Anggota Pansus Papua, Yorrys Raweyai, mengatakan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Otsus Papua tidak hanya menyasar tentang klaster Keuangan dan Pemekaran. Yorrys memandang hal tersebut tidak cukup merespons akar-akar masalah yang ada di Papua. Menurutnya, pembahasan Revisi UU Otonomi Papua seharusnya mengakomodasi akar-akar masalah yang selama ini dipersoalkan.

“Saat ini persoalan-persoalan yang mengemuka tentang kewenangan politik, khususnya Politik Lokal, Pemilihan Kepala Daerah dan afirmasi terhadap Orang Asli Papua dan Hak-hak Asasi Manusia, dipandang sebagai persoalan krusial. Seharusnya poin-poin itu dijadikan pertimbangan dan dielaborasi kembali untuk dimasukkan dalam pasal-pasal di luar cluster yang diajukan Pemerintah,” kata Yorrys.

Ia mengatakan, pembahasan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua cenderung kejar tayang. Namun, Yorrys menilai alangkah bijaknya jika kecenderungan itu tidak dijadikan nilai tawar untuk mengakomodasi persoalan.

Para tokoh masyarakat yang terdiri dari Tokoh Adat, Ondofolo dan Kepala Suku di Kabupaten Jayapura memberikan dukungan penuh terhadap Otonomi Khusus (Otsus) di Bumi Cendrawasih tetap berlanjut, juga menyatakan mendukung pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan mendukung pelaksanaan PON XX pada 2021 demi mempertaruhkan harga diri orang Papua.

Salah satu Tokoh Adat yang juga merupakan Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Moy, Benhur Yaboisembut, S.Th, mengatakan bahwa, Otsus harus tetap dilanjutkan, tetapi berlanjutnya Otsus harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang ada di Papua.

“Kami dari masyarakat adat dan tokoh adat Papua khususnya di Kabupaten Jayapura sangat mendukung penuh atau mendorong untuk Otsus tetap berlanjut kembali dengan satu catatan bahwa, ketika Otsus ini berlaku kembali, maka pemerintah harus memberikan apa yang menjadi suatu kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Pada tanggal 24 Juni 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Rizieq Shihab (RS) terkait kasus tes usap COVID-19 di Rumah Sakit UMMI Bogor, Jawa Barat.

Rizieq Shihab bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara,” jelas hakim.

Untuk kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq Shihab (HRS) dkk divonis 8 bulan penjara. Habib Rizieq dkk dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terkait kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19 terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya.

Habib Rizieq dkk dinyatakan bersalah melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut merupakan dakwaan alternatif ketiga.

Menyikapi vonis tersebut, Koordinator advokasi Depok Online Bersatu (DOB), Frandy J.P., mengapresiasi proses penegakkan hukum yang telah dijalankan oleh para lembaga penegak hukum terkait. Ia mengatakan bahwa unsur due process sudah terlihat dalam pemberian vonis tersebut.

Aliansi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Satu melakukan aksi unjuk rasa di depan kampusnya Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menutup seluruh ruas jalan dengan menahan truk serta membakar ban sehingga mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan. Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa tuntutan dengan isu utama “Jokowi Ma’ruf Gagal Total.”

Dalam aksi tersebut mereka juga membawa kain bertuliskan tuntutan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin untuk turun dari jabatannya. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai bahwa selama kepemimpinan Jokowi terjadi proses deregulasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat dan cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Menyikapi hal tersebut, budayawan MPPI, Pakde Ismu, mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan hal tersebut. Adek-adek mahasiswa pada saat ini seharusnya berfikir dan bertindak secara bijak. Alangkah lebih baik jika para mahasiswa bersynergi dengan lembaga terkait untuk membantuk menyelesaikan permasalahan pandemi, seperti aksi membagi-bagikan masker, sosialisasi Prokes melalui medsos atau mengumpulkan dana guna program peminjaman oksigen gratis.

“Seyogyanya para mahasiswa bersynergi dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan pandemi dan melakukan berbagai kegiatan sosial seperti aksi membagi-bagikan masker, sosialisasi Prokes melalui medsos atau mengumpulkan dana guna program”, ujar Pakde Ismu.

Lebih lanjut, budayawan yang merupakan lulusan magister filsafat IKJ tersebut, menghimbau segenap elemen masyarakat untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan masing-masing, sebab masih banyak lobang permasalahan didalam pandemi ini yang perlu ditutup.

“Segenap elemen masyarakat untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuannya, sebab masih banyak lobang permasalahan didalam pandemi ini yang perlu ditutu” tambah Pakde Ismu

Selain memutus mata rantai penularan COVID-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) juga memperkuat 3T (testing, tracing, treatment). Hal tersebut dikatakan Penasihat Menko Bidang Maritim dan Investasi, Damar Susilaradeya pada Selasa (6/7/2021).

“Ini hal yang penting, bila memang sudah merasakan ada gejala COVID-19, maka langsung dilakukan testing. Bila positif maka dilakukan tracing serta treatment, sehingga hal tersebut bisa menekan angka penularan COVID-19,” kata Damar.

Sebelumnya, Ketua Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah pada Sabtu (3/7/2021) mengatakan bahwa upaya 3T selama PPKM Darurat harus terus dilakukan. Hal ini juga untuk memantau varian virus Corona apa saja yang tersebar.

“Penetapan PPKM Darurat ini sudah sangat tepat, di samping juga tetap harus dilakukan optimalisasi 3T untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang memang sudah tersebar di Indonesia,” ujar Dewi.

“Pemantauan PPKM Darurat juga harus sampai ke level RT, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi sangat penting.”.

Jubir Menko Marinves, Jodi Mahardi, saat memberikan keterangan pers secara virtual, Sabtu (3/7/2021) juga mengatakan Pemerintah meyakini seluruh bangsa Indonesia siap mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan PPKM Darurat demi untuk menyelamatkan nyawa.

“Ingat, tindakan PPKM Darurat ini untuk menyelamatkan nyawa. Perintah Presiden jelas, kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur. Kita tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.

Lebih lanjut Jodi mengatakan pemerintah pusat juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta penyedia jasa telekomunikasi yang dapat melakukan pelacakan perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM Darurat ini.

Apabila di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan kepada pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi.

Jodi juga menegaskan, PPKM Darurat bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju penularan COVID-19. Langkah ini disertai dengan tindakan meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat.

“Untuk itu dimohon kepala daerah dan aparat terkait dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi sehingga penyebaran virus dapat dicegah,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Jodi mengajak untuk bersama-sama mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam PPKM Darurat untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.

Ekonom INDEF, Abra Talattov pada Kamis (1/7/2021) juga menyatakan, meski agak terlambat, keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat sudah tepat, meski berimbas pada perekonomian, terutama tingkat konsumsi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kalau lonjakan Covid 19 ini melewati ambang batas layanan kesehatan, dan banyak tenaga kesehatan yang juga terpapar, tambah Abra, dampaknya ke perekonomian akan lebih besar.

“Saya pikir, dengan pengalaman setahun ini, masyarakat dan dunia usaha sudah cukup memahami kebijakan ini urgensinya untuk apa. Meskipun pada akhirnya, masyarakat dan dunia usaha harus mengetatkan lagi ikat pinggang, tapi ini untuk kepentingan ekonomi setelah itu,” kata Abra.

Lebih lanjut Abra mengatakan ada atau tidak adanya lonjakan Covid 19, INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini plus minus 3%.

Sedangkan analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelaku pasar tidak terlalu reaktif merespon kebijakan PPKM Darurat.

“Ini sudah cukup bagus direspon positif oleh pasar. Meskipun cuma sesaat. Pasar tetap melihat perkembangan, kalau seandainya mall atau restoran di tutup total ini akan berdampak negatif pada Indeks Harga Saham Gabungan dan mata uang rupiah,” ujar Ibrahim.

Baik Abra maupun Ibrahim berpendapat, agar PPKM Darurat ini dapat berhasil menekan penyebaran Covid 19, pemerintah harus benar-benar serius meneggakan disiplin protokol kesehatan dan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat.(**)

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes bersama Kemen BUMN, Kemenko Marinvest, Kemenag, BPOM, MUI, dan Biofarma bertemu beberapa produsen yang sudah selesai melakukan uji klinis fase 3 dan telah digunakan di negaranya. Tujuannya untuk mencari keamanan dan kehalalan bagi penduduk Indonesia. Ada 4 produsen vaksin yang tengah menjalin kerja sama aktif dengan Indonesia yakni Sinovac, Sinopharm, CanSino dan AstraZeneca.

Hal tersebut menjadi sebuah komitmen besar Indonesia dalam memastikan keamanan vaksin COVID-19 yang akan dipergunakannya nanti. Adapun kepastian mengenai waktu ketersediaan vaksin COVID-19 dari beberapa kerja sama Indonesia dengan produsen vaksin itu bergantung pada Emergency Use Authorization yang dikeluarkan oleh BPOM serta rekomendasi kehalalan dari MUI dan Kemenag.

Keterlibatan MUI
MUI telah dilibatkan dalam persiapan penggunaan vaksin COVID-19 di Indonesia termasuk Vaksin Merah Putih. Pihaknya menilai langkah tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan sejak awal bahwa vaksin COVID-19 terjamin kehalalannya. Pihak MUI menyebutkan setidaknya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan untuk menentukan bahwa suatu produk dinyatakan halal.

Pertama ketelusuran (traceability) yakni untuk mengetahui apakah produk memakai bahan-bahan yang halal dan diproduksi dengan fasilitas yang terbebas dari kontaminasi yang menyebabkan produk menjadi tidak halal. Kedua, harus memiliki sistem jaminan halal yakni perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menggunakan bahan, proses, fasilitas, dan prosedur yang memastikan bahwa produk yang di produksi terjamin kehalalannya. Kemudian yang ketiga, otentikasi yang dibuktikan dengan uji laboratorium untuk tidak ada kontaminasi maupun kepalsuan, sehingga dapat dibuktikan kehalalannya.

Disisi lain, Kementerian Kesehatan berdalih bahwa banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19 bukan berarti vaksin Sinovac tidak efektif menangkal Virus Corona. Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan efikasi vaksin Sinovac di Indonesia sebesar 65,3 persen. Jumlah itu telah melampaui standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mengisyaratkan vaksin covid-19 minimal harus memiliki efikasi 50 persen. “Bukan karena Sinovac tidak efektif. Tapi kita tahu orang kan masih bisa terpapar walau sudah divaksin, apalagi nakes yang setiap hari bertemu dengan pasien sehingga risiko tinggi akan keterpaparan virus,” kata dia, melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/7).

Nadia juga mengatakan kemungkinan banyaknya nakes yang mudah terpapar meski sudah divaksin lantaran munculnya ratusan mutasi virus SARS-CoV-2 yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Bahkan mayoritas darinya merupakan ‘Variant of Concern’ atau varian yang diwaspadai WHO. Balitbangkes Kemenkes per 6 Juli 2021 mencatat sudah ada 533 kass varian covid-19 baru yang tersebar di Indonesia. Rinciannya, 51 kasus Alfa B117, 57 kasus Beta B1351, 436 kasus Delta B1617.2. Kemudian 2 kasus Iota B1526, 5 Eta B1525, dan 2 Kappa B1617.1. “Ini ada varian baru yang lebih cepat menular. Risiko tinggi nakes terhadap keterpaparan dengan virus karena risiko pekerjaan dengan jumlah pasien yang sangat banyak. Namanya di medan perang kan musuhnya banyak sekali, jadi pasti risiko tertularnya berlipat-lipat,” jelasnya.

Sementara itu, Munculnya kabar bahwa orang yang sudah divaksinasi Covid-19 masih bisa terinfeksi lagi menimbulkan pesimisme dan pertanyaan soal vaksin. Selain itu juga muncul varian-varian virus baru, utamanya varian Delta, yang menurut sejumlah penelitian menurunkan tingkat efikasi vaksin yang ada sekarang dibandingkan ketika melawan virus corona yang asli.

Meskipun fakta-fakta itu tidak terbantahkan, data juga menunjukkan realitas sangat penting bahwa negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi bagi sebagian besar rakyatnya bisa meredam lonjakan kasus baru dan — yang paling penting — menekan angka kematian akibat Covid-19. Sampai saat ini memang belum banyak negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dan masih didominasi oleh negara-negara Barat atau negara kaya yang relatif sedikit penduduknya.

Mereka sekarang sudah berani memulai aktivitas publik, seperti contoh paling nyata adalah perhelatan Piala Eropa yang digelar di sejumlah kota di Eropa dengan mengizinkan kehadiran puluhan ribu penonton di stadion. Piala Eropa seharusnya terselenggara tahun lalu, tetapi ditunda karena wabah Covid-19 dan baru terlaksana sekarang setelah mulai gencar dilakukan vaksinasi. (*)

Oleh : Zakaria )*

Kenaikan harga obat-obatan selama Pandemi diduga kuat berasal dari permainan mafia obat. Masyarakat pun mendukung langkah tegas Aparat keamanan untuk menindak tegas mafia Obat yang tega mengambil kesempatan dari situasi sulit saat ini.

Pandemi selama setahun ini membuat kita aware akan kesehatan, dan akhirnya beburu vitamin C dan kapsul multivitamin. Akibatnya harga vitamin jadi naik karena mengikuti prinsip ekonomi. Selain itu, harga masker sekali pakai juga sempat melonjak, walau sekarang sudah menurun.

Naiknya harga vitamin juga diiringi oleh harga obat corona. Namun lonjakan ini bukan karena banyak di-request oleh masyarakat, melainkan karena permainan dari para mafia obat. Mereka ada yang menimbun obat agar langka lalu sengaja menjualnya dengan harga tinggi. Padahal pasien corona harus membayar biaya RS sampai jutaan rupiah, masih juga menderita karena harga obat yang tidak masuk akal.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kenaikan harga obat yang drastis. Misalnya ivermectin yang biasanya hanya 5.000-7.000 rupiah naik jadi 200.000 rupiah. Kenaikan gila-gilaan tentu merugikan masyarakat karena mereka harus merogoh kocek dalam-dalam.

Ahmad Sahroni melanjutkan, yang naik tak hanya harga obat, tetapi juga alat kesehatan. Misalnya harga oxymeter dari hanya di bawah 100.000 melonjak hingga 300.000 rupiah. Kenaikan ini juga terjadi pada multivitamin, hingga susu steril. Susu yang biasanya hanya 9.000-10.000 per kaleng, harganya bisa jadi 50.000 alias 5 kali lipat.

Untuk mengatasinya maka Ahmad Sahroni mengusulkan agar ada pengawasan harga obat, khususnya di marketplace. Penyebabnya karena masyarakat banyak yang membelinya via online. Sehingga jika ada pihak yang dengan tegas mengawasi, akan bisa mengendalikan harga obat corona, multivitamin, dan alat kesehatan.

Pihak pengelola marketplace sendiri sudah merespon permintaan dari anggota dewan tersebut. Caranya dengan menghapus postingan penjual yang memasang harga obat di luar batas kewajaran. Sehingga masyarakat tidak akan membelinya, karena tidak tampak di halaman marketplace tersebut.

Pemerintah juga sudah membuat aturan tegas untuk mengatasi kenaikan harga obat corona. Ditetapkanlah harga eceran tertinggi (HET) dari obat-obatan yang bisa mengatasi ganasnya virus covid-19. Jika ada apotik yang nekat memasang harga tinggi, maka akan ditindak oleh aparat.

Para mafia obat juga masih ditelusuri, jangan-jangan mereka sengaja menimbun sehingga obatnya langka di pasaran dan dipajang dengan harga yang sangat mahal. Mereka harus ditindak tegas karena tega memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Saat pasien sesak nafas dan butuh obat, mereka malah menjualnya dengan bandrol yang tinggi, sehingga tertawa di atas penderitaan orang lain.

Jika ada mafia obat yang terbukti menimbun atau menjual dengan harga tinggi maka ia bisa kena hukuman penjara 5 tahun atau denda 2 milyar rupiah. Hal ini sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka para penjual obat, baik di apotik maupun di marketplace harus menaatinya dan tak boleh memasang harga ekstrim, jika tidak ingin kena semprit.

Hukuman seberat itu memang sengaja diberlakukan agar tidak ada lagi mafia obat yang berani melanggar aturan. Penyebabnya karena jika mereka menjual dengan harga super tinggi, sama saja dengan menari di atas penderitaan pasien covid. Juga tidak berperikemanusiaan.

Mafia obat, vitamin, dan alat kesehatan harus dihukum berat, karena mereka tega memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai pandemi menjadi ajang bisnis untuk memperkaya diri sendiri tetapi membuat para pasien berkubang dalam penderitaan. Ketegasan pemerintah patut dipuji karena menyelamatkan rakyat yang butuh obat corona dengan harga terjangkau.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Cindy Ramadhani )*

Pemerintah menerapkan PPKM Darurat sebagai langkah taktis menekan lonjakan kasus Covid-19. Publik pun diharapkan menaati kebijakan tersebut agar kerja bersama memerangi Covid-19 tidak sia-sia.

Angka kenaikan Covid-19 di Indonesia semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, apalagi banyak rumah sakit yang kehabisan oksigen dalam tabung yang digunakan untuk menolong pasien dengan kasus sesak nafas.
Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial demi mengurangi kerumunan. Dalam hal ini, pemerintah memilih PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat di Jawa dan Bali.

Kebijakan PPKM ini kembali diambil demi menyelamatkan nyawa melalui pembatasan mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya diharapkan mengendalikan laju penularan Covid-19, pada PPKM Darurat juga dilakukan peningkatan tes dengan sasaran yang tepat (targeted testing) untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, Pemda dan Aparat di lapangan dapat segera melakukan evaluasi serta melakukan intervensi untuk koreksi apabila menemukan hal-hal yang belum sesuai instruksi.

Dirinya juga mengatakan secara tegas, bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang tidak baik baik saja. Dimana pada tanggal 3 Juli 2021 angka terkonfirmasi positif covid-19 tembus hingga mencapai angka 27.913 dengan 493 kematian. Sebanyak 13.282 orang dinyatakan sembuh, namun angka kasus aktif masih sebanyak 281.677.

Hal tersebut kemudian mendorong kesepakatan untuk memantau kegiatan masyarakat hingga level kecamatan dalam rangka upaya mengendalikan penularan. Jodi menambahkan, saat ini pemerintah pusat telah bekerja sama dengan sejumlah platform digital, media sosial, serta penyedia jasan telekomunikasi yang dapat melacak perjalanan masyarakat selama PPKM Darurat.

Apabila di lapangan masih terlihat adanya pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberika notifikasi dan disampaikan kepada pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi.

Aparat keamanan TNI dan Polri pun bersiap melakukan penegakan hukum dengan menempatkan pasukan di sejumlah titik. Para penegak hukum dapat merujuk pada sanksi dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan disiplin pegawai pada masing-masing instansi, jika aparat daerah yang melanggar peraturan tersebut.

Bagong Suyanto selaku Sosiolog dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, mengatakan upaya pemerintah diharapkan bisa mempercepat penanganan pandemi. Meski begitu, dirinya menyebutkan bahwa penerapan PPKM Darurat ini harus dilakukan berdasarkan indikator status daerahnya.

Ia mencontohkan dampak dari kebijakan ini kepada dunia usaha, terutama pabrik yang mempekerjakan ribuan karyawan akan terasa lebih berat. Menurut dia, situasi saat ini akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan produktifitas karyawan.

Menyadari bahwa PPKM Darurat akan berdampak pada aktiftas ekonomi masyarakat, pemerintah akan memperpanjang Bantuan Sosial Tunai, sementara stimulus program kelistrikan akan diperpanjang selama 3 bulan; percepatan penyaluran BLT Desa; dan percepatan penyaluran PKH triwulan iii pada awal Juli 2021; percepatan penyaluran Kartu Sembako; penambahan target bantuan produktif usaha mikro bagi 3 juta penerima baru; melanjutkan program pra kerja dan insentif usaha.

Sementara itu, juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro mengatakan, prinsip PPKM darurat turut mencakup peran sebagai seorang ayah, ibu, kakak, adik, saudara, keluarga, teman, sahabat, tetangga dan kolega untuk memastikan situasi darurat ini diakhiri.

Menurutnya, hampir tidak ada satupun dari anggota masyarakat yang tidak kehilangan sanak famili, kenalan atau kolega dalam beberapa pekan terakhir ini. Harus kita ketahui bahwa lonjakan kasus covid-19 juga berdampak pada daya tampung pasien Covid-19 di hampir semua rumah sakit di jawa-bali. Kondisi tersebut semakin berat karena keterbatasan tenaga kesehatan, bahkan tidak sedikit pula diantara mereka yang harus menjalani isolasi mandiri.

Kolapsnya rumah sakit terbukti dari pasokan oksigen di Rumah Sakit yang kian menipis karena konsumsi oksigen dalam tabung lebih tinggi dari supply. PPKM Darurat haruslah dilakukan semata demi ikhtiar bangsa Indonesia agar segera pulih dari pandemi yang sudah dilewati selama 1 tahun lebih.

Meski akan ada beberapa sektor yang terpengaruh, namun PPKM adalah jalan paling ideal yang dapat ditempuh supaya roda perekonomian dapat tetap berjalan meski protokol kesehatan harus dijalankan secara lebih ketat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Tiyara Moundow (Warganet Kota Gorontalo)

Otonomi Khusus atau Otsus bagi Provinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diberikan pemerintah demi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua berdasarkan hak-hak mereka. Keberadaan Otsus dinilai dapat memberikan sebuah kesejahteraan warga Papua, terbukti dengan banyaknya dukungan yang terus digaungkan demi menciptakan Otsus Jilid 2.

Bulan Maret lalu, kurang lebih 50 warga Papua turut menggelar aksi pawai dengan menggunakan pakaian adat di dekat Istana Negara demi mendukung Otonomi Khusus Jilid 2. Adapun tujuan mengenakan pakaian adat tersebut dinilai sebagai memperkenalkan suku dan bangsa Indonesia yang berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Sudah sewajarnya Otsus dilanjutkan sebagai upaya memajukan Tanah Papua dan diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap orang Papua, karena bagaimanapun Papua bagian dari NKRI.

Upaya dalam melanjutkan Otsus Papua menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, melainkan ke seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga peningkatan perekonomian menjadi fokus pemerintah di setiap daerah.

Sebelumnya, Otsus Jilid 1 telah dilakukan dengan lancar dan masyarakat Papua telah merasakan perkembangannya selama Otsus tersebut berlangsung. Pemerintah terus memaksimalkan saluran bantuan kepada seluruh wilayah di Indonesia, semata-mata dengan tujuan agar seluruh daerah mendapatkan fasilitas yang sama rata tanpa adanya suatu perbedaan. Begitu juga dengan banyaknya aspirasi masyarakat di Papua, Otsus Jilid 2 diharapkan dapat lebih memberikan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 yang mengatur jalannya Otonomi Khusus Papua. Adanya Otsus Jilid 2 merupakan suatu langkah awal positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi setiap upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

Oleh karenanya, masyarakat Indonesia terus mendukung dan mendorong percepatan pengesahan Otonomi Khusus Jilid 2 demi terpenuhinya hak-hak masyarakat di Papua. Sebagai rakyat Indonesia yang peduli dan berkeinginan untuk maju bersama, kemakmuran Papua menjadi harapan utuh sebagai langkah mencapai bangsa yang besar.

Oleh : Moses Waker )*

Otsus Papua terbukti mampu memperbaiki kualitas di beberapa bidang seperti perekonomian rakyat, pendidikan, kesehatan, dan insfratruktur. Kepala daerah maupun tokoh adat Papua kompak mendukung keberlanjutan Otsus, sehingga diharapkan dapat mempercepat kemajuan di Papua.

Pada tahun 2002 hingga 2020 pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 126,38 triliun. Dana tersebut merupakan gabungan dari otonomi khusus dan dana infrastruktur, dana itu ditransfer ke provinsi lalu ke kabupaten dan kota. Dana tersebutpun sangat bermanfaat demi pembangunan Papua dan Papua Barat.
Bupati Pegunungan Arfak, Papua Barat Yosias Saroy menyatakan pembangunan daerahnya masih sangat membutuhkan dukungan anggaran otonomi khusus (otsus).

Bupati Yosia menilai bahwa otsus adalah solusi percepatan pemerataan pembangunan di segala bidang, sehingga perlu dilanjutkan.

Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam video 42 detik yang diunggah oleh kanal youtube Papua Penuh Damai.

Dirinya juga mengatakan bahwa kondisi geografis daerahnya sangat membutuhkan sokongan dana pemerintah pusat dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan daerahnya terbatas untuk membangun daerah ini, sehingga pihaknya membutuhkan dana otsus sebagai solusi.

Pada kesempatan berbeda, Forum Kepala Daerah se-Tanah Adat Tabi dan Saireri sepakat otonomi khusus (otsus) Papua tetap dilanjutkan.

Hal ini tertuang dalam kesepakatan bersama setelah dilakukan workshop evaluasi Otonomi Khusus Papua di wilayah adat Tabi dan Saireri yang berlangsung di Hotel Sunni Garden Lake Sentani, Jayapura pada Agustus 2020 lalu.

Dalam kesepakatan tersebut, terdapat 11 pon yang ditandatangani oleh 8 Bupati dan 1 wali kota di wilayah adat Saireri dan Tabi. Yakni Bupati Jayapura, Walikota Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Supiori, Bupati Biak Numfor, Bupati Sarmi, Bupati Kepulauan Yapen dan Bupati Waropen.

Kesebelas poin kesepakatan bersama tersebut sifatnya adalah rekomendasi perbaikan dan penataan ulang Otsus Jilid II yakni; Penataan dan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam kerangka otonomi khusus Papua.

Harus ada lembaga atau kementerian yang mengatur otonomi Khusus di Pusat, harus ada Daftar Prioritas Anggaran (DPA) Khusus Otsus, harus ada Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) yang bersifat khusus untuk perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, harus ada Grand Desain Otsus untuk 5 (lima) program utama (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur).

Besaran dana otsus yang bersumber dari 2% plafon DAU dan Dana Tambahan Infrastruktur harus dinaikan dari pengaturan saat ini dalam ketentuan pasal 34 undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pengaturan ulang mekanisme distribusi Dana Tambahan infrastruktur antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian, pemilihana kepala daerah harus ada pengaturan bersifat khusus.

Dukungan terhadap keberlangsungan otsus juga datang dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom, Lukas Welikar, dirinya mengatakan bahwa berkat adanya Otsus Papua, pembangunan di Kampung Warbo, Kabupaten Keerom telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dikatakannya saat ditemui di balai kampung warbo, Kabupaten Keerom.

Ia menuturkan, berkat adanya Otsus, Masyarakat kampung warbo Kabupaten Kerom sangat merasakan pembangunan dan kemajuan di kampungnya. Lukas sangat mengapresiasi Pemerintah dalam hal Otonomi Khusus masyarakat Papua karena dampak yang dirasakan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Selain itu, ada banyak bantuan pemerintah melalui Otsus yang telah didapatkan oleh masyarakat kampung Warbo, mulai dari pembangunan perumahan, jalan, pertanian, peternakan, perkebunan, juga pendidikan dan kesehatan yang mana kesemuanya itu berkat dari otonomi khusus itu sendiri.

Lukas selaku tokoh masyarakat Kabupaten Keerom juga mendukung otonomi khusus Papua untuk terus berjalan karena buktinya ada dan telah dirasakan serta dinikmati oleh masyarakat kampung Warbo.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Tito Karnavian menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Papua harus diperhatikan karena Otsus dilandaskan pada semangat membangun kesejahteraan masyarakat asli Papua sebagai prioritas.

Maka, Tito menekankan juga agar Pansus bekerja dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penasihat senior masalah Papua, Michael Manufandu, menegaskan supaya efektifitas penyaluran dana Otsus ditingkatkan agar upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua bisa terealisasi dengan sempurna. Dirinya juga menilai bahwa dana Otsus sudah bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) rupanya memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Papua. Terlebih dengan tujuannya yang baik yaitu untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah Indonesia tanpa kenal Lelah, terus melakukan upaya maksimal untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua elemen masyarakat, agar upaya tersebut bisa berhasil. Masyarakat Indonesia harus bangkit, Bersatu lawan Covid-19.

Gelombang kedua kasus Covid-19 di depan mata. Pada Kamis (24/6/2021), kasus positif Covid-19 secara nasional bertambah 20.574. Dengan tambahan tersebut, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 2.053.995 sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020.

Secara nasional kasus Covid-19 melonjak di bulan Juni 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan, tren peningkatan kasus Covid-19 terjadi setelah libur Lebaran 2021.

Menurut Airlangga, peningkatan terlihat berdasarkan angka keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit yang melonjak di 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat pertama peningkatan kasus dengan jumlah lebih dari 300 persen. Kasus harian pada 1 Juni 2021 sebanyak 519 kasus, namun per 12 Juni 2021 meledak mencapai 2.455 kasus.

Ahli epidemiolog menyebut, lonjakan kasus Covid-19 terjadi karena protokol kesehatan yang diabaikan, varian baru virus Covid-19, dan longggarnya kebijakan pemerintah.

Pengabaian prokes terlihat nyata di masyarakat. Pengabaian penggunaan masker dan tidak menjaga jarak dengan berkumpul menjadi titik balik penularan virus Covid-19 secara masif. Sedangkan varian baru Covid-19, saat ini tercatat tiga varian yang telah masuk ke Indonesia. Varian tersebut adalah Alpha, beta,d an Delta.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan per 18 Juni 2021, telah ditemukan 148 kasus infeksi varian Alpha, Beta, dan Delta di enam provinsi di Indonesia.
Varian Delta terdeteksi di DKI Jakarta (20 kasus), Jawa Tengah (75 kasus), Sumatera Selatan (3 kasus), Kalimantan Timur (3 kasus), dan Kalimantan Tengah (3 kasus). Varian Delta disebut menyumbang kasus tertinggi.

Varian Beta ditemukan di DKI Jakarta (4 kasus) dan Jawa Timur (1 kasus). Varian Alpha terdeteksi di Kepulauan Riau (1 kasus), Sumatera Utara (2 kasus), Sumatera Selatan (1 kasus), Riau (1 kasus), DKI Jakarta (24 kasus), Jawa Tengah (1 kasus), Jawa Barat (2 kasus), Jawa Timur (2 kasus), Bali (1 kasus), dan Kalimantan Selatan (1 kasus).

Untuk mengendalikan penularan Covid-19, pemerintah memperketat PPKM Skala Mikro dengan turunan disiplin prokes. Selain itu, pemerintah juga mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity alias kekebalan kelompok.

Sejumlah fakta ini menjadi sebuah alarm untuk kita kembali waspada. Ancaman Covid-19 yang semakin ganas dengan varian baru harus segera diantisipasi.

Mari kita bersama mendukung pemerintah dengan kembali disiplin prokes. Jangan pernah abai dalam menerapkan prokes dan turut menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Untuk vaksinasi, abaikan hoaks yang berisi pesan negatif imbas vaksinasi. Sebab vaksinasi sendiri telah melalui uji klinis dan lolos pengujian Majelis Ulama Indonesia.
Bersama kita bangkit melawan Covid-19 demi Indonesia lebih baik.

)*Penulis adalah mantan jurnalis