Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan setidaknya 80 hasil analisis transaksi mencurigakan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana otonomi khusus Papua.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan, dalam laporan tersebut, PPATK menemukan setidaknya 53 orang yang berasal dari kalangan pejabat pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan rekanan pemerintah daerah yang terlibat dalam transaksi mencurigakan.

Ia mengatakan, transaksi yang menggunakan APBD dan dana otsus itu berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, lanjut Dian, pihaknya juga tengah memantau dugaan aliran dana dari anggota DPRD Tolikara dan Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua, untuk mendanai pembelian senjata dan amunisi kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Hasilnya akan diserahkan kepada penegak hukum untuk melengkapi temuan di lapangan. “Untuk sementara masalah ini (sumber dana pembelian senjata dan amunisi KKB) sedang dalam penelusuran, pemeriksaan, dan analisis,” ujar Dian.

Dian mengatakan, Papua memang merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian PPATK 10 tahun ke belakang. Selama itu pula, pihaknya telah menyampaikan lebih dari 80 laporan hasil analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian.

Menurut dia, penggunaan APBD dan dana otsus yang tak efisien berakibat pada pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berjalan lambat. Karena itu, ia mendukung keputusan pemerintah menegakkan hukum kepada para pelanggar dan menerapkan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat Papua

Front Pembela Islam (FPI) terlibat dalam berbagai pemberitaan terkait aksi terorisme. Hal tersebut dimulai usai penangkapan simpatisan maupun mantan anggotanya oleh aparat penegak hukum. Sementara, proses hukum belum bisa membuktikan kaitannya. Terlebih, ada banyak organisasi yang bisa jadi pintu aksi teror.

FPI banyak disorot lantaran sejumlah pihak yang diduga sebagai simpatisannya atau mantan anggotanya diringkus oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Namun demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum mengkonfirmasi secara utuh mengenai keterkaitan ormas terlarang itu dengan rentetan penangkapan yang dilakukan oleh Polri. Mereka hanya menyatakan bahwa masih melakukan pendalaman.

Menyikapi hal tersebut, peneliti Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa keterlibatan berbagai tokoh maupun anggota organisasi terlarang FPI patut dijadikan perhatian. Mekanisme due process harus diawasi secara ketat, mengingat tingkat sensitifitas kasus tersebut. Lembaga penegak hukum perlu meyakinkan publik bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku, sehingga tidak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

“Keterlibatan tokoh maupun anggota FPI patut dijadikan perhatian. Mekanisme due process harus diawasi secara ketat, mengingat sensitifitas kasus tersebut. Lembaga penegak hukum perlu meyakinkan publik bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku, sehingga tidak dipolitisir”, ujar Jim Peterson.

Dwi Aprillia Linda Astuti, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, menyebut program monitoring evaluasi program bansos ini sudah dilakukan KPK sejak tahun 2020.

“Dan kita
menemukan banyak kendala seperti cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial. Kami harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan dari rekan-rekan Pemprov untuk bersama-sama kita cari solusinya,” ujar Linda.

Linda menyebut, rapat bertujuan untuk mendengar langsung dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta terkait alokasi penyaluran dan realisasi bansos, detil perjumlah tahapan, mekanisme dan ruang lingkup pekerjaan, nilai setiap kontrak setiap rekanan dan prestasi serta mekanisme pengawasan pelaksanaan.

Ditempat terpisah, peneliti Makara Strategic Insigh, Iwan Freddy, SH.,M.Si, menyatakan dukungannya terhadap kinerja KPK yang dianggap masih profesional, independen serta bebas dari paham radikal. Terlepas dari segala polemik, proses pemberantasan korupsi harus tetap berjalan.

“Saya men-support kinerja KPK yang masih profesional, independen serta bebas dari paham radikal. Terlepas dari segala polemik, proses pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, the show must go on”, ujar Iwan freddy.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tengah memfinalisasi rencana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat di Pulau Jawa dan Bali guna menanggulangi lonjakan kasus virus corona (Covid-19).

“Khusus hanya di pulau Jawa dan pulau Bali karena ada 44 kabupaten serta kota dan 6 provinsi yang nilai asesmennya 4,” kata Presiden Jokowi saat berpidato di Munas Kadin di Kendari, disiarkan langsung kanal Youtube Kadin Indonesia, Rabu (30/6/2021).

Presiden menyampaikan bahwa perencanaan dibahas oleh tim khusus dan yang memimpin pembahasan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga, Pak Menko Ekonomi untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat,” katanya.

Presiden menjelaskan PPKM Darurat akan mencakup 44 kabupaten/kota di 6 provinsi di Jawa-Bali.

“Ada penilaian secara detail, yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya,” ucapnya.

Ada kemungkinan pembatasan berlaku sampai dua pekan.

“Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu. Karena petanya kita sudah ketahui semuanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PPKM Darurat dibahas setelah jumlah kasus di Indonesia terus naik secara eksponensial. Jumlah keterisian rumah sakit juga terus meningkat.

Presiden menggambarkan penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat yang telah memakan korban jiwa tak sedikit pada tingkat RT maupun RW.

“Artinya sudah merata sehingga memang harus ada keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengadakan rapat terbatas untuk merevisi kebijakan PPKM. Pemerintah mengonfirmasi Menko Karitiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin kebijakan baru bernama PPKM Darurat.

Disebutkan, dalam draf aturan PPKM Darurat, pemerintah akan menerapkan work from home 75% di zona merah. Selain itu, kegiatan sekolah tatap muka, seni budaya, sosial kemasyarakatan, dan peribadatan ditiadakan sementara waktu. (**)

Oleh : Reza Pahlevi

BEM UI sedang viral karena mengkritik Presiden habis-habisan. Publik otomatis kaget karena tidak ada angin tidak ada hujan, mereka langsung memberi pernyataan keras terhadap Presiden Jokowi. Lantas ada dugaan bahwa ada kelompok yang menunggangi BEM, agar melancarkan kritik dan menyerang RI-1.

Indonesia adalah negara demokrasi dan sejak orde baru tumbang, masyarakat menikmati euforia dalam menyatakan pendapat. Penyebabnya karena dulu mereka benar-benar takut untuk bersuara, karena ancaman petrus atau yang lain. Sedangkan sekarang sudah diperbolehkan.

Namun sayangnya kegembiraan masyarakat untuk berbicara di depan umum sudah kebablasan, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI. Mereka mengedit foto Presiden Jokowi lalu menuduh beliau hanya lips service. Spontan masyarakat kaget karena tiba-tiba mereka menyerang presiden dengan tuduhan yang buruk.

Presiden Jokowi sendiri santai saat dituduh seperti itu. Namun orang-orang di sekitar beliau yang tidak terima, karena perilaku mahasiswa tidak berdasarkan data dan fakta. Mahasiswa yang mengkritik dituding tidak menjunjung tinggi sopan santun, karena usia presiden tentu jauh lebih tua daripada mereka.

Malah ada dugaan bahwa BEM UI mengeluarkan kritik pedas karena disusupi oleh kelompok kepentingan. Mereka sengaja menyuruh para mahasiswa untuk mengedit foto dan mengkritik presiden, dengan alasan menegakkan demokrasi. Padahal tujuannya hanya untuk menjatuhkan nama baik presiden di hadapan rakyat.

Jika ada kelompok kepentingan yang menyuruh para mahasiswa maka ini adalah strategi mereka, karena yang disalahkan adalah anak-anak muda itu. Para mahasiswa menjadi tameng, padahal pelaku sebenarnya adalah oknum di kelompok kepentingan. Oknum sengaja melakukannya karena ingin bersiap menuju Pilpres 2024, karena takut presiden akan dicalonkan kembali.

Padahal sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak setuju usulan jabatan 3 periode, dan yang menyatakannya bukan beliau, melainkan orang lain yang jadi penghasut. Sehingga oknum itu marah lalu melakukan strategi lain, dengan menghasut para mahasiswa untuk mengkritik presiden.

Jika mahasiswa dianggap agent of change maka akan lebih didengar oleh masyarakat, begitu anggapan sang oknum.
Masyarakat sendiri tidak percaya dengan tuduhan BEM UI, karena mereka merasakan sendiri bahwa Presiden Jokowi benar-benar bekerja keras demi kemakmuran Indonesia.

Buktinya walau di masa pandemi yang sulit, tetap membuat proyek strategis nasional, karena akan berdampak positif bagi mobilitas masyarakat. Pajak yang dikeluarkan oleh rakyat dikembalikan lagi untuk rakyat dalam bentuk infrastruktur.

Kelompok kepentingan sengaja menunggangi para mahasiswa di BEM UI karena mereka memang mudah tersulut emosi, diprovokasi sedikit akan langsung marah dan mengkritik. Buktinya pada saat demo akhir tahun lalu, mahasiswa yang demo disusupi oleh provokator yang disuruh oleh kelompok kepentingan. Sehingga demo berakhir dengan rusuh.

Kelompok kepentingan yang menunggangi para mahasiswa sengaja melakukannya agar merusak kedamaian di Indonesia. Para mahasiswa juga mengakui bahwa kegiatan mereka saat itu disusupi oleh oknum dari kelompok kepentingan.

Sehingga tak heran saat ada BEM UI yang mengkritik, otomatis ada dugaan bahwa statement ini dikeluarkan karena provokasi dari kelompok kepentingan, karena mereka pernah berkontak lama.

Seharusnya para mahasiswa, tidak hanya BEM UI, sadar bahwa kelompok kepentingan hanya memanfaatkan nama mereka untuk memprovokasi. Jangan malah terpengaruh oleh omongan para oknum lalu menghujat habis-habisan. Penyebabnya karena saat ini sudah ada UU ITE dan pasal penghinaan presiden yang bisa menjerat mereka, walau presiden sendiri tidak berniat untuk mengusut kasus ini.

Ketika BEM UI ditunggangi oleh kelompok kepentingan yang diduga dari oknum Parpol, maka seharusnya mereka malu. Sebagai mahasiswa seharusnya mereka melakukan hal-hal yang lebih berguna seperti bakti sosial untuk menolong korban pandemi Covid-19. Bukannya hanya bermain di media sosial dan menyebar fitnah.


)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Moses Waker )*

Aksi yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris (KST) di Papua seperti menembak guru, membakar rumah guru, sekolah dan rumah kepala suku merupakan bentuk kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Aksi tersebut sudah sepantasnya dihentikan dan diberikan hukuman setimpal.

Jika selama ini KKB menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KKB merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan.

Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KKB sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Pada Pertengahan 2020 lalu, sedikitnya dua petugas medis tim gugus tugas Covid-19 ditembak oleh KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Satu orang korban meninggal dalam kejadian tersebut.

Tenaga medis tersebut tergabug dalam tim gugus tugas Covid-19 dan mengemban amanah mulia.

Sebelumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat berulah dengan membakar satu unit pesawat komersil milik PT MAF di Intan Jaya, Papua.
Aksi brutal tersebut dimulai dengan adanya penembakan terhadap beberapa pesawat sipil termasuk beberapa hari yang lalu dilakukan penembakan terhadap pesawat helikopter PT Freeport Indonesia dan saat ini dilakukan pembakaran pesawat MAF.

Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KKB tidak bisa ditolerir lagi. Negarajuga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KKB menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang meraka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KKB, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi kebrutalannya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KKB.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di wilayah ujung timur NKRI.

Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusiaa oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua.

Perlu diingat bahwa Statuta Roma dan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memasukkan pembunuhan ke dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.

Tercatat, KKB juga telah melancarakan timah panas kepada warga sipil sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengakui adanya insiden penembakan yang dilakukan KKB dengan korban 2 warga sipil, dimana seorang diantaranya meninggal dunia.

Kedua korban yakni Amanus Murib yang mengalami kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia.

Aksi kriminal tersebut diduga bermotif intimidasi dari KKB kepada masyarakat, karena aksinya selama ini tidak mendapat dukungan dari warga setempat serta berbagai upaya memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.

Pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.

Aksi kekejaman KST sudah banyak tersiar di berbagai media, mereka juga memiliki senjata yang bisa digunakan untuk mengancam dan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan yang tengah bertugas.

Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjaga keamanan di Papua, jangan sampai warga sipil di Papua menjadi korban kekejian kelompok separatis yang memiliki rekam jejak sebagai biang onar di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Abdul Karim )*

Ketika kasus corona makin naik, maka masyarakat harus makin waspada dan disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Mereka tidak boleh lupa pakai masker dan menjaga imunitas serta higienitas. Vaksinasi juga wajib dilakukan, agar kekebalan tubuh terhadap virus covid-19 meningkat.

Jumlah pasien corona melonjak menjadi 20.000 orang per hari, padahal minggu lalu hanya 12.000 orang. Di banyak RS, jumlah pasien covid melonjak sampai mereka dirawat di lapangan parkir. Kenaikan yang sangat drastis ini tentu membuat kita ngeri karena takut menjadi pasien berikutnya.

Saat genting seperti ini, kita wajib ingat pepatah ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’. Pengobatan corona selama ini membutuhkan dana yang mahal (jika tidak punya kartu BPJS). Oleh karena itu kita wajib mencegahnya dengan disiplin dalam menaati protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi nasional.

Protokol kesehatan 5M terus disosialisasikan, karena selama ini yang dikenal baru 3M. Poin pertama dalam protokol yakni memakai masker masih sering dilanggar, padahal corona varian delta lebih ganas dan bisa menular saat berpapasan dengan OTG. Oleh karena itu, banyak dokter yang menyarankan untuk memakai masker ganda, dengan posisi masker medis di dalam dan masker kain di luar.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah membuat percobaan dengan berbagai masker, yakni masker kain, medis, masker tanpa simpul, dan masker ganda. Dari penelitian itu dihasilkan fakta bahwa masker medis memblokir 40,2% droplet dan masker kain 44,3% droplet. Jika dijumlahkan maka hasilnya bisa memblokir lebih dari 80% droplet, sehingga akan aman dari corona.

Selain memakai masker, patuh juga protokol lain seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Penyebabnya karena banyak orang pakai masker tetapi masih bersalaman atau berdekat-dekatan saat menghadiri suatu acara. Padahal kita tidak tahu siapa di antara mereka yang jadi OTG, dan lebih baik mencegah terkena droplet dengan menjaga jarak.

Protokol ke-4 dan ke-5 yakni mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan juga masih sering dilanggar. Jangan traveling dulu karena kenaikan kasus corona saat ini akibat dari mobilitas masyarakat yang meninggi saat libur lebaran. Jauhi juga kerumunan dan lebih baik belanja via online agar tidak berpapasan dengan banyak orang di pasar.

Di masa pandemi juga dilarang keras untuk mengadakan acara yang mengundang banyak orang, termasuk pesta pernikahan. Kalaupun ada pesta, maksimal tamunya 35 orang dan ada jarak antar kursi tamu. Makanan juga tidak boleh dihidangkan secara prasmanan, tetapi dimasukkan di dalam kotak dan diberikan pada tamu sebagai oleh-oleh. Pasalnya, saat makan bersama otomatis membuka masker dan bisa menularkan corona dari OTG.

Vaksinasi corona juga wajib hukumnya apalagi suntikannya digratiskan 100%. Bandingkan dengan di Singapura yang harus membayar mahal, tetapi tetap laris-manis. Masyarakat Indonesia seharusnya berkaca dari mereka. Ketika ada kesempatan untuk vaksin, baik melalui Puskesmas atau jalur vaksinasi mandiri, wajib diambil demi kesehatan diri sendiri.

Vaksin sudah memiliki status halal MUI dan izin BPOM, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk mendapatkannya. Setelah divaksin, kita bisa mempromosikannya di media sosial agar para followers tidak ragu lagi saat akan divaksin. Dengan mempopulekan bahwa vaksin aman, maka kita turut membantu kampanye pemerintah dalam menggalakkan program vaksinasi nasional.

Penanganan corona wajib dilakukan oleh masyarakat demi mendukung pemerintah. Caranya dengan menaati protokol kesehatan 5M dan tetap menjaga higienitas dan imunitas tubuh. Selain itu, vaksinasi juga wajib dilakukan, agar memiliki kekebalan yang tinggi terhadap corona dan mempercepat terbentuknya herd immunity.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Reza Pahlevi )*

BEM UI sedang viral karena mengkritik Presiden habis-habisan. Publik otomatis kaget karena tidak ada angin tidak ada hujan, mereka langsung memberi pernyataan keras terhadap Presiden Jokowi. Lantas ada dugaan bahwa ada kelompok yang menunggangi BEM, agar melancarkan kritik dan menyerang RI-1.

Indonesia adalah negara demokrasi dan sejak orde baru tumbang, masyarakat menikmati euforia dalam menyatakan pendapat. Penyebabnya karena dulu mereka benar-benar takut untuk bersuara, karena ancaman petrus atau yang lain. Sedangkan sekarang sudah diperbolehkan.

Namun sayangnya kegembiraan masyarakat untuk berbicara di depan umum sudah kebablasan, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI. Mereka mengedit foto Presiden Jokowi lalu menuduh beliau hanya lips service. Spontan masyarakat kaget karena tiba-tiba mereka menyerang presiden dengan tuduhan yang buruk.

Presiden Jokowi sendiri santai saat dituduh seperti itu. Namun orang-orang di sekitar beliau yang tidak terima, karena perilaku mahasiswa tidak berdasarkan data dan fakta. Mahasiswa yang mengkritik dituding tidak menjunjung tinggi sopan santun, karena usia presiden tentu jauh lebih tua daripada mereka.

Malah ada dugaan bahwa BEM UI mengeluarkan kritik pedas karena disusupi oleh kelompok kepentingan. Mereka sengaja menyuruh para mahasiswa untuk mengedit foto dan mengkritik presiden, dengan alasan menegakkan demokrasi. Padahal tujuannya hanya untuk menjatuhkan nama baik presiden di hadapan rakyat.

Jika ada kelompok kepentingan yang menyuruh para mahasiswa maka ini adalah strategi mereka, karena yang disalahkan adalah anak-anak muda itu. Para mahasiswa menjadi tameng, padahal pelaku sebenarnya adalah oknum di kelompok kepentingan. Oknum sengaja melakukannya karena ingin bersiap menuju Pilpres 2024, karena takut presiden akan dicalonkan kembali.

Padahal sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak setuju usulan jabatan 3 periode, dan yang menyatakannya bukan beliau, melainkan orang lain yang jadi penghasut. Sehingga oknum itu marah lalu melakukan strategi lain, dengan menghasut para mahasiswa untuk mengkritik presiden. Jika mahasiswa dianggap agent of change maka akan lebih didengar oleh masyarakat, begitu anggapan sang oknum.

Masyarakat sendiri tidak percaya dengan tuduhan BEM UI, karena mereka merasakan sendiri bahwa Presiden Jokowi benar-benar bekerja keras demi kemakmuran Indonesia. Buktinya walau di masa pandemi yang sulit, tetap membuat proyek strategis nasional, karena akan berdampak positif bagi mobilitas masyarakat. Pajak yang dikeluarkan oleh rakyat dikembalikan lagi untuk rakyat dalam bentuk infrastruktur.

Kelompok kepentingan sengaja menunggangi para mahasiswa di BEM UI karena mereka memang mudah tersulut emosi, diprovokasi sedikit akan langsung marah dan mengkritik. Buktinya pada saat demo akhir tahun lalu, mahasiswa yang demo disusupi oleh provokator yang disuruh oleh kelompok kepentingan. Sehingga demo berakhir dengan rusuh.

Kelompok kepentingan yang menunggangi para mahasiswa sengaja melakukannya agar merusak kedamaian di Indonesia. Para mahasiswa juga mengakui bahwa kegiatan mereka saat itu disusupi oleh oknum dari kelompok kepentingan. Sehingga tak heran saat ada BEM UI yang mengkritik, otomatis ada dugaan bahwa statement ini dikeluarkan karena provokasi dari kelompok kepentingan, karena mereka pernah berkontak lama.

Seharusnya para mahasiswa, tidak hanya BEM UI, sadar bahwa kelompok kepentingan hanya memanfaatkan nama mereka untuk memprovokasi. Jangan malah terpengaruh oleh omongan para oknum lalu menghujat habis-habisan. Penyebabnya karena saat ini sudah ada UU ITE dan pasal penghinaan presiden yang bisa menjerat mereka, walau presiden sendiri tidak berniat untuk mengusut kasus ini.

Ketika BEM UI ditunggangi oleh kelompok kepentingan yang diduga dari oknum Parpol, maka seharusnya mereka malu. Sebagai mahasiswa seharusnya mereka melakukan hal-hal yang lebih berguna seperti bakti sosial untuk menolong korban pandemi Covid-19. Bukannya hanya bermain di media sosial dan menyebar fitnah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di

Oleh : Savira Ayu )*

Alih status pegawai KPK diharapkan akan mengokohkan integritas dan kewenangan KPK. Dengan adanya perubahan status tersebut, maka KPK diharapkan mampu meningkatkan profesionalitasnya dalam memberantas korupsi.

Alih status pegawai KPK sempat menjadi polemik di berbagai media, meski demikian Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Agus Surono mengatakan, hendaknya semua pihak mengakhiri polemik terkait dengan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pasalnya, Agus menilai karena hal tersebut justru akan menjadi kontra produktif bagi KPK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penegakkan hukum dalam berbagai kasus-kasus korupsi yang merupakan salah satu masalah bangsa.

Agus mengatakan, pelaksanaan TWK haruslah dimaknai sebagai upaya penguatan KPK dalam mendukung tugas dari KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia menambahkan, dengan adanya perubahan status pegawai KPK menjadi ASN justri tidak menjadi kendala bagi KPK untuk melakukan proses penegakan hukum dalam kasus perkara korupsi secara bersama-sama dengan lembaga penegakan hukum lainnya. Seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan maupun penuntutan perkara pidana khususnya dalam perkara korupsi.

Sehingga dengan adanya perubahan alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut justru akan semakin menguatkan KPK karena dalam proses kewenangan melakukan penegakan hukum mempunyai SDM (Penyidik dan Penuntut Umum) yang memiliki integritas yang baik.

Lebih lanjut, Agus juga menyebutkan, alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan UU KPK.

Terlebih, proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai dengan AAUPB dan Peraturan Perundang-undangan antara lain : UU KPK, UU ASN, PP No. 41 Tahun 2020 dan Perkom No. 1 Tahun 2021.

KPK juga telah menhelaskan terkait adanya tes pengalihan status pegawai menjadi ASN. Tes tersebut bertujuan untuk menguatkan integritas pegawai.

Pelaksana tugas (plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya menuturkan, bahwa pihaknya menggarisbawahi perihal asesmen tes tertulis dan wawancara tersebut difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN.

Dari tes tertulis dan tes wawancara tersebut tidak ada tes uji kompetensi dan integritas. Pasalnya, hal tersebut sudah dilakukan oleh KPK saat merekrut para pegawainya. Sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali.

Tentu saja kita tidak perlu berlama-lama larut dalam isu TWK. Sebab, KPK harus melanjutkan berbagai ‘pekerjaan rumah’ yang terjeda akibat polemik yang kian terpolitisasi tersebut. Pegawai-pegawai KPK yang baru dilantik menjadi ASN juga dianggap perlu mendapatkan dukungan publik untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Pakar Komunikasi Emrus Sihombing yang menilai alih status pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK, Emrus Menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis atau tertata daripada sebelumnya.

Apalagi, pengalihan status tersebut juga merupakan sesuatu yang formal alias merupakan perintah dari undang-undang (UU). Dengan kata lain telah sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

Terkait dengan munculnya statemen bahwa KPK mengabaikan arahan dari Presiden Jokowi terkait adanya sejumlah pegawai yang tidak lolos dalam TWK, Emrus tidak melihat adanya pandangan yang berbeda antara presiden dengan lembaga-lembaga tersebut, termasuk KPK.

Emrus menilai, justru hal tersebut berada pada satu orbit untuk maju bersama memberantas korupsi.

Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut menilai tindakan pemberhentian pada sejumlah pegawai KPK yang gagal dalam menjalani TWK sudah tepat dan mereka bisa tetap berkarya di luar lembaga antirasuah tersebut.

Perlu diketahui juga bahwa TWK pada seleksi ASN KPK tersebut menyinggung banyak hal seperti HTI, FPI dan terorisme yang dianggap tak sesuai tugas pokok fungsi pegawai.

Pelaksanaan TWK tersebut juga dinilai tidak hanya mempunyai tujuan sekadar untuk mengetahui kompetensi seseorang dalam hal pekerjaan. Lebih jauh dari itu, TWK mempunyai tujuan khusus dalam hal ini menyangkut wawasan kebangsaan itu sendiri.

Independensi dan Integritas KPK tentu tidak akan terganggu dengan adanya TWK, apalagi pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN telah tertuang dalam undang-undang, sehingga integritas KPK tak perlu dipertanyakan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Banten