Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman, mengatakan bahwa keberhasilan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 adalah harga diri adalah juga harga diri seluruh bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dirinya saat menghadiri rapat koordinasi persiapan PON XX 2021 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Ruang Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (2/6/2021). Direncanakan PON XX 2021 akan digelar pada 2-5 Oktober 2021 dan terdapat 37 cabang olahraga dan 10 cabang ekspedisi yang akan dipertandingkan.

“Pelaksanaan PON 2021 adalah juga harga diri seluruh bangsa Indonesia sebagai tolak ukur negara luar melihat penanganan Covid-19 di Indonesia,” ucap Marciano Norman.
Ditempat terpisah, analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa variabel keamanan dengan variabel ekonomi memiliki hubungan satu sama lain. Kondisi keamanan disuatu wilayah menjadi sebuah independen variabel bagi kondisi perekonomian yang berfungsi sebagai dependent variabel. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia pada umumnya dan Papua khususnya, terpengaruh oleh bagaimana masyarakat internasional melihat kondisi keamanan di Papua. Sebab ketidakpastian terkait keamanan menjadikan turunnya daya tarik suatu negara di mata Investor.

“Variabel keamanan dengan variabel ekonomi berhubungan satu sama lain. Kondisi keamanan menjadi sebuah independen variabel bagi kondisi perekonomian yang berfungsi sebagai dependent variabel. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia pada umumnya dan Papua khususnya, terpengaruh oleh bagaimana masyarakat internasional melihat kondisi keamanan di Papua. Sebab ketidakpastian terkait keamanan menjadikan turunnya daya tarik suatu negara di mata Investor”, ujar Tulus J. Maha.

Aksi kelompok separatis dan teroris (KST) di tanah Papua dinilai sangat meresahkan warga. Pemerintah diminta membuka dan memastikan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk memberantas KST.

“Temasuk komunikasi dengan para pihak yang terkesan kontra terhadap cara yang dilakukan pemerintah,” kata Sekretaris Umum Persaudaraan Pemuda Indonesia Timur, Melanesian Clan, Fauzan Rahawarin.

Ulah KST tidak dapat ditolerir, sebab sudah banyak nyawa warga sipil dan militer yang melayang akibat kejahatan teror KST. Termasuk Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta IGP Danny Nugraha yang gugur beberapa waktu lalu.

“Kami dari keluarga besar Melanesian Clan ingin mengucapkan belasungkawa kepada patriot pahlawan bangsa Kabinda Papua, Mayjen Anumerta I Gusti Putu Danny Nugraha yang telah gugur ddan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga dapat diberikan ketabahan dan kekuatan,” tambah Fauzan.

Sementara itu, Ketua Umum Melanesian Clan, Kevin Rouw menambahkan pihaknya mendukung TNI-Polri dan stakeholder terkait menumpas habis KST. Kevin berharap penumpasan itu dilakukan secara terukur.

“Kami juga mendukung penuh pemerintah melalui TNI-Polri dan seluruh stakeholder untuk bersinergi dalam menyelesaikan serta menindak secara tegas KST tersebut. Namun tetap terukur,” kata Kevin Rouw.

Kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali dari tanggal 3-20 Juli 2021 dibuat oleh Pemerintah pusat karena kasus positif Covid-19 yang mengalami peningkatan sejak sebulan terakhir. Kebijakan tersebut kembali diperpanjang hingga 25 Juli 2021 serta dilanjutkan dengan PPKM Level 4 guna menekan pandemik Covid-19.

Namun, kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan PPKM masih rendah. Salah satunya penyebabnya karena berkembangnhya hoax terkait COVID-19.
Narasi negatif terkiat Covid-19 ini mempersulit penanganan Covid-19 serta menghambat berbagai program penanganan yang sudah berjalan selama ini. Guna mengatasi hal tersebut, Polri mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan edukasi terkait protokol kesehatan (prokes).

Harapannya agar tumbuh kesadaran di masyarakat sehingga upaya penanganan Covid-19 lebih terkendali.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan edukasi ini sebagai salah satu upaya Polri mendukung perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Polri memberikan edukasi melalui ajakan berkomunikasi melalui budaya setempat dengan mengedepankan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain,” tutur Argo.

Ditempat terpisah, Direktur Lentera Research Institute (LRI), David Chaniago, mengatakan bahwa menjadikan tokoh agama sebagai mitra didalam kegiatan sosialisasi merupakan suatu langkah yang efektif. Sebab dilihat dari cultural analysis dan morfologi analisis masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang menempatkan tokoh keagamaan sebagai penentu values of life. Ia yakin tokoh dari NU dan Muhammadiyah akan efektif membantu Pemerintah didalam menangani permasalahan Cov-19.

“Menjadikan tokoh agama sebagai mitra merupakan suatu langkah efektif. Dilihat dari cultural analysis dan morfologi analisis masyarakat memiliki karakteristik yang menempatkan tokoh keagamaan sebagai penentu values of life. Tokoh dari NU dan Muhammadiyah akan efektif membantu Pemerintah didalam menangani permasalahan Cov-19.”, Ujar David Chaniago

Wakil Ketua DPR RI yang juga Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk melawan Covid-19 yang kian hari semakin meningkat. Menurut Dasco, bendera merah putih merupakan wujud meneguhkan semangat nasionalisme.

“Tidak ada kata menyerah atau mengibarkan bendera putih. Sebagai satu nusa dan satu bangsa, semangat kita adalah Merah Putih. Tidak ada warna lain, tidak ada kepentingan politik yang lain. Tidak ada istilah pendukung pemerintah dan oposisi dalam penanganan pandemi ini, oposisi harus bersatu. Mari kita bersama lawan COVID-19,” kata Dasco, (24/7/2021).

Dasco menegaskan tidak hanya kepentingan politik yang harus bersatu padu melawan Covid-19, tetapi juga seluruh perangkat negara harus hadir atas nama Merah Putih, ditengah-tengah kesulitan masyarakat.

“Pejabat negara baik di tingkat pusat hingga daerah harus satu suara dan terjun langsung kelapangan, memastikan program bantuan sosial berjalan dengan baik, ketersediaan fasilitas kesehatan, oksigen serta obat-obatan terpenuhi dari hulu hingga hilir, bahkan hingga ke desa-desa dan juga pulau kecil terluar, negara harus hadir,”.

Selain itu, Dasco juga mengingatkan agar BPOM bertindak cepat dan tepat dalam menyikapi situasi yang darurat ini.

“Lembaga negara yang berkompeten, yaitu BPOM agar melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat di tengah kedaruratan seperti saat ini,” ujar Dasco

Dasco menyakini Indonesia akan menang melawan pandemi. Namun, semua pihak menjalankan perannya masing-masing.

Masyarakat wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan dan kebijakan dari pemerintah. Negara telah membuat berbagai program untuk menekan penyebaran dan melindungi masyarakt dari berbagai dampak covid-19.

“Bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama atas nama kemanusiaan,” ujar dia.

Penyebaran covid-19 masih mencekam. Hal itu terlihat dari penambahan kasus harian yang masih tinggi. Tercatat, penambahan kasus harian covid-19 mencapai 45.416 kasus pada Sabtu, (24 Juli 2021). Total kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 3.127.826. (**)

Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai daerah terus dilakukan. Pemerintah pusat dengan melibatkan peranan pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota, TNI/POLRI, dan Satgas Penanganan COVID-19, terus berupaya menurunkan laju penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19.

Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, Sumadi SH., MH, mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19, termasuk mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dengan mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021. “Kalau kita lihat, kondisi di jalan wilayah Yogyakarta selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya. Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 memang dilakukan pembatasan-pembatasan, dan hal ini diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Sumadi dalam Dialog Produktif yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (28/7).

Sumadi mengakui, PPKM Level 4 efektif membatasi mobilitas warga, dan sejauh ini warga DIY taat dan mematuhinya. “Kami libatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa pembatasan aktivitas ini demi kepentingan bersama, sehingga jika ada penyekatan masyarakat akan memahaminya,” tuturnya.

Pemda DIY terus mendorong sejumlah upaya untuk menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 bekerja sama TNI Polri dan Satgas Penanganan COVID-19, di antaranya dengan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, termasuk menambah persediaan oksigen di RS serta layanan dukungan untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Sumadi menambahkan, bed occupancy ratio (BOR) Provinsi DI Yogyakarta juga mengalami penurunan setelah PPKM diberlakukan dengan ketat dan penanganan di sektor hilir dilakukan dengan baik. “Selain tingkat keterisian tempat tidur yang menurun, kami juga membuka RS darurat di berbagai lokasi. BOR sempat di atas 80%, dan kami tambahkan fasilitas kamar tidurnya sehingga berhasil menurunkan BOR. Strateginya, pasien yang masuk RS hanya yang membutuhkan penanganan darurat, pasien yang sembuh dipindah ke shelter yang juga dilengkapi nakes dan akomodasi sesuai kebutuhan sehingga beban RS berkurang,” jelas Sumadi.

DI Yogyakarta juga menggencarkan 3T (Tracing, Testing, Treatment) terutama setelah ada kenaikan angka kematian. “Banyak yang meninggal dalam isolasi mandiri. Saat itu ada sekitar 25 ribu orang yang melakukan isolasi mandiri yang tidak dikontrol karena mereka tidak lapor RT atau puskesmas. Saat saturasi oksigen menurun, penanganan menjadi terlambat,” ujar Sumadi.

Pemda Yogyakarta juga siap menyalurkan bansos berupa uang, sembako, obat-obatan dan vitamin ke masyarakat terdampak. “Kami sudah mendapat lampu hijau dari pusat terkait penggunaan Dana Keistimewaan untuk penanganan COVID-19. Semua upaya penanganan COVID-19 diupayakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat bisa mengggunakan bantuan permodalan dengan menjalankan bisnis sesuai prokes,” urai Sumadi.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sonny Harry SE., ME menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mengendalikan pandemi. “Karenanya, sejak akhir tahun lalu pemerintah telah membentuk Duta Perubahan Perilaku yang mengajak partisipasi masyarakat agar mengedukasi sesama warga pentingnya mematuhi prokes, memahami risiko dan bahaya COVID-19,” ujarnya.

Sonny menambahkan, sejak 7 Desember 2020 hingga hari ini (28/7), jumlah Duta Perubahan Perilaku telah mencapai 107.98 orang, yang telah mengedukasi 55 juta orang. “Para Duta Perubahan Perilaku ini melibatkan mahasiswa, pramuka, ibu PKK, satpol PP, tokoh agama dan masyarakat, penyuluh KB/sosial yang bekerja secara sukarela,” jelas Sonny.

Para Duta itu telah membagikan 17,2 juta masker kepada masyarakat. Selama PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 telah terjadi penambahan Duta Perubahan Perilaku 13 ribu orang yang direkrut, dilatih dan diterjunkan ke masyarakat, di mana sekitar 2,7 juta orang telah mendapatkan edukasi langsung.

Duta Perubahan Perilaku yang tersebar di 34 provinsi dan 427 kabupaten/kota berkontribusi untuk meningkatkan angka kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat, khususnya dengan pemberlakukan PPKM sejak 3 Juli hingga kini.

Di kesempatan yang sama, Dokter Konsultan RSDC Wisma Atlet, dr. Andi Khomeini Takdir SpPD-KPsi, mengatakan bahwa sebagai dokter bukan hanya membantu dan merawat pasien di RSDC Wisma Atlet, juga berusaha mengurangi jumlah pasien yang dirawat di RS. “Tujuannya adalah bagaimana agar kurva pandemi selandai mungkin. Untuk itu perlu dilakukan upaya preventif promotif,” ujarnya.

Guna lebih meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membantu mengendalikan pandemi, dr Khomeini menyarankan perlunya penambahan Duta Perubahan Perilaku di tiap daerah. “Kemenangan-kemenangan kecil bisa diraih. Ada titik terang di ujung lorong. Dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama mengatasi pandemi. Dengan menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, hal ini akan berikan hasil yang baik,” pungkasnya. (*)

Oleh : Tania Savitri )*

Masyarakat mendukung penindakan tegas bagi pelanggar Prokes di masa PPKM Level 4.  Sanksi berat tersebut dianggap tepat karena para pelanggar dapat membahayakan banyak orang dan menghambat penanganan pandemi Covid-19.

Prof Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 sempat menuturkan, bahwa penegakkan pengawasan dan penindakan tegas pelanggar protokol kesehatan menjadi kunci sebelum periode relaksasi pembatasan dijalankan.

Langkah tersebut rupanya mengacu pada hasil pemantauan satgas penanganan Covid-19 dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menunjukkan masih ada 26 persen desa/kelurahan dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan rendah dalam memakai masker. Selain itu, 28 persen desa/kelurahan rendah dalam menjaga jarak.

            Dirinya menyebut bahwa tingkat kepatuhan yang rendah tersebut harus segera diperbaiki dalam masa PPKM yang merupakan periode pengetatan. Pengetatan dilakukan untuk menekan lonjakan kasus yang nantinya akan diikuti periode relaksasi dengan memulihkan perekonomian akibat dampak yang ditimbulkan.

            Wiku mengatakan bahwa kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko menjadi modal penting dalam kesiapan daerah dalam menghadapi rencana tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa/kelurahan, dan fungsi-fungsinya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat. Menurutnya, pelaporan kinerja posko menjadi penting untuk melihat apakah pengendalian Covid-19 hingga tingkat RT/RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh perbaikan.

            Sementara itu, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah bakal memberikan sanksi tegas kepada pelanggar aturan dalam pelaksanaan PPKM Level 4. Ia mencontohkan pelaku industri yang melanggar PPKM level 4 akan diberi sanksi tegas hingga penghentian operasional.

            Tentunya semua akan dilakukan secara persuasif untuk memenuhi ketentuan karena ini dari kita untuk kita. Dan apa yang kita lakukan ini akan menyelamatkan juga kita semua. Inilah tanggung jawab agar penanganan corona varian delta bisa dapat ditangani dengan baik dan ekonomi rakyat bisa tetap berjalan. Tutur Luhut.

Secara rinci, terdapat penyesuaian aturan untuk PPKM level 4, yakni sebagai berikut :

  1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda).
  2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 di mana pengaturan secara teknis diatur oleh pemda.
  3. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka denga protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan setiap pengunjung 20 menit.
  4. Transportasi umum seperti angkutan umum, taksi baik konvesional maupun online dan kendaraan sewa, diberlakukan denga pengaturan kapasitas maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya masih sama dengan aturan PPKM level 4 yang telah berjalan sebelumnya.

            Pada kesempatan berbeda, Akhmad Akbar Susanto selaku pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengatakan efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan mencegah angka kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan.

            Menurutnya, jika PPKM efektif menurunkan angka kasus positif Covid-19, maka aktifitas masyarakat dapat kembali berjalan ke arah normal, sehingga pelaku usaha tidak sampai memotong jam operasional atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Ia menilai, semakin lama PPKM dijalankan, dampak yang ditimbulkan akan semakin berat, termasuk pengaruhnya kepada TPT dan kemiskinan. Untuk itu, selain ketegasan pemerintah, masyarakat juga harus menaati protokol kesehatan.

            Akhmad memastikan efektifitas PPKM sangat penting dalam menekan laju penyebaran Covid-19, agar pemerintah dapat segera melakukan pelonggaran dan pelaku usaha dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

            Diberlakukannya PPKM Level 4 bukan berarti tanpa kajian, di masa sulit seperti ini tentu saja dibutuhkan formula untuk sesegera mungkin bangkit dari pandemi, tentu saja kebijakan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh :Faradiba Susilowati )*

Pemerintah terus optimal dalam menyediakan vaksin Covid-19 ke Indonesia. Kedatangan vaksin tersebut pun dilakukan secara bertahap, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelangkaan vaksin.

Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan persoalannya bukan karena vaksin covid-19 mengalami kelangkaan atau pengiriman terputus dari negara produsen.           Tetapi memang pengiriman vaksin dari luar negeri tersebut bertahap. Juli ada 25 juta dosis. Agustus 30-40 juta dosis. September 30-40 juta dosis.

            Pada bulan Oktober pemerintah memiliki banyak stok sekitar 70-80 juta dosis. Sehingga memang kita dalam melakukan vaksinasi harus bertahap, sesuai ketersediaan.          Siti Nadia mengatakan bahwa saat ini program vaksinasi Covid-19 sudah menyasar semua umur, termasuk usia 12 tahun ke atas.

            Kemudian, animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi semakin tinggi, karena meningkatnya laju kasus positif covid-19. Selain itu, sertifikat vaksin covid-19 jadi syarat wajib perjalanan jarak jauh.

            Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 sangat baik. Tapi hal tersebut bukan masalah utama kelangkaan vaksin Covid-19 di beberapa daerah. Permasalahan utama yang sebenarnya adalah karena memang vaksinnya belum datang semuanya. Indonesia membutuhkan vaksin sebanyak 426 juta dosis. Namun yang diterima saat ini baru 130 juta dosis.

            Siti Nadia menuturkan, dari 130 juta dosis 68 juta dosis sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. 61 juta sudah tervaksinasi. Dari 68 juta yang terdistribusi sudah pasti ada sisa, mungkin sekitar 5%. Sehingga, sudah 65 juta dosis yang terpakai. Yang masih di gudang-gudang farmasi kurang lebih 5 juta. Sisanya terdapat 65 juta saat ini di gudang Biofarma.

            Dia melanjutkan, dari 65 juta dosis di gudang Biofarma, 30 juta di antaranya masih dalam bentuk setengah jadi, yang perlu diproduksi selama 3-4 pekan ke depan. Sebanyak 30 juta dosis dalam proses pengujian mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

            Siti menilai bahwa Biofarma perlu mempercepat produksi, BPIM harus mempercepat pengujian mutu. Di sisi lain memang jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena vaksin datangnya bertahap.

            Ia menuturkan, 50% dosis vaksin covid-19 didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebab, kasus Covid-19 di Jawa dan Bali cukup tinggi. Sisanya disebar ke 27 provinsi di luar Jawa Bali. Sehingga pembagiannya akan berbeda-beda.

            Di samping itu, jumlah vaksin yang didistribusikan tidak secara sekaligus dan sesuai perhitungan yang telah ditentukan. Yang menjadi catatan adalah vaksin tergantung laporan stok dan kecepatan penyuntikan. Semakin cepat penyuntikan, maka akan semakin cepat mendapatkan tambahan. Kondisi tersebutlah yang membuat beberapa daerah berasums bahwa distribusi vaksin covid-19 tidak merata.

            Dia menjelaskan bahwa Indonesia setiap bulan menerima vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca. Bulan Agustus, kemungkinan Indonesia menerima 15 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac.

            Siti Nadia Berujar, pihaknya berharap agar nantinya Covac Facility dapat 7 jutaan. Kemudian yang dibeli dari AstraZeneca perkiraannya sekitar 3 juta. Dirinya memperkirakan Indonesia akan kedatangan 35 juta sampai 40 juta dosis vaksin pada Agustus.

Jika vaksinasi ini diberikan secara masal, tentu akan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok alias herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, ataupun penderita penyakit kelainan imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya.

            Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin untuk keperluan vaksinasi bagi rakyat Indonesia. Guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah menargetkan vaksinasi bagi sekitar 70 persen populasi atau 181,5 juta penduduk.

            Tak hanya vaksin saja, Retno berujar, tawaran dukungan dalam penanganan pandemi juga telah diterima Indonesia dari sejumlah negara sahabat. Seperti Singapura yang memberikan tabung oksigen kosong dengan kapasitas 50 liter, APD dan alat kesehatan lainnya.

            Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar demi mengakhiri pandemi selain penerapan protokol kesehatan, tentu saja bagi yang belum menerima vaksin, perlu bersabar terlebih dahulu karena kedatangan vaksin yang memang bertahap.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat 4 Juni 2021 lalu, diinformasikan sebanyak tiga orang tewas dalam aksi teror yang dilakukan kelompok teroris OPM. Salah satu di antaranya adalah Patianus Kogoya seorang kepala kampung di Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.
Patianus Kogoya mengalami luka tembakan pada kepala bagian belakang. Hal ini terungkap saat Kepala Kampung Kago, Denis Wonda bersama 9 OAP lainnya melaporkan adanya kejadian penembakan terhadap 6 OAP ke Polres Puncak. Tiga OAP dinyatakan meninggal dunia dan sisanya mengalami luka-luka.

Sebelumnya, peristiwa tragis juga dialami pelajar asli Papua bernama Ali Mom yang menjadi korban penembakan teroris OPM.
Ali Mom ditembak kelompok Lekagak Telenggen. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengakui membunuh dan membantai sadis pelajar SMA itu.
Menyikapi hal tersebut, peneliti Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa permasalahan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua harus diselesaikan guna keamanan dan keberlanjutan program pembangunan di Papua. Permasalahan keamanan, politik, ekonomi hingga sosial budaya urgent untuk diselesaikan guna kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Permasalahan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua harus diselesaikan guna keamanan dan keberlanjutan program pembangunan di Papua. Permasalahan keamanan, politik, ekonomi hingga sosial budaya urgent untuk diselesaikan guna kesejahteraan masyarakat di Papua”, ujar Jim Peterson.
Lebih lanjut, Jim Peterson menambahkan bahwa KST telah menciptakan ketakutan ditanah Papua. Baik masyarakat pendatang maupun oarang asli Papua (OAP) merasa tidak nyaman dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST. Roda perekonomian juga menjadi terganggu dengan aksi-aksi tersebut.

“Bahwa KST telah menciptakan ketakutan ditanah Papua. Baik masyarakat pendatang maupun oarang asli Papua (OAP) merasa tidak nyaman dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST. Roda perekonomian juga menjadi terganggu dengan aksi-aksi tersebut” tambah Jim Peterson.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021, Bidang Kesehatan bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi seluruh peserta PON XX yang didukung Sistem Jaminan Kesehatan bagi atlet, official, panitia pelaksana dan panitia lainnya.

Dukungan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XX Papua (PB PON XX Papua) dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat tentang Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam Penyelenggaraan PON XX, yang dilaksanakan di Kantor PB PON XX Otonom Lantai II, Rabu (28/7/2021).

Hadir dalam penandatangan Perjanjian Kerjasama dimaksud, Ketua Harian PB PON XX Papua yang diwakili oleh Sekretaris Umum (Sekum) PB PON XX Papua, Elia Loupatty dan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr Robby Kayame.

Loupatty mengatakan, jaminan dari BPJS Kesehatan diberikan kepada atlet, official, wasit, volunteer dan Panitia Penyelenggara PON XX dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) aktif.

“Ini merupakan bentuk kerjasama yang ditunggu-tunggu oleh atlet, official, wasit, volunteer dan Panitia Penyelenggara PON XX,” katanya dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Rabu (28/7/2021).

Meski begitu, kata Loupatty berharap tak ada kejadian yang tidak diinginkan, selama berlangsungnya event olahraga nasional ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah mengebut program vaksinasi nasional demi mengejar kekebalan komunitas alias herd immunity.

Selain mendatangkan vaksin secara impor, baik yang sudah jadi maupun bahan baku, pemerintah berencana mengembangkan sendiri vaksin covid-19 buatan dalam negeri, tahun depan.

Nantinya, pembuatan vaksin dalam negeri ini akan melibatkan sejumlah universitas untuk bersama-sama melakukan riset dengan pemerintah.

“Tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, dan juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri,” kata Airlangga (29/7/2021).

Kekinian, angka kasus konfirmasi positif covid-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus covid-19, agar tidak terjadi lonjakan jumlah kasus.

Ia menuturkan, mengakselerasi program vaksinasi menjadi prioritas agar segera tercapai kekebalan komunal.