Pengamat politik dari Netfid (Network for Indonesia Democratic Society), Dahliah Umar, menganggap, pimpinan FPI itu masih punya pengaruh politik, terutama menyangkut kepentingan politik identitas, menjelang tahun Pemilu 2024.

Namun Dahliah melihat besar kecilnya pengaruh Rizieq juga tergantung pada isu yang bisa mengerahkan massa dalam jumlah banyak, mengingat FPI berbasis kekuatan massa.

“Selama tidak ada pengumpulan massa dan tidak ada isu yang kemudian mampu untuk menggerakkan massa, menurut saya akan semakin mengecil pengaruhnya.”

Sementara Rizieq Shihab, menurut pengacaranya, berkukuh tetap akan berpolitik dan bersikap oposisi terhadap pemerintah.

“Sikap politik itu dilindungi undang-undang, jadi tidak ada yang berhak menghalangi. Sikap politik dia akan dicarikan momentum yang tepat, ketika dia sudah di luar (penjara),” ujar Sugito Atmo Prawiro, pengacara Rizieq.

Sedangkan politisi Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan, walaupun sulit menghilangkan isu politik identitas, namun menurutnya pengaruh Rizieq Shihab sudah melemah sejak dua kubu yang berseteru dalam Pemilu 2019 telah bergabung dalam koalisi pemerintah.

“Karena waktu pilpres yang lalu, calonnya [kubu Rizieq Shihab] Pak Prabowo. [Dan] Pak Prabowo sekarang sudah gabung ke pemerintah,” kata Dave.

Pada November lalu, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, setelah dia pulang dari Arab Saudi.

Tiga bulan kemudian, pemerintah melarang kegiatan FPI karena dianggap melakukan aktivitas melanggar ketertiban, keamanan dan bertentangan dengan hukum. (*)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah telah mengeluarkan informasi soal rencana pemerintah memberlakukan PPN sembako atau jasa pendidikan di Indonesia. DJP menyatakan pemerintah tidak pernah membuat pernyataan terkait hal itu.

“Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah,” kata DJP dalam pernyataan resminya.

Meskipun demikian, DJP membenarkan pemerintah sedang menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, termasuk perubahan pengaturan soal PPN. Rencana itu muncul sebagai respons atas ekonomi dalam negeri yang tertekan pandemi corona.

Pokok perubahan tersebut antara lain akan berkaitan dengan pengurangan berbagai fasilitas PPN. Perubahan akan dilakukan karena pemerintah menilai selama ini fasilitas PPN tidak tepat sasaran.

Mereka menyatakan ada beberapa poin perubahan yang diusulkan untuk dibahas dengan DPR. Salah satunya, penerapan multitarif PPN.

Dengan kebijakan itu diharapkan, tarif PPN terhadap barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bisa lebih rendah.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, memberikan komentar soal perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021. Marciano berharap mendapatatkan animo luar biasa dari masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui, PON XX Papua yang berlangsung pada 2-15 Oktober 2021 di Papua, sudah berada di depan mata. Event yang dilaksanakan di ujung timur Indonesia tersebut kini memasuki tahap persiapan akhir.

Berbagai persiapan telah dijalankan baik oleh tuan rumah maupun atlet dari 34 provinsi tanah air. Dalam tiga bulan lagi, rakyat seluruh Indonesia akan menyaksikan bakat dan atlet terbaik berlaga di event terbesar nasional empat tahunan tersebut.

Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnya event tersebut mulai digaungkan. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman para ketua KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan turut bersuara dengan menyampaikan hasil dan persiapan yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya menyukseskan perhelatan pekan olahraga terbesar tanah air ini.

Gema Pekan Olahraga Nasional XX 2020 Papua ini harus didengar di seluruh Indonesia. Agar masyarakat dapat mengikuti apa yang telah dilakukan atlet daerah mereka,” kata Marciano

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) pada Minggu (4/7/2021) menyesalkan berbagai pihak di luar MPR yang masih bermanuver dan mewacanakan hal inskonstitusional perpanjangan masa jabatan presiden dengan amandemen UUD 1945 via referendum atau dengan dekrit presiden.

Karenanya, HNW mengkritisi berbagai usulan dari politisi dan para aktivis yang menginginkan Presiden Jokowi menerbitkan dekrit untuk menambah masa jabatan presiden karena kondisi darurat Covid-19. Karena selain itu inkonstitusional, juga tak sesuai dengan fakta global terjadinya Covid-19 seperti di AS, New Zealand dan Iran, tapi tak dipakai sebagai alasan untuk merubah konstitusi maupun untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

Menurut HNW, manuver itu sering disebut sebagai kelanjutan dari skenario inkonstitusional yang dilontarkan sebelumnya; seperti melalui pembentukan Seknas dan usulan referendum untuk ubah UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ada lagi yang melontarkan wacana perpanjangan tahun masa jabatan dengan ditambah dua atau tiga tahun dengan alasan bahwa dulu Presiden Habibie dan Soeharto dan Soekarno juga tidak per lima tahunan dan sebagainya.

“Padahal peristiwa terkait Presiden Soekarno, Soeharto dan Habibie, semuanya terjadi pada era UUD 45 pasal 7 yang belum diamandemen, yang memungkinkan adanya celah itu. Tapi kondisi konstitusionalnya sekarang sudah berubah, yang berlaku sekarang adalah UUD 1945 pasal 7 hasil perubahan, yang sangat jelas dan tegas memberikan pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode saja, dan setiap periodenya adalah lima tahun,” jelas Hidayat.

HNW menilai manuver dan skenario inkonstitusional semacam ini bukan hanya tidak sesuai dengan komitmen taat konstitusi, spirit demokrasi, dan cita-cita reformasi, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip tatakrama dan kepatutan karena tetap ngotot dilakukan hal inkonstitusional di tengah pandemi Covid-19, dan keprihatinan bangsa atasi darurat nasional pandemi Covid-19.

HNW juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada usulan resmi ke MPR yang memenuhi syarat untuk amandemen UUD 1945, dan MPR sendiri tidak mempunyai agenda untuk melakukan amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden dengan dalih apa pun. MPR juga tidak punya agenda mengubah UUD menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kembali mempunyai hak konstitusional memilih Presiden. Wacana-wacana liar dan inkonstitusional semacam itu tidak masuk ke dalam agenda MPR, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi tidak ada agenda amandemen perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan cara pemilihan presiden, sekalipun ada Covid-19. Di MPR juga tidak ada usulan legal soal memperpanjang masa jabatan presiden dengan dalih apapun, yang memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)” ujarnya.

HNW menegaskan bahwa semua usulan perpanjangan masa jabatan itu baik dengan referendum maupun dekrit, maupun akal-akalan lainnya, semuanya tidak mempunyai landasan konstitusional yang sesuai dengan spirit reformasi, yang bisa diterima dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945, agar bisa diusulkan ke rapat paripurna MPR.

“Kami di MPR karena Covid-19, justru fokus pada kerja konstitusional agar Presiden Jokowi juga tetap tegak lurus dengan ketentuan konstitusi dan tidak tergiur dengan manuver-manuver inksonstitusional yang telah berulangkali beliau tolak, dan agar pemerintah maksimal melaksanakan amanat konstitusi yaitu melindungi seluruh Rakyat Indonesia termasuk dari bahaya pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Media Online Kompas.com (7/7/2021), juga menurunkan berita berjudul
“[HOAKS] MPR Setuju Jokowi Menjabat Presiden 3 Periode”. Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi itu tidak benar.

Disebutkan, berawal di media sosial Facebook (Fb), beredar informasi yang menyebut bahwa MPR menyetujui masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode. Informasi tersebut disertai video yang menampilkan pendapat Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem, Zulfan Lindan.

Dari penelusuran Kompas.com, informasi tersebut keliru. Pimpinan MPR mengatakan, pengajuan masa jabatan presiden hingga 3 periode adalah tindakan inkonstitusional. Sementara, dalam video yang beredar, baik Bambang Soesatyo dan Zulfan Lindan tidak menyebut bahwa MPR telah menyetujui masa jabatan presiden 3 periode.

Narasi yang beredar, MPR menyetujui masa jabatan presiden 3 periode, disebarkan oleh akun Fb Dinda Putri pada (8/11/2020) dan akun Fb Noldys Sanger pada (8/11/2020).

Unggahan itu dimuat ulang oleh akun Fb Roimartin Yosep Yosep, pada (24/6/2021) pukul 21.30 di grup Fb Jokowi Presiden 3 Periode dengan judul “MPR SETUJU BPK JOKOWI 3 PERIODE GELORAKAN DEMI ANAK NEGRI NKRI UNTUK NKRI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NKRI,”.

Narasi tersebut disertai unggahan video berdurasi 3.32 berisi potongan video dari berbagai sumber. Di menit pertama, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan berbicara mengenai masa jabatan 3 periode. “Ada wacana presiden 3 kali itu tidak boleh dibunuh, biarkan saja itu berkembang, kita lihat respon masyarakat bagaimana,” kata Bambang. Sementara Zulfan mengatakan “Ketika Munas kemarin, ada aspirasi yang berkembang bagaimana ini kalau kita mengusulkan Pak Jokowi 3 periode,”.

Selebihnya, video itu berisi opini dari narator yang sepakat masa jabatan Jokowi 3 periode.

Berdasarkan penulusuran Kompas.com, video yang diunggah tersebut merupakan gabungan video yang berbeda. Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam video tersebut merupakan pernyataan tahun lalu, tepatnya pada (23/11/2020). Dari video lengkap yang diberitakan Kompas TV, Bambang menegaskan, tidak ada wacana dari fraksi di MPR yang mendorong masa jabatan presiden diperpanjang.

Sementara potongan video yang menampilkan Ketua DPP Partai NasDem, Zulfan Lindan diambil dari pemberitaan Kompas TV tahun 2020 lalu, saat Munas Partai NasDem. Saat itu sempat ada usulan masa jabatan presiden 3 periode dan usulan pemilihan presiden kembali ke MPR. Namun usulan itu tidak dibawa ke MPR.

Kesimpulannya, Narasi yang menyebut MPR menyetujui masa jabatan presiden 3 periode adalah hoaks. Tidak ada partai politik yang mengusulkan penambahan masa jabatan presiden. Pimpinan MPR juga menyebut bahwa manuver menghimpun relawan pengusul 3 periode adalah tindakan inkonstitusional.

Berita Kompas.com pada (7/72021) dengan judul “[HOAKS] MPR Setuju Jokowi Menjabat Presiden 3 Periode”, sekaligus ralat pemberitaan berjudul “MPR menyetujui masa jabatan presiden 3 periode”, sebagaimana yang diberitakan Kompas.com, pada (21/6/2021) yang lalu. (**)

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepala daerah yang bersentuhan langsung dengan rakyat untuk serius menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kepala daerah harus mengabaikan kepentingan politik dan fokus menangani keselamatan rakyat.

Permintaan Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan adalah perintah kepada semua pemerintahan di daerah yang wajib dilaksanakan dengan segala konsekuensinya termasuk kepada para kabinetnya,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Menurut politisi PDIP ini, perintah Presiden Jokowi sangat tegas kepada para kepala daerah mulai gubernur, bupati, walikota dan secara berjenjang sampai tingkat kelurahan dan kepala desa. Mereka harus turun ke lapangan untuk melihat dan mengawasi penerapan PPKM dan protokol kesehatan hingga ketersediaan oksigen dan obat-obatan di rumah sakit juga puskesmas.

“Para kepala daerah tidak boleh beralasan kepada ketersediaan anggaran karena sudah ada refocusing, bantuan dana covid-19 dari pusat ke daerah. Menyelamatkan kesehatan masyarakat bisa terwujud apabila anggaran refocusing dan bantuan dana pusat diefektifkan penggunaannya,” paparnya. Seluruh anggaran untuk penanggulangan covid-19 haram disalahgunakan. Oknum kepala daerah yang terbukti melakukannya harus akan berhadapan dengan sanksi administrasi dan hukum.

“Sudah ada satuan tugas khusus (Satgassus) untuk mengawasinya yang disertai sanksi kepada para kepala daerah ketika tidak memberdayakan anggaran sesuai peruntukannya,” ujarnya. Di samping itu sosialisasi tentang dampak dan bahaya covid-19 harus terus disosialisasikan kepala daerah. “Karena masih ada sebagian masyarakat yang masih belum yakin dengan adanya pandemi ini,” pungkasnya.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menilai pandemi covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan. Semua elemen pemerintahan harus bersatu padu menyelamatkan kesehatan rakyat. “Dalam konteks gawat darurat sekarang, kerja sama, terutama koordinasi menjadi kata kunci. Koordinasi antara pusat dan daerah atau koordinasi lintas kementerian dan lembaga, akan memudahkan implementasi kebijakan PPKM Darurat ini,” ujarnya.

Menurut dia KPPOD menilai permintaan Presiden Jokowi sudah tepat dengan mendorong kepala daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan PPKM. Langkah ini mesti diikuti koordinasi pemerintah pusat dengan daerah, terutama antara kementerian terkait. “Artinya, jangan biarkan perintah presiden tampak seperti himbauan, tetapi mesti didukung garis koordinasi, dalam pembinaan dan pengawasan yang jelas dari pusat,” tegasnya. Dalam konteks ini, perlu pendekatan reward dan punishment, insentif dan disinsentif kepada daerah, terutama kepala daerah dalam menjalankan PPKM Darurat.

“Lebih dari itu, pada konteks penanganan di level daerah, sudah saatnya kepala daerah, menggerakkan seluruh level pejabat pemerintahan, mulai kadis, camat, lurah/kepala daerah, sampai tingkat RT untuk memimpin dan mengontrol pelaksanaan PPKM Darurat ini,” pungkasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk terjun mengecek penanganan covid-19. Perintah ini ditujukan kepada gubernur, bupati, hingga wali kota di seluruh Indonesia. “Saya juga minta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota baik yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali maupun di luar Pulau Jawa, semuanya untuk terus turun ke bawah, mengecek lapangan,” kata Jokowi. (*)

Oleh: Achmad Faisal

Mahasiswa merupakan intelektual muda, diharapkan memiliki sumbangsih kepada kemajuan bangsa dan meringankan beban masyarakat, bukan membuat kegaduhan. Seharusnya mahasiswa berkontribusi turut serta membantu pemerintah dan masyarakat menangani pandemi Covid-19 sebagai relawan.

Indonesia sedang berjuang agar bisa cepat terbebas dari pandemi Covid-19. Melonjaknya kasus baru Corona tidak boleh dianggap remeh karena jumlahnya masih sangat tinggi. Dukungan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan, untuk bersatu melawan Covid-19, termasuk dari para mahasiswa. Daripada hanya melakukan provokasi, memobilisasi massa untuk menyalahkan pemerintah ataupun kritikan tanpa solusi, seperti yang dilakukan BEM UI beberapa waktu lalu, untuk bangsa saat ini yang terbaik jika peran serta dari mereka, nyata terlihat. 

Mahasiswa sebagai penerus bangsa, seharusnya membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan Covid-19. 

Kasus positif virus Corona pada Senin 5 Juni 2021, yang mencapai 29.745 kasus. Ini merupakan rekor baru karena dengan jumlah tersebut total kasus positif virus Covid di Indonesia menjadi 2.313.829 sejak diumukan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 lalu.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, dari jumlah positif itu sebanyak 1.942.690 dinyatakan sembuh atau pasien yang sembuh bertambah 14.416 dari hari sebelumnya. Sementara jumlah yang meninggal dunia  61.140, bertambah 558 dari hari sebelumnya.

Penambahan kasus Covid-19 tentu menjadi PR bersama untuk bangsa ini. Pemerintah sendiri telah bersikap tegas dengan menerapkan PPKM Darurat khususnya untuk Jawa dan Bali.

Namun, penanggulangan Covid-19 sebagai wabah penyakit tidak akan bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain tentu sangat diharapkan.

Sebagai contoh elemen masyarakat tersebut adalah mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang berada di jantung negara ini menjadi salah satu bagian elemen masyarakat yang seharusnya berperan aktif dalam penanggulangan kasus Covid-19.

BEM UI sebagai bagian dari mahasiswa Indonesia seyogyanya berada di garda terdepan membantu medis, membantu badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan membantu dinas kesehatan. Itu merupakan tugas mahasiswa dalam fungsi pengabdian masyarakat.

Saya menunggu BEM UI berkontribusi sebagai relawan Covid-19 dengan banyak fungsi. Contoh mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19, menyadarkan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan, membantu petugas sebagai Satgas Covid di tingkat RT/RW, membantu petugas dalam screening, atau relawan di tempat isolasi pasien Covid-19.

Di sisi lain, respon lambat BEM UI dalam penanganan kasus Covid-19 membuat saya menilai jika mereka tidak peduli dengan masalah bangsa. Justru yang menjadi pertanyaan adalah mahasiswa UI sibuk beropini di media sosial dan berpolitik praktis. Sebagaimana mengenai polemik  penyebutan Jokowi The King of Lip Sevice.

Sungguh ini di luar fungsi mahasiswa terutama pengabdian masyarakat. Jika BEM UI lebih peduli dengan masyarakat, mereka sudah terjun ke lapangan, berjibaku turut membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. Dengan demikian, BEM UI akan terlihat fungsinya di masyarakat ketimbang berpolitik.

Sumbangsih peran BEM UI dalam membantu mengatasi pandemi Covid-19 akan sangat menolong pemerintah dan masyarakat. Sebab sekali lagi, saat ini yang diperlukan adalah kolaborasi banyak pihak untuk bangkit dari wabah Covid-19.

)*Penulis adalah pengamat sosial dan politik

Oleh : Rebecca Marian )*

Kolaborasi masyarakat dan Aparat Keamanan menjadi kunci sukses dalam menumpas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Dengan adanya sinergitas tersebut, maka stabilitas keamanan akan cepat pulih dan pembangunan nasional dapat segera berjalan.

Perdamaian di Papua belum tercipta jika masih ada KST. Pasalnya, mereka selalu membuat kerusuhan dan bahkan berani menembak aparat, dengan alasan memerdekakan wilayah Bumi Cendrawasih dari Indonesia. Padahal Papua sama sekali tidak dijajah dan KST serta OPM beranggapan begitu karena tidak menyetujui hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat).

Jika KST terus dibiarkan maka akan makin kacau-balau, karena akan membahayakan kehidupan warga sipil. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat dengan aparat keamanan terus ditingkatkan, agar makin banyak anggota KST yang tertangkap. Sehingga lama-lama anggotanya habis dan organisasi pemberontak itu bubar dengan sendirinya. 

Pengamat teroris Harits Abu Ulya menyatakan bahwa aparat dan Densus 88 perlu merekrut warga sipil untuk membantu melakukan perlawanan terhadap KST. Relawan dari kalangan masyarakat sangat diperlukan, agar bisa memuluskan jalan untuk memberantas organisasi teroris tersebut.

Masyarakat sipil yang jadi relawan tidak akan diberi senjata, jadi mereka tidak usah salah paham dahulu. Kolaborasi antara rakyat dan aparat bisa diwujudkan, minimal mereka menjadi informan yang lihai. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan atau desas-desus mengenai rencana penyerangan oleh KST, maka masyarakat bisa langsung melapor ke aparat untuk kemudian ditindaklanjuti.

Masyarakat juga bisa membantu dengan kampanye di media sosial. Mereka menggambarkan bahwa Papua akan damai dan sejahtera tanpa KST. Penyebabnya karena mereka merasakan sendiri jika ada serangan dari organisasi teroris tersebut, keadaan jadi mencekam, bahkan penduduk terpaksa mengungsi untuk menghindari terkena peluru nyasar KST.

Selain itu, masyarakat juga bisa langsung melaporkan ke pihak Facebook atau Twitter ketika ada propaganda dari KST yang menyebar di media sosial. Mereka saat ini sudah agak modern dan memanfaatkan medsos untuk ‘berkampanye’ alias mencari dukungan dari warga, dengan menyebar hoaks dan foto palsu. Padahal yang disebar tidak berdasarkan fakta dan hanya akal-akalan KST saja.

Jika ada bantuan dari warga sipil maka akan sangat memudahkan kerja aparat. Pasalnya, ada saja beberapa oknum rakyat yang terkesan malah melindungi KST demi alasan solidaritas. Padahal mereka sedang dibodohi, karena KST berjuang demi nafsunya sendiri untuk merdeka, bukan demi rakyat. Jika ada oknum warga yang mendukung maka apakah mereka tidak akan takut dibunuh? Penyebabnya karena selama ini sudah banyak korban dari sipil.

Mengapa masyarakat selain oknum mau membantu aparat dalam memberantas KST? Penyebabnya karena selain menembak aparat, mereka juga nekat membunuh warga sipil. Bagaimana bisa mereka mengambil nyawa saudaranya sendiri? Sehingga warga asli Papua bersikap antipati terhadap KST dan berharap organisasi separatis ini dibubarkan saja.

Pemberantasan KST wajib didukung oleh masyarakat, karena mereka jangan sampai dibodohi oleh organisasi teroris itu dengan alasan apapun. Tidak ada untungnya memerdekakan Papua, karena pemerintah saat ini sangat perhatian pada rakyat di Bumi Cendrawasih. Lebih baik membantu aparat dengan menjadi informan, daripada melindungi KST dan malah terkena pasal terorisme karena menyembunyikan mereka.

Kolaborasi antara rakyat sipil dan aparat wajib dilakukan, agar penangkapan KST lekas terjadi. Jika ada yang tahu di mana markas-markas organisasi teroris tersebut maka bisa langsung menelepon ke kantor polisi dan akan ditindaklanjuti. Ketika semua warga bekerja sama maka KST akan lekas bubar dan tidak akan mengacau di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

Oleh : Ahmad Reza )*

Lonjakan pasien corona makin mengkhawatirkan. Untuk mencegah terinfeksi virus covid-19 maka masyarakat harus mematuhi PPKM Darurat dan disiplin dalam menaati protokol kesehatan 5M. Jangan sampai lengah, karena corona tipe Delta lebih ganas daripada tipe pertama, yang menular mulai tahun lalu. Jika semua disiplin maka pandemi akan lekas berakhir.

Pandemi yang dimulai sejak awal tahun lalu membuat masyarakat waspada terhadapa corona yang berbahaya. Akan tetapi, beberapa bulan ini mereka mulai kendor dan tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Mereka mulai bepergian walau tak ada tujuan yang penting dan malas-malasan memakai masker. 

Padahal pasien corona terus naik, dan menurut Tim Satgas Covid, jumlahnya mencapai 29.745 perhari pada 5 Juli 2021.  Hal ini tentu sangat menyedihkan karena baru saja minggu karena lonjakan siginifikan kasus Covid-19. DKI Jakarta menyumbang angka tertinggi, yakni 4.693 kasus. Disusul oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kenaikan jumlah pasien yang drastis malah berkebalikan dengan disiplin protokol kesehatan yang menurun. Ini sebuah kesalahan yang harus diluruskan, karena jika dibiarkan maka akan terjadi kematian massal. Kita tentu tidak ingin jadi pasien berikutnya, bukan? Oleh karena itu harus tetap disiplin protokol kesehatan 5M dan melakukan vaksinasi, agar pandemi cepat berakhir.

Protokol kesehatan yang harus ditaati tidak hanya 3M tetapi juga 5M. Para dokter menyarankan agar memakai masker ganda dengan posisi masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di luar, untuk mencegah penularan corona varian delta. Varian ini lebih ganas dan menyerang organ-organ lebih cepat daripada virus covid-19 pada awal pandemi.

Jangan lupa juga untuk mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Cairan antiseptik ini harganya tidak terlalu mahal dan bisa dengan mudah ditemukan di minimarket, jadi jangan pelit untuk membelinya. Selalu bawa sebotol kecil di dalam tas, untuk berjaga-jaga jika keluar rumah dan tidak ada tempat untuk mencuci tangan.

Mengurangi mobilitas adalah protokol kesehatan yang selama ini masih sering dilanggar. Padahal melonjaknya pasien corona karena masyarakat bandel dan nekat pulang kampung atau traveling saat libur lebaran lalu. Jangan keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting, karena corona varian delta bisa menular hanya dengan melewati seorang OTG.

Begitu pula dengan menjaga jarak dan menghindari keramaian. Bukannya menjauhi manusia dalam jarak minimal 1 meter, malah ada yang sengaja menggelar hajatan besar-besaran. Padahal sudah banyak contoh klaster pernikahan, tetapi mereka tetap nekat. Jika makin banyak klaster, kapan pandemi akan berakhir? Menyedihkan.

Menjaga protokol kesehatan bukan hanya kewajiban individu tetapi juga kelompok. Jika Anda sudah melakukan tiap poin dalam protokol, ajak pula anggota keluarga, teman, tetangga, dan semua orang untuk disiplin. Jika ada orang yang tak pakai masker maka beri selembar, dan selalu bawa minimal selusin di dalam tas untuk dibagi-bagikan. 

Saat semua orang kompak dalam menjaga protokol kesehatan dan menurut saat divaksin, maka pandemi akan lekas berakhir. Karena syarat untuk bebas dari corona adalah disiplin dalam menaatinya dan mengingatkan orang-orang untuk tidak berkerumun. Mari jadi corong agar makin banyak orang yang menaati protokol kesehatan, agar pandemi bisa cepat selesai.

Dengan berdisiplin dalam menjaga protokol kesehatan maka kita bisa bebas dari kondisi pandemi secepatnya. Masyarakat harus kompak dan saling mengingatkan jika ada yang tak pakai masker atau membuat kerumunan. Kita ingin bisa bebas corona, oleh karena itu harus menaati protokol, mendapatkan vaksin, dan jangan lengah sedikitpun. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan  Mahasiswa Cikini

Oleh : Kanya Ayudia )*

Pemerintah melalui Kemenkes RI telah menyetujui percepatan vaksinasi untuk anak dan remaja. Masyarakat mengapresiasi keputusan tersebut karena telah melewati berbagai kajian komprehensif, sehingga diharapkan dapat memutus rantai penularan Covid-19. 

Pada awal program vaksinasi nasional, hanya WNI yang berusia di atas 18 tahun yang bisa mendapatkannya. Penyebabnya karena vaksin yang beredar diklaim hanya ampuh untuk orang di usia tersebut. Namun ada revisi sehingga anak di atas 12 tahun bisa diinjeksi vaksin, sehingga para orang tua lega karena sekeluarga mendapatkannya.

Vaksinasi adalah cara ampuh untuk keluar dari masa pandemi, karena ketika banyak yang diinjeksi akan memiliki imunitas tubuh yang sehat dan terbentuk kekebalan kelompok. Oleh karena itu, semua orang wajib disuntik dan mensukseskan program vaksinasi nasional, jika tak ingin kena corona. Apalagi virus covid-19 varian delta lebih ganas dan membuat kita makin waspada.

Ada kabar gembira ketika vaksin corona akhirnya diperbolehkan untuk anak dan remaja, karena sebelumnya hanya mereka yang berusia 18 tahun ke atas yang boleh disuntik. Edaran dari Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa vaksin covid-19 produksi Bio Farma (Sinovac) dapat diberikan pada mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun. Hal ini sesuai dengan asupan dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional.

Lantas bagaimana prosedur vaksinasinya? Jika orang dewasa yang akan vaksin harus membawa fotokopi KTP, maka anak dan remaja boleh membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan NIK anak. Prosedur ini sangat mempermudah sehingga seluruh anggota keluarga bisa berangkat ke Puskesmas atau RS untuk disuntik, dan sehat bersama-sama. 

Sementara untuk screening, observasi, dan pelaksanaan vaksin pada anak dan remaja sama saja dengan vaksinasi pada orang dewasa. Dosisnya 0,5 mililiter dan jarak antar suntikan selama 28 hari. Jika anak dan remaja memiliki penyakit bawaan maka harap konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. 

Masyarakat sangat mengapresiasi percepatan vaksinasi untuk anak dan remaja. Penyebabnya karena mereka lega, seluruh anggota keluarga akan terlindungi dari bahaya corona. Saat ini memang rawan klaster keluarga dan klaster perkantoran, sehingga saat anak dan remaja sudah divaksin, akan terhindari dari virus covid-19. 

Aplagi vaksin untuk anak dan remaja juga 100% gratis, hanya tinggal membawa surat yang diperlukan dan mengantri sebelum disuntik. Pemerintah paham bahwa banyak kalangan masyarakat yang kondisi ekonominya kacau-balau akibat efek pandemi covid, sehingga memutuskan untuk menggratiskan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apresiasi diberikan kepada pemerintah akan program vaksinasi pada anak dan remaja, karena mereka lebih rawan tertular corona daripada orang dewasa. Menurut data dari tim satgas covid, hampir separuh pasien covid di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Sehingga ketika sudah mendapatkan vaksin, mereka akan lebih aman dari penyakit berbahaya ini.

Efek samping dari vaksinasi pada anak dan remaja juga sangat minim, paling hanya rasa pegal di lengan yang disuntik. Namun untuk berjaga-jaga, mereka disarankan untuk minum pil penurun panas, karena ada yang merasa agak demam setelah diinjeksi. Setelah vaksinasi, mereka diharap lebih lama beristirahat dan jika perlu tidur siang untuk mengembalikan kondisi tubuh. 

Vaksinasi pada anak dan remaja adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan imunitas terhadap corona, dan jangan sampai ada orang tua yang melarang anaknya dengan alasan ini dan itu. Seharusnya mereka berterima kasih karena pemerintah membuat program vaksinasi untuk WNI berusia di bawah 18 tahun, karena semua orang saat ini rawan kena corona.

Semoga setelah vaksinasi anak, remaja, dan dewasa selesai kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya. Penyebabnya karena makin banyak yang diinjeksi vaksin, maka makin cepat pula kekebalan kelompok terbentuk. Kita semua akan sehat dan bebas dari ancaman corona yang mengerikan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang