Oleh : Zafira Zahra )*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara, sehingga asesmen untuk menyaring pegawai yang berkualitas dan berintegritas melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) perlu dilaksanakan. Pegawai KPK tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) selama ini telah menjadi benalu dalam tubuh KPK, bahkan mereka memperpanjang masalah alih status pegawai.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan proses seleksi pegawai KPK untuk dapat menjadi ASN, ujian ini juga sangat krusial, karena tes ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa cinta kepada negaranya dan taat kepada UUD 1945 dan juga pancasila. Termasuk juga para pegawai KPK.

Dari hasil tes tersebut ada 75 orang yang tidak lolos, meski demikian masih ada 24 orang yang mendapatkan kesempatan kedua untuk diangkat menjadi ASN karena masih bisa dibina melalui seminar kebangsaan. Sedangkan sisanya harus menerima dengan legowo karena gagal melanjutkan karirnya di lembaga antirasuah tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa status aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengurangi semangat kinerja pegawai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dirinya secara tegas mengatakan, bahwa semangat KPK tetap memberantas praktik korupsi sampai mati. Ia juga menuturkan bahwa 1.271 pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN terdiri dari 2 pemangku jabatan tinggi madya, 10 pemangku jabatan tinggi pratama, 13 pemangku jabatan administrator dan 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana.

Meski KPK merupakan lembaga eksekutif, Firli menyebutkan bahwa KPK tetap independen dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, alih tugas pegawai KPK menjadi ASN tidak terkait dengan pelemahan kelembagaan. Hal tersebut dikarenakan UU KPK sudah menegaskan posisi independensi kelembagaannya dalam menjalankan tugas pokok fungsi (tupoksi) penegakan hukum yang berlaku.

Firli juga telah menolak permintaan sejumlah pegawai nonaktif untuk mencabut atau membatalkan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam berita acara tertanggal 25 Mei 2021, disebutkan bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lilis TWK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021. Sementara untuk 24 pegawai lainnya akan menjalani pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan paling lambat bulan Juli 2021.

Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata menjelaskan, bahwa rapat koordinasi tanggal 25 Mei 2021 merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Dirinya menerangkan, bahwa keputusan rapat merupakan hasil kesepakatan bersama antara pimpinan KPK dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

Menurutnya, keikutsertaan pimpinan kementerian/lembaga terkait dalam rapat koordinasi sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menentukan ada kementerian/lembaga yang dapat menerima delegasi wewenang dari presiden untuk menyelenggarakan kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN.

Sebelumnya, Syihab selaku koordinator Front Aksi Masa Mendukung KPK (FRAKSI KPK), menilai bahwa banyak sekali praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di lembaga KPK.
Dalam keterangannya, Syihab mengatakan bahwa KPK sebagai lembaga penegakan hukum harus bersih dan jauh dari benalu-benalu dan parasit yang mengganggu jalannya penegakan hukum tindakan KKN. Dirinya menilai, dengan adanya alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), maka potensi terjadinya praktik KKN dapat dieliminir.

Pada kesempatan berbeda, Petrus Selestinus selaku Pakar Hukum mengatakan, bahwa pimpinan KPK tidak boleh dipersalahkan apalagi dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan TWK. Namun, berharap bisa menjelaskan ke publik bahwa tidak ada yang salah dari TWK.

Ia berujar agar KPK terus saja bekerja, fokus pada tugas penegakan hukum, dan mengabaikan perilaku pegawai yang tidak lulus. Petrus menilai, polemik TWK terkesan tidak selesai karena para pegawai yang tidak lulus tidak menempuh upaya hukum. Oleh karena itu, tidak perlu membuang energi untuk mempersoalkan nasib 51 orang yang tidak lolos TWK.

Tugas KPK sebagai lembaga antirasuah independen tentu masih banyak, Firli CS harus fokus kepada tugas inti KPK untuk memberangus tikus berdasi yang belum berhasil ditangkap.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Sukabumi

Oleh : Saphira Aulia )*

Masyarakat diharapkan tidak kendor dalam menerapkan Protokol kesehatan 5M walau pandemi sudah berjalan lebih dari setahun. Dengan adanya ketaatan terhadap Prokes ini, maka diharapkan mampu mencegah lonjakan pandemi Covid-19 akibat adanya mutasi virus Corona.

Jumlah pasien corona makin menanjak dan menurut data dari Tim Satgas Covid-19, Per 2 Juli 2021, kasus harian tercatat menjadi 25.830 orang yang terinfeksi virus Covid-19. Jumlah ini tentu menyedihkan karena yang terkena Corona 2 kali lipat daripada bulan mei lalu.
Sebenarnya keadaan buruk ini sudah diprediksi oleh para epidemiolog karena masyarakat nekat mudik dan liburan saat lebaran, dan akhirnya mereka sendiri yang merasakan akibatnya.

Masyarakat akhirnya harus menaati PPKM mikro darurat mulai tanggal 2 hingga 20 Juli 2021. Selain itu, mereka terus dihimbau untuk menaati protokol kesehatan, bukan hanya 3M tetapi juga 5M. Tujuannya tentu agar tidak terkena corona dan menurunkan jumlah pasien Covid di wilayahnya.

Kanit Bimnas Polsek Minasatene Aiptu Basri Udhin Syamsuri saat mengedukasi warga, menyatakan bahwa semua orang harus menaati protokol kesehatan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tugas TNI dan Polri untuk memutus mata rantai penyebaran corona.

Masyarakat paham bahwa kedatangan aparat ke tengah masyarakat merupakan bentuk perhatian mereka, agar banyak orang yang tahu akan protokol kesehatan. Pasalnya ada yang baru tahu protokol kesehatan 3M padahal sudah direvisi jadi 5M. Ketika ada aparat yang menertibkan kerumunan juga seharusnya bersyukur, bukannya marah, karena tugas mereka adalah menjaga agar protokol dijalankan di lapangan.

Penertiban kerumunan memang lebih diperketat pada PPKM mikro darurat periode ini, agar tidak terbentuk klaster corona baru. Mall dan pertokoan wajib ditutup dan jangan sampai ada yang diam-diam buka dengan menutup bagian depan tetapi bagian belakangnya boleh dimasuki pengunjung. Cafe dan restoran juga dilarang menerima pengunjung yang akan dine in dan hanya boleh melayani via delivery order.

Selain itu, semua orang masih wajib pakai masker, bahkan para dokter menyuruh agar memakai 2 masker sekaligus. Masker medis di dalam dan masker kain di luar. Tujuannya agar mencegah terkena droplet hingga 85%, karena corona varian delta lebih ganas. Untuk menghindari penularannya maka harus ketat menerapkan protokol kesehatan dan jangan pernah lupa pakai masker.

Protokol kesehatan yang kadang dilanggar adalah mengurangi mobilitas. Padahal kita sudah tahu sendiri bahwa pergerakan massal akan meningkatkan jumlah pasien corona. Sehingga harus rela di rumah saja, apalagi selama PPKM wajib work from home. Jangan malah jalan-jalan, daripada nanti kena virus Covid-19.

Disiplin adalah kunci dari kesuskesan penanganan corona. Jika semua orang disiplin cuci tangan, memakai masker, dan menaati protokol kesehatan lainnya, maka akan terhindar dari ganasnya virus Covid-19. Apalagi di Indonesia sudah berear corona varian delta yang merupakan hasil mutasi, dan bekerja lebih cepat dalam menurunkan imunitas tubuh. Anda tentu tak ingin kena corona, bukan?

Oleh karena itu jangan mengeluh ketika protokol kesehatan 5M terus disosialisasikan oleh pemerintah dan tim satgas Covid. Kita ingin segera bebas dari masa pandemi, oleh karena itu wajib menahan diri dengan mengurangi mobilitas dan menaati protokol lainnya. Jangan seenaknya sendiri, karena jika kena corona akan menyusahkan dan menularkan ke lebih banyak orang.

Protokol kesehatan 5M wajib ditaati agar tidak terjangkiti oleh virus Covid-19. Jangan kendor sedikitpun, karena corona varian delta lebih berbahaya dan bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG. Kita wajib waspada 2 kali lipat dan tetap menjaga imunitas tubuh dan higienitas lingkungan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membacakan putusan dakwaan perkara tes usap Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq Shihab (HRS) di Rumah Sakit Ummi Bogor. Majelis hakim memvonis HRS dengan hukuman 4 tahun penjara.

“Muhammad Rizieq Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan niatan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan dijatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata majelis hakim, kamis (24/6).

Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.SI, mengatakan bahwa putusan yang telah dibuat oleh para majelis hakim sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bukti-bukti maupun dasar hukum yang disampaikan oleh kedua pihak telah diuji dengan baik oleh majelis hakim.

Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa prinsip-prinsip crime control model dan due process sudah terlihat dalam proses pemberian vonis 4 tahun terhadap Rizieq Shihab. Diharapkan marwah supremasi hukum dapat terjaga dengan putusan tersebut.

“Crime control model dan due process sudah terlihat dalam proses pemberian vonis 4 tahun terhadap Rizieq Shihab. Diharapkan marwah supremasi hukum dapat terjaga dengan putusan tersebut”, ujar Iwan Freddy.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga, Kejaksaan Agung untuk mengusut indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” ujar Mahfud

Selain itu Mahfud menjanjikan bakal menindaklanjuti usulan masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua. Dia mengatakan akan mengupayakan melalui dua langkah. Pertama yakni melalui proses legislasi lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat,” lanjut Mahfud.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta agar aparat penegak hukum memproses pejabat-pejabat pemerintah daerah yang diduga menyalahgunakan dana Otsus.

Menurut Albert, Otsus adalah berkah tersendiri dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Kata dia, dana Otsus akan mendatangkan manfaat jika digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Pengelolaan yang baik menurutnya akan memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

Senada, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injil (PW GKI) Papua, Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

Sebanyak 7 mahasiswa dari Program Studi (Prodi) S1 Kesehatan Masyarakat Unusa ikut menjadi relawan dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 massal di Kota Surabaya, di Atlas Sport Club mulai 22-26 Juni.

Kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat, Dwi Handayani, S.KM., M.Epid menjelaskan, tujuh mahasiswa ini dipilih setelah memenuhi syarat menjadi relawan. Mahasiswa yang dipilih berasal dari mahasiswa semester 6.

“Yang pasti ini bisa menjadi pengalaman baru bagi mahasiswa yang menjadi relawan vaksin,” terang Dwi.

Dwi menjelaskan, mahasiswa yang bertugas dilakukan bergantian. “Tiap hari ada 3 mahasiswa yang melakukan tugas,” bebernya.

Dwi berharap dengan menjadi relawan akan membangkitkan kepedulian mahasiswa sekaligus membangun kepekaan tekait masalah kesehatan. “Ini akan menambah pengalaman mahasiswa,” ucap Dwi.

Salah satu mahasiswa relawan, Ivan Ardiansyah Nugroho mengaku bangga dengan menjadi relawan. Kebanggan lantaran ia akan memiliki pengalaman baru.

“Dengan pengalaman ini saya dapat mengetahui banyak ilmu baru terkait dengan ilmu yang saya peroleh sebelumnya di bangku kuliah,” jelasnya.

Menjadi relawan, kata Ivan menambahkan, dirinya bisa mengetahui alur administrasi proses vaksinasi. Terlebih, saat ini, vaksinasi sangat penting untuk mencegah terus menularnya Covid-19.

Senada dengan hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendorong untuk memberi insentif kepada mahasiswa kedokteran dan keperawatan di perguruan tinggi untuk menjadi relawan di lapangan.

“Kami lagi gaspol untuk menambah tempat tidur, sudah ada 2.121 yang on going (sedang proses). Kita sudah mulai mendorong agar setiap kabupaten/kota membuat rumah sakit darurat dengan memanfaatkan potensi gedung-gedung yang kita miliki,” pungkas Ganjar.

Presiden Jokowi telah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan itu akan berdampak di beberapa sektor. Untuk itu, pemerintah akan kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos).

Pemerintah berencana menggelontorkan Bantuan Sosial Tunasi (BST) berupa uang tunai kepada masyarakat golongan bawah menyusul diberlakukannya penerapan PPKM..

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel dalam penyaluran BST. Hal itu diingatkan KPK untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam penyaluran BST.

“KPK tentu berharap kebijakan pemerintah untuk kembali menyalurkan bansos Covid-19 tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga dapat lebih tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, Jumat (2/7/2021).

Ipi mengatakan, berdasarkan hasil kajian KPK, penyaluran BST memiliki risiko penyimpangan yang lebih rendah dibanding bansos Natura (bantuan sosial non tunai). Kendati demikian, indikasi penyimpangan BST juga rawan terjadi berkaitan dengan data penerima bantuan.
“Kajian KPK menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data,” katanya.

Ipi menilai Kemensos sejauh ini telah melakukan sejumlah langkah perbaikan terkait data penerima bantuan. Hal itu sesuai dengan rekomendasi kajian KPK.

“Menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan kajian KPK maupun implementasi rencana aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Sehingga, kualitas data diharapkan sudah semakin baik. Pemutakhiran data juga melibatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sehingga koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan perlu terus dibangun,” kata Ipi.

KPK berharap ke depannya tidak ada lagi penyimpangan atau celah tindak pidana korupsi terkait bansos Covid-19. KPK juga berharap bansos dari pemerintah tepat sasaran dan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini, Kamis (1/7/2021) mengatakan bahwa BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Risma berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalurkan.

Risma menyebutkan, besaran BST yang akan diberikan adalah senilai Rp300 ribu per bulan. BST disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Khusus pada bulan Mei dan Juni akan diberikan sekaligus senilai Rp600 ribu.

“Warga akan menerima Rp600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,” kata Risma.

Target penyaluran BST akan menyasar 10 juta penerima bantuan. Selain itu, masih ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan disalurkan.

Penerima BPNT sebanyak 18,8 juta, serta penerima PKH sebanyak 10 juta.
“Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di-clear-kan dalam rapat,” katanya.

Risma menjelaskan, mengenai data nyangkut itu, dikarenakan nama yang tercantum di data bank tidak sesuai dengan data milik Kemensos yang sudah sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Di bank itu nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama ‘IT’, NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan,” jelasnya.

Kemudian untuk teknis penyaluran BST akan melalui kantor pos. Sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpuan Bank-Bank Negara (Himbara).

Lebih lanjut Risma mengatakan bahwa penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran dari Kemensos. Sebab ada tambahan anggaran dari Pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada bulan Mei dan Juni sebesar Rp 2,3 triliun.

Risma menyebut upaya percepatan bantuan ini juga akan diimbangi dengan pengawasan penggunaan dana bansos yang dapat diketahui dari struk belanja penerima manfaat jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok.

“Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain.” latanya. (**)

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pemuka daerah untuk mengajak masyarakat tidak berkerumun selama pemberlakuan PPKM Darurat. Sebab hal tersebut bisa berbahaya untuk keselamatan bersama. “Semua pemuka daerah untuk sampaikan bahwa ini bahaya, untuk keselamatan kita,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Luhut meminta agar para pelanggar protokol kesehatan diberikan sanksi yang mendidik. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan akan memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat, mulai dari yang sifatnya persuasif hingga koersif. “Mulai dari (sanksi) preventif dan secara koersif juga sudah diarahkan tadi ke semua stakeholder,” tutur Tito.

Bila terjadi pelanggaran, masyarakat bisa ditindak dengan persuasif. Namun bila tidak bisa diatur bisa dijerat dengan payung hukum yang berlaku. “Kita terapkan UU wabah kalau kerumunannya besar, artinya diproses hukum sesuai pidana kemudian diserahkan ke jaksa sampai pengadilan,” kata dia

“Kalau itu enggak pakai masker bisa dikenakan juga sanksi tindak denda dengan mekanisme tindak sidang ringan. Bisa sidang di tempat, Satpol PP, Jaksa Pengadilan Negeri. Itu mekanismenya mulai persuasif sampe koersif,” sambung dia.

Tito menambahkan telah meminta semua pemangku kepentingan dari mulai Pemda, gubernur, bupati walikota Jawa-Bali, Kapolres, Kapolda, Pangdam Kejari hingga pimpinan masing-masing Kapolri, Panglima, Jaksa untuk bersikap tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Dia ingin semua pihak berada dalam satu frekuensi yang sama dan serius dalam implementasi PPKM Darurat. “Itu untuk samakan persepsi, ini harus serius,” katanya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta siap menerapkan PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan ada sanksi berat bagi siapa pun yang melanggar ketentuan PPKM Darurat. “Sanksi sangat berat diberikan tindakan, tidak hanya kepada masyarakat tetapi bagi kami jajaran, aparat di tingkat provinsi, kabupaten sampai bawah, apabila tidak melaksanakan tugas akan diberikan sanksi yang berat,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021).

Tak hanya itu, Riza memastikan pihaknya juga memperketat pengawasan perkantoran maupun kegiatan di sektor esensial ataupun nonesensial lainnya. Monitoring, sebutnya, dilakukan bersama unsur tiga pilar. “Pengawasan bahkan penindakan bagi kantor-kantor atau unit usaha apa pun, di mana pun, kapan pun yang melanggar peraturan daripada PPKM darurat ini akan kami tindak dan beri sanksi setegas-tegasnya dan seberat-beratnya,” tegasnya. Politikus Gerindra itu menyampaikan PPKM darurat berbeda dengan aturan sebelumnya. Dia optimistis, melalui pengetatan ini, lonjakan kasus Corona di Jakarta bisa mereda.

“Mudah-mudahan 2 minggu ke depan, setelah tanggal 20, ada hasil yang signifikan atas keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, oleh satgas pusat, tentunya Pemprov akan melaksanakan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Disisi lain, Ahli epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai sanksi bagi pelanggar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sangat diperlukan. Tri Yunis menilai tanpa adanya sanksi maka kebijakan PPKM Darurat tidak akan terimplementasikan dengan baik. “Kalau peraturan enggak ada sanksinya sama aja bohong sih,” kata Tri Yunis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/6/2021).

Ia menilai, tanpa adanya sanksi bagi para pelanggar, pengaturan PPKM Darurat ini masih masuk katagori sosial distancing yang ringan. “Kalau itu imbauan saja nggak ada sanksinya berarti ini sosial distancing ringan,” ucap dia. Tri berpandangan, jika kebijakan PPKM Darurat ini dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), akan ada sanksi hukum untuk bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegakan hukum.
“Kita harus bisa melihat itu di bawah apa, kalau nanti di bawah PP, oke nanti ada peraturan hukumnya. Kemudian kalau sanksi hukum, pemerintah akan dikoordinasikan oleh Kapolri atau panglima tinggi,” ucap dia. Menurut dia, melalui adanya sanksi hukum yang berat bagi para pelanggar kebijakan PPKM Darurat, maka penurunan kasus akan cepat terjadi. “Jadi harusnya sih bisa (kasus turun) kalau itu bentuknya PP begitu. Walaupun mungkin sanksinya bisa diperbanyak, ya sanksi peraturan pemerintah itu berat, begitu,” ucap dia. (*)

Oleh : Kanya PutrI )*

Varian baru corona membuat penularan penyakit ini makin meluas, karena ia menjangkiti tubuh 2 kali lebih cepat. Untuk mencegah kena corona maka kita wajib mendapatkan vaksinasi dan menaati protokol kesehatanagar terhindar dari virus berbahaya tersebut.

Pandemi yang telah melanda seluruh dunia selama lebih dari setahun, membuat berbagai sektor kacau-balau. Ketika virus Covid-19 belum hilang, ia malah bermutasi ganda menjadi varian delta. Varian ini dimulai dari India ketika orang-orang di sana membuat kerumunan dan akhirnya menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia.

Corona varian delta wajib diwaspadai karena membuat pasien jadi lebih lemas, pusing, dan mulut terasa pahit. Varian delta wajib diwaspadai karena ia merupakan hasil mutasi, sehingga menyerang 2 kali lebih dahsyat dan beresiko kematian. Kita tentu tidak ingin kena corona, bukan?

Oleh karena itu, sebelum terlanjur jadi pasien, wajib untuk divaksin. Ketika vaksin sudah digratiskan oleh pemerintah, maka ini adalah kesempatan emas yang harus diambil. Vaksin Covid terbukti aman dan sudah memiliki status halal MUI, serta izin BPOM. Sehingga tidak ada keraguan lagi untuk mendapatkannya.

Vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas atau RS yang ditunjuk oleh Kemenkes. Daftarnya bisa via online dan ada maksimal jumlah orang yang akan disuntik, karena sengaja dilakukan demi mengurangi kerumunan. Drg Vanda menyatakan bahwa jangan pilih-pilih vaksin. Dalam artian, jika adanya vaksin AstraZaneca, maka jangan beralasan untuk mencari Sinovac atau Pfizer, karena khasiatnya sama saja.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementrian Kesehatan dr Siti Nadia Tirmizi menyatakan bahwa vaksin yang selama ini digunakan efektif dalam menangkal mutasi virus Covid. Dalam artian, walau vaksin sudah beredar sebelum adanya mutasi, tetapi tetap ampuh dalam menghantam corona. Jadi vaksin itu hukumnya wajib dan tidak bisa ditawar lagi.

Selain vaksinasi, kita harus tetap menaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan corona. Ingat prokes 5M: memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pemerintah sengaja membatasi pergerakan warga dengan PPKM mikro darurat, dan yang terpaksa keluar kota harus menunjukkan kartu vaksinasi.

Protokol kesehatan lain seperti menghindari kerumunan juga wajib dipatuhi, aplagi corona varian delta bisa menyebar saat berpapasan dengan OTG. Ketika mall tutup maka pengusaha jangan marah, karena ini demi menghindarkan adanya kepadatan massa di dalamnya. Daripada nanti ada kerumunan yang menyebabkan klaster corona baru dan akhirnya malah rugi karena harus tutup selama 14 hari dan menyemprot disinfektan ke semua bagian mall.

Kita juga jangan bingung ketika pusat perbelanjaan tutup, dan tidak perlu untuk panic buying, karena bisa belanja via online shop atau marketplace. Saat ini sangat dimudahkan dengan teknologi, sehingga barang bisa datang via kurir, hanya dengan memencet-mencet gawai dan membayar via internet banking.

Jangan lupa pula untuk pakai 2 lapis masker, yakni masker medis dan masker kain, agar lebih ampuh dalam filtrasi droplet. Penyebabnya karena OTG makin banyak berkeliaran dan kita tak tahu siapa di antara mereka yang pernah berkontak dekat. Pakai masker dengan benar, bukannya melorot ke dagu atau dada, karena akan percuma dan tak bisa melindungi diri dari ganasnya corona.

Untuk menangkal corona varian delta maka kita harus meningkatkan kesiagaan dan jangan pernah lupa untuk menaati protokol kesehatan 5M. Ketika corona delta menyerang lebih cepat, maka bisa dilawan dengan vaksinasi dan menjaga imunitas tubuh. Jangan lupa makan buah, sayur, dan makanan bergizi lainnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Ibu kota Indonesia akan dipindah ke Borneo dan pemindahan ini adalah hal yang positif, karena akan menyerap tenaga kerja produktif. Akan ada banyak lowongan kerja berkat pembangunan besar-besaran di sana. Masyarakat akan tertolong karena mendapatkan pekerjaan baru.

Saat ibu kota Indonesia mau dipindah dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan, maka menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, pemindahan ibu kota adalah hal yang sangat baru di Indonesia. Sehingga ada saja pihak yang terkejut lalu berpikir yang tidak-tidak.

Padahal dulu di era Bung Karno, sudah ada wacana pemindahan ibu kota, tujuannya agar berada di tengah-tengah Indonesia. Bedanya, dulu ibu kota diusulkan akan dipindah ke Palangkaraya. Meski hal ini belum terwujud, tetapi ide Bung Karno sangat realistis.

Pemindahan ibu kota rencananya dimulai tahun 2021 dan sudah pasti membawa hal positif. Juru bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rahman menyatakan bahwa pembangunan ibu kota negara baru menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi Indonesia. Juga akan menyerap tenaga kerja yang besar.

Fadjroel menambahkan, saat ground breaking alias pembangunan di tahun pertama, akan menyerap 100.000 pekerja. Sedangkan prediksi BPS, prediksi pemindahan ibu kota negara akan menyerap sekitar jutaan pekerja. Dalam artian, hal ini sangat bagus karena di masa pandemi, banyak pengangguran berserakan.

Ketika ada lowongan di Borneo maka akan sangat bagus, karena para pelamar akan berbondong-bondong ke sana. Jika jumlah pekerja asli Kalimantan masih kurang, maka bisan ditambah pegawai dari daerah lain. Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran tak hanya di Borneo, tetapi juga di Nusa Tenggara Timur, Jawa, Sumatera, dll.

Jumlah pekerja yang dibutuhkan bukan hanya sopir dan buruh kasar, tetapi juga di sektor lain seperti ahli planologi, arsitek, perancang proyek, desainer interior, dll. Sehingga akan makin banyak putra daerah yang berprestasi dan ditarik untuk menangani proyek pemindahan ibu kota negara dan berkarya demi Indonesia.

Sudah jelas bahwa proyek pemindahan ibu kota negara akan berdampak positif, karena bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Sehingga satu masalah akan terpecahkan, yakni ancaman kemiskinan. Karena faktanya, banyak pengangguran baru akibat efek pandemi, dan ketika mereka bisa bekerja, akan bisa mengepulkan asap dapur lagi.

Problem pengangguran yang membludak ini amat serius karena bisa merembet ke yang lain, misalnya di bidang psikologis, sosial dan kriminalitas. Jika ada orang terlalu lama menganggur maka ia akan stress dan berpotensi untuk depresi. Sungguh sebuah kerugian jika ada putra bangsa yang potensial tetapi berakhir di ranjang Rumah Sakit Jiwa.

Masalah kriminalitas saat pandemi juga tak bisa dianggap remeh. Ketika banyak yang menganggur maka bisa ada yang terkena godaan setan, dan menjambret dengan alasan demi membeli beras. Sehingga proyek pemindahan ibu kota dipastikan bisa menghindari hal-hal negatif seperti itu.

Selain bermanfaat bagi para pekerja, proyek ini akan berdampak positif pula pada penduduk daerah di sekitarnya. Ketika ada proyek maka akan diikuti dengan tumbuhnya jasa katering atau warung makan, untuk menyediakan konsumsi para pekerja. Masyarakat akan mendapatkan pendapatan tambahan dengan berjualan nasi, sedangkan pekerja tak perlu bingung mencari di mana rumah makan terdekat.

Mari kita dukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan karena membawa banyak sekali manfaat, terutama untuk mengurangi jumlah pengangguran. Karena diprediksi proyek ini akan menyerap sampai jutaan tenaga kerja. Sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang drastis, karena sudah banyak yang memiliki pekerjaan tetap.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)Darurat di Jawa dan Bali sejak  2 hingga 20 Juli 2021 guna mencegah penularan Covid-19. Kebijakan ini dirasa tepat dalam rangka menyeimbangkan penanganan Covid-19 sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Lonjakan pasien corona dari ‘hanya’ 8.000 jadi 21.000 orang per hari membuat kita miris dan ketakutan, akankah menjadi pasien berikutnya? Jika sudah mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan vaksinasi, maka memiliki resiko minimal dari bahaya corona. Namun tetap harus waspada dan jangan sekali-kali melepas masker saat berada di luar rumah, mengingat masih banyak OTG di luar sana.

Untuk menekan laju pasien baru virus Corona maka pemerintah menerapkan PPKM lagi. Berbeda dengan PPKM lama, sekarang istilahnya PPKM darurat, karena dilaksanakan saat keadaan darurat. Aturan ini harus ditaati oleh seluruh WNI, agar mengurangi jumlah pasien Covid dan membebaskan kita dari status pandemi yang menyesakkan dada.

Saat PPKM darurat diberlakukan maka mall dan pusat perbelanjaan ditutup total, sementara pasar masih boleh buka tapi jamnya dibatasi, dan untuk kafe atau restoran masih boleh buka tetapi tidak menerima pengunjung. Mereka hanya boleh menerima pesanan via delivery order. Sehingga masyarakat yang ingin merasakan makanan restoran bisa memesan lewat ojek online.

Selain itu, pekerja di sektor non essensial 100% work from home dan anak-anak melanjutkan sesi belajar di rumah. Himbauan untuk tinggal di rumah saja terus digaungkan, dan untuk membatasi mobilitas warga, di perbatasan kota/kabupaten/povinsi dijaga ketat oleh aparat. Jika terpaksa ke luar kota maka mereka harus menunjukkan kartu vaksin dan lolos rapid test.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa PPKM (yang diberlakukan beberapa waktu lalu) efektif menekan penyebaran Corona di Jawa Timur. Hal ini merupakan evaluasi dari PPKM dan hasilnya menggembirakan dari berbagai indikator epidemiologis. 

Jika PPKM  diberlakukan lagi maka diharap akan menghasilkan efek yang sama. Penyebabnya karena saat PPKM diberlakukan, pergerakan masyarakat benar-benar dibatasi. Sehingga warga di zona merah tidak akan menularkan Corona ke wilayah lain, dan sebaliknya.

Masyarakat juga wajib menaati tiap aturan dalam masa PPKM darurat. Apalagi PPKM kali ini lebih ketat daripada periode sebelumnya. Jika ada kerumunan misalnya di acara hajatan, maka langsung dibubarkan oleh tim satgas yang dibantu oleh aparat. Mereka menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat dari bahaya Corona, karena takut terbentuk klaster baru.

Begitu pula dengan pembatasan mobilitas. Jangan malah mengeluh dan marah-marah karena dilarang bepergian, karena sebenanya aturan ini dibuat demi keselamatan mereka sendiri. Jika ada aparat yang berjaga di perbatasan maka mereka harus rela putar balik dan pulang ke rumah, bukannya kucing-kucingan atau nekat menyogok. Justru perbuatan ini yang akan membuat mereka kena denda dan hukuman yang lebih besar.

Peraturan harus ditaati demi keselamatan bersama. Seharusnya masyarakat menyadarinya, karena mereka sudah dewasa. Jangan bertingkah seperti anak kecil yang selalu menyalahkan orang lain. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat agar jumlah pasien Corona turun, bukannya memenjarakan masyarakat di dalam rumahnya sendiri.

PPKM darurat adalah salah satu ikhtiar pemerintah untuk mengatasi keganasan penularan Corona, karena virus Covid-19 varian delta memang menyebar lebih cepat, karena ia adalah hasil mutasi. Masyarakat diimbau untuk jangan lengah sedikitpun dan tetap taati protokol kesehatan. Taati tiap aturan dalam PPKM mikro darurat, agar tidak terjangkiti Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini