            Sementara itu, pengamat komunikasi Ade Armando menilai bahwa narasi pelemahan KPK akibat alih status pegawai merupakan sesuatu yang berlebihan.

            Pasalnya, pegawai yang dinyatakan tidak lulus uji wawasan kebangsaan itu hanyalah persentase kecil saja. Menurutnya para pegawai yang tidak lulus tersebut tengah berusaha membangun drama tragis untuk menjelaskan alasan tidak lulus.

            Dirinya juga meyakini bahwa uji TWK bagi pegawai KPK bukanlah ujian yang mengada-ada, apalagi terdapat beragam lembaga yang terlibat seperti BKN, BIN, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, hingga BNPT.

            Oleh karena itu, tidak patut kiranya masalah ini dipolitisasi secara berlarut-larut, tak perlulah 51 orang yang tidak lulus tersebut melontarkan beragam propaganda, karena pelaksanaan tes ini telah melibatkan banyak lembaga, tidak hanya KPK..

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang