Oleh : Robert Krei )*

Pemekaran wilayah Papua merupakan langkah tepat untuk memutus rantai birokrasi dan mempercepat pembangunan di Papua. Masyarakat di Papua pun menyetujui konsep pemekaran wilayah Papua demi mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan.

Mari kita bayangkan sejenak, wilayah Papua yang begitu luas dengan hutan yang menjadi pembatas antar desa tentu saja wilayah seperti itu akan menjadi kesulitan dalam mengurus administrasi. Sehingga pemekaran wilayah memang diperlukan.

Pemerhati Papua, Prof Imron Cotan mendukung adanya pemekaran di wilayah Papua. Mengingat wilayah Papua begitu luas dengan penduduknya tidak banyak, pelayanan kesehatan agak terhambat. Selain itu untuk menempuh wilayah yang lain, membutuhkan waktu berhari-hari.

Keterbatasan sarana kesehatan dan jarak yang jauh, tentu berdampak pula dalam pelayanan kesehatan. Apalagi hal ini didukung dengan adanya revisi undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek. Di antaranya, mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi di Papua.

Selain itu, pemerataan pembangunan juga akan menjadikan pemerataan dalam hal pembagian anggaran dan juga distribusi pembangunan dari provinsi ke kabupaten/kota di Papua, pemekaran provinsi mengikuti wilayah adat akan membuat pemerintah efektif dan tentu saja mempercepat langkah pembangunan di Papua.

Anggota DPRD Provinsi Papua, Boy Markus Dawir menyatakan, jika kita mau mekarkan Papua, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, kemudian Saireri juga ini ada masuk, dan memang kalau ingin mekarkan Papua harus bisa ikuti wilayah adat yang ada. Karena di Papua Barat juga ada 2. Kemudian di Provinsi Papua ada lima. Ada Tabi, Saireri, Meepago, Lapago dan Animha.

Ini yang ideal dan masyarakat akar rumput pasti mendukung hal ini, karena selain wilayah geografisnya luas juga secara adat sangat beragam.

Boy menilai, jika bisa dimekarkan menjadi 7 provinsi, akan sangat baik untuk mempermudah pemerintah dalam hal membangun.

Pria yang akrab disapa BMD tersebut juga memastikan, dengan agenda pemerataan pembangunan salah satunya pemekaran provinsi di Papua, maka tentu saja agenda politik yang berseberangan dengan semangat NKRI bisa sedikit dikendalikan.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik wacana pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua untuk terciptanya pemerataan dan percepatan pembangunan.

Dirinya menilai, pemekaran tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan memenuhi persyaratan yang telah diatur serta ditentukan mengenai tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom.

Azis mengatakan, pertimbangan usulan pemekaran provinsi di Papua dapat dilihat dari sisi aspek geopolitik dan geostrategis.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, bahwa perekonomian jangan hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus menyentuh hingga pegunungan Papua dan wilayah lain.

Azis menilai, jangan ada lagi warga Papua yang harus menempuh perjalanan berhari-hari hanya untuk mengurus berkas administrasi karena jarak yang cukup jauh.

Ia menilai, pemekaran wilayah Papua harus dilakukan secara komprehensif dan memenuhi persyaratan yang telah diatur serta ditentukan mengenai tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan, pemekaran wilauah di Papua dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, dengan usulan tersebut, maka pemekaran wilayah di Papua tidak hanya harus dengan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Tito menjelaskan, pemekaran wilayah oleh Pemerintah pusat tetap harus memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa mendatang, serta aspirasi masyarakat Papua melalui MRP, DPRP dan pihak-pihak lain.

Menurut Tito, pemekaran wilayah administrasi di Papua sangatlah rawan deadlock dalam pembahasan di forum MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa mendatang.

Tito mengatakan rencana pemekaran ini belum final karena masih terdapat perdebatan terkait pemekaran, ini semua tergantung kemampuan keuangan pemerintah dan juga hasil dari revisi UU Otsus Papua.

Tak lama lagi, pemekaran wilayah administrasi di Kawasan Papua tampaknya akan segera terwujud. Meski isu pemekaran administrasi di wilayah Papua sempat berlarut-larut, tanpa ujung dan berhenti menjadi wacana publik, meski demikian pemekaran wilayah Papua adalah keniscayaan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Tangerang

Oleh : Reza Pahlevi )*

Ketika jumlah pasien Covid-19 melonjak, maka pemerintah segera menarapkan PPKM darurat. Masyarakat diharap paham dan menurutinya, karena program ini adalah upaya untuk menyelamatkan warga dari bahaya Corona.

Berita kematian ada di mana-mana, mulai dari corong rumah ibadah hingga sosial media. Mereka semua kena Corona dan kita ketar-ketir sambil berharap semoga tidak terkena giliran berikutnya. Pandemi yang terus menggila membuat orang-orang makin waspada dan menjaga diri untuk tetap sehat.

Bagaimana tidak ketakutan jika menurut data tim satgas Covid-19, jumlah orang yang kena Corona tiap hari mencapai 29.000 orang dan ada 1.000 di antara mereka yang meninggal dunia? Oleh karena itu, pemerintah bertindak tegas dengan membuat PPKM darurat yang berlaku hingga 20 juli 2021. Sehingga dengan banyaknya pembatasan saat PPKM diharap jumlah pasien bisa ditekan seminim mungkin.

Sekjen PP DMI Drs H Imam Addaruqutni menyatakan bahwa PPKM darurat adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan warganya. Dalam artian, nyawa manusia amat berharga dan pemerintah berusaha keras agar tidak ada yang kena Corona saat pandemi berlangsung.

Drs H Imam melanjutkan, saat PPKM di wilayah zona merah masjid dan musala dilarang untuk mengadakan salat berjamah untuk sementara. Hal ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang negatif, karena ada potensi kerumunan di sana, yang bisa menyebabkan klaster baru. Lagipula, salat di rumah juga masih sah dan bisa juga dilakukan secara berjamaah.

Sedangkan ada kaidah untuk menghindari bahaya daripada mendapatkan maslahatnya. Dalam artian, jangan sampai pelarangan ini dipelintir jadi seolah-olah pemerintah melarang hak warganya untuk beribadah di rumah Tuhan. Penyebabnya karena dalam kondisi pandemi, ada banyak adaptasi yang harus dilakukan untuk mencegah penularan Corona.

Jumlah pasien Covid-19 makin mengkhawatirkan ketika tim satgas memberi data: 29.000 pasien baru per hari. Kita tentu tak mau jadi pasien berikutnya, bukan? Oleh karena itu, taatilah tiap aturan dalam PPKM darurat dan jangan berprasangka macam-macam. Jika ada pelarangan ibadah jamaah maka ini semata untuk mencegah terbentuknya klaster Corona baru.

Justru pemerintah sedang menyelamatkan warganya dari bahaya Corona yang bisa mengintai saat ada kerumunan, misalnya ada OTG yang tidak pakai masker atau tidak menjaga jarak, lalu tidak sengaja menularkan virus Covid-19-19 saat sedang berjamaah. Oleh karena itu, sabar dan ibadah di rumah saja hingga tanggal 20 juli 2021.

Jika semua orang menurutinya maka PPKM akan diberhentikan oleh pemerintah dan bisa beribadah dengan jamaah seperti biasanya. Namun ketika banyak yang bandel maka akan ada PPKM darurat periode berikutnya yang jelas memusingkan. Penyebabnya karena ada banyak pembatasan yang membuat ruang gerak jadi makin sempit.

Nyawa manusia hanya ada 1 dan wajib dijaga dengan berbagai cara, dan mengingat pandemi belum selesai, maka lebih baik beribadah di rumah saja untuk menghindari kerumunan. Tuhan tidak akan marah kepada umat-Nya jika tidak datang ke tempat ibadah karena alasan pandemi. Bukankah Ia maha penyayang?

Pemerintah berusaha mengatur agar tidak ada klaster baru dan membuat orang-orang yang belum kena Corona agar jangan sampai terinfeksi virus Covid-19-19. Oleh karena itu, tatilah tiap poin dalam PPKM darurat dan jangan mengeluh. Jangan pula menuduh macam-macam, karena pikiran negatif juga bisa berpengaruh buruk ke imunitas tubuh.

Mari jalani PPKM darurat dengan sabar dan menyadari bahwa program ini adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan nyawa tiap warganya. Jangan sampai ada kematian massal gara-gara Corona. Lebih baik stay at home dan mematuhi protokol kesehatan 5M agar tidak terinfeksi virus Covid-19

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dede Sulaiman )*

Pemerintah Indonesia dipuji oleh dunia internasional karena cepat tanggap dalam menangani pandemi Covid-19 dan efeknya. Pengakuan ini sangat membanggakan karena membuktikan bahwa pemerintah bekerja sangat keras untuk meminimalisir dampak negatif pandemi.

Pandemi sudah kita lewati lebih dari setahun dan selama ini pemerintah bekerja sangat keras untuk mengatasi dampaknya, baik di bidang kesehatan maupun perekonomian. Banyak progam yang dilaksanakan untuk mengatasi corona seperti vaksinasi nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pemberian bansos, dll. Sehingga rakyat tertolong dan tidak kena corona maupun efek negatifnya.

Kerja keras pemerintah membuahkan hasil yang manis. Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin, setelah bertemu dengan delegasi Partai Buruh Australia, menyatakan bahwa pemerintah Australia memuji pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam artian, pemerintah kita telah gigih dalam memerangi virus agar tidak tersebar dan menurunkan jumlah pasien corona.

M Azis melanjutkan, pemerintah Australia saat ini belum memerangi virus ini secara masif. Mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menangani efek pandemi ini. Diharap kerja sama ini akan membuat jumlah pasien Covid baik di Australia maupun di Indonesia menurun drastis.

Apresiasi dari pihak Australia merupakan hal yang positif karena menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah bekerja sangat keras untuk memerangi dampak pandemi. Setelah ada vaksin Sinovac maka Presiden Jokowi memesannya pada akhir tahun 2020. Beliau bergerak cepat untuk mengamankan stok vaksin dan memulai program vaksinasi nasional. Beberapa bulan setelahnya terjadi rebutan vaksin antara beberapa negara lain dan kita tidak ikut-ikutan, karena sudah punya persediaan.

Kemudian, pemerintah juga memutuskan untuk membeli vaksin dari pabrik lain seperti AstraZaneca. Juga memesan vaksin dalam bentuk bulk alias bahan baku dan diolah di Indonesia. Keputusan ini diambil agar kita memiliki persediaan vaksin yang memadai. Pasalnya, produksi vaksin masih terbatas sementara jumlah WNI ada lebih dari 220 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa pemerintah Amerika memuji Indonesia, dan kepemimpinan Presiden Jokowi saat penanganan pandemi corona dianggap sangat bisa untuk dicontoh. Selain itu, kebijakan presiden dalam bidang fiskal dan moneter juga diapresiasi.

Banyaknya pujian dari pihak luar negeri membuktikan bahwa kerja keras Presiden Jokowi diakui oleh dunia internasional. Misalnya pada program vaksinasi nasional. Semuanya digratiskan 100% sehingga tidak memberatkan rakyat kecil.

Bandingkan dengan keadaan di Singapura yang vaksinnya harus membayar dengan biaya yang cukup tinggi. Pemerintah paham bahwa saat pandemi, keadaan finansial masyarakat agak oleng, sehingga vaksin digratiskan.

Pemerintah memang terus membuat berbagai strategi untuk menangani dampak pandemi Covid. Penyebabnya karena gara-gara virus sekecil itu, hampir semua sektor jadi berantakan, mulai dari kesehatan, pariwisata, sampai ekonomi. Oleh sebab itu vaksinasi digenjot agar kita bisa dalam keadaan herd immunity secepatnya.

Target dari Kementrian Kesehatan adalah vaksinasi nasional bisa selesai dalam waktu 18 bulan, tetapi Peresiden Jokowi meminta agar kalau bisa dipercepat jadi 12 bulan. Caranya dengan membuka jalur vaksinasi mandiri, dan masih gratis karena biaya ditanggung oleh pihak perusahaan.

Selain itu, pada jalur vaksinasi nasional dilakukan secara massal dengan target 1.500 orang per hari per kota/kabupaten, agar semua sudah diinjeksi. Vaksinasi massal tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan.

Ketika penanganan corona di Indonesia dipuji oleh dunia internasional maka kita patut bangga karena pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi dampak pandemi. Sebagai WNI yang baik, maka kebanggaan itu diwujudkan dalam terima kasih dan menuruti semua program pemerintah. Tujuannya agar penanganan makin terkendali dan jumlah pasien Covid menurun.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Syarifudin )*

Ibu kota RI akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ini sangat disetujui oleh masyarakat karena merupakan upaya Pemerintah untuk memajukan bangsa.

Saat Indonesia masih dipimpin oleh Bung Karno, sempat ada wacana ibu kota Indonesia dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan. Alasan beliau adalah ibu kota perlu ada di tengah-tengah negara, sehingga ada keadilan bagi rakyatnya.
Sayangnya ketika belum terwujud, orde lama keburu berganti dengan orde baru, dan wacana hanya tinggal wacana.
Di era pemerintahan Presiden Jokowi, muncul lagi rencana pemindahan ibu kota.
Namun bukan ke Palangkaraya melainkan ke Penajam Paser utara dan Kutai Kartanegara. Masyarakat auto heboh karena baru kali ini Indonesia akan memindahkan ibu kotanya, sehingga mereka turut penasaran, seperti apa nanti prosesnya dan apa saja manfaatnya?

Juri Adiantoro, Deputi IV Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa pembangunan di Kalimantan akan lebih diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Selama ini, modernisasi seakan-akan hanya berpusat di Jawa, sedangkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah-daerah lain belum sepesat itu pembangunan infrastrukturnya.

Jika ibu kota dipindah ke Kalimantan maka otomatis akan ada banyak proyek baru untuk membangun kantor kepresidenan, kementrian, dan kantor-kantor administrasi negara lainnya. Selain itu infrastruktur akan digarap dengan sangat serius, seperti pembangunan jalan beraspal, jalan tol, jembatan yang representatif, dll.

Efek dari pembangunan ini jelas menguntungkan masyarakat, karena mereka tidak hanya memiliki jalan setapak atau bahkan jalan makadam. Jika sudah ada jalan yang bagus (tidak berlubang-lubang dan tidak bergelombang), maka akan mempermudah mobilitas warga. Akibatnya, bisnis akan lebih menguntungkan, karena transportasi dan distribusi barang lebih cepat.

Selain itu, jika ada jalanan yang bagus maka anak-anak sekolah juga bisa melewatinya. Mereka tak harus berjalan kaki atau membonceng sepeda motor sang ayah dengan takut-takut, karena jalannya mulus dan mempercepat waktu sampai ke sekolah. Dengan begitu, mereka akan semangat untuk belajar, dan Indonesia akan makin maju karena calon pemimpin masa depannya brilian.

Mengapa di Penajam paser utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dipilih jadi lokasi ibu kota baru? Penyebabnya karena di sana adalah penyumbang terbesar devisa negara. Sehingga uang yang dari rakyat akan dikembalikan ke rakyat pula, dalam bentuk infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya. Sehingga warga sipil di Borneo akan makin maju.

Selain itu, jika ibu kota ada di Kalimantan, yang notabena ada di tengah-tengah Indonesia, maka akan membuat pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia timur. Penyebabnya karena jarak ke Sulawesi, Papua, dan daerah lain di timur lebih dekat.
Nantinya akan lebih mudah koordinasi dengan pemerintah pusat dan efeknya seluruh WNI akan lebih maju, karena pesatnya pembangunan di daerah mereka.
Seluruh WNI setuju akan pemindahan ibu kota Indonesia, karena agar hal ini tak hanya jadi wacana. Penyebabnya karena ternyata saat era pemerintahan (mantan) Presiden SBY, ada pula rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan, dan akan dilaksanakan tahun 2033. Presiden-Presiden sebelum era Bapak Jokowi juga sadar bahwa pemindahan ibu kota adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan wajib didukung oleh seluruh rakyat. Jangan ada yang menentang, karena program ini baik sekali untuk memajukan semua WNI. Akan ada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, modernisasi tidak hanya Jawa-sentris, tetapi juga terjadi dari daerah di Indonesia bagian barat sampaai timur.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Abner Wanggai )*

Papua akan dimekarkan menjadi 6 provinsi. Ketika proses ini belum selesai dibahas oleh pemerintah dan DPR RI, di Papua malah tersebar hoaks yang negatif mengenai pemekaran wilayah. Masyarakat diharap percaya pada pemerintah dan ikut melawan hoaks seputar isu negatif pemekaran wilayah Papua.

Saat awal bergabung dengan Indonesia, di Papua hanya ada 1 provinsi yang dulu bernama Irian Jaya. Kemudian pasca era reformasi namanya diganti jadi Papua dan akhirnya ada pemekaran dan ditambah jadi provinsi Papua Barat. Proses pemekaran berjalan tanpa kendala dan masyarakat baik-baik saja.

Namun setelah memiliki 2 provinsi maka ada usulan lagi tentang pemekaran wilayah, yakni Papua barat daya, Papua barat, Papua tengah, provinsi Pegunungan tengah, Papua selatan, dan Papua tabi saireri. Rencana ini belum matang betul karena masih dalam masa penggodokan di pemerintah pusat. Sehingga belum fix kapan akan terjadi.

Namun pemberitaan tentang pemekaran wilayah sudah santer terdengar di Papua. Padahal MRP (Majelis Rakyat Papua) sendiri belum mengeluarkan statement tentang hal ini. Sayangnya kabar yang beredar adalah desas-desus, hoaks, dan informasi negatif yang menyesatkan.

Hoaks pertama tentang isu pemekaran wilayah di Papua adalah eksploitasi sumber daya alam. Memang di Papua terkenal dengan tambang tembaga dan emas yang memiliki teknologi canggih, tetapi ketika ada pemekaran wilayah bukan berarti seluruh logam akan tersedot. Faktanya, mayoritas saham di perusahaan tersebut dikuasai oleh pemerintah dan tidak mungkin ada ekspolitasi SDA di sana.

Sementara itu, hoaks kedua tentang isu pemekaran wilayah di Papua adalah tergusurnya masyarakat adat. Hal ini tidak mungkin terjadi karena di dalam otsus dituliskan tentang hak dan kewajiban MRP sebagai majelis yang juga ikut mengatur di Papua. Anggota MRP terdiri dari para tetua adat yang wajib dihormati oleh pemerintah pusat sekalipun. Sehingga masyarakat adat tidak akan digusur dengan semena-mena saat ada pemekaran wilayah.

Masyarakat adat masih dihormati baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penyebabnya karena mereka memiliki kedudukan yang terhormat dan selalu dijunjung oleh warga sipil Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih selalu menghargai dan menghormati tetua karena mereka punya status dan bersikap bijaksana. Hal ini tidak akan tergeser ketika ada pemekaran wilayah.

Seluruh kalangan masyarakat diminta untuk tenang dan tidak menanggapi hoaks dan berita negatif seputar pemekaran wilayah Papua. Pasalnya jika mereka emosi dan membagikannya di media sosial, maka hoaks justru akan makin tersebar. Hal ini akan sangat berbahaya karena menurut teori psikologi, suatu kebohongan yang digaungkan oleh banyak orang akan terlihat sebagai kebenaran.

Selain itu, ketika ada hoaks tentang pemekaran wilayah di Papua yang akan membuat banyaknya pendatang di Bumi Cendrawasih dan akan menggusur OAP (orang asli Papua) juga salah besar. Masyarakat jangan panik dan menanggapinya secara berlebihan.
Penyebabnya karena memang ada pendatang dari pulau lain tetapi mereka datang untuk membantu pembangunan di Papua.
Jika hoaks tentang pendatang ini terus ada maka dikhawatirkan akan memantik perang antar suku, karena orang Papua dan pendatang berasal dari wilayah dan etnis yang berbeda. Ketika ada isu SARA maka akan membuat keadaan di Bumi Cendrawasih memanas. Yang rugi adalah masyarakat sendiri karena tidak bisa beraktivitas di luar rumah dengan tenang.

Jangan mudah percaya ketika ada berita yang menghebohkan tentang pemekaran wilayah di Papua. Program ini dibuat untuk memakmurkan seluruh warga di Bumi Cendrawasih. Masyarakat diminta tenang dan jangan ikut menyebarkan berita negatif di media sosial.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Hiariej, mengatakan bahwa anggota atau eks anggota FPI banyak yang melakukan berbagai tindakan melawan hukum, mulai dari pidana umum hingga tindakan terorisme.

“Bahwa pengurus dan atau anggota FPI yang pernah bergabung ke FPI berdasarkan data ada 35 orang yang terlibat terorisme, dan 29 orang telah dipidana,” tutur Eddy dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam.

Selain itu, diketahui juga bahwa ratusan orang anggota FPI, detilnya sebanyak 206 orang, tercatat pernah melakukan tindakan umum. Dari 206 tersebut, 100 anggota tersebut telah dijatuhi hukuman pidana.

“Di samping itu 206 orang yang terlibat pidana umum dan 100 di antaranya telah dipidana,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, peneliti Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan oleh segena perangkat hukum di Indonesia menunjukkan sinyalemen yang positif. Outcome yang diharapkan dari implementasi crime control model (CCM) tersebut telah tercapai. Akan tetapi didalam mencapai CCM tersebut, due process harus dikedepankan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dibelakang.

“Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh segena perangkat hukum di Indonesia menunjukkan sinyalemen yang positif. Outcome yang diharapkan dari implementasi crime control model (CCM) tersebut telah tercapai. Akan tetapi didalam mencapai CCM tersebut, due process harus dikedepankan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dibelakang”, ujar Jim Peterson.

Lebih lanjut Jim Peterson mengatakan bahwa dirinya mendukung langkah pemerintah didalam melakukan penegakkan hukum dan proses peradilan terhadap elit FPI yang terlibat jaringan teroris.

Pemerintah terus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak ekonomi di masa PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali serta PPKM Mikro di luar Pulau Jawa dan Bali. Untuk mendukung PPKM yang diperketat, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu wilayah di Provinsi Lampung, yakni Kabupaten Lampung Tengah, telah menyalurkan seluruh skema bantuan sosial, seperti PKH, Bantuan Sembako dan BLT-DD sejak sebelum masa PPKM dicanangkan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Lampung Tengah telah terlaksana dengan baik. Progran Bantuan Sembako per bulan Juni sudah disalurkan kepada 90.699 keluarga dan sudah dimanfaatkan 99 persen, untuk PKH tahap ke-2 ( April-Juni) sudah tersalur 96,7 persen, dan BST tahap Maret-April tersalurkan 96,6 persen.

Hanya BLT-DD yang penyalurannya masih rendah, yakni 36 persen. Sementara untuk bantuan bulan Juli akan disalurkan paling lambat Minggu ke II Juli yakni Program Sembako, PKH tahap III ( Juli-Sept) dan BLT DD, sedangkan untuk BST akan ada perpanjangan 2 bulan, yang dibayarkan bersamaan di bulan Juli.

Berdasarkan hasil survei Voxpol Center Research and Consulting, sebanyak 73,7 persen responden menyatakan tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang 3 periode.

“Survei ini juga menemukan angka yang cukup tinggi sebesar (73,7 persen) menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Hanya sebesar (22,6 persen) publik menyatakan persetujuannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tersebut,” kata Peneliti Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam presentasinya, Sabtu (3/7).

Isu terkait masa jabatan Presiden menjadi 3 periode muncul kembali setelah wacana Amandemen UUD 1945 kembali menguat. Hal ini seiring dengan adanya rekomendasi MPR periode lalu untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) atau yang dulu dikenal dengan GBHN.

Fraksi DPD di MPR kini juga telah mengusulkan poin amandemen baru. DPD ingin dalam amandemen nanti ada penguatan fungsi DPD. Tak hanya itu, muncul isu perpanjangan masa jabatan presiden dalam wacana amandemen UUD 1945. Meskipun, pimpinan DPD menegaskan soal perpanjangan masa jabatan presiden tidak masuk dalam substansi usulan amandemen.

Menyikapi fenomena tersebut, direktur eksekutif Lentera Research Insitute (LRI), David Chaniago, mengatakan bahwa perubahan konstitusi guna mengamandemen masa jabatan Presiden hanyalah isu belakan. Dilihat dari political risk analysis, hal ini justru akan mendegradasikan kinerja baik pemerintahan 10 tahun ini di pemilu 2024 nanti.

Selain itu, jika dikaji dari cost-benefit analysis, partai maupun ormas yang mendukung Jokowi akan mengalami cost instead of benefit. Pihak yang paling dirugikan dari wacana Presiden 3 periode justru dari pengusung sang Presiden. Tidak menutup kemungkinan isu tersebut merupakan framing dari pihak-pihak tertentu untuk melemahkan brand image Partai-partai pendukung Jokowi.

“Dari cost-benefit analysis, partai dan ormas yang mendukung akan mengalami cost instead of benefit. Yang paling dirugikan dari wacana Presiden 3 periode justru dari pengusung sang Presiden. Isu tersebut merupakan framing dari pihak-pihak tertentu untuk melemahkan brand image Partai-partai pendukung Jokowi”, ujar david chaniago.

Lebih lanjut David Chaniago menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan framing isu jabatan Presiden 3 periode. Sebab isu tersebut sudah diluruskan sebelumnya oleh Seknas Jokowi.

Dalam hitungan bulan, Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 akan digelar di Papua. Perhelatan multicabang tertinggi di tanah air itu akan digelar pada, 2-15 Oktober 2021.

Sejatinya, PON XX Papua digelar tahun lalu. Namun, karena pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk menunda penyelenggaraan PON menjadi tahun 2021 ini.

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (22/6/2021), Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw yang juga Ketua Sub Cluster PB PON Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa persiapan Venue sudah 90%, yang 10% dalam waktu dekat akan selesai.

“Persiapan-persiapan sudah kita lakukan. Venue itu bisa dikatakan 90% sudah siap. Yang 10%-nya mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini bisa kita selesaikan dan technical delegate terakhir kan dari KONI Pusat bisa melihat dalam waktu dekat, verifikasi lagi terakhir, bahwa ini sudah memenuhi standar nasional. Tinggal itu saja kita komunikasi,” ujarnya.

Menurut Mathius, fasilitas pendukung sudah dipersiapkan Pemkab Jayapura. Begitu pula kesiapan fasilitas pendukung di dua kabupaten dan satu kota lain yang menjadi tuan rumah.

Mathius mengungkapkan, Kabupaten Jayapura akan menjadi sorotan lantaran upacara pembukaan dan penutupan akan dilaksanakan di Stadion Lukas Enembe. Oleh karena itu, dia mengaku harus kerja keras untuk melibatkan semua pihak.

“Masyarakat adat, pemuda, perempuan, kemudian paguyuban-paguyuban yang ada di Kabupaten Jayapura, semua kita akan organisir. Dan kami sudah sosialisasi dan sudah dialog ke mereka. Karena yang datang ini juga saudara-saudara kita. Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan, delegasi kontingen dari Sulsel, ya mari kita sambut sama-sama,” kata Mathius.

Mathius mengatakan penyelenggaraan PON XX Papua akan berdampak positif kepada masyarakat Kabupaten Jayapura.

“Semua yang terlibat ini kan orang lokal. Mungkin lebih banyak dari pada atlet dan ofisial. Di setiap venue, itu kan ada masyarakat yang tinggal, masyarakat setempat kan harus kita fasilitasi untuk dia bisa menjual souvenir, bisa menjual kerajinan tangan, kuliner, dan lain-lain. Orang yang datang bisa pulang membawa souvenir dari PON Papua. Ini akan berdampak postitif dari sisi pariwisata, ada ekonomi juga,” lanjutnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua Harian PB PON Yunus Wonda bahwa persiapan penyelenggaraan multi event empat tahunan itu kini sudah mencapai 90% sebelum benar-benar diselenggarakan pada 2021 mendatang.

“Kesiapan Papua sebagai tuan rumah sudah 90 persen,” kata Yunus Wonda.

Yunus menuturkan pembangunan venue yang disiapkan oleh pemerintah provinsi Papua sudah hampir selesai, sehingga ia optimistis pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut bakal berlangsung sesuai rencana pada 2-14 Oktober 2021 nanti.

“Kalau dilihat dari sisi administrasi kita sudah ada pada posisi 75 persen untuk kesiapan penyelenggaraan PON, saya yakin dan optimis tahun 2021 Papua sudah sangat siap, walaupun saat ini masih ada wabah virus corona, Papua pasti siap sukseskan PON di bumi Cenderawasih,” katanya.

PB PON, lanjut dia, masih terus melakukan pengadaan peralatan yang diprediksikan proses lelangnya tuntas dalam waktu dekat, sehingga peralatan sudah bisa tiba di Jayapura lebih cepat.

Disebutkan, Pemerintah provinsi Papua telah menghabiskan dana APBD lebih dari Rp 3,8 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue untuk PON XX 2021.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari lima tahun anggaran, yakni 2016 sebesar Rp 228,6 miliar, 2017 sebesar Rp 447,2 miliar, Rp 879,3 miliar pada 2018, Rp 2,2 triliun pada 2019, dan Rp 2 triliun dalam APBD 2020.

Selain dari dana APBD, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp 2,3 triliun untuk mendukung proses pembangunan venue PON Papua. (**)

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021 harus benar-benar dipahami masyarakat, sehingga kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 itu bisa berjalan sesuai rencana.

“Diharapkan para pemangku kepentingan bisa menunjukkan perbedaan kebijakan PPKM Darurat dengan kebijakan-kebijakan PPKM sebelumnya, sehingga masyarakat memahami kebijakan itu,” kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebijakan PPKM Darurat diterapkan pada fase krusial dalam pengendalian COVID-19 saat sejumlah fasilitas kesehatan di sejumlah daerah sudah kewalahan menghadapi ledakan kasus positif COVID-19.

Dia menilai keberhasilan kebijakan PPKM Darurat menekan jumlah kasus positif COVID-19 secara signifikan sangat diharapkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pandemi di Indonesia.

“Namun kelancaran pelaksanaan PPKM darurat sangat tergantung dari peran aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan di setiap daerah,” ujarnya.

Rerie mengatakan ketegasan dalam pelaksanaan PPKM Darurat di lapangan diharapkan dapat membantu pemahaman masyarakat dalam berperan aktif menjalankan kebijakan tersebut.

Dia berharap transparansi dalam melakukan evaluasi terhadap setiap target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat itu harus secara konsisten dilakukan.

“Dengan transparansi dari setiap pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Darurat diharapkan mampu menekan sebaran COVID-19,” katanya.

Menurut Rerie, tiga pekan mendatang adalah fase yang sangat menentukan dalam pengendalian COVID-19 di Indonesia, apakah sebagai satu bangsa mampu bersama menghadapi ancaman serius pandemi COVID-19 dan keluar sebagai pemenang.

Atau menurut dia, masyarakat justru asyik mengedepankan kepentingan pribadi dan terus menghadapi ancaman COVID-19 yang mengganas.

Dia menilai pandemi COVID-19 hanya bisa dihadapi dengan kombinasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan yang konsisten, serta kolaborasi yang harmoni antara para pemangku kepentingan dan masyarakat saat melaksanakan kebijakan pengendalian tersebut.

Menurut Rerie, berbagai upaya untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Darurat harus segera diwujudkan. (*)