Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menghukum eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dengan pidana penjara 4 tahun terkait tes swab palsu. Rizieq dinyatakan bersalah dalam pelanggaran kekarantinaan kesehatan terkait tes swab di RS Ummi Bogor, Jawa Barat.

Sidang dibacakan majelis hakim yang diketuai Khadwanto dan anggota Muarif, Suryaman, Hapsoro, Vicktor, dan M Yusuf. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan (JPU) yaitu pidana penjara selama 6 tahun.

Menyikapi hal tersebut, pengamat hukum Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa kasus Rizieq Shihab sudah selesai dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Proses penegakan hukum sudah sesuai dengan due process.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa dengan jatuhnya vonis yang diberikan kepada majelis hakim akan menciptakan efek crime control model (CCM), sehingga kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum tercapai dan marwah dari penegakan hukum tetap terjaga.

“Kasus Rizieq Shihab sudah selesai dan sesuai dengan undang-undang. Proses penegakan hukum sudah sesuai dengan due process. Vonis yang diberikan majelis hakim diharapakan akan menciptakan efek crime control model (CCM), sehingga kepercayaan terhadap supremasi hukum tercapai dan marwah penegakan hukum tetap terjaga”, ujar Iwan Freddy.

Pemerintah berencana menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat yang dimulai pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Sejalan dengan itu, pemerintah mengatur strategi agar ekonomi tetap terjaga selama pengetatan berlangsung.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan guna menjaga pemulihan ekonomi di kuartal III-2021, pemerintah akan mempercepat realisasi bansos tiga bulan ke depan.

“Pemberian bansos itu diarahkan ke daerah-daerah yang terkena PPKM Mikro Darurat. Selain itu ada perpanjangan insentif fiskal termasuk diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) properti,” kata Iskandar.

Tak hanya itu, Iskandar mengatakan pemerintah juga akan memberikan insentif baru berupa pembebasan PPN untuk sewa. Namun, dirinya belum memerinci terkait sektor usaha penerima relaksasi kebijakan fiskal tersebut.

“PPKM Mikro Darurat kemungkinan besar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena sektor-sektor yang mempengaruhi penularan Covid-19 dibatasi,” ujar Iskandar. Adapun pihaknya masih optimistis, pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 tumbuh di kisaran 5,8 persen hingga 7 persen year on year (yoy). Angka tersebut lebih rendah dari prediksi ekonomi pada kuartal II-2021 yang berada di level 7 persen yoy.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor optimis pertumbuhan ekonomi Kaltim akan tumbuh 7 persen jika ibu kota negara (IKN) baru berjalan sesuai rencana.

Optimisme Gubernur Isran itu disampaikan menjawab pertanyaan Herdina Suherdi, host dialog Indonesia Bicara TVRI Nasional.

Dialog Indonesia Bicara mengangkat tema “Kesiapan Kaltim Menerapkan PPKM dan Ibu Kota Baru”.

“Dalam hitung-hitungan kami kalau IKN ini jadi dibangun dengan dana pemerintah, swasta dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen untuk lokal Kaltim,” kata Gubernur Isran

Sementara dampak pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mantan bupati Kutai Timur tersebut memperkirakan sekitar 3-4 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi 7 persen itu, lanjut Isran, jelas akan sangat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan 3,7 juta penduduk Kaltim.

Pemindahan IKN akan berdampak pula terhadap pembangunan infrastruktur baik berupa bangunan perkantoran, waduk, jembatan maupun jalan dari investasi negara.

Termasuk pula akan mendorong pergerakan barang dan jasa ke Kaltim.

Namun demikian, Gubernur Isran Noor menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan hanya akan berdampak baik bagi Kaltim, tetapi juga bagi Indonesia.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua sebentar lagi. Panitia PON Papua telah melakukan berbagai persiapan dalam mensukseskan perhelatan olahraga nasional tersebut. Salah satu yang dipersiapkan adalah desain protokol kesehatan (prokes) untuk penyelenggaran PON XX pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Kepala Bidang Kesehatan dan Doping PB PON XX, Robby Kayame Rabu (30/6/2021) mengatakan desain prokes tersebut dibuat untuk memastikan pelaksanaan PON XX berjalan lancar dan aman dari Covid-19. Apalagi belum lama ini ada varian baru Delta virus Covid-19 yang masuk ke Indonesia dan turut menyebabkan kasus penderita korona melonjak begitu cepat.

Menurut Kayame, varian baru Delta Covid-19 ini menyebar begitu cepat ketimbang varian Alpha yang tersebar sebelumnya. Sampai saat ini telah mengakibatkan belasan ribu orang yang terinfeksi Delta Covid-19.

Karena itu, desain prokes penyelenggaraan PON XX sangat penting dibuat. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus korona di Papua terutama mengantisipasi penularan varian baru Delta Covid-19.

Lebih lanjut, Kayame menjelaskan desain prokes yang dibuat mulai dari kedatangan, pelaksanaan pertandingan, sampai saat atlet dan official kembali ke daerah asal. Salah satunya adalah seluruh atlet yang akan bertanding serta pihak terkait lainnya untuk dilakukan tes dan divaksinasi Covid-19. Ketentuan ini wajib diikuti seluruh pemain agar memberikan keamanan dalam pertandingan.

Kayame yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua meminta semua pihak agar berkerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan PON XX dan penanganan Covid-19 di Tanah Papua.

“Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam penanganan Covid-19 ini terutama di 4 Cluster tempat penyelenggaraan PON XX Papua akan berlangsung dan diharapkan cakupan vaksinasi mencapai angka 80%,” kata Kayame.
pace mace, pacemace, papua
Sementara itu, Koordinator Sub. Bidang Covid-19 PON XX, Demus Kogoya pada (1/7/2021) menyebutkan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan vaksinasi bagi altet. Selain atlet, pihaknya juga akan melakukan vaksinasi bagi masyarakat di sekitar venue yang tersebar di empat klaster penyelenggaraan PON XX.

“Segera akan dilakukan vaksinasi pada bulan Juli ini bagi altet, official, panpel, serta masyarakat di sekitar venue yang tersebar di empat Cluster yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke,” ujar Kogoya.

Dipihak lain, Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI, Budhi Achmadi di Jayapura (1/7/2021) juga menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung suksesnya PON XX, Lanud Silas Papare melaksanakan kegiatan Serbuan Vaksinasi Covid-19 kepada para pekerja pembangunan Venue Cabang Olah Raga yang ada di wilayah Lanud Silas Papare dan masyarakat luas di sekitar Lanud Silas Papare.

Budhi mengatakan, dengan pelaksanaan serbuan vaksin kepada para pekerja ini diharapkan mampu meminimalisir dampak penyebaran Covid-19 di area venue, sehingga mereka bisa bekerja dengan fokus dan target pembangunan venue dapat tercapai dan siap digunakan untuk PON XX Papua.

“Kepada masyarakat, tak henti-hentinya kami sampaikan tidak perlu takut untuk melaksanakan vaksin, mari kita sukseskan program pemerintah untuk lepas dari Pandemi Covid-19 sekaligus lindungi diri dan keluarga dari penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan vaksin” kata Budhi .

Sebelumnya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, (29/06/2021) melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan Paguyuban masyarakat Nusantara di Kabupaten Jayapura, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Mathius meminta dukungan kepada paguyuban masyarakat nusantara di Papua dan khususnya di Kabupaten Jayapura agar menjadi mitra pemerintah guna mensukseskan pelaksanaan iven PON XX tahun 2021 di Papua secara khusus di Bumi Khenambay Umbay.

“Saya mengajak seluruh paguyuban masyarakat nusantara yang ada di daerah ini, agar bisa melibatkan diri dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XX di Papua,”.

Mathius juga mengajak, kepada seluruh paguyuban masyarakat nusantara agar turut memberikan informasi-informasi positif kepada tamu-tamu yang datang dari berbagai daerah di Papua dalam rangka melaksanakan kegiatan PON pada Oktober 2021 mendatang.

“Saya mengajak agar mereka bisa membantu pemerintah daerah dengan menyampaikan hal-hal positif ke tamu-tamu yang akan datang. Bahwa, Papua ini tidak seperti yang orang ceritakan. Kamu harus sampaikan, bahwa Papua Ini aman,” katanya. (**)

Pasca Libur Lebaran, kasus terkonfirmasi COVID-19 terus mengalami lonjakan. Situasi ini membuat Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli mendatang. Cakupan area yang akan mengimplementasikannya mencapai 48 Kabupaten/Kota dengan penilaian situasi pandemi level 4, dan 74 Kabupaten/Kota dengan penilaian situasi pandemi level 3.

Ahmad Zaki Iskandar, Bupati Tangerang menyampaikan Kabupaten Tangerang sudah memasuki zona merah dengan kategori penilaian kondisi pandemi level 3. Laju penularan COVID-19 Kabupaten naik signifikan satu dua minggu terakhir. “Meski sudah mengantisipasi gelombang COVID-19 kali ini, tapi kondisi saat ini sangat berbeda,” ungkapnya pada Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (1/7).

Tingkat keterisian kamar perawatan COVID-19 di Kabupaten Tangerang sendiri menurut Ahmad Zaki, sudah mencapai angka 92%. Begitu juga rumah singgah untuk menampung pasien COVID- 19 bergejala ringan, kapasitasnya sudah tidak mencukupi lagi.

“Ini menunjukkan betapa seriusnya peningkatan kasus yang terjadi dalam satu dua minggu terakhir ini,” Kata Ahmad Zaki.

Lebih jauh lagi tentang penerapan PPKM Darurat yang siap dilaksanakan, Kabupaten Tangerang akan membatasi aktivitas masyarakat secara ketat. “Kegiatan masyarakat seperti resepsi pernikahan, khitanan, acara keagamaan yang berpotensi menciptakan kerumunan akan ditiadakan, Begitu juga dengan kegiatan rapat dan seminar akan ditiadakan sampai 20 Juli,” ujar Ahmad Zaki.

Yang lebih penting untuk saat ini, masyarakat bisa saling membantu meringankan beban tenaga kesehatan dengan menjadi agen untuk menyampaikan informasi yang tepat dan benar bagi mengenai pandemi ini kepada lingkungannya masing-masing. “Hal-hal ini yang lebih efektif dan efisien untuk bisa kita lakukan bersama-sama saat ini,” pungkas Ahmad Zaki.

Sebagai salah satu langkah preventif, Pemkab Tangerang juga menggencarkan program vaksinasi. “Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya volume vaksin yang didistribusikan di Kabupaten Tangerang, kita bisa melaksanakan vaksinasi 20 ribu dosis per hari. Target saya 100 ribu dosis per minggu” jelas Ahmad Zaki.

“Kami juga mendorong pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Tangerang untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan vaksin Gotong Royong. Untuk beberapa pabrik seperti Mayora dan Torabika sudah melaksanakan vaksinasi Gotong Royong dosis pertama,” tambah Ahmad Zaki.

dr. Makhyan Jibril, Msc. M. Biomed, dokter & Satgas COVID-19 Jawa Timur, juga mengungkapkan situasi di wilayah Jawa TImur yang relatif sama dengan Kabupaten Tangerang. “Dalam 2 minggu kita bisa melihat tingkat keterisian kamar rumah sakit naik drastis. Sekitar 3 minggu lalu tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Timur masih di angka 20-30%. Kemarin keterisian ruang isolasi mencapai 82% dan ICU 72%,” ungkapnya.

Peningkatan klaster keluarga di Jawa Timur, menurut dr. Jibril terjadi secara signifikan. “Setelah kami lakukan penelusuran, klaster keluarga memang meningkat tinggi dan menjadi klaster penyebaran tertinggi di Jawa Timur,” katanya.

Di samping peningkatan disiplin prokes, dr. Jibril menilai program vaksinasi sangat penting untuk juga ditingkatkan. “Kita sepakat program vaksinasi ini sebagai salah satu kunci menekan laju COVID-19, di Jawa Timur kita sudah mempercepat vaksinasi, kurang lebih 4,9 juta penduduk telah divaksinasi dosis pertama dan 2.065.000 penduduk telah mendapat dosis kedua,” terang dr. Jibril. (*)

Oleh : Prita Mulyasari )*

Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam mengakhiri pandemi Covid-19, Selain vaksin berbayar, pemerintah juga melakukan vaksinasi gratis kepada sejumlah masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi ketersediaan vaksin gratis yang aman dan halal dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mendiakan vaksin gratis yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan atas upaya pemerintah yang memberikan vaksinasi secara gratis.

            Syarief mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis, seteah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat. Untuk menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat, pemerintah pun melakukan realokasi anggaran Kementerian dan Lembaga tahun 2021.

            Ia juga menilai bahwa langkah yang ditempuh pemerintah tersebut bisa menjadi wujud kepedulian pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kesehatan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Tetapi tidak hanya mengapresiasi, dirinya juga mengingatkan pemerintah terkait keamanan dan efektifitas vaksin Covid-19.

            Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adosasmito menyebutkan bahwa tujuan utama memberikan vaksinasi secara gratis ke seluruh rakyat Indonesia guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap suatu penularan virus.

            Dalam mewujudkan herd immunity, pemerintah menargetkan akan memberiksan suntikan vaksin covid-19 terhadap 67-70 persen penduduk atau sekitar 182 juta orang, sehingga 30 persen warga lainnya tidak perlu menjalani vaksin. Wiku menegaskan, tujuan utama vaksin gratis adalah capaian minimal jumlah populasi yang tervaksinasi, untuk dapat mencapai herd immunity.

            Tindakan tersebut juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap hak sehatnya di mana dalam kontes pendemi covid-19 adalah vaksinasi. Wiku mengatakan, pemerintah menginginkan program vaksinasi gratis tersebut dapat mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Pada kesempatan berbeda Immunization Officer WHO Indonesia Olivi Silalahi, menuturkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses di dunia dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Menurut Olivi, Indonesia berada pada urutan kedua negara terbanyak penduduknya yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

                Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Mikrobiologi Klinik Universitas Indonesia Prof Pratiwi Pudjilestari Sudarmono mengatakan, kendala yang dihadapi di lapangan karena penyampaian informasi. Menurut Pratiwi, Kelompok masyarakat yang seperti itu lebih sering menerima efek samping vaksin yang dianggap menakutkan.

                Untuk itu kita bisa berikan penjelasan, bagaimana vaksin bekerja, bagaimana vaksin efektif menghambat infeksi dan juga mencegah transmisi yang akhirnya mengurangi jumlah pasien. Selain soal komunikasi, suksesnya program gerakan vaksinasi nasional juga bergantung pada ketersediaan dan distribusi agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama untuk memenuhi target 1 juta vaksinasi per hari.

            Direktur SMRC Deni Irvani menuturkan, bahwa data ini harus disikapi secara serius. Sebab, penolakan dan keraguan besar di masyarakat berpotensi mengganggu target pembentukan kekebalan kelompok alias herd immunity yang dipatok pemerintah.

            Vaksin merupakan produk zat biologi berupa antigen yang dibuat dengan tujuan merangsang pembentukan kekebalan spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, orang yang mendapat vaksin dapat terhindar dari penularan atau terhindar dari sakit berat akibat penyakit tersebut. Vaksin akan bekerja ketika dimasukkan ke dalam tubuh baik melalui jalur suntikan, oral ataupun intranasal.

            Vaksin Covid-19 sendiri merupakan vaksin yang diberikan melalui jalur suntikan ke dalam massa otot lengan atas untuk menstimulasi sistem imun atau kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Vaksin Covid-19 menjadi penting karena vaksin tersebut menawarkan perlindungan berupa kekebalan tanpa perlu terinfeksi virus corona yang dapat memunculkan beragam gejala.

            Mesi demikian, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, meminta agar masyarkat tetap bersabar karena vaksinasi akan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan target prioritas. Dirinya juga mengingatkan, dalam proses vaksinasi juga terdapat standar pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

            Selain sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency use authorization (EUA) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 halal untuk digunakan.

            Vaksin gratis tentu saja merupakan upaya pemerintah yang perlu diapresiasi, karena melalui vaksin gratislah, masyarakat bisa mendapatkan kekebalan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar normal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Anggito Bramanto )*

Pegawai KPK yang tidak lolos TWK diminta untuk legowo, karena syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah lulus TWK. Disinyalir ketidaklulusan pegawai KPK tersebut menyebabkan mereka memiliki agenda politik, dan hal tersebut dianggap berbahaya bagi internal KPK.

Kita perlu menengok tes CPNS yang sudah sering terjadi, di mana ada formasi puluhan tetapi yang mendaftar sampai ratusan, sudah pasti lebih banyak yang tidak lolos daripada yang lolos. Tetapi entah mengapa di KPK berbeda, di mana ada ribuan yang lolos dan puluhan yang tidak lolos, sedangkan puluhan pegawai yang tidak lolos tersebut justru melahirkan polemik. Apalagi ketika sebagian dari mereka meminta simpati kepada Pemuka Agama di Indonesia.

Tes Wawasan Kebangsaan berisi soal tentang keberagaman dan pluralisme di Indonesia. Jika 51 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan artinya dirinya belum memiliki sikap toleransi yang cukup. Tentu saja wajar jika mereka tidak lolos untuk menjadi ASN di KPK.

Sementara itu, Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyatakan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) layak dipecat karena secara terang-terangan memberikan perlawanan dan bersikap reaksioner terhadap pimpinan. Hal tersebut tentu saja bisa disimpulkan sebagai langkah subordinasi terhadap kekuasaan pemerintah yang sah.

LAKSI-pun menolak aneka upaya penggiringan opini yang dapat melemahkan pimpinan KPK tersebut. Dikatakan, TWK adalah metode yang tepat dan benar yang digunakan untuk melegalkan mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hasilnya, sebagian besar pegawai KPK lolos dan sebagian kecil dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN.

Azmi Hidzaqi selaku Ketua LAKSI, menyebutkan ke-51 eks pegawai KPK ini mengikuti perkembangan sejak awal dengan melakukan penolakan revisi UU KPK 2019 sampai dengan TWK, termasuk menunda pelantikan bagi mereka yang telah lulus. Dirinya menyatakan, jelas motivasi mereka sejak awal adalah menginginkan agar KPK menjadi lembaga yang independen, bukan hanya dalam proses penyelidikan, dan tuntutan peradilan saja, akan tetapi independen di luar rumpun eksekutif.

Azmi menuturkan bahwa hal tersebut yang menjadi permasalahannya, yang terjadi KPK semakin sulit dikontrol dan terkesan adidaya dalam melakukan pemberantasan korupsi walaupun harus berlawanan dengan NKRI.

Strategi jihad korupsi yang selama ini digaung-gaungkan sebagian besar eks 75 pegawai KPK seringkali dibangun melalui agitasi, propaganda, provokasi dan adu domba jelas tampak ketika ke-75 pegawai KPK tidak lolos TWK. Tentu hal tersebut membuat mereka sulit untuk dijadikan sebagai abdi negara yang taat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

Azmi juga menuturkan, bahwa semestinya 51 pegawai KPK ini dapat mengikuti aturan untuk menjadi ASN, sehingga jika ada keberatan terkait hasil TWK, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan ke peradilan tata usaha negara (TUN). Bukan malah melancarkan propaganda di media sosial dan membuat kegaduhan.

Sementara itu, pengamat komunikasi Ade Armando menilai bahwa narasi pelemahan KPK akibat alih status pegawai menjadi ASN merupakan sesuatu yang berlebihan. Pasalnya, pegawai yang dinyatakan tidak lulus uji wawasan kebangsaan itu hanyalah persentase kecil saja. Menurutnya para pegawai yang tidak lulus tersebut tengah berusaha membangun drama tragis untuk menjelaskan alasan tidak lulus.

            Dirinya juga meyakini bahwa uji TWK bagi pegawai KPK bukanlah ujian yang mengada-ada, apalagi terdapat beragam lembaga yang terlibat seperti BKN, BIN, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, hingga BNPT.

Pakar Komunikasi Emrus Sihombing yang menilai alih status pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK, Emrus Menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis atau tertata daripada sebelumnya. Apalagi, pengalihan status tersebut juga merupakan sesuatu yang formal alias merupakan perintah dari undang-undang (UU). Dengan kata lain telah sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

            Mungkin ke-51 pegawai KPK yang tidak lolos tersebut belum bisa move on dari hasil TWK yang diterima, tentunya hal ini patut disikapi secara dewasa, bukan dengan bermacam propaganda.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Banten

Oleh : Putu Prawira )*

Corona makin menggila dan kita harus meningkatkan kewaspadaan, agar tidak jadi pasien berikutnya. Selain wajib vaksinasi, juga harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M dan menjaga gaya hidup sehat. Ketika disiplin dan imunitas tubuh stabil, maka tubuh akan bebas dari serangan virus covid-19.

Jumlah pasien corona naik lagi, dari ‘hanya’ 20.000 jadi 23.000 orang per harinya. Lonjakan pasien ini bahkan lebih tinggi daripada saat awal pandemi tahun lalu. Pemerintah menerapkan PPKM darurat dengan ketat agar mengurangi mobilitas warga, dan masyarakat sendiri paham bahwa ini dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah pasien corona.

Selain menaati poin-poin dalam PPKM darurat, maka kita juga wajib melakukan beberapa hal agar tidak terkena corona. Pertama adalah vaksinasi, karena jika tubuh sudah mendapatkan injeksi, akan naik imunitasnya dan lebih kuat saat digempur oleh virus covid-19 yang berkeliaran di luar sana. Vaksin Sinovac maupun AstraZaneca sama-sama ampuh dalam mengatasi corona varian delta.

Mengapa corona varian delta wajib diwaspadai? Penyebabnya karena ia adalah virus hasil mutasi ganda, sehingga serangannya lebih cepat dan kuat. Dengan vaksinasi maka tubuh akan lebih kebal, walau vaksin ini datang sebelum corona delta masuk ke Indonesia. Penyebabnya karena efikasinya tinggi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa kita semua wajib menaati protokol kesehatan 5M, penyebabnya karena corona delta sudah beredar di Indonesia, bahkan menyerang generasi muda dan remaja, berdasarkan data dari RS Borromeus.

Dalam artian, jika banyak anak muda yang terinfeksi virus covid-19 maka mereka terkena ancaman kematian dan akan berbahaya, karena masa depan Indonesia akan mengkhawatirkan. Calon pemimpin bangsa harus dijaga kesehatannya.

Bisa jadi para remaja kena corona karena belum divaksin, karena pada awal program vaksinasi nasional, hanya WNI yang berusia di atas 18 tahun yang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu mereka juga harus menaati protokol kesehatan dan jangan nongkrong sembarangan. Kegiatan mabar dihentikan untuk sementara dan lebih baik di rumah saja.

Sosialisasi protokol kesehatan 5M ini terus dilakukan, karena masih ada saja yang malas memakai masker, atau tidak mengenakannya dengan benar (tak menutupi hidung dan mulut). Bahkan untuk menghindari corona delta, wajib pakai 2 masker sekaligus, yakni masker medis dan masker kain, agar lebih memproteksi dari droplet OTG.

Selain wajib pakai masker dan mencuci tangan, juga harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan malah sengaja membuat kerumunan, jika tidak mau dibubarkan oleh Tim Satgas Covid. Saat PPKM mikro darurat, maka tim satgas berkeliling lebih sering untuk memantau apakah ada massa di sebuah wilayah, dan mereka memang ditugaskan untuk menghalaunya.

Mobilitas masyarakat juga dibatasi selama PPKM mikro darurat. Hal ini untuk menjaga mereka agar menaati poin terakhir dalam protokol kesehatan 5M, yakni mengurangi mobilitas. Jangan traveling ke luar kota apalagi keluyuran gak jelas tanpa masker, agar tidak kena corona.

Kita juga wajib menjaga lifestyle dan mengubahnya jadi gaya hidup sehat. Konsumsi air putih minimal 8 gelas dalam sehari dan makan buah segar untuk mendapatkan vitamin secara alami. Tambahkan porsi sayuran dalam menu makanan dan wajib 4 sehat 5 sempurna. Tujuannya agar imunitas tubuh terjaga dan tidak mudah kena corona.

Gaya hidup sehat juga diimbangi dengan olahraga, dan ketika di rumah saja bisa latihan yoga atau lari-lari kecil mengelilingi ruangan. Olahraga wajib dilakukan secara teratur agar metabolisme terjaga dan tubuh lebih bugar.

Kita masih wajib menjaga diri dari corona dengan menaati protokol kesehatan 5M, mendapatkan vaksinasi, dan menjaga kesehatan dengan olahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Semua usaha ini dilakukan agar tidak terjangkiti virus covid-19. Jika semua orang disiplin maka jumlah pasien covid akan menurun dan kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Reza Pahlevi )*

Pemerintah akan menggulirkan kembali Bantuan Sosial Tunai (BST) selama  masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat.  Masyarakat mengapresiasi kebijakan tersebut seiring banyaknya kegiatan ekonomi yang bertumbangan.

PPKM mikro darurat yang akan diberlakukan tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 membuat masyarakat kaget, karena aturannya jauh lebih ketat dibandingkan dengan periode lalu. Pembatasan mobilitas juga diberlakukan dengan ketat. Aturan-aturan ini membuat masyarakat yang akan berdagang ke luar kota harus menunjukkan kartu vaksin yang valid.

Selama PPKM mikro darurat tak perlu takut kondisi perekonomian akan terguling, karena ini bukan lockdown total, hanya membatasi mobilitas. Untuk mengatasi kemungkinan terburuk, maka pemerintah akan mencairkan BST (bantuan sosial tunai) lagi pada masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya agar mereka bisa terselamatkan ekonominya saat PPKM mikro darurat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan menyatakan bahwa bansos akan diberikan lagi untuk membantu masyarakat. Besarannya adalah 600.000 rupiah (untuk 2 bulan). Tujuan bansos adalah agar masyarakat tidak menderita berkepanjangan akibat pandemi covid, apalagi ditambah dengan PPKM mikro darurat.

Mengapa harus bansos? Pemerintah ingin menolong masyarakat yang kondisi ekonominya lemah selama pandemi. Penyebabnya karena kemiskinan akan membawa ke berbagai masalah sosial baru. Jangan sampai keadaan pandemi diperparah oleh berbagai masalah sosial akibat ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Jika ada bantuan sosial, maka rakyat akan tenang karena punya pegangan untuk sementara. Sehingga diharap jika mereka menerimanya, perutnya kenyang dan bisa semangat kerja lagi, walau berada di tengah pandemi covid. Bantuan ini bukan untuk memanjakan rakyat, tetapi merupakan perhatian untuk pemerintah agar mereka tidak mati kelaparan.

Bantuan juga diberikan secara tunai karena lebih praktis, tinggal transfer ke rekening bank BUMN atau diberikan pada masyarakat langsung jika mereka tidak ada nomor rekening di bank. Pemerintah menganggarkan 2,3 trilyun rupiah yang akan diberikan pada rakyat yang membutuhkan, dan akan disalurkan mulai minggu depan.

Bansos tunai dipilih oleh pemerintah, bukan berbentuk barang. Berbeda dengan bansos sembako, maka akan butuh waktu untuk belanja beras, minyak, dll dalam jumlah besar. Belum lagi pembungkusannya, distribusinya pencatatannya, dll; yang akan memperlambat penyalurannya.

Bantuan sosial rencananya akan diberikan kepada masyarakat yang terdata pada PKH (program keluarga harapan) dan menurut data Kemensos, ada 10 juta orang yang berhak menerimanya. Mereka terdata sesuai dengan NIK. Cara mengeceknya cukup dengan mengetik nomor NIK yang ada di KTP di situs kementrian sosial.

Sementara itu, data pada PKH akan dievaluasi lagi oleh Kementrian Sosial. Tujuannya agar bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak ada kasus lagi seperti pada periode awal. Evaluasi bansos memang sudah dilakukan, terutama ketika menteri sosial yang baru, Tri Rismaharini, menjabat.

Evaluasi bansos juga dilakukan agar tidak ada oknum yang mengemplang, sehingga  bantuan dipastikan utuh 600.000 rupiah. Jika ada yang nekat korupsi walau hanya 25.000 saja, maka ia akan kena damprat Menteri Sosial, karena tega menyunat bantuan bagi rakyat miskin.

Semoga keadaan Indonesia akan membaik pasca PPKM mikro darurat sehingga perekonomian akan stabil kembali dan kondisi finansial masyarakat naik lagi. Mereka yang menerima bansos tunia dari pemerintah juga bisa bernafas lega dan mampu bertahan saat PPKM, dan optimis taraf hidupnya akan naik setelah tanggal 20 juli.

Bantuan sosial tunai adalah salah satu perhatian pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat, khususnya saat PPKM mikro darurat diberlakukan. Rakyat akan dibantu karena punya cash dan bisa bertahan hidup, walau mobilitasnya agak dibatasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini