Gubernur Papua, Lukas Enembe, telah kembali ke Indonesia setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. Dia telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

“Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe telah tiba di Tanah Air pada pukul 18.05 WIB,” kata Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (1/7/2021) malam.

Lukas Enembe pulang dari Singapura ke Indonesia menggunakan pesawat maskapai Singapore Airlines bernomor penerbangan SQ 964. Lukas dalam keadaan sehat.

“Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe tiba di Indonesia dalam kondisi yang baik pascapengobatan yang beliau lakukan di Singapura,” kata Rifai.

Sebagaimana diberitakan, terjadi polemik dalam kepemimpinan Provinsi Papua selama Lukas pergi ke Singapura. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

Pemerintah tetap memberikan subsidi terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau jasa yang bakal menjadi objek pajak baru. Misalnya, pengecualian PPN bagi sembako dan sekolah. Hal tersebut dinyatakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Lebih lanjut dirinya mengatakan pengecualian PPN tersebut merupakan rasionalisasi atas keadilan bagi masyarakat. Apalagi sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
Namun, pemberian fasilitas atau kompensasi subsidi PPN tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori tidak mampu. Sedangkan, tarif PPN lebih rendah atau tarif PPN normal berlaku bagi barang/jasa terkait dengan harga yang terbilang mahal.

Ditempat terpisah, analis senior Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, melihat bahwa tax policy yang telah diambil oleh pemerintah sudah tepat dan mengandung unsur keadilan. Sebab fenomena saat ini, didaerah urban sudah menjamur pusat perbelanjaan yang khusus menjual sembako dengan kualitas dan harga yang premium. Supply tersebut tentu saja untuk memenuhi demand dari konsumen dengan tingkat pendapatan menengah keatas. Tax expenditure akan pemerintah keluarkan untuk barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat bawah/kurang mampu.

Ia menambahkan, Pemerintah sebaiknya merinci threshold atas pengenaan PPN sembako, pendidikan atau kesehatan, sehingga mengeliminir bias pada saat aturan tersebut sudah dijalankan.
“Pemerintah sebaiknya merinci threshold PPN sembako, pendidikan atau kesehatan, sehingga mengeliminir bias pada saat aturan sudah dijalankan” ujar Tulus.

Rizieq Shihab (RS) divonis 4 tahun penjara. Habib Rizieq dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ummi hingga menimbulkan keonaran.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran,” ujar hakim ketua Khadwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Rizieq bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara,” sambung hakim.

Hakim mengatakan Habib Rizieq terbukti menyiarkan berita bohong. Karena Habib Rizieq dalam video yang diunggah YouTube RS Ummi menyatakan dirinya sehat. Padahal, menurut hakim, saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen.

Forum Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan. Dukungan tersebut sebagai wujud kepedulian untuk lembaga antirasuah tersebut.

“Bahwa kami dari forum mahasiswa merah putih hadir di sini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bangsa ini,” kata Sekretaris Nasional Forum Mahasiswa Merah Putih Fahrurrozi.

Di bawah kepimpinan Firli Bahuri , menurut Fahrurrozi, KPK sudah berjalan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dia juga berharap agar kinerja KPK tersebut bisa terus dipertahankan. Baca juga: Ketua KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, Tanya Balik Apa yang Dilanggar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut KPK terbuka terhadap kritik mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Ghufron menganggap kritik dan saran terhadap KPK sebagai bentuk perhatian serta komitmen dukungan terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK.

“Menanggapi kritik dan masukan dari teman-teman mahasiswa kepada KPK, kami sampaikan bahwa KPK terbuka terhadap kritik dan saran dari setiap elemen masyarakat. Karena kami sadari bahwa kritik adalah bagian dari perhatian dan komitmen dukungan publik pada upaya pemberantasan korupsi yang diamanatkan kepada KPK.

Ghufron mengatakan KPK bahkan ingin diberi lebih dari sekadar kritik keras. Menurutnya, mahasiswa maupun masyarakat dapat memberikan ide maupun saran secara komprehensif dan ilmiah dalam mendukung kinerja KPK.

“Sehingga bisa mengaktualisasikan ilmu dan pengetahuannya agar memberi sumbangsih yang lebih nyata bagi perbaikan bangsa,” ucapnya.

Pemerintah secara resmi memutuskan untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terhitung sejak 3 hingga 20 Juli 2021. PPKM Darurat diambil sebagai langkah tegas atas terkait peningkatan positif selama sepekan terakhir.

PPKM Darurat ini akan diterapkan untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa dan Bali yang termasuk ke dalam indikator pengendalian Covid-19 di suatu wilayah. Selain itu sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa kebijakan ini diambil menyesuaikan dengan perkembangan kondisi Covid-19 khususnya varian yang muncul pula di beberapa negara.

“Perlu diingat bahwa perubahan indikator penetapan pemberlakuan PPKM Darurat akan diterapkan selama periode ini dan ke depannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Perubahan ini sudah mewadahi masukan dari berbagai elemen baik jajaran kementerian/lembaga, akademisi, serta satuan profesi sehingga sudah diharapkan penanganan yang dihasilkan bisa konklusif,” kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito Kamis (1/7/2021)

Penerapan zonasi PPKM Darurat ini akan menggunakan zonasi pengendalian dari WHO yang membaginya ke dalam empat level, sedangkan pelaksanaan PPKM Mikro masih mengacu kepada perhitungan zonasi RT. Pada prinsipnya kedua dasar penetapan zonasi ini disesuaikan dengan kondisi terkini dan pelaksanaanya sudah disampaikan ke pemda masing-masing untuk mencegah kebingungan saat implementasinya.

Selain itu, selama PPKM Darurat ini dilakukan, penerapan PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan di Pulau Jawa tetap berjalan sesuai Inmendagri terbaru. Sedangkan pengendalian PPKM Kab/Kota dan PPKM Mikro di luar Pulau Jawa dan Bali pun akan tetap mengacu kepada Inmendagri terbaru tersebut.

Diharapkan kebijakan ini dapat membuat penambahan kasus harian menjadi kurang dari 10.000 kasus per hari secara nasional.

Secara rinci, PPKM Darurat ini mengatur kegiatan seluruh sektor di masyarakat. Beberapa diantaranya adalah untuk sektor esensial seperti keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonkarantina Covid-19, dan industri ekspor dilakukan sistem 50% WFH dan 50% WFO. Sedangkan untuk sektor non-esensial dilakukan sepenuhnya dari rumah atau 100% WFH.

Terkait kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan dilakukan secara daring/online. Sedangkan kegiatan perbelanjaan di supermarket, pasar tradisional dapat beroperasi maksimal hingga pukul 20:00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Untuk pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara. Sedangkan untuk kegiatan sektor farmasi seperti apotek dan toko obat dapat beroperasi 24 jam.

Khusus perjalanan domestik jarak jauh seperti dengan pesawat, bis, dan kereta api menerapkan kewajiban kepemilikan bukti kartu vaksin penyuntikkan pertama, hasil negatif Covid-19 melalui PCR maksimal dua hari dan rapid antigen maksimal sehari sebelum keberangkatan.

Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini, Satgas meminta masyarakat untuk melakukan aktivitasnya secara bijak.

“Khususnya saat berencana melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik di rumah jika tidak adanya kepentingan mendesak untuk melakukan aktivitas di luar rumah,” kata Wiku.

Masyarakat diminta untuk memperhitungkan risiko penularan baik dari titik berangkat sampai ke tempat tujuan dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah maupun kerentanan anggota keluarga yang ada di rumah.

Jika aktivitas yang dilakukan semakin lama, ramai, dan dilakukan di tempat tertutup maka risiko penularan akan semakin besar. Dengan adanya pengetatan kegiatan masyarakat diharapkan tidak membuat masyarakat panik.

Upaya ini adalah bentuk pengorbanan kita untuk kondisi pengendalian Covid-19 yang tidak berlarut-larut dalam krisis. Pada prinsipnya kegiatan masyarakat tidak akan mati sepenuhnya hanya saja lebih terkendali dengan lebih matang melalui pasokan dukungan bantuan sosial yang akan terus berlanjut distribusinya.

“Penting untuk diingat bahwa kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat. Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini pelaksanaan rapat antarforkopimda pun akan dikuatkan dengan pelaksanaan berlapis agar pelaksanaanya bisa transparan sampai ke tingkat komunitas,” kata Wiku. (**)

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai kritik BEM UI terhadap Presiden Jokowi dengan menyertakan poster ‘Jokowi The King of Lip Service’ sebagai bagian dari kritik kebebasan berekspresi. Namun ia menilai isi dari kritik tersebut pandir.
“Itu kritik yang dilindungi oleh hukum,” kata Ade Armando, saat dihubungi, Senin (28/6/2021).

Namun, Ade mengatakan isi dari kritik BEM UI itu pandir. Namun ia tidak menjelaskan alasan menyebut kritik tersebut pandir.

Sementara itu, berdasarkan KBBI, ‘pandir’ berarti ‘bodoh’, ‘bebal’.

“Isi kritik BEM itu pandir,” imbuhnya.

Terkait kritik Ade Armando terhadap BEM UI juga disampaikannya melalui akun Twitter resminya, @adearmando1. Ade Armando juga menyinggung BEM UI pandir karena isi kritiknya tersebut.

“Ini karya BEM UI. Saya sih menghargai kebebasan berekspresi. Tapi kalau jadi lembaga yg mewakili mahasiswa UI, ya jangan kelihatan terlalu pandirlah. Dulu masuk UI, nyogok ya?” tulis Ade Armando di akun Twitter-nya, @adearmando1.

Sementara itu, Juru bicara (jubir) Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, kemudian merespons kritik dari BEM UI itu. Fajroel mengatakan segala aktivitas kemahasiswaan merupakan tanggung jawab pimpinan UI.

“Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab Pimpinan Universitas Indonesia,” kata Fadjroel lewat pesan singkat, Minggu (27/6).

Disisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin enggan berkomentar banyak mengenai pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh rektorat, usai BEM meluncurkan kritik pada Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service.

Ngabalin menyebut, polemik itu adalah masalah internal kampus.

“Itu sudah dijawab oleh UI, biar lah itu menjadi ranah yang dikomunikasikan secara internal di UI. Namanya juga teman-teman, adek-adek mahasiswa, biar dikomunikasikan internal UI,” kata Ngabalin pada wartawan, Senin (28/6/2021).

Sementara itu juga , Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menyebut pemerintah tidak pernah antikritik, namun kritik menurutnya harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons,” kata Donny.

Donny menyebut kritikan BEM UI seharusnya berdasarkan data dan fakta. Dengan adanya data, maka pihaknya dapat merespon dan berdiskusi.

“Ekspresi dari adek adek mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta. Oleh karena itu apabila ada data data, kita berdiskusi,” jelas Donny. (*)

Oleh : Abdul Karim )*

Virus covid-19 yang bermutasi menjadi varian delta sangat mengkhawatirkan, karena menular lebih cepat dan menyerang lebih ganas. Untuk mencegah penularan corona maka kita wajib mematuhi protokol kesehatan 5M dan jangan lupa vaksinnya. Semua ikhtiar harus dijalani agar penyebaran virus covid-19 tidak meluas.

Rasanya kita sudah nyaris kelelahan menghadapi pandemi tetapi harus tetap kuat agar tidak tertular corona. Walau ada banyak berita kematian akibat corona, tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan apalagi ketakutan. Virus covid-19 bisa dihantam jika semua orang menaati protokol kesehatan 5M dan melakukan vaksinasi.

Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman memyatakan bahwa mutasi virus corona akan terus terjadi. Sehingga cara untuk menghindarinya adalah dengan disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Tidak hanya 3M tetapi juga 5M.

Mengapa harus menaati protokol kesehatan? Penyebabnya karena dengan menaati protokol bisa ampuh dalam menghindari droplet yang menularkan corona. Saat ini semua orang bisa saja berstatus OTG, apalagi jika ia hanya terkena gejala ringan. Jangan sepelekan protokol kesehatan jika tidak ingin meninggal dunia karena corona.

Ini bukanlah cara untuk menakut-nakuti, tetapi faktanya 58.024 orang kehilangan nyawa karena terinfeksi virus covid-19 varian delta. Daripada kena corona lebih baik disiplin pakai masker, bukan? Masker ganda (medis dan kain) wajib dipakai agar pencegahan droplet meningkat hingga 85%. Pasalnya corona varian delta sangat ganas dan bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG.

Selain pakai masker, patuhi 4M pada protokol kesehatan lainnya, yakni mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Dengan disiplin mencuci tangan maka kita tidak hanya terhindar dari corona yang bermutasi, tetapi juga virus dan bakteri lain.

Patuhi juga aturan untuk menjaga jarak. Ketika diberlakukan PPKM mikro mandiri mungkin kita kaget karena mall dan toko-toko hanya buka sampai jam 5 sore dan maksimal berisi hanya 25% orang. Namun pahami bahwa ini untuk mengurangi kepadatan pengunjung yang bisa membuat kerumunan dan akan susah menjaga jarak. Jika memakai masker tetapi berada dalam kepadatan massa, akan beresiko tinggi juga, dan selalu ingat bahwa mutasi virus covid lebih ganas.

Mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan juga wajib ditaati. Saat PPKM mikro kita melakukan work from home lebih banyak daripada work from office dan sisa waktunya jangan malah dipakai untuk jalan-jalan. Apalagi ketika tinggal di wilayah zona merah. Dikhawatirkan akan membawa virus ke luar sana. Jangan pula dengan sengaja membuat kerumunan yang beresiko besar untuk membuat klaster baru.

Vaksinasi juga 100% wajib untuk menangkal mutasi virus covid-19, apalagi program ini digratiskan. Jangan termakan hoaks ini dan itu mengenai vaksin, dan buktinya Presiden Jokowi sendiri pasca diberi vaksin Sinovac juga sehat-sehat saja. Efek samping vaksinasi sangat minim dan bisa diatasi dengan minum parasetamol.

Jangan pula pilih-pilih vaksin dengan alasan Sinovac lebih bagus daripada AstraZaneca. Keduanya sama bagusnya dan efikasinya cukup tinggi. Jika sudah ada kesempatan untuk vaksin, maka ambil saja. Caranya dengan mendaftar di puskesmas atau RS yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan vaksinasi.

Vaksinasi amat penting karena jika semua orang sudah diinjeksi, akan terbentuk kekebalan kelompok. Herd immunity akan membuat virus covid-19 musnah dan itu yang kita harapkan, karena masa pandemi dinyatakan selesai.

Corona varian delta hasil mutasi ganda yang berasal dari India sudah menyebar di Indonesia. jangan sampai kita kena virus ini karena akan fatal akibatnya dan beresiko kehilangan nyawa. Kita harus menaati protokol kesehatan 5M dan menjalani vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Hakim )*

UU Cipta Kerja memberikan kontribusi positif bagi  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya aturan tersebut, UMKM akan mendapat pendampingan hingga perlindungan hukum.

UU Cipta kerja diharapkan menjadi pertolongan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Cipta Kerja menjadi karpet merah bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena kemudahan-kemudahan yang diberikan.

Bahlil menuturkan, dengan adanya UU Cipta Kerja, UMKM betul-betul mendapatkan karpet merah secara total. Di mana perizinan Nomor Induk Berusaha NIB bisa diproses selama 3 jam.

            Melalui UU Cipta Kerja, upaya untuk memformalkan UMKM juga terfasilitasi. Bahlil menuturkan Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya mengurus perizinan investasi besar, tetapi juga investasi kecil termasuk UMKM. Tidak hanya investasi asing, tetapi juga investasi dalam negeri.

            Bahlil mengatakan posisi UMKM sangatlah strategis karena dari 133 juta lapangan pekerjaan di Indonesia, sebanyak 120 juta di antaranya merupakan UMKM. Total unit usaha di Indonesia juga 99,6% merupakan UMKM atau setara dengan 54,6 juta unit UMKM. Artinya, posisi UMKM sangat strategis baik dari struktur pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam konteks pemerataan.

            Ia menjelaskan pada akhir 2019 dari total credit lending di Indonesia yang mencapai Rp 6000 triliun, porsi kredit untuk UMKM masih sangat kecil, yaitu sebanyak Rp300 triliun untuk investasi luar negeri, sementara sisa Rp5.700 triliun untuk investasi dalam negeri.

            Namun, dari kredit untuk investasi dalam negeri itu, porsi UMKM hanya sebesar 18,3 persen atau setara Rp 1.127 triliun.           Bahlil berharap dengan masuk sektor formal dan memiliki izin, UMKM akan mampu mendapatkan pinjaman untuk bisa memperbesar usaha mereka.

            Selain itu, masyarakat menaruh perhatian besar terhadap keberpihakan pemerintah dalam implementasi Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut terlihat dari antusiasme publik dalam memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait perizinan usaha, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

            Sekretaris Umum Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK-PPM), Mukhaer Pakkana mengatakan, di RPP Cipta Kerja yang tengah dibahas tersebut, lebih menekankan pada pendampingan dan perlindungan aspek hukum kepada semua elemen masyarakat termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

            Dengan adanya perlindungan hukum, lanjut Mukhaer, maka keberadaan UU Cipta Kerja bukan hanya memiliki keberpihakan terhadap konglomerat saja akan tetapi juga memiliki keberpihakan kepada ekonomi wong cilik atau UMKM. Untuk mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, tentu diperlukan advokasi yang konkrit di antaranya pendampingan pelaku usaha, perizinan yang mudah, penguatan modal, penguasaan IT dan Infrastruktur akses pasar bagi produk UKM.

            Kebijakan seperti inilah yang ditunggu oleh publik, di mana para pelaku UMKM akan sangat terbantu dan terlindungi apabila terdapat pendampingan hukum bagi pelaku usaha, serta perizinan yang mudah. UU Cipta Kerja memberikan perlindungan dan akses usaha yang nyata.

            Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, kemudahan yang didapat UMKM meliputi, kemudahan dimulai usaha, kemudahan mengelola dan kemudahan mengembangkan UMKM.

            Kemudian terkait kemudahan mengelola UMKM, dalam UU Cipta kerja dijabarkan, bahwa usaha mikro tetap dibebaskan dari biaya perizinan berusaha dan usaha kecil diberikan keringanan biaya perizinan berusaha.

            Lalu bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.

            Dalam UU Cipta Kerja juga diatur pula kemudahan dalam mengembangkan UMKM, diantaranya, kegiatan usaha UMKM dapat menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha. Tak hanya itu proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga disebut akan dipermudah dan disederhanakan.

            Adapun soal memperluas pasar dan promosi produknya, UMKM juga mendapatkan kesempatan lebih besar di rest area jalan tol dan infrastruktur publik seperti terminal, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api dan lainnya.

            UU Cipta Kerja adalah regulasi spesial untuk pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, dengan adanya regulasi tersebut maka proses perizinan akan semakin mudah dan cepat, sehingga akan berdampak pada akselerasi perkembangan ekonomi nasional.

)* Penulisa adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Zakaria )*

Pemerintah secara resmi memberlakukan PPKM mikro darurat di Jawa dan Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021, untuk mengatasi lonjakan pasien Corona. Masyarakat mendukung program ini sebagai bentuk perhatian dari pemerintah, agar seluruh rakyatnya sehat dan bebas Corona.

Jumlah pasien Covid-19 makin naik beberapa hari ini, dari hanya 12.000 menjadi 20.000 orang per hari (data dari Tim Satgas Covid Per 28 Juni 2021). Lonjakan pasien membuat kita miris karena di mana-mana ada berita kematian akibat ganasnya Corona. Banyak orang yang sakit karena mereka terkena Corona varian delta yang berbahaya karena menyerang 2 kali lebih cepat daripada virus covid-19 varian alfa.

Untuk mengatasi lonjakan pasien Corona, maka pemerintah kukuh tidak akan lockdown karena bisa berpengaruh besar pada perekonomian, pasalnya dalam seminggu lockdown saja butuh dana hingga puluhan trilyun. Alternatifnya adalah PPKM mikro darurat yang bisa mengurangi mobilitas masyarakat sehingga diharap jumlah pasien Corona akan turun drastis.

Beda dari PPKM versi lama, PPKM mikro darurat mengatur mobilitas masyarakat lebih ketat. PPKM mikro darurat akan berlangsung selama tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, dan tak hanya di kota atau kabupaten yang berstatus zona merah tetapi juga oranye. Sehingga diharap status zona oranye tidak akan naik jadi zona merah karena banyaknya pasien Corona di wilayah itu.

PPKM mikro darurat akan membuat masyarakat wajib untuk work from home 75% dari hari kerja, jika dulu hanya 50% maka sekarang durasinya dinaikkan. Penyebabnya karena banyak klaster perkantoran yang membuat jumlah pasien Corona naik. Bisa jadi karena banyak karyawan yang kurang disiplin memakai masker atau tidak ada jarak antar kubikel di dalam kantor.

Selain itu, pembelajaran akan kembali dilakukan secara online. Para orang tua diharap bersabar dan mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Apalagi banyak pasien Corona yang masih kecil dan belum ada vaksin covid yang diciptakan untuk usia di bawah 12 tahun. Keadaan di luar masih rawan, sehingga lebih baik school from home.

Walau belajar di rumah tetapi orang tua harus disiplin, dalam artian anak-anak tidak boleh dibiarkan main sepeda atau layangan di luar setelah sesi zoom sekolah selesai. Mereka mau tak mau dikurung di dalam rumah, daripada kena resiko tertular Corona. Saat orang tua mau belanja atau melakukan hal lain yang mendesak di luar rumah, maka jangan ajak mereka.

Selain itu, saat PPKM mikro diberlakukan, semua rumah makan, cafe, dan mall hanya buka sampai pukul 5 sore. Jam buka dan tutup ini harus ditaati, dan daya tampung maksimal 25% dari kapasitas. Tujuannya agar mematuhi protokol kesehatan physical distancing. Jika tidak akan ditindak oleh tim satgas covid dan jangan marah jika tempatnya disegel, karena memang melanggar aturan dan dikhawatirkan membuat klaster baru.

PPKM mikro sangat didukung masyarakat karena mereka sadar bahwa ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah terhadap kesehatan rakyatnya. Jika ada PPKM mikro maka mobilitas benar-benar dibatasi dan diharap jumlah pasien covid akan turun. Penyebabnya karena jika mobilitas masyarakat tinggi dan OTG masih banyak, maka penularan Corona akan terus terjadi.

Untuk menekan jumlah pasien covid maka semua orang wajib menaati PPKM mikro. Jangan ada yang mengeluh, karena ini hanya berlangsung sebentar. Jika semua orang disiplin dan jumlah pasien Corona turun, maka tidak akan ada PPKM mikro lagi pada periode selanjutnya dan kehidupan akan berlangsung seperti biasa. Tentu dengan menaati protokol kesehatan agar tidak kena Corona. )* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor