Jakarta – Direktur The Indonesia Intellegence Institute Ridlwan Habib menilai pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau organisasi Papua merdeka (OPM) sebagai kelompok separatis teroris (KST) sudah efektif. Dengan label tersebut, aparat penegak hukum menjadi tidak ragu dalam bergerak.

“Sekarang kita lihat bahkan tidak sekedar KST yang ada di lapangan tetapi juga para donaturnya sekarang kan pada ditangkapi. Bahkan ada politisi juga yang kemudian mulai ditangkap,” kata Ridlwan dalam acara Trijaya Hot Topic Petang dengan tema “Penegakan Hukum Kelompok Separatris Papua”, Selasa (29/6/2021).

Ridlwan menambahkan, label teroris terhadap KST dengan klausul UU Nomor 5 tahun 2018 mencerminkan pemerintah telah tegas terhadap kelompok ini. Bahkan UU ini tidak hanya menjerat KST tapi juga pendukunganya.

“Saya kira ini dengan UU Terorisme mereka bisa disidik dalam artian turut serta dalam tindakan terorisme mendukung apalagi mengkampanyekan gerakan seperti ini. Itu bisa kena klausul pasal di UU nomor 5 tahun 2018, pasal 13A atau juga bisa kena pasal 14, jadi turut serta dalam operasi, tindakan-tindakan propaganda terorisme. Ancaman hukumannya 4 tahun,” ujarnya.

Menurut Ridlwan, UU ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menangkap mereka yang terlibat di KST.

“Saya sebut misal Veronika Koman. Dia aktif sebagai juru arbitrasi. Kalau enggak ditangkap orang akan berpikir, loh itu bebas saja ya yang telah mengkampanyekan kemerdekaan Papua, mengkampanyekan penindasan oleh TNI. Kenapa enggak ada proses hukum,” kata dia.

Sementara itu Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Mufti Makarim mengatakan, penanganan KKB sebagao KST merupakan bagian dari pemulihan keamanan di wilyah-wilayah pegunungan terutama yang selama ini kerap menjadi lokasi tindak kekerasan dari kelompok-kelompok tersebut.

“Pemerintah harus mengambil tindakan-tinadakan yang sifatnya terukur, lokasi spesifik, lalu kerangka operasinya juga dikhususkan pada persoalan atau perkembangan situasi yang memang terjadi di wilayah tersebut,” kata Mufti.

KKB dalam beberapa tahun terakhir bergeser pola serangan dari menyerang aparat keamanan kini ke masyarakat sipil dan fasilitas sipil. Serangan tersebut bentuknya sudah mengarah pada hal yang mengkhawatirkan dan kemudian disebutlah mereka sudah melakukan tindakan yang mengarah pada teror.

“Tentu untuk bisa sampai pada penegakan hukum yang nomenklaturnya adalah tindak pidana terorisme seagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 2018 dibutuhakn pendalamn lebih jauh karena harus terpenuhi unsur-unsur pidana sesuai UU tersebut. Sehingga jika tidak memenuhi unsur pidana maka sebenarnya aksi-aksi mereka akan diproses oleh hukum dengan kententuan UU yang ada,” paparnya.

Pekan Olahraga Nasional ke-20 kali ini akan diselenggarakan di Provinsi Papua. Sejumlah persiapan tengah dilakukan Panitia Besar PON, termasuk menyiapkan program promosi untuk menyemarakkan pesta olahraga terbesar ini dalam rangka hitung mundur 100 hari menuju PON XX Papua 2021.

Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua rencananya akan digelar pada 2-15 Oktober 2021. Event empat tahunan ini, akan mempertandingkan total 37 cabang olahraga dan 56 disiplin olahraga.

Semakin dekat dengan pelaksanaan PON, sejumlah persiapan terus digencarkan, mulai dari persiapan infrastruktur venue hingga program promosi untuk lebih mengenalkan PON kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

“Tak henti-hentinya, kami PB PON Papua selaku Panitia Penyelenggara, terus berupaya mensosialisasikan perkembangan terkait persiapan dan pelaksanaan PON XX Papua 2021. Kami siap menyambut seluruh kontingen maupun masyarakat dari seluruh Indonesia di tanah Papua,” jelas Ketua II PB PON XX 2021, Roy Letlora.

Untuk meningkatkan animo masyarakat tentang Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang diselenggarakan di Provinsi Papua, Panitia Besar PON menyiapkan program promosi bertajuk PONDEMI, hitung mundur 100 hari menuju PON XX Papua 2021.

Tiga perkara yang dijalani oleh Rizieq Shihab telah menerima vonis dari majelis hakim PN Jakarta Timur. Vonis pertama dan kedua terkait pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan dan Megamendung.

Saat itu, mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini menggelar pernikahan putrinya di kediamannya di Petamburan, kemudian membuat sebuah perhelatan yang dianggap menimbulkan kerumunan di Megamendung.

Vonis Rizieq ketiga mengenai kasus swab palsu di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat. Semua vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Rizieq divonis empat tahun penjara terkait kasus tes swab palsu di RS Ummi, Bogor. Hakim menilai Rizieq terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama enam tahun.
Hakim juga menjatuhkan vonis denda Rp 20 juta terhadapa Rizieq terkait kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada 13 November 2020. Jika tidak dibayar, Rizieq dihukum pidana penjara lima bulan. Rizieq dianggap terbukti melakukan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa yang menuntut eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50 juta.

Dalam kasus Petamburan, Rizieq divonis 8 bulan penjara. Hakim menilai Rizieq terbukti melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu dua tahun penjara bagi Rizieq dan 1,5 tahun penjara bagi lima terdakwa lainnya.

Menykapi vonis tersebut, peneliti Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, SH.,MH, menyatakan bahwa vonis tersebut sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Ia menilai bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap kasus hukum Rizieq Shihab, majelis hakim telah bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengedepankan kaedah due process.

“vonis tersebut sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Tidak ada kriminalisasi terhadap kasus Rizieq Shihab, majelis hakim bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengedepankan kaedah due process”, ujar Dahniel.

Permintaan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode kembali mengemuka dimasyarakat, Merespons hal itu, Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi), Dedy Mawardi, menilai aspirasi tersebut lebih baik dihentikan karena melanggar konstitusi.

Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Sebagai bentuk aspirasi ya sah-sah saja tapi jika aspirasi itu melanggar konstitusi, sebaiknya di hentikan. Karena bisa merusak bahkan menjerumuskan Presiden Joko Widodo,” ujar Dedy Mawardi.

Dedy menegaskan bahwa Presiden Jokowi juga pun telah berkali-kali menolak masa jabat presiden menjadi 3 periode. Menurutnya wacana tersebut malah bisa menjerumuskan Presiden Jokowi. Di sisi lain, Dedy menegaskan bahwa Seknas Jokowi tidak terlibat dalam pembentukan komunitas relawan JokPro 2024.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa isu tersebut membawa political risk terhadap pribadi Pak Jokowi. Hal tersebut bisa mendeskreditkan integritas Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Publik maupun Presiden sebaiknya meluruskan isu tersebut sehingga tidak dimanfaatkan menjadi isu politik bagi kelompok tertentu.

“isu tersebut membawa political risk terhadap pribadi Jokowi. Hal tersebut bisa mendeskreditkan integritas Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Publik maupun Presiden sebaiknya meluruskan isu tersebut agar tidak menjadi isu politik bagi kelompok tertentu”, ujar Iwan Freddy.

Presiden Jokowi mengapresiasi capaian vaksinasi Covid-19 sebesar 1,3 juta suntikan per hari pada Sabtu (26/6/2021). Menurutnya, capaian ini lebih cepat dari target yang ditetapkan, yakni sebanyak 1 juta suntikan per hari mulai Juli 2021.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi, menyampaikan penghargaan yang tinggi atas capaian 1,3 juta vaksinasi, sehingga lebih cepat dari target 1 juta vaksinasi perhari yang ditetapkan mulai Juli 2021,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden (28/6/2021).

Presiden menuturkan, capaian ini bisa terjadi berkat kerja keras dan gotong-royong semua pihak, terutama Kementerian Kesehatan, TNI Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu. Selain itu, Jokowi juga mengapresisasi masyarakat yang telah bersedia divaksin Covid-19.

Meski telah mencapai target, Presiden mengingatkan semua pihak tetap bekerja keras menjaga kecepatan vaksinasi ke depannya.

“Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target 1 juta perhari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli 2021 dan dapat kita tingkatkan dua kali lipat pada Agustus 2021 yaitu mencapai 2 juta dosis perhari,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga medis yang telah dan masih terus bekerja keras dalam menangani pasien-pasien covid-19.

Asep memahami bahwa pekerjaan tersebut sangat tidak mudah. Tenaga kesehatan sangat berisiko tinggi terpapar virus covid-19 dari pasien yang mereka tangani.

“Saya menyampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh tenaga kesehatan karena memang bekerja menangani covid-19 ini tidak ringan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan seluruh rekan-rekan perawat, tenaga kesehatan, dokter, semua dalam berjuang terus melawan pandemi ini. Semoga semua segera cepat selesai,” ujarnya.

Asep mengetahui bahwa sebagian besar tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 sangat kesulitan untuk bertemu keluarga mereka.

“Kita gak tau kapan terakhir bertemu dengan keluarga? Apakah diizinkan pulang atau harus berjaga terus di rumah sakit?” tanyanya.

Asep berharap bencana wabah corona ini segera berakhir. Dirinya bersama rekan di Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bekasi memberi dukungan kepada tenaga medis dengan memberikan APD, masker, hand sanitiser serta sembako untuk tenaga medis dan warga yang terkena corona.

“Alhamdulilah beberpa kali fraksi Golkar sudah menyalurkan ratusan APD, dan lainya untuk mensuport para tenaga medis dan juga bantuan sembako untuk warga yang terpapar corona,”. (**)

Berbicara soal media sosial siapa sih yang ngga tahu tentang mesia sosial apalagi di era sekarang, era dimana teknologi meningkat secara pesat, nah Bagi banyak masyarakat modern, media sosial telah menjadi kebutuhan. Melalui media sosial, seseorang dapat mengetahui berbagai ilmu dan perkembangan informasi yang sedang terjadi.

Namun masihnya penggunaan media sosial juga sering digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus benar-benar diperhatikan.
Dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah:

Berawal dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan dan lain-lain.

Susah bersosialisasi dengan orang sekitar, karna penggunaan media sosial membuat malas para user untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Hal ini memang benar sekali, mempunya teman yang sangat aktif dalam bersosial media, dia selalu memposting apa saja yang ia kerjakan. Namun berbeda jauh dengan kenyataan. Ornag yang aktif di sosial media nyatanya adalah orang pendiam dan tidak banyak bergaul.

Karena pengunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian sehingga bahasa yang formal pun menjadi terlupakan, jika tidak pandai mengontrol, jika tidak maka kita akan terjerumus dalam pergaulan bebas, karna tidak bisanya menjaga ucapan.

Situs media sosisal akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri, mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan disekitar meraka karna terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakn internet.

Media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karna terlalu asik dengan dunia maya, yang tidak tau bagaimana bentuknya seperti apa. Apalagi untuk seorang pelajar, apabila sudah kecanduan maka meraka lebih mementing hal tersebut dari pada keperluan, bahkan rela menyisihkan uang saku jika itu sangat membutuhkan kuota internet.

Oleh karna itu, tidak perlu terlalu mengikuti perkembangan jaman, kita harus pandai-pandai memilih cara dalam pergaulan di media sosial jangan sampai kita dikuasai oleh dunia tapi kitalah yang harus menguasai dunia, jangan pula menjadi orang yang ketinggalan jaman, sekian dari saya semoga bermanfaat.

Meskipun bentuknya kecil tetapi media sosial itu benar-benar berhasil merampas hidupmu. Dengan mudahnya media sosial membuat kecanduan dan rela membuang-buang waktu hanya demi menanti komen baru dan melihat-lihat kehidupan orang lain di media sosial tersebut. (*)

Oleh : Sabby Kossay )*

Kemenko Polhukam telah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai gerombolan teroris. Masyarakat mendukung upaya pelabelan tersebut karena diharapkan dapat meningkatkan sinergitas seluruh aparat penegak hukum untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Perdamaian di Papua tentu tidak hanya menjadi impian bagi masyarakat Papua, tetapi juga impian bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja kita tidak ingin masyarakat Papua mendapatkan teror oleh kelompok separatis bersenjata.

Pemerintah juga telah menempuh beragam upaya demi mewujudkan perdamaian di Papua. Salah satu cara yang dipilih adalah, memberikan label kelompok teroris bagi Organisasi Papua Merdeka yang selama ini melawan pemerintah dengan senjata.

Pemerintah menilai, bahwa OPM dan kelompok yang menyerang warga sipil Papua secara masif dikategorikan sebagai teroris. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Mahfud MD selaku Menko Polhukam menuturkan, bahwa kelompok yang bisa dikategorikan sebagai teroris tersebut merujuk pada UU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dengan diberikannya predikat teroris kepada OPM-KKB, tentu saja untuk memberantas mereka tentu akan berpedoman kepada undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Apa yang telah diperbuat oleh OPM-KKB yang dikategorikan sebagai perbuatan teror adalah perbuatan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup atau pidana mati.

Tentu saja masyarakat Indonesia tidak bisa menolak ingatan tentang perbuatan brutal KKB seperti : Pembacokan perempuan di kampung Juguloma, Beoga pada tanggal 18 Februari 2021, Pembunuhan 2 orang Guru SD dan SMP di tempat yang sama pada tanggal 8-9 April 2021.

Dari perbuatan tersebut, sudah jelas bahwa perbuatan OPM telah layak disebut sebagai teroris. Apalagi tindakan tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengungkap fakta serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke sekolah hingga puskesmas di Ilaga, Kabupaten Puncak. Aksi teror itu dilakukan KKB sejak Minggu 2 Mei hingga 3 Mei 2021.

Mathius mengatakan, KKB menyerang sekolah dan puskesmas karena menduga markas TNI-Polri berada di sana.

Dirinya juga mengajak kepada masyarakat untuk melawan aksi KKB. Pasalnya, KKB melibatkan simpatisan dalam penyerangan dan pengerusakan fasilitas publik.

Sebagaimana diketahui, KKB kembali melakukan aksinya dengan membakar gedung SD, puskesmas dan rumah dinas guru di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Kelompok tersebut ternyata juga kembali melancarkan teror ke masyarakat di Papua. Bahkan mereka juga secara terang-terangan mengincar kelompok suku Jawa yang bermukim di Papua.

Terkait hal itu, Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, TNI-Polri berkewajiban memastikan keamanan masyarakat Papua dari ancaman kelompok teroris.

Rusdi menuturkan, TNI-Polri di Papua selalu berusaha menciptakan keamanan dan kedamaian. Pihaknya juga sudah mengantisipasi segala bentuk ancaman.

Sementara itu, pemberian label teroris terhadap KKB tentu saja bukanlah hal yang berlebihan, mengingat bahwa gerakan mereka didukung oleh persenjataan yang dapat mereka gunakan untuk kepentingan mereka.

Senjata yang mereka gunakan bukanlah senjata main-main, mereka bahkan berani menyerang aparat keamanan dan mengancam warga sipil Papua yang tidak bersalah.

Pelabelan teroris terhadap KKP, OPM dan kelompok separatis di Papua yang kerap menebar teror tentu pantas dilakukan, sehingga pemerintah dan aparat keamanan memiliki dasar hukum untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah karena dirinya sendiri dan bukan karena titipan orang lain. Oleh sebab itu, masyarakat mendukung pemecatan pegawai KPK tersebut yang diduga memiliki agenda politik terselubung.

KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu wajar ketika para pegawainya diangkat jadi abdi negara. Namun untuk jadi ASN, mereka harus mengerjakan soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan dan juga melewati sesi wawancara dengan asesor. Penyebabnya karena ini adalah saringan penting sebelum mereka diperbolehkan untuk diangkat jadi ASN.

Akan tetapi, ada 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, dan 51 orang dari mereka gagal mendapatkan kesempatan kedua untuk jadi ASN, karena skornya sangat rendah. Kegagalan ini juga ditambah oleh fakta baru bahwa mereka memiliki agenda politik. Padahal sebagai pegawai KPK, mereka harus netral dan tidak boleh memiliki afiliasi dengan partai politik apapun.

Bayangkan saja jika pegawai KPK yang memiliki tujuan politik malah diangkat jadi ASN, maka ia bisa saja menyalahgunakan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan partainya sendiri. Apalagi jelang tahun 2024 alias waktu pilpres, suhu politik kian memanas. Sehingga ara parpol bersiap-siap tancap gas dan jika ada yang ketahuan menjabat di KPK, apa yang terjadi?

Bisa jadi pegawai KPK akan melakukan lobi-lobi politik ke berbagai rekanan KPK dan hal itu sangat terlarang, karena dilakukan di hari dan jam kerja. Selain itu, kegiatan politik apapun memang dilarang untuk mereka, karena dituntut untuk 100% netral. Jangan sampai ada yang jadi pengurus parpol atau jadi petingginya, bahkan mencalonkan diri sebagai caleg.

Netralitas para pegawai KPK memang harus jadi nomor 1, karena mereka harus setia pada negara dan tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan parpolnya. Walau memilih untuk mendukung parpol tertentu, tetapi mereka tak boleh menampakkannya di muka publik, karena sesuai dengan slogan pemilu yakni jurdil dan rahasia.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus legowo dan melanjutkan karirnya di tempat lain pada tanggal 1 november 2021. Mereka wajib evaluasi, mengapa sampai tidak lolos ujian? Padahal soal-soal di dalam tes sangat mudah, buktinya lebih dari 90% pegawai KPK yang lain bisa mengerjakannya.

Jika para pegawai KPK tidak lolos maka memang betul bahwa mereka memiliki agenda politik. Pasalnya, dalam soal-soal TWK dipertanyakan tentang Pancasila, pandangan politik, rasisme, isu LGBT, dan lain sebagainya, Sehingga bisa dipastikan mereka berafiliasi politik karena tidak bisa menjawab soal-soal pada TWK dengan benar.

Para pegawai KPK tidak boleh memiliki afiliasi politik, baik sayap kanan atau kiri. Jangan sampai mereka menjadi ekstrimis yang radikal dan sedikit-sedikit ingin berperang. Padahal saat ini tidak mungkin ada perang karena melanggar hak asasi manusia. Mereka juga jangan sampai terseret ke arus sayap kiri dan terkait komunisme dan marxisme, karena dilarang keras di Indonesia.

Aturan bahwa pegawai KPK dilarang untuk berpolitik sudah jelas. Ketika para pegawai yang gagal lolos TWK karena alasan politik, maka tidak boleh kecewa berat lalu membuat gaduh di media sosial. Penyebabnya karena ini menunjukkan ketidak-dewasaan mereka.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus sabar dan melakukan evaluasi, mengapa sampai gagal dan tak dapat kesempatan kedua? Sudah seharusnya mereka netral dan tidak boleh terseret oleh arus politik, baik sayap kanan maupun sayap kiri. Mereka juga dilarang jadi kader parpol apapun.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Jefry Kurniawan )*

Pemerintah memastikan bahwa Vaksin Covid-19 aman dan halal digunakan. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak ragu untuk mengikuti program tersebut.
Presiden RI Joko Widodo telah meyakinkan bahwa Vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi massal, telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, beliau juga telah menegaskan bahwa vaksin Covid-19 sudah terlebih dahulu melalui proses uji klinis, untuk memastikan keamanan dan efektifitasnya.
Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 memastikan vaksin yang akan disuntikkan masyarakat sudah melalui beberapa tahap uji klinis hingga dinyatakan aman. Baik itu yang dikembangkan kerja sama dengan negara lain maupun Vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan pemerintah.

Tahapannya, dimulai dari penelitian dasar dimana ilmuwan menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu sains biomedis. Kemudian vaksin akan dibuat dalam jumlah terbatas untuk bisa memasuki uji pra klinis dan uji klinis tahap 1, 2 dan 3.

Secara rincinya dalam tahap uji praklinis dilakukan studi sel di laboratorium yaitu studi in vitro dan in Vivo untuk mengetahui keamanan bila diujikan pada manusia. Setelah itu baru memasuki uji fase 1 dimana vaksin diberikan pada sekelompok kecil orang untuk melihat respon imunitas dan kekebalan yang dipicu.

Pada fase 2, vaksin diberikan pada ratusan orang sehingga para ilmuwan dapat mempelajari lebih lanjut tentang dosis yang tepat. Pada fase 3, vaksin diberikan pada ribuan orang untuk memastikan keamanannya termasuk efek samping yang jarang terjadi dan keefektifanya. Uji coba ini melibatkan kelompok kontrol yang diberi placebo, artinya kelompok kontrol adalah masyarakat yang disuntik tapi tidak dengan cairan vaksin.

Melalui proses uji klinis tersebut, Ilmuwan dapat mengetahui apakah vaksin dapat menimbulkan efek samping atau tidak, mengingat belum ada vaksin Covid-19 yang lulus uji klinis tahap 3, kewaspadaan dan monitoring terhadap keamanan vaksin terus dilakukan.

Wiku juga memaparkan terkait risiko antibody dependant enhancement (ADE) adalah suatu kondisi reaksi tubuh karena antibodi tubuh melawan antigen yang berupa virus atau bakteri. Terkait efek samping sejauh ini hanya ditemukan pada penyakit dengue dan sejenisnya dan tidak pada virus lain. Fenomena ADE hanya terlihat pada MERS, SARS. Ebola, HIV, semata-mata ditemukan in silico dan in Vitro, dan tidak menggambarkan fenomena pada manusia.

Fenomena ADE untuk virus corona telah diselidiki sejak percobaan praklinis hingga dinyatakan aman dan baik. Namun karena adanya perbedaan antara hewan percobaan dan manusia, tentu risiko ADE pada manusia harus dilakukan investigasi secara mendalam.

Sementara itu berkaitan dengan kehalalan vaksin, tentu saja bagi umat muslim, status kehalalan vaksin memjadi suatu hal yang penting.

Meski ada beberapa vaksin yang mengandung bahan non-halal, MUI membuat pengecualian penggunaan vaksin tersebut dalam kondisi darurat atau mendesak yang menyangkut kelangsungan hidup seseorang. Namun, harus ada upaya untuk menemukan vaksin yang halal.

Saat ini, pemerintah telah berhasil mencapai target 1.31 juta vaksinasi per hari pada 26 Juni 2021, tanggal tersebut lebih awal dari target yang ditetapkan Presoden yaitu mulai di bulan Juli. Target vaksinasi tersebut dicapai berkat upaya optimal dan gotong royong dengan semua pihak terutama TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh operasi 1 juta vaksinasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI/Polri.

Per 26 Juni, vaksinasi dosis pertama telah dilakukan pada lebih dari 27 juta orang dan vaksinasi dosis kedua pada lebih dari 13 juta orang.

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) terus berupaya dalam meningkatkan percepatan vaksinasi. Selain membuka vaksinasi massal bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan, RS Vertikal, Poltekkes di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

Vaksin Covid-19 telah terbukti aman dan halal, sudah sepatutnya kita mendukung program vaksinasi agar pandemi covid-19 dapat segera berakhir dari Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Diffa Ramadhany )*

Masyarakat diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) serta gerakan 5M; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi, meskipun sudah divaksin. Upaya tersebut merupakan kunci utama untuk mencegah penularan Covid-19.
Gerakan Prokes dan penerapan 5M merupakan kunci penting dalam mengendalikan penularan dan penyebaran virus SAR-Cov-2. Sementera vaksin yang diberikan tidak lantas memberikan kekebalan mutlak terhadap virus tersebut.

Amin Subandrio selaku Kepala LBM Eijkman menyebutkan, mutasi virus covid-19 seperti virus yang lainnya akan terus terjadi. Sehingga perlu keras untuk mencegah mutasi virus dengan memutus mata rantai replikasi atau penyebarannya.

Melalui protokol kesehatan 5M dan meminimalisasi pergerakan masyarakat hingga mendorong terciptanya herd immunity melalui vaksinasi menjadi kunci untuk mencegah mutasi virus corona.

Perihal antisipasi lonjakan Covid-19, sepertinya kita perlu belajar pada negara India Meledaknya kasus Covid-19 di India disinyalir karena masyarakat di sana semakin abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Beberapa bulan terakhir terjadi pesta pernikahan besar-besaran di India. Banyak masyarakat tidak mengenakan masker ketika keluar dari rumah.

Selain itu, banyak pula masyarakat yang berkumpul untuk mengikuti kampanye politik tanpa menggunakan masker dan jaga jarak. Beberapa negara bagian India memang melakukan pemilihan umum daerah (pilkada) seperti di daerah Tamil Nadu.

Adapun, ritual keagamaan yang diikuti oleh banyak masyarakat India. Ritual tersebut adalah ritual menghapus dosa dengan mandi di sungai Gangga. Dalam ritual ini banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

Akibat tsunami kasus Covid-19 tersebut, mayat-mayat bertumpuk di luar rumah sakit pemerintah India, Raipur. Ini disebabkan karena banyaknya pasien Corona yang tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal. Namun, karena jumlahnya yang terlalu banyak, tidak mungkin bisa dikremasi dengan cepat.

Parahnya, sejumlah rumah sakit di India mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan oksigen hingga membuat banyak pasien Corona tak bisa terselamatkan. Menurut seorang politisi lokal di kotamadya Vasai Virar, Maharashtra, ia membuat permohonan publik untuk membantu mengatasi kekurangan oksigen tersebut.

Selain pasokan oksigen, jumlah bed di rumah sakit untuk menangani pasien Corona juga terbatas. Di New Delhi bahkan hanya memiliki bed atau tempat tidur kurang dari 100 di seluruh RS.Kondisi ini menyebabkan banyak warga India mengeluh soal kurangnya jumlah tempat tidur di RS, tabung oksigen, hingga obat-obatan.

Kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa dalam 24 jam terakhir, angka positivity rate meningkat menjadi sekitar 30 persen dari sebelumnya 24 persen. Kasus-kasus meningkat sangat cepat.

Meskipun sejauh ini telah lebih dari 108 juta orang telah divaksinasi, hal ini rupanya belum cukup untuk menghentikan gelombang kedua Covid-19. Padahal Januari lalu, Menteri Kesehatan India Harsh Vardhan menyebutkan bahwa negaranya berhasil mencapai herd immunity.

Selain mentaati protokol kesehatan 5M, ada satu senjata yang menjadi upaya meredam penyebaran Covid-19, yakni vaksinasi. Vaksinasi juga wajib dijalani oleh seluruh WNI, apalagi program ini gratis. Selain itu, vaksin corona juga dijamin aman dan halal sebagaimana fatwa yang dikemukakan oleh MUI, sehingga tidak boleh ada keraguan di dalamnya.

Pada kesempatan berbeda, Tokoh Lintas Agama di Semarang juga mendukung akan pelaksanaan vaksinasi. Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia Provinsi Jawa Tengah Anak Agung Ketut Darmaja mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung program mulia pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan program vaksinasi ini ke seluruh Kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah, Umat Hindu tidak ada yang menolak.

Vaksin Covid-19 sendiri merupakan vaksin yang diberikan melalui jalur suntikan ke dalam massa otot lengan atas untuk menstimulasi sistem imun atau kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Selain itu Vaksinasi juga berdampak positif untuk sektor ekonomi, karena jika masyarakat memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit Covid-19, maka kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat bisa diadakan kembali seperti sediakala.

Penerapan Prokes 5M dan Vaksinasi adalah 2 hal penting yang harus digalakkan, kedua hal tersebut merupakan strategi efektif untuk menurunkan potensi penularan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini