Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyebutkan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya akan dikenakan pada sembako yang bersifat premium.

“RUU KUP terkait PPN sembako tentu tidak semua. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional tentu tidak dikenakan PPN. Beda ketika sembako yang sifatnya premium,” katanya dalam paparan media secara daring di Jakarta.

Di sisi lain, Neil menyatakan dirinya belum dapat menjelaskan secara lebih lanjut mengenai tarif PPN tersebut mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih perlu dibahas bersama DPR RI.

“Terkait dengan tarif tentu saya tidak bisa mendahului sebab masih ada pembahasan yang harus sama-sama kami ikuti,” tegasnya.

Ia menjelaskan pengenaan PPN ini dilatarbelakangi oleh hadirnya distorsi ekonomi seiring adanya tax incidence sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor.

Salah satu fenomena strategic dan global yang terjadi pada saat ini adalah konektivitas 5G. Fenomena tersebut ternyata ikut memunculkan tantangan baru dibidang sosial budaya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, kemudahan komunikasi melalui konektivitas 5G bisa saja dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi transnasional radikal. Hal tersebut disampaikan beliau dalam sambutan peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6).

“Ketika konektivitas 5G melanda dunia maka interaksi antardunia juga semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog transnasional radikal untuk merambah ke semua pelosok Indonesia ke seluruh kalangan dan keseluruh usia tidak mengenal lokasi dan waktu,” ujar Presiden Jokowi

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyebaran paham radikal yang semakin cepat perlu diimbangi dengan penanaman nilai-nilai Pancasila yang juga perlu digencarkan. Caranya pun juga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi. Ideologi Pancasila, menurutnya, perlu terus dipupuk kepada generasi muda untuk menggerus penyebaran ideologi transnasional radikal.

Menyikapi hal tersebut, peneliti Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa perkembangan Lingstra Eksternal Indonesia, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi, telah membawa efek residu berbentuk perubahan bentuk ancaman bangsa. Media propaganda paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa sudah bermetamorfosis kedalam bentuk cyber propaganda.

Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa beberapa ormas ditanah air sudah mempunyai divisi cyber army tersendiri yang berfungsi menyebarkan pesan-pesan tertentu guna kepentingan politiknya. Pemerintah perlu mewaspadai potensi penyebaran paham radikal dan khilafah oleh ormas-ormas terlarang yang sebelumnya telah terbukti melanggar hukum, seperti eks ormas HTI dan FPI. Jangan sampai ormas-ormas terlarang tersebut menggunkan metode cyber propaganda sebagai bentuk dari metode asymetrik guna cyber radikalisme.

“Beberapa ormas sudah mempunyai divisi cyber army tersendiri guna menyebarkan pesan-pesan tertentu untuk kepentingan politiknya. Pemerintah perlu mewaspadai potensi penyebaran paham radikal dan khilafah oleh ormas terlarang yang sebelumnya telah terbukti melanggar hukum, seperti eks ormas HTI dan FPI. Jangan sampai ormas-ormas terlarang tersebut menggunkan cyber propaganda sebagai bentuk dari metode asymetrik guna cyber radikalisme”, ujar Jim.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU KPK. MK tidak sepenuhnya menolak gugatan materiel yang diajukan terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi untuk gugatan formil, hakim konstitusi menolak secara keseluruhan.

Poin yang kemudian paling banyak disorot ialah pendapat MK bahwa Pasal 12B dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Pasal 12B itu memuat ketentuan penyadapan harus dilakukan setelah izin tertulis Dewan pengawas (Dewas) KPK. Adapun Pasal 37B ayat (1) huruf b ialah soal tugas Dewas KPK terkait izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan.

MK mencabut kewenangan Dewas KPK memberikan izin tertulis kepada lembaga antikorupsi terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Setelah putusan yang bersifat final dan mengikat ini, pimpinan KPK cukup hanya memberitahukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu kepada Dewas KPK.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Lentera Research Institute (LRI), David Chaniago, mengatakan bahwa keputusan MK tersebut merupakan suatu langkah yang positif bagi penguatan KPK. Diharapkan dengan adanya keputusan tersebut rantai birokrasi didalam memerangi korupsi semakin efisien dan hasil yang didapat menjadi efektif.

“Keputusan MK tersebut merupakan suatu langkah yang positif bagi penguatan KPK. Diharapkan dengan adanya keputusan tersebut rantai birokrasi didalam memerangi korupsi semakin efisien dan hasil yang didapat menjadi efektif”, ujar David Chaniago.

Presiden Jokowi memberlakukan PPKM Darurat terhitung 3 hingga 20 Juli 2021. Hal Ini dilakukan sebagai upaya mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 yang meningkat tajam di berbagai daerah.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat, sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan resminya, Kamis (1/7/2021).

PPKM Darurat akan berlaku di 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan mematuhi seluruh ketentuan yang ada di dalam PPKM Darurat ini, sekaligus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, ketersediaan obat, alat kesehatan, hingga tangki oksigen. Saya minta seluruh rakyat untuk tetap tenang dan patuh terhadap ketentuan,” ujar Presiden.

PPKM Darurat akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku.

“Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID-19”

Presiden yakin, dengan kerja sama yang baik dari seluruh pihak, maka penyebaran pandemi Covid-19 ini dapat ditekan dan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.

“Dengan kerja sama yang baik dari kita semua dan atas rida Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” kata Presiden.

Sementara itu Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Bima Arya menegaskan bahwa kebijakan pemberlakuan pembetasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah pusat di Jawa dan Bali, pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar. Daerah yang tidak melaksanakan, kepala daerahnya diberikan sanksi.

“Hari ini kami akselerasikan poin-poin pelaksanaan PPKM Darurat agar menjadi lebih jelas, yang dilaksanakan mulai Sabtu (3/7/2021). Jadi, tolong dipahami semua poinnya untuk dilaksanakan,” kata Bima Arya, saat pimpin rapkor Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, di Kota Bogor, Jumat (2/7/2021).

Menurut Bima Arya, kebijakan PPKM Darurat ini, pemerintah pusat membuat poin-pon teknis untuk dilaksanakan di setiap daerah yang menerapkan PPKM Darurat, termasuk Kota Bogor.

Poin-poin tersebut, pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar. Misalnya waktu operasional pasar, kapasitas maksimal pada transportasi umum, kapasitas yang hadir pada resepsi pernikahan, maupun penutupan mal, harus diterapkan selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Adapun poin-poin yang telah ditetapkan pemerintah pusat, meliputi memberlakukan kerja dari rumah (WFH) 100% bagi pegawai di luar sektor esensial. Sedangkan pegawai pada sektor esensial, diizinkan kerja dari kantor maksimal 50%. Pegawai pada sektor kritikal, tetap diberlakukan bekerja di tempat tugasnya 100%.

Kemudian, untuk kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring. Pusat perbelanjaan dan mal ditutup sementara. Tetapi supermarket, minimarket, pasar tradisional dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari tetap diizinkan buka sampai pukul 20.00 WIB.

Apotek dan toko obat diizinkan buka non-stop 24 jam. Restoran, kafe, lapak jajanan diizinkan dibuka sampai pukul 20:00 WIB, tapi hanya menerima layanan pesanan antar, tidak diizinkan makan di tempat.

Selanjutnya, tempat ibadah, seperti, masjid mushala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

Untuk fasilitas umum, kegiatan seni budaya, tempat olahraga dan sosial kemasyarakatan juga ditutup sementara. Transportasi umum, yakni kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan daring, kendaraan sewa/rental, diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan proke lebih ketat.

Resepsi pernikahan tetap diizinkan dengan dihadiri maksimal 30 orang dan menerapkan prokes ketat dan makanan yang disediakan di kotak untuk di bawa pulang.

Kebijakan PPKM mikro darurat ini adalah yang kesekian kalinya dikeluarkan pemerintah. Pada awal pandemi, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mirip PPKM Darurat plus pembatasan mobilitas antar daerah yang lebih ketat.

Setelah itu, pertengahan 2020, pengetatan perlahan dilonggarkan dengan kebijakan new normal dan PSBB transisi. Pada Februari 2021, menyusul lonjakan kasus pasca libur Natal dan Tahun Baru, diberlakukan PPKM Mikro yang menyempitkan penanganan di tingkat kelurahan serta RT/RW. (**)

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando mengatakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI buruk dalam melakukan riset yang berujung pada kritik mereka ke Presiden Joko Widodo terkait The King of Lip Service.

Menurutnya, harus ada argumen yang kuat ketika mengkritik seseorang. Terutama mengkritik seorang presiden yang dianggap hanya bisa memberikan janji saja.

Ade mengatakan argumen yang kuat akan membuat orang lain memahami pula. Bahkan tak akan menyalahkan kritik tersebut.

“Karena para pendukung Jokowi, misalnya saya, itu akan langsung melihat mana argumen anda. Kalau argumen anda benar, coba kasih contoh yang lain yang lebih kuat, barangkali saya enggak akan bicara apapun,” ujar Ade, dalam diskusi daring ‘Dikritik karena Mengkritik : Menyoal Iklim Demokrasi di Kampus’ yang digelar Suara Mahasiswa UI, Kamis (1/7/2021).

Ade lantas mencontohkan apabila seseorang ingin membuat kesimpulan pada karya ilmiah atau paper, maka setidaknya mesti memiliki rangkaian indikator, argumen hingga rangkaian bukti.

Jika tidak, seseorang itu justru tidak bakal memberikan argumen yang kuat. Dan menurutnya hal itu bisa terjadi karena kemampuan riset yang buruk.

“Nah, ini yang kesalahan, saya duga ini terjadi karena sebetulnya keburukan risetnya,” jelas Ade.

Dia pun menyarankan divisi kajian strategis BEM UI untuk belajar ilmu metodologi atau dasar-dasar logika sebelum mengkritik.

Sebab, menurut Ade isi-isi cuitan BEM UI di Twitter pun tak memiliki penjelasan, dan hanya berisikan meme serta paper yang tak menjelaskan isi dari cuitan atau memenya.

“Saya baca terus loh sekarang Twitter-nya BEM UI dan enggak ada penjelasan, adanya cuman paper-paper yang sebetulnya enggak menjelaskan isi twit dan memenya,” tandasnya.

Dengan buruknya hasil riset BEM UI tersebut, maka hal itu dapat memuncullkan berbagai praduga negatif diantaranya BEM UI Diprovokasi Kelompok Kepentingan Untuk Mendiskreditkan Pemerintah, dimana dugaan tersebut juga diperkuat dengan adanya dukungan dari Parpol, ormas dan tokoh prominen yang cukup berpengaruh. (*)

Oleh: Halimatussyadiyyah*

Ada sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan agar presiden Jokowi menjabat selama 3 periode, namun ternyata usulan ini ditolak bahkan Presiden juga tidak menginginkan hal itu terjadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun, keputusan tersebut bisa saja berubah kalau ada desakan dari masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan, konteksnya harus bisa dibedakan apakah jabatan 3 periode itu menjadi keinginan rakyat secara masif atau keinginan Jokowi. Meski demikian, Irfan menyatakan nantinya kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari partai politik yang mengkaji terkait desakan masyarakat itu.

Pasalnya, amandemen undang-undang dasar 1945 sejatinya pernah dilakukan di era reformasi lantaran adanya desakan masyarakat yang masif. Sehinggga hal tersebut kembali lagi kepada MPR yang menyerap aspirasi tersebut, Sama seperti misalnya ketika zaman reformasi di mana terdapat perubahan atas pasal-pasal undang-undang dasar yang diamandemen atas desakan atau dorongan dukungan yang sangat kuat dari rakyat.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya sudah sempat bertemu dengan Presiden Jokowi dan membahas soal amamdemen UUD 1945. Menurut Bamsoet, kala itu Jokowi menyatakan bahwa masa jabatan presiden adalah dua periode. Pertemuan tersebut terjadi saat para pimpinan MPR bertandang ke Istana untuk mengantar undangan pelantikan presiden. Menurutnya, Jokowi memberikan kesempatan kepada MPR untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan amandemen UUD 1945.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan bahwa wacana jabatab presiden 3 periode tersebut tidak akan berlaku di kalangan partai politik maupun parlemen.Arsul mengingatkan, bahwa isu presiden 3 periode ini sengaja menjerumuskan beliau. Sehingga tidak mungkin terjadi. Apalagi Jokowi sendiri sudah menegaskan mereka jualan isu itu adalah orang yang cari muka. Demikian pula pimpinan partai-partai termasuk Megawati, yang menolak usulan Jabatan Presiden 3 Periode.

Arsul menuturkan, sikap PPP akan tetap taat pada konstitusi amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 yang menyebut masa jabatan presiden dua periode. Sejauh ini PPP punya sikap taat berkonstitusi, masa jabatan presiden 2 periode. Ketua Umum PDIP sekaligus mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri, menyebutkan justru yang berbicara isu jabatan 3 periode lah yang memiliki keinginan.

Dirinya menyebutkan bahwa tudingan itu tidaklah berdasar. Sebab, masa jabatan presiden sudah diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang. Menurutnya, presiden itu tak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945.

Megawati juga memita kepada kadernya yang duduk di jabatan eksekutif dan legislatif untuk tidak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat. Dirinya meminta kepada para kader tersebut agar dapat bekerja untuk rakyat bukan karena kekuasaan.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Usulan tersebut bertujuan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mencalonkan lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Selain itu, Amien Rais juga sempat menuding akan adanya upaya rezim Jokowi untuk mendorong sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyetujui amandemen satu atau dua pasal dalam UUD 1945. Amien Rais menduga bahwa perubahan tersebut akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Pada kesempatan berbeda, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie mengungkapkan ketidaksetujuanya dengan ide tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalaupun ada ide mengenai perubahan terbatas UUD, maka jangan kaitkan dengan isu masa jabatan presiden tiga periode.

Pakar hukum tata negara ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing dengan wacana terebut. Ini adalah ide yang buruk dari semua segi dan hanya digulirkan sebagai jebakan saja. Dimana NKRI tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan sama sekali.

Kita sudah mengetahui bahwa pemerintah serta partai pengusung sudah kompak menolak jabatan presiden hingga 3 periode, kegaduhan ini tentu saja tidak berlu berlanjut, karena masih ada masalah besar yang harus dihadapi.

*Penulis adalah Warganet Kota Tangerang Selatan

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah bertindak tegas dengan menumpas Kelompok Separatis Papua (KST) untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Papua. Masyarakat pun mendukung upaya nyata dari TNI/Polri tersebut, termasuk dengan menangkap Pimpinan KST.

Kelompok Separatis Teroris (KST) tak bosan-bosannya menebar teror dan merusak perdamaian Papua. Selain membubuh warga sipil, mereka juga membunuh seorang pelajar di Papua. Hal ini tentu tidak bisa ditolerir, aparat keamanan di Papua tentu harus menumpas keberadaan KST agar tidak muncul korban.

Kelompok ini memang berbahaya, KST tidak hanya menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman dan progaganda, terkadang mereka juga melancarkan timah panas kepada warga sipil. Pada bulan April lalu, Papua kembali terguncang ketika KST membunuh secara keji seorang pelajar bernama Ali Mom. Pada bulan April lalu. Ali dibacok dan ditembak kepalanya, lalu KST membakar sepeda motornya.

Pelaku kekejian tersebut diduga merupakan anak buah dari kelompok pimpinan Lekagak Telenggen. Sontak dari aksi brutal tersebut, nama Lekagak masuk dalam daftar pencarian orang oleh BNPT. Ali Mom adalah seorang pelajar di SMAN 1 Ilaga, ia terbunuh oleh KST karena dicurigai sebagai mata-mata aparat oleh anggota KST.

KST beralasan karena Ali sering berkunjung ke markas aparat, sehingga mendiang Ali diduga sebagai mata-mata. Padahal Ali sering berkunjung ke markas aparat karena dirinya ingin bertanya, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar dirinya bisa diterima sebagai aparat. Karena cita-citanya menjadi penjaga wilayah NKRI. Namun sayang, mimpinya menjadi abdi negara tak dapat diraih karena aksi kejam KST. Tentu saja aksi tersebut semakin meresahkan, apalagi para pelajar tidak memiliki senjata untuk membalas serangan KST. Sehingga sudah pasti tindakan yang dilakukan oleh KST merupakan pelanggaran HAM secara terang-terangan.

Selain itu KST juga melakukan aksi kekerasan di Kampung Bingky, Distrik Seradala, Kabupaten Yakuhimo, Papua. Kebrutalan mereka membuat pembangunan dua unit jembatan yang masuk dalam proyek jalan Trans Papua terpaksa dihentikan.

Aksi teror tersebut tentu patut disayangkan, karena aksi tersebut mengganggu upaya pemerintah dalam membangun Papua. Kejahatan yang dilakukan oleh KST layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KST menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.        

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KST tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah menetapkan KST sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Artinya pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.

Oleh karena itu, pemerintah juga telah meminta TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada KST Papua yang kian meresahkan. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme. Jejak kriminal KST dulu KKB sepertinya memang tidak bisa diampuni, apalagi mereka kerap mengatasnamakan rakyat untuk memberikan serangan kepada aparat TNI-Polri. Padahal sebenarnya mereka sedang memprovokasi masyarakat untuk dapat berpisah dari Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris. Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KKB sebagai organisasi teroris lokal.

Jan Arebo mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada BNPT untuk menetapkan status KKB sebagai teroris lokal. Hal ini dikarenakan mereka selalu melakukan teror, pembunuhan.

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, TNI-Polri berkewajiban memastikan keamanan masyarakat Papua dari ancaman kelompok teroris. Rusdi menuturkan, TNI-Polri di Papua selalu berusaha menciptakan keamanan dan kedamaian. Pihaknya juga sudah mengantisipasi segala bentuk ancaman.

Sementara itu, pemberian label teroris terhadap KKB tentu saja bukanlah hal yang berlebihan, mengingat bahwa gerakan mereka didukung oleh persenjataan yang dapat mereka gunakan untuk kepentingan mereka.

Kita perlu memahami bahwaUU Nomor 5/2018 akan memberi hak bagi pemerintah dalam mencegah aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST. Pencegahan aksi teror seperti diatur dalam UU Nomor 5/2018 yang dibagi menjadi tiga, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Pemerintah perlu tegas dalam menangani KST, jangan sampai kebrutalan yang terjadi di Papua menjadi pemandangan yang tidak seindah pemandangan di wakatobu.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Para pegawai KPK telah diangkat jadi ASN tanggal 1 Juni 2021 lalu. Pelantikan mereka adalah amanat Undang-Undang. Oleh karena itu, jangan ada lagi yang mempermasalahkan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini, karena sudah memiliki payung hukum yang kuat.

KPK adalah lembaga negara yang memilik fungsi mulia, karena pemberantasan korupsi adalah cara terhebat untuk menyelamatkan uang negara dari tikus-tikus berdasi. Jika tidak ada koruptor maka negara akan sejahtera dan dana bisa disalurkan dengan tepat ke rakyat miskin.

Jika para pegawai KPK diangkat jadi ASN maka sangat wajar karena mereka bekerja di lembaga negara, oleh karena itu pekerjanya jadi abdi negara. Pengangkatan ini menjadi sebuah penghormatan bagi mereka, karena telah bekerja keras demi memberantas korupsi di Indonesia. Mereka dilantik jadi ASN tanggal 1 juni 2021, agar sesuai spirit Pancasila di hari kebangkitan Pancasila.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa pelantikan para pegawai KPK jadi ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang, yakni UU KPK alias UU nomor 19 tahun 2019. Dalam UU ini pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN. 

Ketika sudah ada UU mereka maka para pegawai KPK harus diangkat jadi ASN, karena jika dibatalkan akan melanggar hukum. Sendangkan KPK adalah lembaga negara, jadi mustahil untuk melakukan pelanggaran hukum. UU KPK adalah dasar hukum yang kuat dan tidak bisa diubah hanya dengan protes dari beberapa oknum. 

Sebuah UU sangat kuat dan tidak bisa diganti begitu saja, hanya karena alasan: kasihan pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Ketika bicara masalah pekerjaan maka tidak bisa dengan alasan sentimentil seperti ini. Apalagi ketika pegawai yang lolos malah terang-terangan menolak. Berarti mereka tidak mematuhi perintah, padahal harus ditaati.

Begitu juga jika yang memprotes adalah pihak luar. Mereka hanya bisa berkicau di media sosial dan memberikan pressure secara psikologis. Namun tetap saja tidak bisa mengubah keputusan petinggi KPK. sebuah keputusan penting tidak bisa dianulir begitu saja, apalagi jika ada UU sebagai payung hukumnya

Jika sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka pelantikan harus dilaksanakan, apapun yang terjadi. Walau misalnya ada kemungkinan terburuk, misalnya ada demo atau serangan secara fisik, tetapi tidak menghalangi para petinggi KPK untuk melakukan upacar pengangkatan.

Syukurlah akhirnya para pegawai KPK sudah diangkat jadi ASN pada tanggal 1 juni lalu. Acara berjalan dengan lancar dan tidak ada yang mendemo, kecuali hanya beberapa gelintir di media sosial. Penyebabnya karena masyarakat percaya pada KPK dan para pejabatnya.

Sedangkan pegawai KPK yang tidak lolos tes, sebagian diperbolehkan untuk bekerja kembali sampai masa pensiun, dengan syarat harus mengkuti pelatihan kebangsaan. Sedangkan sisanya masih boleh bekerja hingga oktober 2021. Bukankah ini sebuah aturan yang tidak melanggar hak asasi? Penyebabnya karena mereka diberi waktu untuk bersiap kerja ke tempat lain.

Pemerintah sudah menegaskan, jika ada yang potes akan TWK, jangan berpolemik panajng kali lebar. Namun langsung saja datang ke pengadilan untuk menuntut alias lewat jalur hukum. Nantinya hakim yang akan memutuskan, apakah pelantikan para pegawai KPK sudah sesuai dengan hukum atau tidak.

Pelantikan pegawai KPK jadi abdi negara sudah fix dan sesuai dengan amanat UU. Jangan ada lagi yang mempermasalahkannya atau membuat berbagai berita heboh di media sosial. Jika ini terjadi, maka hanya akan menambah kerusuhan dan merusak perdamaian di Indonesia, karena banyak yang berdebat. Akhiri saja polemik tentang KPK karena pawa pegawainya sudah selesai diangkat jadi ASN, sehingga polemik itu sudah basi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini