Di tengah kasus Covid-19 yang mengharuskan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk pulau Jawa dan Bali dari tanggal 3 hingga 20 Juli ini, kabar baik datang dari Timur Indonesia, tepatnya dari Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

Bupati Kabupaten kepulauan Yapen, Tony Tesar, dilansir dari beberapa akun media sosial memaparkan dalam wawancara singkatnya bersama Stafsus Presiden Billy Mambrasar, tentang strategi dan kerja kerasnya menekan angka Covid 19 di angka Normal, bahkan menuju 0. Bupati Tony Tesar juga mulai melakukan vaksinasi massal untuk warga Kepulauan Yapen per hari ini (5 Juli 2021) di rumah Jabatannya, seperti dilansir dari situs resmi berita Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam video berdurasi 3 menit ini, Bupati dan Stafsus Presiden tersebut berdiskusi mengenai perkembangan kasus Covid-19 di daerah tersebut. Adapun beberapa strategi selain dimulainya vaksinasi masal tersebut adalah Sebagai Berikut:

  1. Melakukan kontrol ketat terhadap alur keluar masuknya warga ke Kabupaten Kepulauan Yapen, utamanya melalui Jalur Laut dan Udara
  2. Menyediakan fasilitas emergensi sekiranya ada lonjakan kasus yang mendadak
  3. Melakukan edukasi terus menerus agar seluruh masyarakat patuh akan prokes.

Untuk Poin ke 3, Bupati terus berharap agar masyarakat dapat mengikuti prokes tersebut. Selain itu, Edukasi yang diberikan juga mengikuti Prokes Pemerintah, yakni 5 M, seperti yang diturunkan dari Pusat. 5 M tersebut adalah: Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta, Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Tony Tesar lebih lanjut menjelaskan, bahwa penekanan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen berkat kerja sama dari pihak pemerintahan dan masyarakat. “Penanganan Covid di Kabupaten Kepulauan Yapen sampai saat ini cukup terkendali dan sangat baik. Dari sejak awal covid sampai sekarang, tercarat kurang lebih 150an kasus yang kemudian akhirnya semua menjaga dengan tracing juga menerapkan protokol kesehatan,” ujar Tony Tesar.

Untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam melawan penyebaran virus Covid-19, Tony Tesar juga mendukung dan mengerahkan semua masyarakat di Kabupaten Kepulaun Yapen untuk  melakukan Vaksinasi Covid-19.

“Mari kita Dukung Program Presiden Joko Widodo, seperti vaksinasi, untuk meningkatkan imunitas masal, selain terus mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin”, Ujar Bupati Tesar dalam video wawancara tersebut.

Billy Mambrasar sendiri menghadiri langsung kegiatan pemberian Vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Dengan tercapainya target vaksinasi di Indonesia, diharapkan kasus Covid-19 dapat menurun dan sektor-sektor industri dapat berjalan normal yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi di Indonesia.

“Kita doakan Kabupaten Kepulauan Yapen tetap aman, tetap terkendali dan semoga kabupaten-kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia juga bisa mengelolanya dengan baik”, Ujar Billy Mambrasar di akhir diskusi dengan Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

Wacana kenaikan berbagai tarif pajak, mulai pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pajak penghasilan (PPh) bagi orang kaya tidak akan dilaksanakan tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Senin (24/5).

“Mengenai wacana PPN dan lainnya, kita tuh kalau pun mau bicarakan tentang UU KUP dan lainnya, kan tidak berarti hari ini akan bisa berjalan. Jadi nanti akan kita bahas di RUU KUP, jadi pasti tidak hari ini (naik), tidak tahun ini tiba-tiba naik,” ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa wacana kenaikan berbagai jenis pajak itu tidak akan dilakukan pada tahun ini karena pemerintah tentu tidak akan ujug-ujug mengambil kebijakan yang tidak tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan dampak pandemi covid-19.

“Kami sendiri sangat aware mengenai fokus kita hari ini pemulihan ekonomi. Namun kalau kita bicara tentang uu, tentang medium term kita mau ke mana, fokus kami hari ini ingin memulihkan ekonomi dan kami tetap commit terhadap itu, meski medium term kami ingin tax kita sehat, sustainable, dan adil, kemudian APBN kita sehat juga,” tambahnya.

Saat ini, RUU tersebut sudah diserahkan ke DPR. Badan legislatif juga sudah memasukkan RUU tersebut ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Hal ini sempat membuat publik khawatir bahwa kenaikan berbagai jenis pajak akan segera dilakukan oleh pemerintah.

Menyikapi kebijakan tersebut, peneliti Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang merupakan inisiatif lembaga eksekutif tersebut bertujuan agar menambah pendapatan negara dari non migas. Sehingga negara dapat membiayai seluruh kebijakan yang telah disusun dalam RPJM maupun RPJP, termasuk didalamnya kebijakan terkait jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Akan Tetapi didalam menentukan tarif dan klasifikasi Pajak, termasuk PPN, pemerintah memerlukan dasar hukum yang kuat dan jelas. Sehingga tidak menimbulkan polemik dan ketakutan bagi masyarakat serta pelaku pasar. Secara hakekat kenaikan pajak tentu akan berguna untuk memperkuat renstra negara untuk mensejahterakan rakyatnya, akan tetapai rambu-rambu maupun sosialisasi perlu guna menciptakan rasa nyaman berinvestasi bagi kelompok pengusaha. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tarif pajak tentu linier dengan peningkatan biaya produksi.

“didalam menentukan tarif dan klasifikasi Pajak, termasuk PPN, pemerintah memerlukan dasar hukum yang kuat dan jelas, agar tidak ada polemik dan ketakutan bagi masyarakat serta pelaku pasar. Hakekatnya kenaikan pajak tentu akan berguna untuk memperkuat renstra negara guna kesejahteraan rakyat, akan tetapai rambu-rambu maupun sosialisasi perlu guna menciptakan rasa nyaman berinvestasi bagi pengusaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tarif pajak tentu linier dengan peningkatan biaya produksi”, ujar Tulus J. Maha.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman empat tahun penjara terhadap Rizieq Shihab atas kasus pemalsuan hasil tes swab di RS Ummi Bogor, Jawa Barat.

Ketua Majelis Hakim Khadwanto telah menyatakan bahwa Rizieq terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran.

“Terdakwa telah secara sah dan dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primer,” kata Hakim Khadwanto saat membacakan putusan di PN Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2021.

Sementara itu, Pakar komunikasi Ade Armando mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan hakim kepada Habib Rizieq Shihab.

Seperti yang diketahui, Habib Rizieq sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan putusan hakim, mantan Ketua dan Pentolan FPI itu divonis empat tahun penjara dalam kasus swab test di RS Ummi Bogor.

Menurutnya, publik tentu berharap putusan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada dirinya, tetapi juga kepada setiap warga negara Indonesia yang berniat menebar kebencian atas nama agama.

Presiden Jokowi menegaskan sikapnya terkait dengan masa jabatan Presiden Indonesia, yaitu tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945. Dengan tegas Jokowi menolak munculnya wacana soal masa jabatan Presiden selama tiga periode.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1,” kata Stafsus Presiden Bidang Komunikasi M. Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Adapun bunyi Pasal 7 amandemen ke-1, yakni ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’.

Menyikapi fenomena tersebut, Pakar hukum Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, SH.,MH, menyatakan apresiasinya terhadap sikap tegas dan menghargai supremasi hukum dari Presiden Joko Widodo. Ia melihat Jokowi tidak terpengaruh dengan bisikan dari para pendukungnya untuk merubah konstitusi.

Sikap tersebut merupakan sesuatu yang menurutnya tepat, sebab bisa jadi ada agenda tertentu dari para pendukung Jokowi melalui wacana tersebut. Kita patut mewaspadai adanya potensi free rider jika Presiden Jokowi menjabat 3 periode.

“Sikap Jokowi sudah tepat. Bisa jadi ada agenda tertentu dari para pendukung Jokowi melalui wacana tersebut. Kita patut mewaspadai adanya potensi free rider jika Presiden Jokowi menjabat 3 periode”, ujar Dahniel.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 akan diselenggarakan di Papua pada 2-15 Oktober 2021 mendatang. Even tersebut sempat ditunda pelaksanaannya tahun lalu karena pandemi Covid-19. Meski demikian, pelaksanaan PON XX diprediksi akan memberikan beragam dampak positif bagi masyarakat setempat.

Hal ini dikatakan Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Mufti Makarim pada (2/7/2021). Mufti mengatakan, PON XX merupakan pesta olahraga nasional yang akan mendatangkan keuntungan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Ini akan menjadi domain Papua untuk berprestasi karena banyak atlet besar lahir di sana,” ujarnya.

Mufti juga mengungkapkan bahwa pemerintah sejauh ini sudah berupaya melakukan berbagai persiapan agar pelaksanaan PON Papua bisa berjalan sukses dan lancar. Salah satunya lewat campur tangan TNI-Polri untuk memastikan kondisi Papua dan Papua Barat aman dan kondusif.

“Agar siapapun yang datang mengikuti PON Papua tetap rasa nyaman. Dan PON tetap jalan aman karena situasi keamanan terjamin,” katanya.

Ia pun menilai PON XX bisa menjadi sarana bagi masyarakat Papua untuk mengeksistensikan dirinya. Masyarakat Papua bisa memanfaatkan momentum ini sebagai perayaan kegembiraan.

“Sekaligus mencetak prestasi olahraga dan mendorong perputaran ekonomi di Papua,” ujarnya.

Sebelumnya, penyanyi asal Papua, Edo Kondologit, mengajak masyarakat Papua untuk menyukseskan ajang olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Bumi Cenderawasih, yang akan berlangsung pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

“Saya pendapat pribadi, kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan tetap ingin melaksanakan PON di tanah Papua,” ujar Edo (29/6/2021).

Sebagai putra Papua, Edo sangat menghargai usaha pemerintah. Dipilihnya Papua sebagai tuan rumah, menurutnya, menunjukkan bahwa Papua mendapatkan porsi dan tempat yang sama di mata negara.

“Bagi saya ini menunjukkan bahwa kita Papua itu tidak dipandang sebelah mata seperti anggapan orang selama ini. Kita ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, oleh negara ini, ya tanggung jawab kita bersama membangun Papua begitu,” kata Edo.

“Artinya, ini harus jadi motivasi bagi kita masyarakat Papua supaya mari siap bebenah diri, masyarakat tolong membantu, tolong ikut mensukseskan PON ini, jadilah masyarakat yang ramah, yang menyambut saudara-saudara kita, atlet-atlet dari seluruh provinsi yang akan datang ke Papua,”.

Edo menghargai upaya pemerintah, yang menurut dia, masih sangat serius menyelenggarakan PON meski dalam situasi pandemi seperti saat ini. Seniman, yang juga membintangi sejumlah judul film itu, mengaku terus mengikuti pemberitaan mengenai fasilitas yang disiapkan.

Namun, pria yang berdomisili di Sorong, itu menyayangkan pemberitaan mengenai kemajuan persiapan penyelenggaraan PON Papua banyak tertutupi oleh situasi Papua yang banyak dikabarkan kurang kondusif.

Edo berharap media dapat menyuguhkan informasi yang objektif tentang situasi yang benar-benar terjadi di lapangan. Dia mengatakan peristiwa yang dilakukan kelompok pengacau di Papua terjadi jauh dari tempat penyelenggaraan PON.

“Ketika ada peristiwa-peristiwa yang kurang kondusif itu ya bukan semua wilayah Papua sebenarnya, itu kan hanya daerah tertentu yang ada di pedalaman. Artinya, daerah Papua ini aman sekali untuk kita menyelenggarakan PON,” kata Edo. (**)

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan itu diambil merespons lonjakan Covid-19 di Indonesia beberapa waktu belakangan, akibat penyebaran varian baru virus corona. “Kita ketahui pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara,” kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menyebut, keputusan penerapan PPKM darurat ditempuh dengan mempertimbangkan masukan banyak pihak, mulai dari para menteri, ahli kesehatan, hingga para kepala daerah. Nantinya, PPKM darurat akan membatasi aktivitas-aktivitas masyarakat secara lebih ketat. Presiden pun meminta masyarakat tanpa terkecuali mematuhi peraturan PPKM darurat. “Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi peraturan ini demi keselamatan kita semuanya,” ujar Jokowi.

Pemerintah, kata Jokowi, akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan.Jajaran Kementerian Kesehatan juga ia minta untuk terus meningkatkan fasilitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen.

Presiden pun meminta seluruh jajarannya bekerja sama menjalankan kebijakan tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk memberikan dukungan. “Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19 ini,” kata Jokowi. Dengan kerja sama yang baik, Jokowi yakin laju penularan virus corona di Tanah Air dapat ditekan.

Langkah ini diambil menimbang lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan beberapa hari terakhir. PPKM Darurat ini akan membatasi kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan lebih ketat. Beberapa poin penting adalah:

  1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH)
  2. Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan daring 100%
  3. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan buka hingga pukul 20.00 maks. dan kapasitas maks. 50%
  4. Apotik/toko obat bisa buka penuh 24 jam
  5. Penutupan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; tempat ibadah; fasilitas umum; sarana kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan
  6. Restoran/Warung Makan hanya delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat
  7. Transportasi umum kapasitas maks 70% dengan prokes ketat

Dan beberapa ketentuan lainnya yang bisa dilihat di infografis. Mari disiplin mematuhi aturan PPKM Darurat ini demi keselamatan kita semuanya. (*)

Oleh : Sarifuddin )*

Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia merupakan upaya untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Masuknya tenaga asing tersebut juga sudah melalui prosedur ketat dan terjadi sebelum pemberlakukan PPKM Darurat.

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah PSN diatur melalui peraturan presiden.

Proyek Strategis Nasional tentu memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur Indonesia secara cepat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas perekonomian nasional.

Tercatat sejak tahun 2016 hingga desember 2019, sebanyak 92 PSN telah selesai digarap dengan nilai investasi mencapai Rp 467,4 triliun. Jumlah proyek yang telah selesai ini setara dengan 41% dari total 223 proyek yang termuat dalam peraturan Presiden No 56 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan PSN ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham membenarkan kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka datang dan masuk setelah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat.

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara telah membenarkan kedatangan TKA tersebut, ia mengatakan terkait pemberitaan masuknya 20 orang TKA di Sulawesi Selatan, benar bahwa mereka adalah TKA yang akan bekerja di Proyek Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Bantaeng. Seluruh TKA telah melalui pemeriksaan Kesehatan oleh Kemenkes dan memenuhi persyaratan keimigrasian.

Menurut Arya, saat ini pemerintah memang masih memberlakukan pelarangan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia untuk mencegah lonjakan persebaran Covid-19. Aturan pelarangan ini mengacu pada Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru. Aturan ini mengecualikan masuknya orang asing untuk tujuan esensial, seperti bekerja di proyek strategis nasional, penyatuan keluarga dan alasan kemanusiaan.

Selain memenuhi persyaratan keimigrasian, orang asing yang masuk Indonesia haruslah lolos pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kemenkes sesuai dengan protokol kedatangan orang dari luar negeri.

Di sisi lain, Kepala Divisi Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Dodi Karnida menyebutkan bahwa 20 TKA asal China tersebut awalnya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta sebelum pemerintah menerapkan kebijakan PPKM. Para TKA asal Tiongkok tersebut lantas menjalani karantina selama 14 hari.

Setelah proses karantina tuntas, barulah para TKA China tersebut melakukan penerbangan domestik ke Makassar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Dodi juga memastikan bahwa penerbangan domestik tersebut tidak bermasalah meski pada hari yang sama Jakarta tengah melaksanakan pemberlakuan PPKM darurat.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai penyerapan tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek strategis pemerintah tidak akan melenceng dari ketntuan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disebabkan oleh ketatnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis pemerintah, salah satunya adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

20 TKA tersebut diketahui sebagai tenaga kerja asing di salah satu Proyek Strategis Nasional yang dijalankan oleh PT Huady Nickel Alloy di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Masuknya TKA tersebut telah sesuai dengan peraturan presiden nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nesional.

Dalam surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M3.HK 04/11/2021 tentang pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dalam upaya pencegahan masuknya Covid-19, Pasal 2 surat edaran menjelaskan bahwa penghentian sementara pelayanan

Oleh : Safari Handayani )*

UU cipta kerja adalah terobosan baru pemerintah untuk memangkas regulasi yang menghambat investasi. Dengan adanya payung hukum ini, investor asing akan masuk dan kondisi perekonomian kita pulih kembali.

Kondisi perekonomian negara yang sempat agak goyah karena pandemi membuat pemerintah berusaha keras untuk memulihkannya. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Mengapa harus UU Cipta Kerja? Penyebabnya karena dalam UU ini ada klaster investasi yang akan menguntungkan, baik bagi investor maupun masyarakat.

Dalam UU Cipta Kerja klaster investasi, persyaratannya akan dipermudah. Analis ekonomi Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan memangkas perizinan yang berbelit dan ada jaminan kemudahan investasi. Dampaknya, kepercayaan investor akan membaik. Sehingga mereka akan beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang potensial untuk berinvestasi.

Mengapa investor tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia? penyebabnya karena regulasi yang menghambat akan dipangkas. Jika dulu perizinan usaha harus dengan mengurus izin HO yang bayarnya cukup tinggi dan menunggunya lama. Namun saat ini perizinan berdasarkan resiko: rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga bisnis resiko rendah hanya butuh nomor izin berusaha.

Para investor juga mau untuk masuk ke Indonesia karena waktu pengurusan perizinan yang relatif sebentar, yakni maksimal 7 hari kerja. Jika dulu menunggu izin turun bisa selama berbulan-bulan, maka sekarang bisa jadi secepat kilat. Cepatnya perizinan ini juga berpengaruh, karena tidak akan ada oknum yang berani minta uang pelicin pada investor agar legalitas usahanya lekas jadi.

Regulasi yang sengaja dipermudah akan membuat para investor berlomba-lomba untuk menanamkan modal di Indonesia. Sudah ada banyak perusahaan yang mengantri, mulai dari pabrik baterai hingga mobil listrik. Hal ini sangat bagus karena akan memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dibuat untuk jadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Bagaikan vaksin bagi lesunya perekonomian Indonesia.

Lantas apa hubungan antara investor dengan perekonomian? Kita tahu sendiri bahwa pemerintah mengatasi dampak pandemi covid dengan berbagai cara, dan membutuhkan banyak uang. Untuk mengatasi jatuhnya perekonomian maka tidak mungkin untuk menambah hutang baru ke IMF atau negara lain. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memakai dana dari investor.

Investor akan mengucurkan dana untuk berbagai proyek kerjasama, dan jelas saling menguntungkan. Sehingga roda perekonomian di Indonesia akan bergulir lebih cepat dan kita akan selamat dari status inflasi atau bahkan krisis moneter jilid 2.

Masyarakat tidak usah takut akan adanya investor, karena ada lembaga pengelola investasi yang akan mengaturnya, yang dikepalai oleh bapak Luhut B Panjaitan. Lembaga ini akan mengawasi investor dan proyek-proyek investasi, sehingga berjalan dengan lancar dan tidak ada kekeliruan yang akan merugikan negara.

Justru datangnya investor wajib disyukuri karena mereka mau mengucurkan dana yang besar di Indonesia. Sehingga akan banyak proyek baru dan otomatis membuka banyak lapangan kerja, dan masyarakat bisa melamar kerja di sana. Kita bisa bernafas lega dan menaikkan taraf hidup kembali.

UU Cipta Kerja akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat investasi, sehingga para penanam modal asing akan tertarik dan berlomba untuk masuk ke Indonesia. Investor akan membuat proyek-proyek baru sehingga membuka lowongan kerja. Pengangguran akan berkurang dan kondisi perekonomian negara jadi terselamatkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Abdul Gani Azis

Tren kasus Covid-19 di Indonesia sedang mengalami peningkatan signifikan dalam 4 minggu terakhir. Hal ini menyebabkan keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan semakin meningkat. Untuk mengendalikan laju lonjakan peningkatan kasus Covid-19, pemerintah melakukan tindakan yang cepat, dengan melakukan program penguatan PPKM Darurat serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan melihat terjadinya lonjakan luar biasa kasus positif Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penanganan pandemi ini dilakukan pada dua hal, yaitu pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan mempercepat program vaksinasi massal.

Saat ini banyak terjadi klaster penularan COVID-19 di lingkungan keluarga, khususnya yang disebabkan oleh aktivitas mudik, pariwisata, dan aktivitas makan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang menuai dampak dari mudik Lebaran.

Berbagai opsi penanganan lonjakan Covid-19 telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia, dan pengalaman negara lain. Hingga akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang paling tepat dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 hingga ke tingkat desa, tanpa mematikan ekonomi rakyat.

Keberhasilan PPKM Darurat dalam menekan penyebaran Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun mengharuskan komitmen dan sinergi semua pihak untuk mempertajam PPKM darurat Tanpa komitmen dan sinergi, kebijakan PPKM darurat tidak akan berjalan secara efektif.

Masyarakat memiliki peran sentral dalam pengendalian Covid-19. Kesadaran dalam berdisiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dan kebijaksanaan menanggapi masifnya berita bohong yang beredar, menjadi hal yang paling utama. Selain menjaga imun dari Covid-19, masyarakat juga diharapkan memiliki imun untuk menghadapi berita bohong.

Jika PPKM darurat terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, laju kasus Covid-19 akan terkendali. PPKM darurat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak dapat sporadis di beberapa tempat saja.

Program vaksinasi menjadi upaya terbaik yang tersedia saat ini, untuk mencapai kekebalan komunitas dalam mengatasi pandemi. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat mengikuti program vaksinasi, akan sangat membantu mengendalikan laju kasus Covid-19.

Terhitung Juli 2021, Pemerintah akan meningkatkan target vaksinasi menjadi satu juta vaksin per hari. Target tersebut merupakan kerja keras pemerintah yang perlu di apresiasi dalam menangani Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan posko- posko Covid-19 diberbagai daerah di Indonesia. Posko Covid-19 tersebut berfungsi sebagai dorongan terhadap perilaku masyarakat agar disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). kedisiplinan 3M menjadi kunci dalam menguatkan pelaksanaan ¬testing, tracing, dan treatment (3T) hingga tingkat desa.

Oleh karena seluruh komponen masyarakat untuk mendukung program penguatan PPKM darurat dan percepatan vaksinasi dalam rangka mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Dengan dukungan tersebut diharapkan adanya semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 , tidak hanya pada awal pelaksanaan tetapi hingga seterusnya agar kasus Covid-19 dapat ditekan, dan penanganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan

(Pemerhati Masalah Sosiial, Politik dan Ekonomi)

Oleh : Thomas Magai

Sejak 2014 hingga saat ini kebijkan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak pernah henti-hentinya untuk terus melakukan pembangunan di Papua. Keberlanjutan Otsus Papua merupakan salah satu kebijkan pemerintah pusat sebagai bentuk perwujudan keberpihakan kepada masyarakat Papua. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi keberlanjutan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

Otsus Papua lahir dari ketidakpuasan masyarakat Papua atas situasi sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Papua. Era reformasi ikut membawa pengaruh pada kebijakan Indonesia di Papua. Pemerintah pun menetapkan Osus. Melalui kebijakan ini, negara memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat Papua mengatur diri sendiri, namun tetap dalam kerangka Republik Indonesia.

Kasubdit Penanganan Percepatan Pembangunan Papua Kemendagri Edward Semuel Renmaur mengatakan dalam hal anggaran, antara Pemda Papua dan Pemerintah Pusat sudah sangat transparansi dalam penggunaan dana Otsus tersebut. Jadi kalau masyarakat bilang Otsus tidak dirasakan, itu bisa dilihat dari berbagai pandangan. Pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Masyarakat Papua tidak boleh menutup mata terhadap berbagai capaian pembangunan melalui Otsus. Melalui Otsus pembangunan infrastruktur telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, pusat-pusat kesehatan masyarakat telah dibenahi, ekonomi kerakyatan tumbuh seiring diakomodirnya kebutuhan konsumen dan produsen lokal.

Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus Papua pada November 2021, pemerintah sepakat untuk melanjutkan pemberian dana Otsus dan meningkatkan plafon alokasi khusus menjadi 2.25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Dana Otsus Jilid II ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua, sehingga akan tercipta pintu relasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua.

Kebijakan baru yang dirancang selayaknya bersifat evaluatif, dengan dasar prioritas pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik, yang fokus pada percepatan pembangunan, dengan memperhatikan demografi, sosial ekonomi, adat, budaya, dan politik-keamanan, dengan tata kelola yang baik.

Belajar dari pelaksanaan Otsus selama 20 tahun terakhir, Dana Otsus Jilid II harus mampu menutup kelemahan dan mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu menyejahterakan masyarakat Papua dan mengejar kesenjangan atau ketertinggalan. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola dan akuntabilitas yang semakin baik serta aturan yang lebih tegas.

Monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan dalam memastikan bahwa rencana kerja dan serapan anggaran memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan Papua. Selain itu, capaian kebijakan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran Otsus Papua Jilid II mesti di antisipasi dengan fungsi pengawasan yang terencana dan terstruktur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Lembaga terkait lainnya didorong untuk terus mengawasi dan mengawal pelayanan publik hingga penggunaan anggaran Otsus Jilid II.

Indikasi penyelewengan Dana Otsus Papua Jilid II harus ditelusuri sedini mungkin untuk memastikan alokasi Dana Otsus Papua Jilid II tepat sasaran dan tidak terdistribusi kepada Kelompok Separatis Teroris (KST) yang hingga kini meresahkan masyarakat Papua.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan sinergi dari setiap Lembaga, baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif, serta masyarakat, dalam mendukung dan mengawal dana Otusus Jilid II agar mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Sehingga dengan Otsus jilid II diharapkan kedepannya keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan di Papua akan lebih maksimal dan lebih baik.

(Mahasiswa Papua Tinggal di Makasar)