Kelompok Separatis dan Teroris di Papua harus dibasmi dibabat habis sampai ke akar-akarnya.

Pasalnya, KKB bukan saja meresahkan, tapi juga sudah melakukan penyerangan kepaada warga sipil di Papua.

Hal itu ditegaskan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III TNI, Kol Czi IGN Suriastawa.

“Dibabat habis. Dibasmi sampai ke akar-akarnya,” tegas Suriastawa.

Saat ini, upaya yang dilakukan aparat TNI/Polri di Papua terus melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis tersebut.

Pengejaran itu dilakukan untuk mempersempit pergerakan KST di Papua.

Jika tak ingin dibasmi dan dibabat habis, pilihannya hanya menyerah.

“Kalau bersedia mereka bisa menyerah dan menyatakan setia kepada NKRI,” ujar Sutriatawa.

TNI/Polri, sambungnya, akan terus melakukan tindakan tegas terhadap KKB.

Ini sebagai pengabdian untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat Papua dari aksi-aksi keji KKB.

“TNI-Polri tidak akan gentar menghadapi KKB meskipun nyawa taruhannya,” tegas dia.

“Ini menjadi wujud pengabdian yang tidak main-main dari prajurit TNI-Polri terhadap saudara-saudara kita di Papua,” imbuhnya.

Polemik KPK terkait TWK masih saja bergulir dengan kencang. Ada saja pihak yang curiga karena menganggap bahwa tes ini kurang fair. Akan tetapi, seharusnya polemik TWK sudah diakhiri. Karena faktanya para pegawai KPK yang lolos ujian, sudah diangkat jadi ASN pada 1 Juni 2021.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Setara Institute, Hendardi, meminta KPK untuk mengabaikan polemik tentang TWK. Lebih baik mereka fokus bekerja untuk memberantas korupsi di tanah air. Karena PR KPK masih banyak. Dalam artian, banyak sekali kasus yang harus diselesaikan dan rencana operasi tangkap tangan (OTT), sehingga lebih baik fokus menatap ke depan dan tak menghiraukan ocehan orang nyinyir.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa jika ada pegawai yang terpengaruh oleh polemik TWK, maka dikhawatirkan ia akan baper dan berpengaruh pada kinerjanya. Padahal kerja KPK sangat berat dan tidak boleh kena tekanan psikologis yang tinggi dari pihak luar. Jika polemik TWK tidak kunjung selesai, maka takutnya para pegawai akan depresi lalu izin sakit karena psikomatis. Hal ini amat merugikan karena kinerja KPK jadi berkurang.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Lentera Research (LRI), David Chaniago, mengatakan hal yang serupa. Dririnya mendukung KPK agar kembali fokus kepada pemberantasan korupsi serta meninggalkan polemik yang sebenarnya sudah selesai. Resource yang dimiliki KPK sebaiknya dicurahkan sepenuhnya guna pengamanan anggaran negara, sehingga renstra yang telah disusun dapat tercapai.

“KPK agar kembali fokus kepada pemberantasan korupsi serta meninggalkan polemik yang sebenarnya sudah selesai. Resource yang dimiliki KPK sebaiknya dicurahkan sepenuhnya guna pengamanan anggaran negara, sehingga renstra yang telah disusun dapat tercapai”, ujar David Chaniago.

Fenomena Covid-19 yang tak kunjung usai telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bersatu guna menanggulanginya. Kasus positif COVID-19 hingga kini terus menunjukkan peningkatan. Tak hanya para pemangku kebijakan saja, para mahasiswa juga dituntut untuk memberikan kontribusi nyata untuk menghadapi pandemi ini.

Menyikapi hal tersebut, Misbah Fikrianto, Koordinator Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan bahwa punya gugus tugas (pencegahan COVID-19), ini merupakan bagian dari bagaimana mewujudkan kontribusi kita sebagai kader bela negara, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, untuk memberikan kemajuan pada negara.

“UPNVY punya gugus tugas (pencegahan COVID-19), ini merupakan bagian dari bagaimana mewujudkan kontribusi kita sebagai kader bela negara, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, untuk memberikan kemajuan pada negara,” ujar Misbah.

Lebih lanjut, ia menegskan bahwa setiap mahasiswa harus memiliki komitmen dan pengabdian pada bangsa dan negara. Tak hanya sekadar berpikir sebagai seorang mahasiswa, namun juga sebagai masyarakat Indonesia. Sebagai agen intelektual, mahasiswa didorong untuk memiliki cita-cita yang luhur untuk berkontribusi pada kemajuan Indonesia.

“Bangssa Indonesia butuh generasi muda. Kalau mahasiswa di kampus hanya kuliah pulang, ini jadi lebih berat untuk memberikan kesadaran kontribusi. Mahasiswa tidak hanya harus memiliki hardskill tapi juga softskill,” tambahnya.

Ditempat terpisah, pengamat pendidikan, Dwi As’ad, S.pd.,M.Pd, mengatakan bahwa ditengah pandemi ini sebaiknya para mahasiswa mengambil peran sebagai problem solving dan tidak memperkeruh kamtimmas dengan berbagai aksi demo dan black propaganda di media sosial. Mahasiswa sebaiknya tidak ikut mempolitisir keadaan sehingga menjadi penghambat bagi pemerintah didalam menyelesaikan permasalahan pandemi.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mendorong Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengerahkan pasukannya membantu Polri dan pemerintah, dalam melaksanakan penerapan PPKM darurat guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19.

“Kami minta TNI untuk mengerahkan seluruh kemampuannya all out dalam mendukung PPKM Darurat bersama Polri,” kata Bobby, Sabtu (3/7/2021).

Menurut Bobby, kenaikan tajam angka kasus COVID-19 di Indonesia ini perlu direspons dengan penegakan disiplin dan pembatasan mobilitas sementara. Apalagi, ini sejalan dengan mengamankan target proses vaksinasi 1 juta per hari.

“Sebagai upaya menekan dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang sudah bermutasi dan lebih cepat penularannya. Maka, pengerahan angkatan bersenjata dalam menghadapi pandemi ini sudah lumrah seperti di negara-negara lain,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta juga menganggap bagus keterlibatan TNI supaya aktif dalam membantu Polri dan pemerintah, untuk mengawasi pelaksanaan PPKM darurat selama dua minggu ke depan.

“Di beberapa tempat memang keterlibatan aparat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan PPKM bisa terlaksana dengan baik. Yang penting, pelaksanaannya di lapangan dilakukan dengan persuasif,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Penggerak Milenial (PMI), M. Adhiya Muzakki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan segala bentuk aturan pemerintah yang berlaku. Hal itu disampaikan Adhiya mengingat kasus aktif Covid-19 yang semakin hari semakin meroket.

“Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang cerdas. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus taat prokes demi kebaikan bersama,” ujar Adhiya (4/7/2021).

Adhiya yakin Indonesia akan bebas Covid-19 jika masyarakatnya taat dan patuh terhadap pemerintah. Menurutnya, telah terbukti bahwa beberapa negara yang berhasil melawan Covid-19 karena masyarakatnya taat dan patuh terhadap protokol kesehatan, serta berbagai macam aturan pemerintah.

“Hindari kumpul-kumpul, aksi demontrasi, dan hal lainnya. Hindari kerumunan, sayangi keluarga. Mari kita putus rantai penyebaran Covid-19 dengan cara taat dengan anjuran pemerintah. Dengan kita taat prokes, kita sudah membantu nakes, polri, TNI, dan kelompok lain yang bertugas,” ujarya.

Adhiya menambahkan, warga negara lain sekarang bisa beraktivitas seperti biasa lantaran mereka sudah melakukan vaksinasi lebih dari 50%. Sedangkan di Indonesia, kata dia, masih terjebak narasi hoaks bahaya vaksin.

Karena itu menurutnya, Pemerintah, Polri, TNI, tenaga kesehatan, relawan, dan seluruh komponen masyarakat harus berperan aktif dalam kesuksesan vaksinasi di Indonesia.

“Kita harus dukung upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan vaksinasi agar tercapai herd immunity. Masyarakat jangan sampai termakan hoaks soal bahaya vaksin,”.

Dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Indonesia, Adhiya berharap vaksinasi akan selesai di akhir tahun 2021.

“Tahan dulu segala bentuk aktivitas yang dilarang. Tetap patuhi prokes jika ada hal penting. Mari kita dukung Polri, TNI, tenaga kesehatan yang berjuang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 ini. Rakyat nurut, Covid-19 cabut,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan menerapkan PPKM Darurat selama 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Presiden juga meminta masyarakat mendukung kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19. Jokowi meyakini penyebaran Covid-19 mampu ditekan apabila masyarakat disiplin dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” kata Presiden.

Presiden menegaskan, pembatasan aktivitas yang ada dalam PPKM darurat akan lebih ketat dibandingkan kebijakan penanganan Covid-19 sebelumnya. Ia pun berharap nantinya masyarakat dapat mematuhi semua aturan tersebut. (**)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mengeluarkan kajian tentang efektivitas vaksin Sinovac terhadap tenaga kesehatan. Riset dilakukan kepada tenaga kesehatan di DKI Jakarta sejak 13 Januari hingga 18 Maret 2021.

Berdasarkan kajian tersebut, Kementerian Kesehatan menemukan vaksin Sinovac efektif mencegah infeksi Covid-19 hingga 94 persen pada suntikan dosis kedua. Efektivitas tercapai setelah 28 hari penyuntikan.

Dosis kedua juga mencegah perawatan Covid-19 pada hari ke-28 setelah penyuntikan. Efektivitas vaksin untuk mencegah perawatan mencapai 96 persen. Kemudian, vaksin Covid-19 buatan Cina ini juga turut mencegah kematian sampai 100 persen setelah dosis kedua.

Sedangkan untuk pemberian vaksin dosis pertama, Sinovac tercatat bisa mencegah infeksi virus Corona sampai 13 persen pada hari ke-14 setelah penyuntikan. Selanjutnya, pemberian dosis pertama akan mencegah perawatan Covid-19 sampai 53 persen pada hari ketujuh setelah penyuntikan.

Studi efektivitas vaksin Sinovac ini dilakukan pada 25.374 tenaga kesehatan di DKI Jakarta. Korespondon untuk studi berusia di atas 18 tahun dan dinyatakan negatif Covid-19. Kajian ini menggunakan metode observasional dengan desain retrospektif kohor.

Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyebut kenaikan jumlah dokter yang meninggal saat menangani Covid-19, meningkat signifikan dari Mei hingga Juni 2021. Berdasarkan data IDI, ada 7 dokter meninggal pada Mei dan naik menjadi 26 orang pada Juni.

IDI menyebut angka kematian dokter paling tinggi sebenarnya pada Januari 2021, yaitu 65 orang. Namun, kenaikan dari Desember 2020 ke bulan berikutnya tak tinggi. Di Desember 2020, ada 57 dokter meninggal.

Setelah angka kematian Januari tinggi, grafik mulai menurun. Pada Februari ada 31 dokter meninggal. Kemudian turun lagi menjadi 16 orang pada Maret dan 8 dokter pada April. Di Mei, angkanya kembali turun menjadi 7 orang.

“Baru kemudian hingga per 25 Juni kemarin, meningkat tajam lagi, sekitar 26 orang (dokter sudah meninggal),” kata Tim Mitigasi Dokter PB IDI, Mohammad Adib Khumaidi, saat dihubungi Tempo, Senin, 29 Juni 2021. IDI tidak mau berspekulasi apakah tingginya kematian ini karena vaksin Sinovac kurang efektif. Yang jelas mereka mendorong agar ada penyuntikan dosis ketiga untuk tenaga kesehatan.

Sementara itu, Dalam periode hampir dua tahun sejak pertama kali ditemukan, virus SARS-Cov-2 terus bermutasi menjadi berbagai varian baru, beberapa di antaranya dianggap lebih berbahaya dari yang lain. Anggota Tim Pakar Media Satgas Covid-19 sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana I Gusti Ngurah Kade Mahardika mengatakan, kondisi saat ini diperburuk oleh perilaku masyarakat yang tak patuh protokol kesehatan, misalnya dengan berkerumun.

“Virus Covid-19 ini mudah berubah, varian of concern bagi saya itu ada dua, yakni varian Alfa (B.1.1.7) dan Delta (B.1.617). Tetapi di samping mutasi virus, terjadinya lonjakan kasus juga karena adanya kerumunan,” kata Mahardika dalam Dialog Publik KPCPEN yang disiarkan FMB9ID_IKP, Selasa (22/6).

Di sisi lain, lanjut Mahardika, vaksin Covid-19 sendiri sudah diteliti dan disebut masih efektif melawan varian Covid-19, terutama Alfa dan Delta. Untuk memerangi pandemi, dia menyatakan mendukung percepatan program vaksinasi di Indonesia. “Saya mendukung percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Karena dengan 40-50 persen cakupan vaksinasi Covid-19 di negara-negara Eropa, mereka sudah berani mengadakan piala Eropa 2021,” imbuhnya.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran Kusnandi Rusmil mengakui, Covid-19 memberi dampak luar biasa bagi kehidupan. Dia menilai vaksin cukup efektif memberi perlindungan. Jika seseorang yang sudah divaksin terinfeksi Covid-19, vaksin itu akan membantu mengurangi gejala dan risiko kematian.

Kusnandi menekankan, masyarakat semestinya takut pada virus corona, bukan pada vaksinasi. Untuk perlindungan yang lebih lengkap, vaksinasi harus dijalankan bersama kedisiplinan menjalani protokol kesehatan. (*)

Oleh : Saby Kossay )*

Aksi teror Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua mengancam kedamaian, tidak terkecuali warga di Yahukimo. Masyarakat pun berharap agar TNI/Polri segera memberantas mereka agar denyut kehidupan warga kembali normal.

Papua adalah provinsi yang terkenal karena eksotisme alamnya, dan sayangnya wilayah ini juga identik dengan OPM dan KST. Kelompok separatis memang sangat mengganggu, bahkan sejak era orde baru. Sampai sekarang mereka masih ada karena menggunakan teknik gerilya, dan akan terus diberantas oleh aparat, agar kedamaian di Papua tidak rusak.

Tanggal 24 Juni 2021, Papua kembali digemparkan karena KST tiba-tiba menyerang warga di wilayah Yahukimo, tepatnya di Kampung Bingki. Peristiwa berdarah terjadi lagi dan mengakibatkan 4 korban jiwa, sementara sang kepala suku dalam kondisi kritis. Evakuasi dilakukan dengan helikopter, karena wilayah Yahukimo yang berada di perbukitan. Sementara warga lain juga menyelamatkan diri agar tidak kena ancaman KST.

Kepala Penerangan Kobagwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan bahwa anggota KST menggunakan senjata rampasan, saat aparat sedang melakukan pengamanan proyek di Bandara Nop Goliat, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Diduga pelakunya adalah kelompok Tandius Murib.

Publik mengutuk KST yang menyerang warga secara tiba-tiba. Mengapa mereka tega membunuh sesama orang Papua? Padahal sebagai sesama warga asli, seharusnya saling bantu, ini malah menyerang dan menembak seenaknya sendiri. Apalagi mereka juga menyerang kepala suku yang seharusnya dihormati.

Bukan kali ini saja KST menebar teror di Bumi Cendrawasih. Sebelum menyerang tanggal 24 Juni 2021, beberapa hari sebelumnya mereka menyerang petugas di proyek bandara, dan mengakibatkan 2 aparat meninggal dunia. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa sudah ada 95 korban jiwa dari ulah KST selama 3 tahun terakhir.

Kebiadaban KST sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pasalnya, mereka juga berani menyerang aparat, padahal tugas polisi dan tentara adalah mengamankan warga di Papua. Mengapa malah diserang dengan membabi-buta?

Ketika ada banyak penyerangan maka untuk mencegah kerusuhan kembali, didatangkan pasukan TNI lagi dari luar Papua. Mereka ditugaskan untuk menyisir KST dan mengejar langsung ke markasnya. Namun oleh KST malah dibilang aparat mengambil hak warga untuk bebas, bagaikan daerah operasi militer di Aceh beberapa puluh tahun lalu.

Pernyataan ini sangat playing victim karena justru anggota TNI yang yang menjaga masyarakat agar tidak diserang oleh anggota kelompok teroris. Perdamaian di Papua harus dijaga agar warga bisa beraktivitas dengan aman di luar rumah, tanpa takut kena peluru nyasar. Masyarakat harus mendapatkan haknya untuk hidup dengan damai, tanpa ada ancaman dari KST dan OPM.

Masyarakat sendiri juga rindu akan perdamaian di Papua, karena mereka tidak mau mengungsi lagi dan lagi saat ada penyerangan KST. Bagaimana bisa hidup enak ketika harus mampu bertahan di bawah tekanan? KST terus meneror baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dengan menyebar hoaks dan propaganda.

Oleh karena itu, warga sipil sangat setuju ketika ada pasukan yang ditambah, karena mereka paham bahwa mereka bertugas untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai. Masyarakat juga setuju ketika KST dilabeli sebagai kelompok teroris, agar pemberantasannya lebih cepat, karena akan ada bantuan dari Densus 88 antiteror.

Teror KST sudah sangat mengganggu warga Papua, dan korban jiwa terus bertambah. Untuk mencegah terjadinya kekacauan lagi, maka aparat bekerja keras untuk membasmi kelompok teroris ini. Masyarakat juga mendukung terus aparat, agar perdamaian di Papua terwujud dengan cepat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Muhammad Hakim )*

Bansos (batuan sosial) corona pernah disunat habis-habisan oleh oknum pejabat. Saat ini pemerintah berusaha optimal agar tidak ada lagi yang berani korupsi, karena pemakan uang rakyat, utamanya di masa pandemi adalah kejahatan luar biasa.

Ketika Indonesia dinyatakan dalam masa pandemi, maka pemerintah langsung bergerak cepat dan memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk rakyat miskin. Ada yang dberi uang tunai dan ada yang diberi paket sembako. Namun Bansos ternyata masih rawan penyelewengan dan pelakunya saat ini sudah mendekam di penjara.

Untuk mencegah korupsi Bansos, maka pemerintah berusaha optimal, agar bantuan ini benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kerja sama antara Kementrian Sosial sebagai penyalur dan penyelenggara Bansos, dengan KPK yang merupakan lembaga anti korupsi, terus dipererat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengirim surat ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk meminta mereka mengawasi Bansos, agar tidak ada korupsi lagi. Selain itu, wanita yang akrab disapa Risma, datang langsung ke gedung KPK untuk berkonsultasi. Kedatangan mantan wali kota Surabaya tentu disambut hangat oleh para petinggi KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa kedatangan Menteri Risma adalah untuk bekonsultasi, agar nanti Bansos dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah akan tepat sasaran. Selama in bantuan diberikan berdasarkan NIK, tetapi ternyata tak semua orang memilikinya. Sehingga akan dipikirkan cara menyalurkannya, agar lebih luas lagi cakupannya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa pihaknya sudah memperingatkan ke Kementrian Sosial (saat itu masih dijabat oleh Juliari Batubara). Bantuan sosial harus akuntabel, sehingga meminimalisir korupsi. Namun ternyata ia menghianati negara dan mempermainkan data, dan saat ini sudah dibui.

Untuk mencegah korupsi lagi maka KPK membuat aplikasi JAGA Bansos. Aplikasi ini akan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, misalnya belum menerima Bansos padahal tergolong miskin, ada yang kebagian paket ternyata orang kaya, dll. Baru seminggu diluncurkan, aplikasi ini sudah menerima 118 keluhan.

Dengan aplikasi maka pengawasan Bansos akan dipermudah. Kinerja aplikasi sangat bagus dan pemerintah berterima kasih kepada KPK karena ia sebagai lembaga negara sudah menyelenggarakan fungsinya dengan baik. Korupsi Bansos akan dicegah dan paket akan sampai ke rakyat tanpa harus disunat-sunat lagi.

Pemerintah juga meminta agar masyarakat turut mengawasi pembagian Bansos, dan tidak segan untuk melapor via aplikasi JAGA Bansos. Jika mereka tidak memiliki aplikasinya, maka bisa melapor langsung ke media sosial KPK atau Kementrian sosial, dan nanti akan ditindak oleh petugas.

Selain itu, para pejabat di daerah juga ikut mengendalikan pembagian Bansos. Misalnya seorang walikota harus terjun langsung saat ada pembagian paket sembako, karena ia merupakan wakil pemerintah di daerah tersebut. Dengan turun langsung maka ia bisa tahu seperti apa kualitas berasnya, apakah ada oknum yang tega meminta uang pelicin kepada rakyat, dll.

Jangan malah ABS alias asal bapak senang, dan hanya berleha-leha di kantor saat ada pembagian Bansos. Seharusnya pejabat di daerah paham bahwa ia menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan turut mengawasi pemberian Bansos agar berjalan lancar. Sekaligus untuk mencegah korupsi di daerahnya.

Pencegahan korupsi Bansos Covid harus dilakukan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Kolaborasi antara Kementrian Sosial sebagai penyelenggara Bansos dan KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah sangat bagus. Pembagian Bansos harus diawasi, agar benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat miskin yang menjadi korban pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini