Habib Rizieq terjerat dalam tiga kasus berbeda. Kasus tersebut adalah kasus kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan kasus tes swab RS Ummi, Bogor.
Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara untuk Habib Rizieq Shihab terkait kasus tes swab RS Ummi. Vonis terebut lebih berat dibandingkan dengan vonis kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

Terkait kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq Shihab (HRS) dkk divonis 8 bulan penjara. Habib Rizieq dkk dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terkait kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19 terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana,” ujar Suparman Nyompa.

Menyikapi hal tersebut, pengamat hukum Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH., M.Si, mengatakan bahwa ketiga vonis yang telah diberikan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Diharapkan dengan adanya vonis tersebut supremasi hukum dapat tercapai, sesuai dengan hakekat dari crime control model. Dengan adanya pemberikan hukuman kepada Rizieq Shihab, maka diharapkan kamtibmas dapat tercapai melalui efek jera yang muncul dari pemberikan vonis tersebut, sehingga masyarakat lebih taat kepada hukum normatif.

“Ketiga vonis yang diberikan majelis hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya vonis tersebut supremasi hukum dapat tercapai, sesuai hakekat dari crime control model. Adanya pemberikan hukuman kepada Rizieq Shihab, diharapkan kamtibmas dapat tercapai melalui efek jera yang muncul dari pemberikan vonis tersebut, sehingga masyarakat lebih taat kepada hukum normatif”, ujar Iwan Freddy.

Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok atau sembako. Kendati begitu, pemerintah menegaskan bahwa sembako murah tidak akan dibanderol PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menjelaskan, yang dimaksud sembako murah adalah bahan pokok yang diperdagangkan di pasar tradisional bakal dikecualikan dari objek pajak.

“Misalnya barang-barang kebutuhan pokok di pasar tradisional tentunya tidak dikenakan PPN, akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium,” jelas Neilmaldrin.

Lebih lanjut dia bilang, wacana perluasan objek PPN tentu tidak akan mencederai ekonomi masyarakat kelas menengah-bawah. Neilmaldrin memberi contoh, untuk daging segar yang dijual di pasar tidak dikenakan PPN. Namun, untuk daging dengan harga jutaan rupiah, misalnya daging wagyu, bakal dikenakan pajak atas konsumen.

Neilmaldrin menambahkan, perluasan objek PPN pada dasarnya mempertimbangkan prinsip ability to pay atau kemampuan membayar pajak para wajib pajak atas barang/jasa yang dikonsumsi.

“Maka harus ada pembeda antara kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dengan kebutuhan pokok yang tergolong premium. Karena penghasilan yang mengonsumsinya berbeda-beda. Jadi untuk keadilan,” ujar dia.

Kendati demikian, Neilmaldri belum menjelaskan berapa tarif pajak yang akan dibandrol atas barang kebutuhan pokok premium beserta dengan threshold harganya. Sebab, masih perlu proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yang jelas, dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mengatur ulang ketentuan tarif PPN.

Wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah atas wacana penambahan masa jabatan presiden. Sebab, wacana tersebut telah menjadi bola liar yang menyudutkan presiden.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan partainya menolak wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, gagasan menambah jabatan presiden jauh dari sikap politik PDIP. “Gagasan masa jabatan presiden ditambah tiga periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik kami di MPR maupun di PDI-Perjuangan,” kata Basarah

Basarah mengatakan partainya tidak ingin konstitusi diubah hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Selain itu, kata Basarah, wacana tersebut juga telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi kalau subjek tidak mau, dan kemudian kami di partai di mana Pak Jokowi bernaung tidak menginginkan konstitusi kita hanya untuk kepentingan orang per orang,” ujarnya.

“Konstitusi itu harusnya diproyeksikan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, sangat tidak elok bahwa konstitusi kita mau dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja,” kata Basarah menambahkan.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan partainya hanya menginginkan amandemen terbatas UUD 1945 terkait GBHN. Ia tak mau amandemen tersebut turut menyentuh masa jabatan presiden.

“Kalau dari gagasan dan sikap PDIP jelas sekali bahwa gagasan kami amandemen terbatas tidak melebar kemana-mana, hanya menambah satu ayat di Pasal 3 UUD 1945, yaitu MPR diberikan wewenag untuk menetapkan haluan pembangunan nasional,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk kesuksesan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua. Salah satunya kelancaran mobilitas peserta.
Kementerian Perhubungan memberikan dukungan berupa 428 bus untuk mengangkut atlet dan ofisial selama pelaksanaan PON XX Papua pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Bus tersebut akan tiba pada September dan selanjutnya disebar di empat klaster penyelenggara PON, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.
Sebanyak 428 bus disiapkan untuk melayani 9.703 atlet dan 9.663 ofisial di empat klaster pertandingan PON XX Papua.

Dari keempat klaster tersebut, Kota Jayapura mendapat bus sebanyak 175 bus, Kabupaten Jayapura 123 bus, Kabupaten Mimika 92 bus, dan Kabupaten Merauke 38 bus.

Menteri Perhubungan berkomitmen membantu mengirimkan sejumlah kapal angkut kecil untuk melayani angkutan air dan danau, pembangunan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan di kota dan Kabupaten Jayapura, membangun dan mempersiapkan bus air di Dermaga Ponton Danau Sentani.

Kementerian Perhubungan mengajak segenap pemuda untuk bersama-sama mendukung jalannya PON XX di Papua agar dapat terlaksana dengan sukses

Berbeda dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo berkomitmen menjaga ruang digital dan mengambil langkah-langkah tegas agar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan diselenggarakan pada 2 – 15 Oktober 2021 di Papua, bisa terselenggara dengan baik dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate mengajak seluruh warga Indonesia ikut membangun komunikasi yang optimis dan positif. Menurutnya, hal itu sejalan dengan motto Olimpiade 1984 yang dicetuskan Pierre de Coubertin, yakni citius, fortius, dan altius.

“Tiga kata latin ini memiliki arti agar kita mengangkat semangat dan sportivitas olahraga yang harus kita junjung. Jadi, mari kita gunakan ruang digital secara sehat, jangan sampai pada saat PON Papua nanti masih kita gunakan atau dipakai untuk menyebarkan berita-berita bohong dan disinformasi,” ajaknya saat berbincang dalam program Prime Talk Metro TV, dari Jakarta, Rabu (30/06/2021).

Meski pelaksanaannya tengah berlangsung di masa pandemi Covid-19, Johnny menyatakan agar para warga dan penikmat olahraga tetap dapat menikmati dan mendukung daerahnya, Kementerian Kominfo telah menyiapkan berbagai komunikasi publik berbasis digital, seperti digital partnership, digital media activation, dan digital event.

“Ini akan kita lakukan, sehingga walaupun masyarakat tidak bisa hadir ke sana karena masih Covid-19, tetapi informasi dan berita terkait penyelenggaraan PON itu bisa disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan sedapat mungkin secara real-time melalui seluruh program digital yang ada,” jelasnya.

Untuk memastikan informasi real-time berlangsung, kata Menkominfo, pihaknya terus melakukan komunikasi publik, sosialisasi dan diseminasi informasi PON XX Papua dilakukan secara masif.

“Tagline besar PON Papua adalah Torang Bisa. Ini merupakan phrase khas Papua yang menunjukkan semangat, optimisme dan sportivitas tidak saja bagi masyarakat Papua, tetapi masyarakat Indonesia,” kata Johnny.

Menurutnya, Kementerian Kominfo akan menggunakan semua kanal komunikasi mulai dari media cetak, media online, media-media penyiaran publik seperti TVRI dan RRI RI, yang akan menyiarkan pertandingan dari sana.(**)

Oleh : Fitri Haryanti Harsono

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Agus Surono berpendapat, penutupan sementara area publik selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) demi keselamatan bersama.

PPKM Darurat bertujuan mengurangi risiko penyebaran COVID-19 akibat kerumunan. Adanya PPKM Darurat yang diterapkan 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali, sejumlah tempat umum ditutup, mobilitas masyarakat juga dibatasi.

“Saya kira masyarakat harus mengerti dan menyadari hal itu untuk keselamatan bersama,” ujar Surono dalam pernyataan tertulis, Selasa (6/7/2021) malam.

Surono juga menegaskan, PPKM Darurat merupakan upaya Pemerintah sebagai wujud negara hadir agar potensi terjadinya risiko penyebaran COVID-19 berkurang. Secara bersamaan, Pemerintah juga terus berupaya membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) dengan vaksinasi nasional.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam PPKM Darurat juga harus sinkron dan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, bahkan level pemerintahan terkecil tingkat desa dan kelurahan.

Hal ini guna mempercepat pemenuhan hak kesehatan setiap masyarakat yang juga menjadi kewajiban dari Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

“Pengabaian terhadap adanya kebijakan Pemerintah Pusat, terkait PPKM Darurat, maka Kepala Daerah yang tidak melaksanakan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Agus Surono.

Seperti diketahui, PPKM Darurat Jawa-Bali kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum, misal warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Tempat ibadah pun ditutup sementara.

Begitu juga fasilitas umum, yakni area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan juga ditutup sementara. (*)

Oleh : Raditya Rahman )*

TKA China yang baru saja datang di Makassar telah melalui prosedur ketat kesehatan dan masih dalam status uji kelayakan. Kedatangan TKA juga tidak mungkin menggeser pekerja lokal, karena sangat dibatasi slot kerjanya.

Era globalisasi membuat seseorang bisa bekerja di luar negeri dengan lebih mudah. Jika dulu WNI bisa jadi TKW di luar negeri, saat ini TKA juga bisa jadi pegawai di Indonesia. Namun mereka harus memenuhi banyak persyaratan sebelum dipekerjakan, sehingga tidak sembarang TKA bisa bekerja di negeri ini.

Masyarakat sempat kaget ketika ada 20 orang TKA yang datang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel, Juli 2021. Namun keadaan ini langsung dijelaskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar, Agus Winarto. Beliau menyatakan bahwa TKA itu masih dalam masa menunggu untuk mendapatkan izin kerja yang dikeluarkan oleh Disnakertrans.

Agus melanjutkan, pihak imigrasi baru memberikan izin sementara selama 30 hari. Keberadaan pada TKA hanya untuk uji coba. Mereka harus melalui tes kelayakan sebelum benar-benar bekerja, jika lolos maka OK tetapi jika gagal akan dipulangkan ke negaranya. Selain itu, mereka sudah dites swab PCR tetapi hasilnya belum keluar.

Keberadaan TKA di Indonesia tentu menjadi berita heboh, tetapi perlu digarisbawahi bahwa mereka darang sebelum PPKM darurat diberlakukan oleh pemerintah. Sehingga hal ini tidak melanggar aturan.

Para TKA memang berasal dari China tetapi masyarakat tak usah takut bahwa mereka akan menularkan corona karena sudah divaksin di negaranya. Sehingga dipastikan tidak akan membawa virus covid-19 ke Indonesia.

Selain itu, para TKA yang datang sudah sesuai dengan prosedur. Setelah tes swab dan karantina, harus ada ujian lagi sebelum bisa bekerja di perusahaan di Indonesia. Jadi rekrutmennya tidak sembarangan. belum tentu lolos ujian untuk bekerja. Jadi ketika ada selentingan bahwa pemerintah lebih pro TKA daripada pekerja lokal, itu salah besar. penyebabnya karena walau ada tenaga kerja asing, tetapi mereka tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Para TKA memang diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia dan sudah ada Undang-Undangnya tetapi hal ini dalam aturan yang ketat. Persyaratannya adalah mereka harus memiliki keahlian khusus, jadi yang datang adalah para teknisi atau tenaga ahli dari luar negeri.
Jadi masyarakat tidak usah khawatir karena TKA yang datang bukan untuk bekerja sebagai buruh kasar atau kuli, dan tidak akan menggeser posisi pegawai lokal. Seluruh perusahaan yang menggunakan tenaga TKA sudah mematuhi aturan ini dan tidak akan melanggarnya.
Penyebabnya karena mereka takut akan kenah hukuman jika ada pelanggaran.
TKA yang datang sebagai tenaga ahli sangat diperlukan karena mayoritas mesin dan alat-alat yang baru dibeli oleh perusahaan didatangkan dari luar negeri. Jadi, kedatangan TKA adalah untuk mengajari para pegawai lokal untuk mengoperasikannya. Mereka memahaminya karena telah paham seluk-beluk alat-alat itu.

Dalam UU Cipta Kerja memang disebutkan bahwa TKA datang dengan kewajiban untuk transfer ilmu, jadi mereka tidak sekadar bekerja, tetapi juga memberi pengetahuan baru kepada pegawai lokal. Sehingga ada imbal baliknya dan pegawai dari Indonesia akan lebih cerdas.

Lagipula, TKA yang datang ke Indonesia sudah ada sejak dulu, bahkan di era orde baru. Jadi hal ini tidak udah dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China yang makin membaik. Hal ini tidak usah dipolitisir.

Masyarakat tidak usah berpikrian macam-macam ketika ada TKA, karena mereka hanya datang untuk bekerja dan belum tentu lolos ujian. Lagipula jumlahnya hanya 20, bukannya ratusan bahkan ribuan. Tidak mungkin kan menggeser keberadaan pegawai lokal, karena pemerintah lebih memprioritaskan WNI daripada WNA.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Raditya Rahman )*

PPKM Darurat yang berlaku sejak 3- 20 Juli 2021 telah melalui berbagai kajian. Aturan ini diberlakukan demi menurunkan angka pasien corona, sehingga masyarakat perlu untuk mematuhi kebijakan tersebut demi keselamatan bersama.

Jumlah pasien corona makin melonjak dan menurut data tim satgas covid ada 26.000 pasien baru dalam sehari. Meningkatnya jumlah orang yang kena corona membuat masyarakat makin waswas karena tidak ingin terinfeksi virus covid-19. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan PPKM darurat mulai tanggal 3-20 Juli 2021 untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Program PPKM darurat telah melalui berbagai kajian. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa PPKM diusun secara cermat melalui kajian serta mendengarkan pandangan berbagai pihak, seperti epiemiologi, asoiasi kedokteran, pemerintah daerah, dll.

Menteri Luhut menambahkan, Presiden Jokowi juga setuju dengan langkah-langkah ini. semua gubernur, wali kota, dan bupati akan melaksanakan PPKM darurat dengan tegas. Dalam artian, seluruh pejabat mulai tingkat tertinggi sampai terendah wajib melaksanakan dan mengawasi PPKM darurat agar program ini berhasil 100%.

Pernyataan Menteri Luhut menunjukkan bahwa pemerintah tidak asal-asalan dalam merencanakan PPKM. Program ini memiliki tujuan mulia, yakni mengurangi angka pasien corona. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perhatian kepada rakyatnya dan jangan sampai ada koban-korban baru yang beresiko tinggi serta kehilangan nyawa.

Masyarakat diminta untuk tertib dan menaati seluruh aturan dalam PPKM darurat. Jangan malah mengeluh dan menyalahkan pemerintah, karena justru nyawa mereka terselamatkan saat berada di rumah saja. Pasalnya, lonjakan pasien corona terjadi karena virus varian delta yang menginfeksi 2 kali lebih cepat, sehingga orang itu akan merasa kepala berat dan sangat lemas.

Pemimpin perusahaan juga harus rela karyawannya work from home. Lebih baik berada di rumah dan melaksanakan work from home daripada nekat keluar rumah lalu kena corona. Penyebabnya karena virus covid-19 varian delta bisa menular saat berpapasan dengan OTG.

Sebelum PPKM darurat diberlakukan maka pemerintah tentu berkonsultasi dengan para dokter dan ahli epidemiolog. Mereka menyarankan untuk membatasi mobilitas, karena pergerakan massal warga terbukti menaikkan kasus corona. Buktinya adalah melonjaknya jumlah pasien covid di bulan juni dan Juli 2021, karena banyak yang nekat mudik atau berwisata pada lebaran lalu.

PPKM darurat diberlakukan karena cukup ampuh dalam menurunkan jumlah pasien covid. Data dari tim satgas covid, ketika PPKM diberlakukan tahun 2020, jumlah pasien bisa ditekan hingga 50%. Sehingga untuk mengatasi lonjakan pasien, PPKM wajib diberlakukan kembali.

Mengapa yang diberlakukan adalah PPKM darurat, bukan lockdown? Penyebabnya karena pemerintah sudah berkonsultasi dengan para ahli ekonomi dan menurut mereka, lockdown akan berdampak negatif ke sektor ekonomi. Penyebabnya karena dalam seminggu lockdown saja membutuhkan dana trilyunan rupiah, sehingga dikhawatirkan malah akan menambah hutang negara.

PPKM darurat adalah cara ampuh untuk menurunkan jumlah pasien corona, dan program ini tidaklah cara untuk mengurung masyarakat di rumahnya sendiri. Namun pemerintah justru menyelamatkan mereka agar tidak kena corona saat nekat traveling. Wajar jika jalan antar kota dan provinsi dijaga ketat aparat dan diblokade, agar mereka yang nekat bepergian akan dihalau.

Keputusan untuk memberlakukan PPKM darurat telah melalui berbagai kajian dan pemerintah telah berkonsultasi pada ahli ekonomi, epidemiologi, dll. mereka urun rembug dan memberi usulan sehingga tiap poin dalam PPKM darurat akan menurunkan jumlah pasien corona. Masyarakat akan terselamatkan dari penyakit berbahaya ini.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang akan diselenggarakan di Papua beberapa bulan lagi, akan tetap dilaksanakan. Walau saat ini masih pandemi, tetapi jadwalnya tidak bisa ditunda lagi. Pasalnya, pelaksanaan PON sudah diundur selama setahun. Jika diundur lagi tentu akan mengacaukan semuanya. Tentu saat dilaksanakan harus sesuai dengan protokol kesehatan.

PON adalah ajang level nasional yang bergengsi, karena para atlet dari seluruh penjuru Indonesia berlaga untuk menunjukkan performa terbaiknya. Tahun 2021, PON XX diselenggarakan di provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat bangga karena untuk pertama kalinya, ajang sebesar PON diselenggarakan di sana.

Akan tetapi sampai pertengahan tahun 2021 pandemi belum selesai juga, sehingga pelaksanaan PON XX menjadi perdebatan. Akankah ditunda atau dilaksanakan tanpa penonton? Karena bagaimanapun kita harus menaati protokol kesehatan dan dilarang untuk membuat kerumunan.

Kenius Kogoya, Sekretaris Umum KONI Papua menyatakan bahwa PON XX Papua berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi covid. Ia juga tak tahu apakah penyelenggara mengizinkan adanya penonton atau tidak. Karena jika tidak ada penonton, maka sedikit banyak akan mempengaruhi para atlet, mereka jadi kurang bersemangat dalam berlaga karena tidak ada suporter.

Usulan untuk menyelenggarakan PON XX Papua tanpa penonton diungkapkan oleh Marciano Norman, Ketua Umum KONI pusat. Menurutnya, kita harus menyiapkan skenario terburuk alias PON tanpa penonton. Lagi-lagi karena alasan pandemi.

Keputusan untuk menyelenggarakan PON XX tanpa penonton masih belum fix 100%, tetapi ini lebih baik daripada penundaan kembali. Karena sebenarnya acara olahraga ini seharusnya diselenggarakan di akhir tahun 2020, tetapi ditunda jadi tahun 2021 karena alasan pandemi. Jika ditunda lagi maka jadawal akan kacau-balau karena banyak yang di-cancel.

Selain itu, ketika PON XX ditunda, maka akan berpengaruh pada psikologis atlet. Mereka sudah berlatih keras demi acara ini, dan saat harus ditunda lagi harus kecewa berat. Apalagi persiapan fisik dan mental mereka juga butuh biaya yang tak sedikit. Sehingga jika PON XX digeser jadwalnya jadi tahun 2022, akan membutuhkan lebih banyak uang.

Alasan lain adalah persiapan venue seperti GOR, arena racing, kolam renang, dll sudah hampir siap 100%. Sehingga saat ditunda tentu gedung dan tempat pertandingan olahraga tersebut akan sia-sia. Selain itu, biaya perawatannya juga cukup mahal. Jadi jadwal penyelenggaraan PON XX memang harus ditepati, yakni tahun 2021.

Masyarakat Papua juga menanti apakah penyelenggaraan PON XX jadi pada tahun ini atau tahun depan. Mereka sebenarnya banyak yang ingin agar PON dilaksanakan sesuai dengan jadwal, karena sudah excited menunggu selama lebih dari setahun. Penyelenggaraan PON amat membanggakan karena baru kali ini warga Papua dipercaya jadi panitia.

Jalan tengahnya adalah PON XX bisa diselenggarakan tahun 2021, karena belum tentu tahun depan pandemi sudah usai. Selain itu acara ini juga bisa dilaksanakan dengan penonton, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Para atlet dan official wajib melakukan tes swab. Tiap orang yang masuk venue harus mencuci tangan, memakai masker, dan tidak boleh berkontak fisik walau hanya bersalaman.

Para penonton juga harus menjaga jarak, caranya adalah dengan memberi tanda silang pada kursi-kursi di dalam stadion atau venue lain. Jadi para suporter tidak akan berdampingan dan berdesak-desakan dan tetap menjaga jarak.
Namun resiko dari menjaga protokol menjaga jarak adalah daya tampung venue yang hanya bisa maksimal 50%. Akan tetapi hal ini lebih baik, daripada menyelenggarakan PON tanpa penonton sama sekali atau bahkan ditunda tahun depan.
Masyarakat yang tak bisa menonton langsung bisa melihatnya via gawai karena ada siaran langsung.
Pelaksaanaan PON XX Papua tak bisa di-cancel lagi karena harus sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh KONI pusat. Seluruh panitia di Papua juga bersemangat untuk menyelenggarakannya. Tentu dengan menaati protokol kesehatan dan tidak membuat kerumunan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Reza Atmadja )*

Selain program vaksinasi secara gratis, pemerintah juga telah mengizinkan vaksinasi mandiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah resmi menerbitkan peraturan vaksinasi mandiri, yang bisa dilakukan oleh pihak swasta, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan pandemi virus Corona.

Vaksinasi mandiri adalah vaksinasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta, baik kantor, rumah sakit atau organisasi lain, yang dilakukan secara mandiri, artinya vaksinasi ini tidak termasuk dalam program yang dilaksanakan pemerintah yang sudah memiliki timeline dan target prioritas, sehingga diharapkan bisa menjangkau lebih banyak golongan masyarakat.

Perbedaan vaksin mandiri dengan vaksin dari pemerintah utamanya adalah bagian pendanaan. Jika vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya didanai oleh pemerintah, maka vaksinasi mandiri didanai oleh swasta.

Disamping itu, target masyarakat yang divaksin juga berbeda. Vaksinasi mandiri memungkinkan lebih banyak golongan masyarakat yang belum masuk dalam prioritas pemerintah untuk mendapatkan vaksin. Seperti misalnya golongan karyawan swasta dan masyarakat sipil lain.

Perlu diingat juga bahwa pelaksanaan vaksinasi mandiri tidak dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya penumpukan orang yang terlalu banyak, sehingga vaksinasi mandiri dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang sudah memenuhi persyaratan saja.

Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa program vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh pihak swasta ini ditargetkan dapat melayani hingga 10 juta orang. Artinya, pemerintah dan swasta akan bekerja sama dalam pengadaan vaksin sebanyak 20 juta dosis. Setiap prang akan mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali, agar daya tahan tubuh bisa terbentuk dengan baik untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kendari mengarahkan bahwa harus ada keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk upaya penanganan Covid-19, vaksinasi menjadi game changer untuk lepas dari pandemi. Pemerintah melibatkan secara aktif berbagai pihak termasuk Kadin Indonesia dalam strategi pencapaian target vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama, memberikan apresiasi kepada Kadin Indonesia yang telah berupaya mengajak semua perusahaan untuk mewujudkan vaksinasi gotong royong.

Airlangga menuturkan, sesuai arahan Bapak Presiden, pihaknya akan mempercepat vaksinasi dari 1 juta dosis per hari menjadi 2 bahkan 2,5 juta dosis per hari. Hal ini dilakukan untuk mencapai target herd immunity. Jika pada semester pertama target belum tercapai karena masalah delivery vaksin. Saat ini pihaknya sudah mendapatkan tambahan delivery vaksin.

Pemerintah akan mengakselerasi Vaksinasi Gotong Royong dengan menetapkan kebijakan yang menjadikannya dua jalur. Pertama melalui jalur vaksinasi gratis dan yang kedua adalah vaksinasi berbayar melalui fasilitas kesehatan terpilih yang bisa diikuti oleh seluruh individu.

Airlangga juga mengajak para peserta Munas untuk memandang pandemi ini dengan pandangan jangka panjang. Dengan adanya momentum ini, ketersediaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan yang selama ini masih bergantung kepada luar negeri diharapkan bisa memacu industri farmasi dalam negeri untuk dapat memproduksinya sendiri.

Selain kepatuhan terhadap protokol kesehatan 5M, program vaksinasi juga berguna untuk memutus mata rantai dan mengakhiri pandemi di Tanah Air. Guna mempercepat perogram tersebut, wakil ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar berharap agar seluruh perusahaan dapat mendaftarkan karyawannya untuk dilakukan vaksinasi secara mandiri.

Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa tindakan vaksinasi diperlukan sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Ia menyebutkan bahwa selama ini tercatat cukup banyak kasus penyebaran Covid-19 di klaster perusahaan. Iskandar menilai bahwa vaksinasi mandiri diharapkan bisa mencegah terjadinya penularan kasus di lingkungan perusahaan dan keluarga karyawan.

Mengingat hal demikian bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan, maka vaksinasi mandiri sangat diperlukan guna membantu mencegah terjadinya penularan Covid-19.Apalagi cukup banyak klaster perusahaan dalam penularan Covid-19. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sehingga vaksinasi mandiri sangatlah membantu mencegah terjadinya penularan.

Vaksinasi mandiri tentu saja merupakan wujud kepedulian swasta dan perusahaan dalam mempercepat target vaksinasi nasional yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Publik juga diharapkan dapat mengikuti program tersebut guna mengakselerasi terwujudnya kekebalan komunitas.

) * Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini