Permasalahan konflik di Papua tidak pernah berhenti semenjak tahun 1960an, berbagai hipotesa telah dikemukakan oleh para peneliti dan pengamat. Berikut ini adalah beberapa pandangan terkait penyebab konflik di Papua berkepanjangan dan menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari kelompok sipil maupun aparat keamanan.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, memiliki pandangan bahwa penyebab utama konflik di Papua adalah karena belum selesainya permasalahan referendum Papua tahun 1960-an. Menurutnya, referendum tersebut bagi sebagian masyarakat Papua belum selesai.

“Padahal PBB telah menolak rencana referendum Papua dan memutuskan Papua menjadi bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat, jadi permasalahan adalah persepsi,” ujar TB Hasanuddin.

Ia menambahkan penyebab lain seperti diskriminasi dan traumatis operasi militer juga menjadi faktor pendukung konflik Papua tidak pernah selesai, walaupun kondisi diskriminasi terhadap masyarakat Papu telah membaik ketimbang 25 tahun sebelumnya.

Sementara itu, pengamat permasalahan Papua dan Terorisme dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa salah satu variabel kenapa permasalahn di papua tidak kunjung selesai adalah intervensi negara-negara asing disana. Mulai dari Belanda, Australia, Amerika Serikat hingga negara-negara Milanesia mempunyai kepentingan disana. Berbagai organisasi baik state actor maupun non state actor teridentifikasi melakukan berbagai aktifitas ditanah Papua. Pemerintah Indonesia sebaiknya menindaklanjuti permasalahan ini malalui pendekatan soft dan smart method sehingga tidak menimbulkan permasalahan internasional.

“salah satu variabel permasalahan tersebut tidak kunjung selesai, adalah intervensi asing disana. Mulai dari Belanda, Australia, Amerika Serikat hingga negara-negara Milanesia mempunyai kepentingan. Berbagai organisasi baik state actor maupun non state actor teridentifikasi melakukan berbagai aktifitas ditanah Papua. Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti permasalahan ini secara soft dan smart method sehingga tidak menimbulkan permasalahan internasional”, ujar Jim Peterson

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengomentari putusan majelis hakim yang menyatakan Habib Rizieq Shihab bersalah dan menjatuhkan vonis penjara selama empat tahun.

Menurut Ferdinand, vonis Habib Rizieq pada perkara swab test di RS Ummi itu terlalu ringan. “Vonis itu sudah terlalu ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU),” ujar Ferdinand ketika dihubungi JPNN, Minggu (27/6).

Dia menilai seharusnya eks imam besar FPI itu dihukum selama enam tahun penjara sesuai tuntutan JPU. “Kalau melihat fakta persidangan maka sepatutnya hakim menjatuhkan hukuman lima sampai enam tahun pidana kurungan, karena dampak perbuatan Rizieq Shihab terhadap publik sangat besar,” ucapnya.

Ferdinand Hutahaean juga memandang apa yang dilakukan Rizieq sudah membahayakan program pemerintah.

Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan sikapnya tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusi UUD 1945, terkait masa jabatan Presiden Indonesia.

Jokowi dengan tegas menolak munculnya wacana masa jabatan Presiden selama tiga periode.
“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1,” kata Stafsus Presiden Bidang Komunikasi M Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

Bunyi Pasal 7 amandemen ke-1, yakni ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’.

Mengutip Jokowi, kata Fadjroel, munculnya isu Presiden tiga periode tersebut hanya ingin mencari muka dan menjerumuskan.

“Penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden 3 periode, yang pertama pada 12/2/2019, ‘Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,’ ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi ketika itu.

Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) beserta Perhimpunan Lima Profesi Dokter menyerukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat minimal di Pulau Jawa. Dorongan ini muncul seiring jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin melonjak.

“Kondisi sekarang secara laporan yang kita terima dari daerah, khususnya di Pulau Jawa, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, sudah melebihi kapasitas tampung baik di rumah sakit dan Puskesmas,” kata Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI, Adib Khumaidi, dalam konferensi pers virtual, Minggu (27/6/2021).

Adib mengatakan kasus COVID-19 semakin meningkat tajam dari semula 12.624 kasus pada Kamis (17/6/2021), menjadi menjadi 20 ribu lebih kasus Sabtu (26/6/2021). Lonjakan kasus pada periode tersebut, kata Adib, mencapai lebih dari 500% serta diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan COVID-19.

Adib mengatakan saat ini lebih dari 24 kabupaten/kota di Indonesia melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90 persen. Untuk ruang gawat darurat di berbagai rumah sakit mendekati bahkan ada yang melebihi angka 100%.

“Bed occupation rate (BOR) (keterisian tempat tidur perawatan pasien di rumah sakit) untuk ruang isolasi dan gawat darurat mencapai di atas 90 persen,” katanya.

Lonjakan kasus dibuktikan dengan antrean pasien di banyak Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS terutama di kota-kota besar. Bahkan banyak pasien yang meninggal saat tiba di IGD, kata Adib menambahkan.

“Kami tidak ingin Sistem Kesehatan Indonesia menjadi kolaps,” katanya.

Atas situasi tersebut, Tim Mitigasi PB IDI dan Perhimpunan dokter spesialis yang terdiri atas Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI), merekomendasikan lima hal.

Pertama, pemerintah pusat diminta untuk segera memberlakukan PSBB ketat serentak terutama di Pulau Jawa minimal selama dua pekan.

Kedua, pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PSBB yang maksimal.

Ketiga, pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi untuk semua target populasi termasuk untuk anak dan remaja dan tercapai sesuai target, bila mungkin vaksinasi di atas dua juta dosis per hari serta memperluas tempat pelayanan vaksinasi.

Empat, melakukan tracing dan testing yang masif agar kasus ditemukan sedini mungkin, termasuk untuk anak dan remaja. Angka positivity rate dan jumlah tracing per 1.000 orang per pekan sesuai dengan standar WHO dijadikan kinerja setiap Kepala Daerah.

Kelima, agar masyarakat termasuk anak-anak selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berpergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan lainnya. (**)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan rasio utang pemerintah pada tahun depan mencapai 44,28% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut meningkat dari outlook rasio utang tahun ini sebesar 41%-43% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan rasio utang terhadap PDB sejalan dengan langkah pemerintah yang akan terus mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak covid-19. Hal ini juga sejalan dengan outlook defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang diperkirakan mencapai 4,51%-4,85%.

“Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran minus 2,31% sampai minus 2,65% PDB. Defisit akan semakin mengecil pada kisaran 4,51% sampai 4,85% PDB. Rasio utang akan terus dikendalikan di kisaran 43,76% sampai 44,28% PDB,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/5).

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang di level 60% terhadap PDB. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan atau utang akan tetap fleksibel, prudent, dan inovatif di tahun depan melalui upaya untuk mendorong skema pembiayaan KPBU yang lebih masif, serta mendorong penguatan peran sovereign wealth fund (SWF).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan terus memberdayakan SMV di bawah Kementerian Keuangan, melakukan pendalaman pasar serta pengendalian utang secara prudent.

Sri Mulyani tak menampik bahwa pembiayaan masih akan dihadapkan pada tantangan kebutuhan yang tinggi dan volatilitas pasar keuangan, serta antisipasi tren kenaikan suku bunga global.

“Target pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan prudent dengan melihat peluang dan diversifikasi pasar, diversifikasi instrumen dan sumber pinjaman baik dari pasar keuangan lokal, global, maupun pemanfaatan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral,” ujar Sri Mulyani.

Kemudian, pemerintah juga harus terus mendorong efektivitas pembiayaan investasi melalui penguatan BUMN sebagai agen pembangunan.

“BUMN berperan aktif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang dilakukan secara selektif, berdasarkan prioritas yang makin tajam, dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kesiapan proyek atau program secara teknis,” ucap Sri Mulyani. (*)

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok separatis tersebut sama sekali tidak mengindahkan upaya dialog yang dibangun berbagai pihak. Kelompok tersebut lebih memilih untuk terus melakukan aksi brutal, sehingga pantas ditumpas.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengatakan bahwa upaya dialog untuk kedamaian di Papua sudah dilakukan kepada banyak pihak, namun hanya KST saja yang tidak kooperatif.

Mahfud mengatakan, penegakkan hukum terhadap KST harus dilakukan, sebab gerombolan itu merusak harmoni di tengah-tengah kedamaian masyarakat.

Perkataan tersebut sekaligus jawaban dari Mahfud MD untuk menjawab tudingan salah satu organisasi gereja yang menyebut pemerintah tidak pernah membalas surat permintaan dialog terkait penyelesaian konflik Papua.

Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Koordinator Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Dora Balubun.

Merespons pernyataan Dora, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah telah berkali-kali melakukan dialog. Bukan saja dengan tokoh gereja, tetapi juga semua unsur lembaga organisasi di Papua, seperti masyarakat adat, DPRD, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dirinya juga menegaskan, bahwa pemerintah telah berkomitmen bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, baik secara politik, konstitusi dan hukum internasional.

Mantan hakim MK tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen dalam membangun Papua dengan Damai. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020.

Mahfud mengatakan, pemerintah sudah berkali-kali melakukan dialog dengan tokoh gereja, tokoh adat, DPRD, MRP. Pemerintah tetap menekankan pada dialog dengan prinsip dan batas NKRI yang mencakup Papua sudah final.

Perlu diketahui pula, bahwa penetapan label teroris terhadap KST Papua tidak membuat aksi teror menyusut. Sebelum ditetapkan teroris, intensitas kekerasan yang dilakukan oleh KKB memang sudah meningkat.

KST telah meninggalkan jejak kerusuhan dengan ulahnya seperti merusak fasilitas masyarakat, hingga membunuh warga sipil. Aparat TNI-Polri yang tergabung dalam satgas Nemangkawi bahkan menjadi korban aksi KST. Pada akhir April lalu, pemerintah juga telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Menurut Mahfud juga mengatakan, dasar penetapan KKB teroris ialah undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Disebutkan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme.

Sementara terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan.

Atas dasar penetapan tersebut, Mahfud MD meminta kepada TNI-Polri dan aparat keamanan lainnya untuk menindak tegas KKB Papua. Terlebih, tindakan penyelesaian permasalahan pemerintah di tanah Papua adalah dengan kesejahteraan rakyat, bukan soal isu kemerdekaan.

Senada dengan Mahfud MD, Komjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan bahwa tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh KKB di Papua sudah mengerikan sehingga pemerintah memberikan label sebagai teroris.

Jejak kriminal KKB sepertinya memang tidak bisa diampuni, apalagi mereka kerap mengatasnamakan rakyat untuk memberikan serangan kepada aparat TNI-Polri.

Kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah juga telah meminta TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada KKB Papua yang kian meresahkan. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme.

KKB telah mendapatkan label teroris dan juga kelompok yang tidak kooperatif ketika ada upaya dialog dari pemerintah, tentu saja keberadaan KKB yang meresahkan masyarakat Papua harus mendapatkan tindakan tegas dari aparat keamanan, kalau perlu KKB harus ditumpas jika keberadaannya masih mengancam kedamaian dan mengganggu pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Dede Sulaiman )*

Program vaksinasi nasional dimulai pada awal 2021 dan sudah banyak masyarakat yang divaksin. Namun meski sudah divaksinasi, mereka tidak boleh lalai dan melepas masker. Protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat, karena pandemi belum selesai.

Vaksin adalah harapan baru untuk mengakhiri pandemi, karena setelah disuntik, manusia bisa memiliki imunitas tinggi terhadap corona. Jenis vaksin yang sudah masuk di Indonesia adalah Sinovac, AstraZenica, dan lain sebagainya. Semua vaksin sama bagusnya karena memiliki efikasi yang tinggi dan sangat minim efek samping.

Masyarakat yang sudah divaksin diwanti-wanti untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena pasca dinjeksi tidak boleh melepas masker begitu saja. Memang vaksin meningkatkan imunitas terhadap corona, tetapi di luar sana masih banyak OTG. Perbandingan orang yang sudah divaksin dengan yang belum, lebih banyak yang belum, sehingga khawatir akan ada droplet yang tersebar dan menularkan corona.

Dokter Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Semarang mengingatkan masyarakat untuk taat protokol kesehatan 5M. Pemberian vaksin bukan berarti otomatis kebal penyakit, sehingga masyarakat harus tetap waspada. Memang ada yang terkena corona pasca divaksin, tetapi jumlahnya hanya 1%.

Jika ada pemberitaan mengenai orang yang terinfeksi virus covid-19 padahal sudah divaksin, maka tidak perlu dibesar-besarkan. Penyebabnya karena hal ini akan membuat banyak orang yang takut divaksin, karena merasa percuma. Padahal setelah divaksin, kekebalan akan meningkat dan saat kena corona pun gejalanya sangat ringan serta cepat sembuh.

Mengapa setelah vaksin tidak bisa langsung melepas masker dan melanggar protokol kesehatan lainnya? Penyebabnya karena keadaan baru benar-benar aman setelah terbentuk kekebalan kelompok, sedangkan untuk mencapai keadaan itu syaratnya harus minimal 181 juta WNI yang sudah divaksin. Hanya dengan herd immunity maka melindungi mereka yang belum mendapatkan giliran vaksin.

Menurut data tim Satgas covid, per 3 juni 2021 baru 11 juta orang yang divaksin covid, sehingga belum ada 10% dari target herd immunity. Untuk mencapai keadaan ini maka butuh waktu yang cukup lama, tetapi pemerintah mentargetkan agar hanya dalam 12 bulan saja, program vaksinasi nasional akan cepat selesai.

Taatilah protokol kesehatan tidak hanya 3M, tetapi juga 5M. Memakai masker yang sekali pakai lebih disarankan oleh para dokter, karena lebih efektif dalam menahan penularan corona delta, yang lebih ganas dari varian biasa. Masker ini hanya ampuh selama 4 jam saja, maka bawalah masker cadangan saat sedang keluar rumah. Setelah dipakai maka masker harus dirusak agar tidak disalahgunakan.

Mencuci tangan juga wajib dilakukan, baik saat baru masuk rumah maupun ke tempat umum. Bisa diganti dengan hand sanitizer jika memang tidak ada keran air, tetapi lebih efektif untuk mencuci tangan dengan sabun antiseptik.

Selain itu, menjaga jarak dan menghindari keramaian adalah 2 poin dalam protokol kesehatan yang harus ditaati. Jangan bersalaman walau dengan saudara dekat, karena saat ini semua orang bisa berstatus OTG. Lebih baik memproteksi diri daripada kena corona karena kelalaian sendiri.

Mengurangi mobilitas juga wajib dilakukan dan jangan bepergian kecuali jika ada sesuatu yang penting. Acara liburan ke luar kota bisa ditunda pasca pandemi. Lagipula, sudah banyak hiburan di gadget, jadi hari minggu atau tanggal merah bisa dihabiskan di rumah saja.

Menaati protokol kesehatan 5M masih harus dilakukan walau seseorang telah mendapatkan vaksin corona, karena kekebalan kelompok belum terbentuk. Jangan sembarang melepas masker dan seenaknya traveling, karena situasi masih genting. Apalagi kasus corona makin naik dan jangan sampai kita menjadi pasien berikutnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal Bogor

Oleh : Putu Prawira )*

Polemik terkait peralihan status pegawai KPK untuk menjadi ASN tidak perlu berlarut-larut, apalagi perpindahan status tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) nomor 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah on the right track. Dari aspek regulasi, dirinya menyatakan, proses TWK telah sesuai dengan amanat undang-undang.

Kita tentu perlu menengok Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, serta peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
Dirinya menerangkan, secara prinsip dan substansi proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi ASN, sudah On the right track.
Peneliti senior Indo Survey and Strategy

(ISS) tersebut menyatakan berdasarkan acuan hukum TWK, setidaknya tiga hal penting telah menjadi persyaratan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Kedua, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan. Ketiga memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Mengenai aturan pelaksanaan tata cara alih status pegawai KPK, Karyono menjelaskan, hal itu diatur dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK 1/2021. Karenanya, dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam keterangan resminya BKN menyatakan bahwa TWK bagi pegawai KPK berbeda dengan tes serupa untuk calon pegawai negeri sipil CPNS. BKN melansir, CPNS merupakan entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan.

Sementara itu, TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap orang-orang yang sudah menduduki jabatan senior seperti deputi, direktur/kepala biro, kepala bagian, penyidik utama, dan lain-lain. Dengan begitu, diperlukan jenis tes yang berbeda untuk mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan para pegawai KPK dalam proses berbangsa dan bernegara.

Selain itu, untuk menjaga independensi, maka pelaksanaan asesmen TWK telah digunakan metode assesment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor. Dalam multi-metode, dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB 68), penilaian rekam jejak dan wawancara.

Sementara dalam multi-asesor, pihak yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, tetapi dari instansi lain seperti Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan pusat Intelijen TNI AD.
Menanggapi hal tersebut, Karyono menilai arah dari asesmen ini sebenarnya sudah diarahkan demi menjaga agar objektivitas hasil penilaian dan mencegah adanya intervensi.

Berkaitan dengan perdebatan terkait proses TWK di mana oleh sebagian golongan dianggap ada unsur kesengajaan untuk menjegal orang tertentu, Karyono menduga bahwa persepsi tersebut terbangun karena dipengaruhi oleh sentimen politis yang sudah terjadi sebelumnya.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menegaskan, bahwa penetapan status pegawai KPK sebagai ASN atau PNS bukanlah upaya pemerintah untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan kembaga sejekasKPK dalam hal ini, sebaliknya ini merupakan bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jika ada 1.351 pegawai yang ikut tes dan 75 orang tidak lolos, Johanes menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau 90 persen peserta tes tidak lolos, mungkin perlu dipertanyakan.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta agar semua pihak untuk segera mengakhiri isu yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Jika pelaksanaan TWK sudah sesuai dengan undang-undang, tentu saja pelaksanaan TWK tersebut patut didukung dan berguna untuk menyeleksi pegawai demi mewujudkan KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Thanya Karamina )*

Pemerintah terus menggenjot program vaksinasi di tengah angka pandemi Covid-19 guna mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif. Upaya ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk kalangan internasional.

Pada maret 2021 lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pada Jumat lalu, Indonesia telah melakukan penyuntikan di atas 10 juta sasaran vaksinasi. Hal tersebut sekaligus menempatkan Indonesia dalam posisi 4 besar negara yang bukan produsen vaksin, tapi telah melakukan penyuntikan di atas 10 juta.

Menkes Budi juga mengatakan bahwa vaksin Covid-19 sudah menjadi isu geopolitik di mana negara-negara di seluruh dunia saling berebut untuk mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, vaksin yang tersedia adalah vaksin yang terbaik untuk digunakan. Pemerintah harus mengombinasikan penggunaan berbagai macam merek vaksin Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksin untuk seluruh populasi sasaran.

Tidak ada satu pun produsen vaksin di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh permintaan negara-negara besar seperti Indonesia. Tentu saja Indonesia beruntung karena dapat menjalin kerja sama dengan 4 produsen vaksin, yakni Sinovac, Astrazeneca, Novavax dan Pfizer.

Di sisi lain, Menkes juga menyampaikan bahwa saat ini di sejumlah negara di Eropa dan Asia kembali terjadi lonjakan kasus Covid-19. Penyebabnya adalah karena adanya jenis virus mutasi baru, yang juga sudah masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2021, serta mobilitas yang tinggi.

Budi juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu ragu mendapatkan giliran vaksin. Pemerintah sudah pasti akan memprioritaskan vaksin yang benar-benar aman dan berkhasiat untuk dipergunakan oleh seluruh masyarakat berdasarkan rekomendasi dari ahli.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut mengapresiasi pemerintah Indonesia yang cukup sigap dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Perwakilan WHO untuk Indonesia, Paranietharan, mengatakan, belum banyak negara berkembang di dunia yang sudah memvaksinasi rakyatnya. Salah satunya Indonesia.

Pada kesempatan berbeda Immunization Officer WHO Indonesia Olivi Silalahi, menuturkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses di dunia dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19.

Menurut Olivi, Indonesia berada pada urutan kedua negara terbanyak penduduknya yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Mikrobiologi Klinik Universitas Indonesia Prof Pratiwi Pudjilestari Sudarmono mengatakan, kendala yang dihadapi di lapangan karena penyampaian informasi. Menurut Pratiwi, Kelompok masyarakat yang seperti itu lebih sering menerima efek samping vaksin yang dianggap menakutkan.

Untuk itu kita bisa berikan penjelasan, bagaimana vaksin bekerja, bagaimana vaksin efektif menghambat infeksi dan juga mencegah transmisi yang akhirnya mengurangi jumlah pasien. Selain soal komunikasi, suksesnya program gerakan vaksinasi nasional juga bergantung pada ketersediaan dan distribusi agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama untuk memenuhi target 1 juta vaksinasi per hari.

Sementara itu, KADIN juga memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam usahanya untuk mendapatkan vaksin yang jumlahnya terbilang banyak yakni sebanyak 30 juta dosis vaksin.Sebelumnya perlu diketahui, bahwa dengan adanya sentra vaksinasi diharapkan akan memberikan percepatan vaksinasi di Indonesia. Erick Thohir selaku Menteri BUMN menuturkan, percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sehat segera mungkin.

Pada kesempatan berbeda, Tokoh Lintas Agama di Semarang juga mendukung akan pelaksanaan vaksinasi. Adapun Sekretaris Jenderal Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, Ustaz Abu Choir menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah. NU Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi vaksinasi ke 4600 pesantren, sembari melakukan pendataan tokoh pesantren untuk dapat terlibat dalam vaksinasi termasuk kepada para santri.

Ust Choir juga mengingatkan kepada masyarakat untuk percaya pada informasi yang benar, jangan percaya dengan informasi hoaks. Apalagi vaksin sudah secara ilmiah terbukti Aman dan halal, maka jangan menolak vaksin agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

Selain itu, Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia Provinsi Jawa Tengah Anak Agung Ketut Darmaja mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung program mulia pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan program vaksinasi ini ke seluruh Kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah, Umat Hindu tidak ada yang menolak.

Vaksin adalah ikhtiar bersama yang memerlukan kerjasama antara komitmen pemerintah dan antusias masyarakat. Dengan adanya vaksinasi, tentu kita berharap agar pandemi Covid-19 di Indonesia segera berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini